BATAM (gokepri) – Sejumlah wartawan Indonesia berangkat ke Singapura untuk mewawancarai beberapa menteri dalam Indonesian Journalist Visit Programme atau IJVP. Salah satu yang mereka temui adalah Menteri Pengembangan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo di kantornya, Senin, 13 Juli 2026.
Di antara rombongan itu hadir wartawan dari Kompas, Tempo, Jakarta Globe, KompasTV, SCTV-Indosiar, tvOne, The Jakarta Post, Tribun Batam, Gokepri, Narasi, dan Katadata. Dua wartawan dari Batam adalah Andi dari gokepri yang juga Pimpinan Redaksi dan Prawira Maulana dari Tribun Batam, juga Pimpred.
Sebulan sebelumnya, Josephine baru kembali dari Jakarta setelah menghadiri Asia Economic Summit yang diselenggarakan The Business Times. Kunjungan itu, katanya, memberinya kesempatan melihat lebih dekat perkembangan industri teknologi Indonesia.
Baca Juga: Semikonduktor Menjaga Momentum Ekonomi Singapura
Kali ini giliran para jurnalis Indonesia yang datang ke Singapura.
Alih-alih langsung berbicara tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Josephine justru memulai pertemuan dengan menunjukkan gedung kementeriannya. Bangunan itu telah berdiri cukup lama. Menurut dia, gedung tersebut menjadi pengingat bahwa sebuah negara tidak pernah membangun masa depan dengan menghapus masa lalunya.
“Kami ingin mengutamakan layanan digital, tetapi bukan berarti semuanya harus serba digital,” kata Josephine.
Kalimat itu menjadi benang merah sepanjang diskusi.
Bagi Singapura, menjadi negara digital bukan berarti seluruh layanan harus sepenuhnya beralih ke teknologi. Pemerintahannya tetap memikirkan kelompok masyarakat yang kesulitan mengikuti perubahan, terutama warga lanjut usia. Mereka adalah generasi yang membangun Singapura hingga menjadi seperti sekarang.
“Kami tidak ingin masyarakat melaju dengan teknologi baru, tetapi melupakan apa yang juga dibutuhkan oleh para lansia,” ujarnya.
Cara pandang itu kemudian mengalir ke pembahasan yang lebih luas. Menurut Josephine, AI tidak berdiri sendiri. Teknologi itu merupakan bagian dari perjalanan panjang Singapura membangun Smart Nation, sebuah agenda transformasi digital yang telah dimulai lebih dari sepuluh tahun lalu.
Perjalanan itu kini menjadi salah satu penggerak ekonomi Singapura. Data Kementerian Pengembangan Digital dan Informasi Singapura (Ministry of Digital Development and Information/MDDI) mencatat ekonomi digital menyumbang sekitar 18,6 persen terhadap produk domestik bruto Singapura pada 2024, naik dari 14,9 persen pada 2019. Untuk menopang pertumbuhan tersebut, Singapura mengoperasikan lebih dari 70 pusat data dengan kapasitas melampaui 1,4 gigawatt serta terus menambah kapasitas baru secara bertahap dengan syarat efisiensi energi yang ketat.
Karena itu, pemerintah tidak melihat AI hanya sebagai persoalan menghadirkan teknologi terbaru. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan secara aman, dipercaya masyarakat, dan memberi manfaat yang merata.
Josephine mengatakan hampir setiap negara membutuhkan lima fondasi untuk membangun tata kelola digital.
Yang pertama adalah infrastruktur. Tanpa jaringan internet yang baik, akses broadband, jaringan seluler, dan kapasitas komputasi yang memadai, AI tidak akan berkembang.
Fondasi kedua adalah kemampuan. Namun kemampuan yang dimaksud tidak hanya menyasar individu.
Masyarakat memang harus memiliki keterampilan digital. Akan tetapi, perusahaan juga harus mampu mengubah proses bisnisnya agar benar-benar memanfaatkan AI. Pada saat yang sama, pemerintah pun perlu memiliki kapasitas untuk memahami teknologi yang diatur.
“Kita tidak bisa hanya berinvestasi pada keterampilan individu. Perusahaan juga harus menjadi lebih kompeten,” kata Josephine.
Ia mencontohkan pengalaman Singapura melalui Government Technology Agency (GovTech). Lembaga itu mengembangkan sekaligus menerapkan berbagai layanan digital pemerintah. Dari pengalaman tersebut, pemerintah memahami persoalan nyata yang muncul ketika teknologi diterapkan kepada masyarakat. Pengalaman itu membantu mereka menentukan aturan yang benar-benar dibutuhkan, sekaligus menghindari regulasi yang justru menghambat inovasi.
Namun, menurut Josephine, pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan sendirian.
Transformasi digital menyentuh hampir semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga kelompok penyandang disabilitas. Dalam banyak kasus, organisasi masyarakat sipil dan komunitas justru menjadi pihak pertama yang memberi tahu pemerintah mengenai kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.
Karena itu, Singapura memilih pendekatan whole-of-society. Pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas didorong bekerja bersama agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam transformasi digital.
Barulah setelah itu hadir dua fondasi berikutnya, yakni regulasi dan kerja sama internasional.
Meski menjelaskan lima strategi, Josephine mengingatkan bahwa strategi hanyalah alat.
“Pertanyaan yang paling penting adalah, semua strategi itu sebenarnya untuk apa?” ujarnya.
Menurut dia, seluruh strategi tersebut diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yakni membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kohesi sosial.
“Bagi kami, tujuannya adalah membangun kepercayaan, menciptakan pertumbuhan, dan memperkuat kebersamaan masyarakat,” kata Josephine.
Baginya, ukuran keberhasilan transformasi digital bukanlah seberapa canggih teknologi yang dimiliki sebuah negara. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat merasa aman menggunakannya, memperoleh peluang ekonomi baru, dan tetap memiliki rasa kebersamaan ketika perubahan berlangsung semakin cepat.
AI Bukan Pengganti Manusia
Perbincangan kemudian mengerucut pada pertanyaan yang kini dihadapi banyak negara: apakah AI akan mengambil alih pekerjaan manusia?
Josephine tidak memberi jawaban pasti. Menurut dia, tidak seorang pun benar-benar mengetahui ke mana perkembangan teknologi itu akan bergerak. Yang bisa dilakukan pemerintah Singapura adalah menyiapkan masyarakat menghadapi berbagai kemungkinan.
Namun, ada satu prinsip yang tidak berubah.
Baca Juga: Di Balik Pertumbuhan Pesat Ekonomi Singapura
“Kami tidak memandang AI sebagai teknologi untuk menggantikan manusia. Kami ingin AI bekerja untuk melayani manusia. AI harus menjadi asisten, kolaborator, dan rekan kerja,” katanya.
Kekhawatiran mengenai hilangnya pekerjaan akibat AI memang mengemuka. Namun, laporan pemerintah Singapura menunjukkan adopsi AI di kalangan perusahaan masih berada pada tahap awal. Sebanyak 71,5 persen perusahaan bahkan belum menggunakan AI, sedangkan hanya 3,8 persen yang telah mengintegrasikannya ke proses bisnis utama. Di sisi lain, survei IMDA Singapura menunjukkan tiga dari empat pekerja di Singapura telah menggunakan AI secara rutin, dan sebagian besar mengaku teknologi itu membantu meningkatkan produktivitas.
Pandangan itu menjadi dasar berbagai kebijakan Singapura. Pemerintah memang mendorong perusahaan mengadopsi AI agar lebih produktif. Namun, setiap penerapan teknologi juga didorong berjalan beriringan dengan peningkatan keterampilan pekerja.
Ketika sebuah perusahaan memperkenalkan perangkat AI, misalnya, pemerintah tidak hanya memberi insentif untuk membeli atau mengimplementasikan teknologi tersebut. Program pelatihan bagi karyawan juga menjadi bagian yang didorong pemerintah.
Tujuannya sederhana. Perusahaan tidak hanya melihat AI sebagai cara menggantikan pekerjaan manusia, tetapi sebagai alat yang membuat pekerja mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Kekhawatiran mengenai pengangguran struktural akibat AI, menurut Josephine, memang nyata. Ia melihat setidaknya ada dua pandangan yang berkembang.
Pandangan pertama menilai AI hanya akan menjadi gelombang teknologi baru, sebagaimana komputer dan internet pada masa lalu. Sebagian pekerjaan memang hilang, tetapi akan muncul jenis pekerjaan baru yang pada akhirnya menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.
Pandangan kedua jauh lebih pesimistis. AI dinilai memiliki kemampuan yang berkembang sangat cepat hingga suatu saat dapat mengerjakan hampir semua pekerjaan manusia dengan hasil yang lebih baik.
Josephine mengakui kedua pandangan itu sama-sama memiliki alasan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa banyak sistem penting saat ini masih dirancang dengan asumsi manusia berada di balik setiap keputusan. Dunia penerbangan, misalnya, dibangun berdasarkan standar keselamatan yang mempertimbangkan kemungkinan kesalahan manusia.
“Ketika AI mulai mengambil peran lebih besar, kita belum sepenuhnya memahami risiko baru yang mungkin muncul. Sistem keselamatan kita selama ini dirancang untuk menghadapi kesalahan manusia, bukan kesalahan AI,” ujarnya.
Karena itulah Singapura memilih tidak mengambil kesimpulan terlalu dini.
Pemerintah, kata Josephine, tidak ingin menganggap AI pasti membawa manfaat, tetapi juga tidak ingin ketakutan hingga gagal mengambil langkah yang diperlukan.
“Kami tidak ingin menganggap semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kami juga tidak ingin terlalu takut sehingga tidak melakukan apa pun.”
Prioritas pertama pemerintah adalah memastikan setiap warga memiliki kemampuan menggunakan AI. Langkah itu dinilai jauh lebih penting dibanding memperdebatkan skenario yang belum tentu terjadi.
“Kami ingin setiap warga, setiap pekerja, memiliki kemampuan menggunakan AI sebaik mungkin,” katanya.
Menurut Josephine, manusia selalu memiliki kemampuan menciptakan jenis pekerjaan baru. Munculnya ekonomi kreator dan ledakan produksi konten digital menjadi contoh bahwa perkembangan teknologi juga membuka peluang yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan.
Meski demikian, pemerintah tetap memilih bersikap hati-hati. Risiko-risiko baru harus terus dipelajari seiring berkembangnya teknologi.
Sikap serupa diterapkan dalam penyusunan regulasi AI.
Alih-alih membuat undang-undang baru setiap kali muncul teknologi baru, Singapura lebih dahulu menilai apakah aturan yang telah ada masih mampu menjawab persoalan yang muncul.
Jika sebuah perusahaan menggunakan AI untuk merekrut pegawai dan menghasilkan keputusan yang diskriminatif, misalnya, pemerintah tidak melihat persoalannya berasal dari AI semata. Yang menjadi perhatian adalah tindakan diskriminasinya. Karena itu, aturan tentang keadilan di tempat kerja tetap dapat diterapkan.
Di sisi lain, pemerintah tidak ragu memperbarui undang-undang apabila muncul risiko yang benar-benar baru.
Josephine mencontohkan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa materi eksploitasi seksual anak yang dihasilkan AI tetap merupakan tindak pidana.
Contoh lain muncul menjelang pemilihan umum Singapura tahun lalu.
Pemerintah mengesahkan aturan baru yang melarang penyebaran konten AI yang menggambarkan seorang calon mengatakan sesuatu yang tidak pernah diucapkannya atau melakukan tindakan yang tidak pernah dilakukannya.
“Kalau seseorang ditampilkan mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dia katakan, atau melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, itu tidak boleh terjadi selama pemilu,” ujar Josephine.
Menurut dia, pendekatan semacam itu membuat regulasi dapat mengikuti perkembangan teknologi tanpa menghambat inovasi yang justru dibutuhkan masyarakat.
Pembahasan juga menyinggung AI for Good Global Commission, sebuah komisi internasional yang dibentuk untuk memperluas manfaat AI.
Josephine mengatakan salah satu tantangan terbesar perkembangan AI adalah manfaatnya sering kali hanya dinikmati segelintir negara atau perusahaan yang berada di garis depan inovasi.
Komisi tersebut, kata dia, berupaya mendorong berbagi pengalaman dan praktik terbaik agar lebih banyak negara mampu memanfaatkan AI secara bertanggung jawab.
Singapura sendiri pernah menyusun panduan pemanfaatan AI bagi negara-negara kecil. Meski diakuinya, perkembangan teknologi berlangsung begitu cepat sehingga panduan tersebut sudah memerlukan pembaruan.
Selain itu, komisi juga mendorong pengembangan model AI terbuka (open source) agar negara berkembang dan perusahaan rintisan tidak menghadapi hambatan biaya yang terlalu besar.
“Bila semakin banyak model AI yang terbuka, semakin banyak pula negara dan perusahaan kecil yang dapat memanfaatkan teknologi ini,” kata Josephine.
Batam dalam Peta Digital Singapura
Di tengah pembahasan mengenai AI dan tata kelola digital, perhatian kemudian mengarah ke Batam. Pertanyaan itu datang dari gokepri yang menyoroti peluang kerja sama untuk meningkatkan talenta digital dan kapasitas sumber daya manusia di kota yang hanya berjarak sekitar 20 kilometer dari Singapura tersebut.
Josephine tidak melihat Batam sebagai sekadar kawasan penyangga Singapura. Ia menilai kota itu telah memiliki fondasi yang memungkinkan kerja sama digital berkembang lebih jauh.
“Saya melihat peluang itu ada,” katanya.
Menurut dia, Batam telah memiliki komunitas teknologi yang tumbuh bersama kehadiran berbagai perusahaan digital. Banyak tenaga profesional juga datang dari berbagai daerah di Indonesia karena melihat peluang karier sekaligus kualitas hidup yang ditawarkan kota tersebut.
Kedekatan geografis menjadi keunggulan lain. Banyak perusahaan, kata Josephine, menyampaikan kepadanya bahwa tim mereka di Singapura dapat berinteraksi secara rutin dengan rekan kerja di Batam tanpa hambatan berarti.
Meski demikian, ia menilai tantangan berikutnya adalah memperluas jumlah tenaga kerja digital yang tersedia.
“Pertanyaan terbesarnya adalah, seberapa besar ruang untuk memperluas tenaga kerja teknologi di Batam,” ujarnya.
Apabila Batam terus berkembang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali dan menarik bagi talenta digital Indonesia, menurut Josephine, semakin banyak perusahaan teknologi akan mempertimbangkan memindahkan atau memperluas aktivitasnya ke kota tersebut.
Ia juga mendorong perusahaan-perusahaan yang telah berhasil membangun bisnis di Batam membagikan kisah mereka kepada pelaku industri lain.
“Kisah sukses itu akan mendorong perusahaan lain melihat Batam sebagai tempat untuk bertumbuh,” katanya.
Ketika Media Kehilangan Model Bisnis Lama
Pertanyaan lain datang dari Narasi. Topiknya bergeser dari AI menuju masa depan industri media.
Josephine mengakui perubahan yang terjadi bukan hanya dialami Singapura, melainkan hampir seluruh dunia.
Model bisnis media yang selama puluhan tahun bertumpu pada pendapatan iklan, katanya, telah berubah dan tampaknya tidak akan kembali seperti sebelumnya.
Di saat yang sama, kreator konten di media sosial semakin banyak memadukan informasi dengan hiburan. Menurut dia, tidak ada yang salah dengan format tersebut.
“Tidak ada yang keliru dengan infotainment,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat tetap membutuhkan media yang mampu menyajikan informasi akurat ketika harus mengambil keputusan penting dalam hidup.
Mulai dari memilih pekerjaan, menentukan pendidikan anak, hingga mengambil keputusan mengenai kesehatan anggota keluarga, semuanya bergantung pada informasi yang dapat dipercaya.
“Kalau informasi seperti itu tidak mudah diperoleh, masyarakat akan mengambil keputusan dalam kegelapan,” katanya.
Karena itu, Singapura tetap menempatkan media layanan publik sebagai bagian penting dari ekosistem informasi.
Menurut Josephine, tantangan media saat ini bukan hanya menjaga kredibilitas, tetapi juga hadir di platform yang digunakan generasi muda.
Ia menilai media tidak bisa berharap masyarakat kembali mengandalkan koran cetak atau siaran televisi sebagai sumber informasi utama.
“Kita harus realistis,” ujarnya.
Ukuran keberhasilan media layanan publik, menurut dia, bukan sekadar jumlah pembaca atau penonton, melainkan kemampuan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Ia menyebut sejumlah survei internasional, seperti Reuters Institute dan Edelman, masih menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap media layanan publik Singapura relatif tinggi.
Meski demikian, kepercayaan tersebut, kata Josephine, tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang akan bertahan dengan sendirinya.
“Itu menjadi pengingat setiap hari tentang pentingnya peran media dan mengapa upaya itu harus terus dilakukan.”
Keketuaan ASEAN
Menjelang Singapura memegang keketuaan ASEAN pada 2027, isu tata kelola AI kembali muncul.
Josephine berharap ASEAN tidak hanya dipandang sebagai kawasan yang stabil dan memiliki pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai kawasan yang siap mengembangkan teknologi baru secara bertanggung jawab.
Dengan jumlah penduduk mendekati 700 juta jiwa, ASEAN memiliki daya tarik yang besar bagi perusahaan teknologi dunia.
Menurut dia, kekuatan kawasan justru terletak pada kemampuannya berbicara sebagai satu kesatuan, meski setiap negara memiliki tingkat pembangunan digital yang berbeda.
Ia mencontohkan kerja sama ASEAN di bidang keamanan siber yang telah mengadopsi norma perilaku negara yang bertanggung jawab di ruang siber. Di bidang ekonomi digital, negara-negara ASEAN juga mulai membangun kerangka pengelolaan data dan mendorong arus data lintas batas yang aman.
Josephine juga menyinggung pengembangan model bahasa besar atau large language model SEA-LION yang diprakarsai Singapura.
Model tersebut, katanya, tidak mungkin dibangun tanpa dukungan negara-negara ASEAN yang berbagi kumpulan data dalam berbagai bahasa di kawasan. Setelah dikembangkan, model itu kemudian dibuka untuk dimanfaatkan negara-negara lain.
“Kalau kita bekerja bersama, ASEAN bisa memiliki pengaruh yang jauh lebih besar di panggung dunia,” katanya.
Hampir dua jam percakapan berlangsung, tetapi Josephine berkali-kali kembali pada gagasan yang sama. AI, baginya, bukan tujuan, melainkan alat. Negara boleh berlomba membangun pusat komputasi, menyusun model bahasa, atau melahirkan regulasi baru. Namun, ukuran keberhasilannya tetaplah apakah teknologi membuat hidup masyarakat lebih baik.
Tanpa itu, secanggih apa pun teknologi yang dibangun, transformasi digital hanya akan menjadi perlombaan menciptakan inovasi, bukan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami ingin AI bekerja untuk manusia, bukan menggantikan manusia,” kata Josephine. ***
Baca Juga: Apa Saja Proyek Strategis Korporasi Singapura di Indonesia?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
