Bupati Anambas Putar Haluan Dukung Natuna-Anambas Lepas dari Kepri

Provinsi Natuna Anambas
Gubernur Kepri Ansar Ahmad melantik Bupati Anambas Abdul Haris, Jumat (26/2/2021). (FOTO: Humas Pemprov Kepri)

Anambas (Gokepri.com) – Bupati Anambas Abdul Haris kini mendukung pembentukan Provinsi Natuna-Anambas setelah sempat menolak rencana ini. Wacana provinsi baru ini kembali berdengung ke publik setelah pernyataan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

“Kalau memang buat kebaikan dan kemajuan daerah, kami sangat setuju,” kata Bupati Anambas Abdul Haris, Jumat (16/4/2021).

Kendati begitu, kata dia, pemerintah daerah tentu harus menyiapkan segala persyaratan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku terkait pembentukan Provinsi Natuna-Anambas.

“Sudah ada undang-undang yang mengaturnya,” ujarnya.

Haris memastikan mengakomodir aspirasi masyarakat, namun pembentukan provinsi itu sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.

“Biarkan pemerintah pusat yang menilai. Kalau untuk kajian dan lainnya akan dilengkapi sambil berjalan,” kata Haris.

Dia turut menyinggung sejumlah masyarakat menolak pembentukan provinsi sendiri dan berpisah dari Provinsi Kepri.

Menurutnya, pro dan kontra adalah hal yang wajar, sehingga tidak perlu dijadikan sebagai polemik.

“Keputusan tetap di tangan pusat, menerima atau menolak pembentukan provinsi ini,” katanya menegaskan.

Haris pun tak menampik dulu pernah menolak ajakan Bupati Natuna Hamid Rizal untuk bergabung bersama memisahkan diri dari Provinsi Kepri.

Dia mengutarakan saat itu situasi politik berbeda dengan saat ini, sehingga wajar jika kebijakan kepala daerah berubah-ubah menyesuaikan perkembangan zaman.

“Kalau bicara politik hari ini A besok belum tentu A, bisa B atau C. Jadi dinamis saja, tak perlu diperdebatkan,” demikian Haris.

Wacana Natuna dan Anambas lepas dari Kepri berdengung ke publik dalam beberapa tahun terakhir. Bupati Natuna periode 2015-2020 Hamid Rizal paling gencar mendorong rencana ini. Di masa dia pula, Pemkab Natuna menyusun kajian provinsi baru tersebut dengan menggandeng IPDN dan IPB sejak 2017.

Hamid ketika itu beralasan provinsi Natuna-Anambas akan membuat pembangunan daerah ini lebih cepat dengan SDA dan pendapatan asli daerah yang lebih besar dari sektor migas. Saat itu wacana itu bergulir, Bupati Anambas tak setuju langkah Natuna dan Anambas pisah dari Provinsi Kepri.

Pada akhir Maret 2021, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendukung keinginan warga Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menjadi provinsi selama itu demi kemajuan daerah tersebut. “Kita dukung, kalau memang bertujuan memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat,” kata Ansar di Tanjungpinang, Rabu (31/3/2021).

Kendati begitu, kata Ansar, pembentukan provinsi di pulau terluar Indonesia itu merupakan domain Pemerintah Pusat.

Selain itu, sampai saat ini moratorium pemekaran daerah, baik kabupaten/kota hingga provinsi juga belum dibuka.

Pemprov lanjut dia hanya bersifat menampung aspirasi masyarakat Natuna-Anambas. Tentunya dengan pertimbangan berbagai aspek, seperti rentang kendali, pertahanan dan keamanan.

“Aspek-aspek itu bisa dipertimbangkan untuk membentuk Natuna-Anambas jadi provinsi,” ujar Ansar.

Mantan Anggota DPR RI itu pun meminta Natuna-Anambas menyusun referensi sebaik mungkin jika ingin membentuk provinsi sendiri. Dalam arti kata berpisah dari Provinsi Kepri.

Menurutnya pro dan kontra terkait wacana pembentukan provinsi di Natuna-Anambas merupakan hal lumrah. Dulu, pemekaran Provinsi Kepri dari Provinsi Riau pada tahun 2002, juga menuai banyak pro dan kontra.

“Pro dan kontra itu biasa. Dalam keluarga saja, kadang kala ada perbedaan pendapat,” demikian Ansar. (Can/ant)

BAGIKAN