Pemprov Kepri memperluas lahan cabai dan padi. Produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah.
TANJUNGPINANG (gokepri) – Kepri masih mendatangkan 95 persen kebutuhan beras dari luar daerah karena produksi lokal terbatas. Pemprov kini memperluas lahan cabai dan padi.
Ketergantungan itu menjadi persoalan yang hendak ditekan melalui program ketahanan pangan yang dibiayai APBD Kepri 2026. Pemerintah provinsi menempatkan cabai dan padi sebagai komoditas prioritas karena keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan masyarakat.
Baca Juga: Warga Batam Kini Bisa Daftar PKH dan Bantuan Pangan Lewat Perlinsos
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kepri Rika Azmi mengatakan pengembangan pertanian tahun ini tersebar di Tanjungpinang, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas.
Dari target pengembangan lahan seluas 219 hektare, pemerintah mengalokasikan 45 hektare untuk cabai dan 40 hektare untuk padi. Sisanya menjadi bagian dari pengembangan program pertanian lain yang tersebar di kabupaten dan kota.
Pengembangan padi tidak diterapkan merata di seluruh Kepri. Pemerintah memprioritaskan Bintan, Lingga, dan Natuna karena ketiganya memiliki karakteristik lahan kering serta sawah produktif.
Kondisi geografis menjadi salah satu pembatas utama pengembangan pertanian Kepri. Wilayah provinsi ini terdiri atas sekitar 96 persen lautan dan hanya 4 persen daratan.
Keterbatasan tersebut membuat ruang untuk memperluas kawasan pertanian jauh lebih kecil dibandingkan daerah dengan daratan luas. Karena itu, pemerintah memilih kawasan yang dinilai paling memungkinkan untuk menopang produksi pangan.
DKP2KH Kepri menyiapkan bantuan bibit cabai dan padi untuk pengembangan kawasan pertanian tersebut. Sebagian bantuan bibit telah disalurkan sejak awal 2026.
Selain bibit, pemerintah menurunkan penyuluh pertanian untuk mendampingi petani. Pendampingan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberhasilan pengembangan komoditas cabai dan padi.
Program tersebut berangkat dari persoalan yang lebih besar. Produksi pertanian Kepri belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, sebagian besar bahan pangan harus didatangkan dari provinsi lain, termasuk dari Jawa dan Sumatera.
Beras menjadi contoh paling jelas. Sekitar 95 persen kebutuhan beras Kepri masih dipasok dari daerah lain karena produksi lokal belum mencukupi.
Ketergantungan pasokan membuat peningkatan produksi lokal menjadi salah satu pekerjaan pemerintah daerah. Namun, target tersebut berhadapan dengan luas lahan pertanian yang terbatas serta karakter geografis kepulauan.
Rika mengatakan pemerintah memilih peningkatan produksi secara bertahap melalui bantuan bibit, sarana dan prasarana, serta pendampingan petani.
“Pelan-pelan kita ingin mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah,” kata Rika.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan penyaluran bantuan untuk mengejar target tersebut. DKP2KH Kepri juga mengevaluasi perkembangan luas tanaman cabai dan padi setiap pekan.
“Setiap Sabtu, kami evaluasi rutin terkait luas tanaman cabai maupun padi,” ujar Rika.
Evaluasi itu menjadi cara pemerintah memantau keberlanjutan program sekaligus perkembangan luas tanam. Program tersebut juga dijalankan mengikuti arahan Menteri Pertanian untuk mengoptimalkan lahan pertanian dan meningkatkan produksi pangan lokal secara berkelanjutan.
Target akhirnya adalah memperbesar porsi pangan yang dapat dipenuhi dari produksi Kepri sendiri. Pemerintah masih harus berhadapan dengan keterbatasan lahan dan kebutuhan pangan yang selama ini bergantung pada pasokan dari luar provinsi. ANTARA
Baca Juga: Inflasi Kepri Masih Terkendali Meski Harga Pangan dan Transportasi Naik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
