Incar Hak Participating Interest 10%, Natuna Gesa BUMD Migas

pemerintah kabupaten natuna
Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menerangkan rencana pembentukan BUMD Migas. foto: gokepri/Usman

NATUNA (gokepri) – Pemerintah Kabupaten Natuna menggesa pembentukan BUMD migas lewat peraturan daerah. Langkah ini agar pemkab bisa mengelola hak participating interest (PI) sebesar 10 persen.

Sesuai aturan, dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, pemerintah melibatkan peran serta daerah dan nasional, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Participating interest (PI) 10 persen adalah besaran maksimal pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN.

Keterlibatan daerah dalam pengelolaan WK migas melalui PI 10 persen memberikan banyak manfaat. Antara lain, memberikan keuntungan atau profit bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah. Selain itu, memberikan pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok migas sebagai kontraktor.

Menurut Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda, meski pihaknya tengah merancang peraturan daerah pembentukan BUMD migas, namun saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau urung membentuk BUMD serupa.

Sedianya, lanjut dia, pembentukan BUMD Migas memang harus didahului pembentukan di pemerintah provinsi, baru kemudian Pemerintah Kabupaten atau kota membentuk BUMD turunan dari Pemprov.

“Kami serahkan pengurusan rancangan Perda kepada bagian Ekonomi dan Hukum, karena itu bidang mereka. Kami gesa, sambil menunggu pembentukan BUMD Migas provinsi terbentuk,” jelas Rodhial, Selasa 24 Januari 2023.

Menurut Rodhial, BUMD Migas perlu dibentuk untuk dapat mengelola participating interest (PI) dari perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di Natuna.

“Ini upaya Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memperoleh PI migas. BUMD Migas mengelola PI dan mendapat supervisi dari Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET),” imbuh Rodhial.

Hanya saja sejauh ini, Pemerintah Provinsi Kepri juga belum membentuk BUMD Migas. Diharapkan pemerintah Provinsi Kepri dapat segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah Minyak dan Gas, agar Kabupaten Natuna juga dapat segera membentuk BUMD turunan. “Kami rancang perdanya agar ketika di Provinsi sudah terbentuk, kami tidak kalang kabut,” tutup Rodhial.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Baca Juga: DPRD Kepri: BUMD Migas Berpotensi Tambah PAD

Penulis: Usman

BAGIKAN