BATAM (gokepri) – Pemekaran Natuna dan Anambas menjadi provinsi dinilai menjadi solusi percepatan pembangunan. Pembangunan dua wilayah di perbatasan utara Indonesia ini lambat karena lambannya pemerataan ekonomi.
Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mendukung penuh pemekaran Natuna dan Anambas menjadi provinsi baru. Menurut dia, pemekaran itu bertujuan agar pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Apalagi, dua kabupaten itu mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai.
“Kalau mereka percaya diri dengan migas mereka, silahkan saja. Daripada ketergantungan sama provinsi Kepri kemudian Kepri tak bisa membangun sarana dan prasarana di sana,” kata dia, Sabtu 28 Januari 2023.
Selama ini pembangunan infrastruktur di Natuna dan Anambas sangat lambat, kedua Kabupaten itu, masih ketergantungan dengan menunggu dana dari Provinsi Kepri sehingga pemerataan ekonomi dan pembangunan masih tertinggal jauh dari daerah lain. “Nanti Kepri bisa fokus ke pariwisata tidak ke maritim lagi. Bisa jadi industri Kepri ini,” kata dia.
Meski mendukung penuh pemekaran itu, ada beberapa hal yang menjadi catatan Anggota DPRD Kepri Fraksi PKS ini. Ia menyoroti betul soal pemanfaatan SDA dan SDM agar mampu berkembang. “Jangan sampai membebani negara. Jangan sampai setelah pembentukan malah ribut. Nanti optimalisasi PAD malah tak maksimal. Natuna dan Anambas juga harus mengoptimalkan PAD-nya sendiri sebelum jadi provinsi,” kata dia.
Wacana pemekaran provinsi Natuna-Anambas ini sudah mendapatkan restu dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad. “Kami dukung. Itu kan perbatasan. Rentang kendalinya cukup jauh. Kalau bicara syaratnya belum memenuhi. Tapi kalau bicara kedaulatannya diskresi apapun bisa dikalahkan,” kata Ansar Ahmad, Jumat 27 Januari 2023.
Ansar menjelaskan Natuna dan Anambas bisa saja dimekarkan menjadi provinsi baru namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu mulai dari pendapatan dan kesiapan daerah.
Alasan lainnya berkaitan dengan kedaulatan serta rentang kendali yang cukup jauh dengan ibu kota provinsi. “Kepri juga memiliki sejarah yang hampir serupa saat pemekaran dari Provinsi Riau, kenapa tidak,” kata dia.
Ansar menilai pemekaran tersebut juga tidak akan berdampak negatif bagi Provinsi Kepri karena masih memiliki potensi yang cukup besar.
Pembahasan soal pemekaran ini pun masih tahap diskusi antar kepada daerah dan belum sampai ke pemerintah pusat. Pihak juga masih menunggu rekomendasi dari DPRD dan kepada deerah kabupaten kota.
“Apa salahnya Natuna dan Anambas berkembang. Semakin kecil yang kita urus, semakin kecil juga beban kita dan lebih fokus,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Baca Juga:
- Gubernur Kepri Setuju Natuna dan Anambas Jadi Provinsi
- Incar Hak Participating Interest 10%, Natuna Gesa BUMD Migas
- Bupati Anambas Putar Haluan Dukung Natuna-Anambas Lepas dari Kepri
Penulis: Engesti
