Masalah itu kini menjadi tantangan serius bagi banyak daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 479 daerah atau 87,73 persen memiliki porsi belanja pegawai di atas 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2026. Adapun daerah yang masih berada di bawah ambang batas tersebut hanya 67 daerah.

Padahal, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengamanatkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027. Ketika belanja pegawai terus meningkat, ruang anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik menjadi semakin terbatas.

Baca Juga: 

• PPPK Beban APBD, Masa Transisi Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen Diperpanjang
• Sanggupkah Pemko Batam Mengejar Batas Belanja Pegawai?

Menurut Tito, pemerintah tidak mempermasalahkan keberadaan tenaga honorer yang memang dibutuhkan karena memiliki kompetensi tertentu, seperti guru dan tenaga kesehatan. Namun, persoalan muncul ketika tenaga administrasi direkrut tanpa mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

“Kalau tenaga administrasi, mohon maaf, dulunya banyak anggota tim sukses dijadikan tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun, mereka minta diangkat menjadi PPPK. Setelah itu, beban APBD jadi berat,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia menilai pola perekrutan semacam itu tidak hanya membebani anggaran saat ini, tetapi juga menjadi tanggungan bagi kepala daerah berikutnya. Setiap pergantian kepemimpinan berpotensi menambah jumlah pegawai, sementara kapasitas fiskal daerah tidak selalu bertambah.

Akibatnya, sebagian besar anggaran terserap untuk membiayai aparatur, bukan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

“Sedapat mungkin APBD yang ada digunakan sebanyak mungkin untuk kepentingan rakyat. Bangun jalan, perbaiki sekolah, kesehatan, dan lain-lain, dibanding merekrut pegawai yang banyak,” kata Tito.

Meski demikian, Tito meminta pemerintah daerah tidak serta-merta memberhentikan tenaga honorer yang telah bekerja. Langkah tersebut berpotensi menambah angka pengangguran dan menimbulkan persoalan sosial baru.

Karena itu, pemerintah mendorong daerah menata struktur belanja sekaligus memperkuat pendapatan. Salah satu langkah yang disarankan adalah menyesuaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Selain pengendalian belanja, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat. Tito mencontohkan Kota Pekanbaru yang berhasil meningkatkan PAD dari sekitar Rp 800 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.

Menurut Tito, peningkatan tersebut didorong penyederhanaan perizinan yang membuat masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah memenuhi kewajiban pajak maupun retribusi.

“Resepnya ternyata mempermudah perizinan. Masyarakat banyak yang mau membayar pajak dan retribusi, tetapi kadang dipersulit. Begitu dipermudah, mereka bayar,” ujarnya.

Contoh lain datang dari Bali yang menerapkan digitalisasi pembayaran pajak daerah. Sistem tersebut menghubungkan transaksi wajib pajak secara langsung dengan pemerintah daerah sehingga penerimaan dapat tercatat lebih transparan.

Menurut Tito, digitalisasi mampu mengurangi potensi kebocoran penerimaan, terutama dari sektor restoran dan hotel yang selama ini memungut pajak dari konsumen sebelum menyetorkannya ke kas daerah.

“Oleh karena dibuat sistem yang langsung dari restoran dan hotel masuk ke Dispenda, penerimaannya naik. Ini kreatif dan tidak memberatkan rakyat,” tutur Tito.

Selain memperkuat PAD, pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan. Pemerintah pusat pun menyiapkan dukungan melalui transfer ke daerah (TKD) bagi wilayah yang memiliki keterbatasan fiskal.

Kementerian Dalam Negeri telah memetakan sekitar 140 daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam penguatan kapasitas fiskal. Dari jumlah tersebut, 39 daerah dinilai berada dalam kondisi paling mendesak karena memiliki ruang yang sangat terbatas untuk meningkatkan PAD maupun kontribusi BUMD.

Bagi daerah-daerah tersebut, pemerintah pusat mempertimbangkan tambahan dukungan melalui skema TKD. Tujuannya agar pendapatan daerah meningkat sehingga proporsi belanja pegawai terhadap APBD dapat ditekan.

“Ini perlu dibicarakan dengan Menteri Keuangan untuk menambah TKD ke APBD. Kalau pendapatannya naik, persentase belanja pegawai otomatis menjadi lebih rendah dan mudah-mudahan bisa di bawah 30 persen,” ujar Tito. BISNIS.COM

Baca Juga: Siapa yang Potensial Bertarung di Pilkada Kepri 2029?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Honorer Titipan Tim Sukses Membebani Anggaran Daerah appeared first on gokepri.

Sejumlah nama mulai diperbincangkan, baik karena menguasai partai politik, menjabat kepala daerah, memiliki basis massa yang kuat, maupun karena pernah bertarung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebelumnya.

Belum ada figur yang benar-benar dominan apalagi Ansar Ahmad sudah dua periode dan tidak bisa mencalonkan lagi. Karena itu, Pilgub Kepri 2029 berpotensi menjadi kontestasi terbuka yang mempertemukan elite partai, petahana, kepala daerah, anggota parlemen, hingga tokoh-tokoh senior yang masih memiliki pengaruh politik. Gokepri memetakan mereka-mereka yang mungkin dan berpotensi untuk bertarung di pemilihan 2029.

Wakil Gubernur

Nyanyang Haris Pratamura – Wakil Gubernur Kepri periode 2025-2030, dilantik 20 Februari 2025. Posisi paling menguntungkan untuk 2029. Tapi ia belum banyak berbicara soal pilkada.

Ia akan menyelesaikan hampir satu periode penuh di pemerintahan provinsi, memiliki akses terhadap program pembangunan dan anggaran, serta menikmati tingkat pengenalan publik yang terus meningkat.

Karena Ansar Ahmad tidak dapat maju lagi, Nyanyang menjadi pewaris paling logis dari poros Gerindra-Golkar. Namun, apakah Golkar di bawah kepemimpinan Ade Angga akan loyal mendukung Nyanyang atau justru mengusung kadernya sendiri? Dan apakah Gerindra akan kembali mengusung Nyanyang atau menyodorkan nama lain?

Politikus yang Pernah Berlaga di Pilkada

Muhammad Rudi – Kalah di pilgub Kepri 2024, kini tanpa jabatan aktif. Rudi tidak lagi memegang jabatan publik maupun struktural partai sejak kalah Pilgub dan dua periode memimpin Batam.

Meski demikian, basis pendukungnya di Batam tetap riil dan tidak bisa diabaikan. Sebagai mantan Wali Kota Batam dua periode, Rudi tetap menjadi salah satu tokoh dengan tingkat popularitas tinggi di Kepri. Ia bersama Aunur unggul perolehan suara di Karimun pada 2024 tapi kalah suara selisih sekitar 14 ribu di Batam dari Ansar-Nyanyang. Dua daerah ini adalah kantong suara terbesar pilkada Kepri.

Pilkada 2029 adalah kesempatan kedua bagi Rudi dan energi konsolidasi menjadi penentu apakah ia akan kembali bertarung atau beralih menjadi kingmaker bagi kandidat lain. Peluangnya sangat bergantung pada kemampuan membangun kembali konsolidasi politik dan harus menemukan kendaraan politik. PSI ramai dikabarkan melirik Rudi setelah ia menghadiri rapat partai yang dipimpin Kaesang Pangarep, putra dari Joko Widodo.

Aunur Rafiq – Pasangan Rudi di 2024, kalah. Mantan Bupati Karimun dua periode. Kini tanpa jabatan aktif dan posisi partai yang jelas setelah “menyeberang” dari Golkar ke kubu Rudi. Peluang untuk 2029 sangat terbatas kecuali ia menemukan kendaraan baru dan membangun koalisi yang kuat.

Nurdin Basirun – Mantan Gubernur Kepri yang berakhir karena ditangkap KPK pada 2019. Nurdin masih menjadi nama yang diperhitungkan dalam percaturan politik daerah. Namanya masuk radar calon Ketua DPD Demokrat Kepri 2026. Rekam jejak hukumnya bisa menjadi hambatan. Peluang maju Pilgub 2029 tetap ada dan perlu pemulihan citra.

Isdianto – Mantan Gubernur Kepri (2020-2021, naik dari wagub) menggantikan Nurdin. Sejak bergabung dengan PKB pada 2022, ia mencoba membangun kembali karier politik. Mencalonkan diri ke DPR RI 2024 lewat gerbong PKB tetapi tidak lolos. Ia pernah bertarung di pilkada Kepri 2020 berpasangan dengan Suryani tapi kalah.

Ia adalah mantan gubernur yang tidak pernah dipilih rakyat secara langsung untuk jabatan gubernur maupun wakilnya. Tanpa jabatan aktif dan tanpa kemenangan elektoral yang diraih secara langsung, peluang Isdianto menuju Pilgub 2029 relatif terbatas.

Ketua Partai Politik

Iman Sutiawan – Ketua DPD Gerindra Kepri sekaligus Ketua DPRD Kepri. Menguasai dua jabatan strategis di partai dengan 9 kursi DPRD, membuatnya menjadi salah satu figur dengan pengaruh politik terbesar di provinsi ini.

Ia sempat mendapat teguran tertulis dari Majelis Kehormatan Gerindra setelah viral mengendarai moge tanpa helm di Batam, Mei 2026. Citra publiknya tercoreng.

Pada Pilkada 2020, ia mencalonkan diri sebagai cawagub Kepri berpasangan dengan Soerya Respationo. Namanya kini disebut-sebut masuk radar Gerindra untuk Pilkada 2029.

Ade Angga – Terpilih aklamasi Ketua DPD I Golkar Kepri dalam Musda V, 21 April 2026. Menguasai mesin Golkar – partai dengan kursi DPRD terbanyak bersama Gerindra. Rekam jejaknya sebagai arsitek kemenangan tiga pilkada berturut-turut menjadikannya figur yang paling paham bagaimana meraih dukungan di Kepri. Pengalaman itu membuatnya memahami peta politik dan perilaku pemilih Kepri. Berpotensi maju untuk 2029 sebagai kandidat maupun sebagai kingmaker penentu siapa yang menang.

Suryani – Ketua DPW PKS Kepri periode 2025-2030, perempuan pertama yang memimpin PKS Kepri. PKS konsisten masuk koalisi pemenang di setiap Pilgub Kepri. Suryani bukan figur kandidat gubernur yang muncul di publik, tetapi posisinya sebagai pemegang tiket PKS (4 kursi DPRD) menjadikannya gerbong yang harus dinegosiasi setiap pembentukan koalisi 2029. Ia pernah bertarung di Pilgub Kepri 2019 berpasangan dengan Isdianto. Pada 2029, perannya kemungkinan lebih penting sebagai pemegang tiket koalisi daripada sebagai kandidat utama.

Soerya Respationo – Kembali terpilih Ketua DPD PDI-P Kepri periode 2025-2030 atas kepercayaan Megawati Soekarnoputri. Sudah tiga kali kalah di Pilgub Kepri. Figur senior dan berpengalaman, pernah menjabat wakil gubernur Kepri.

Selain berpotensi bertarung lagi, ia juga bisa berpersan sebagai penentu ke mana suara PDI-P (4 kursi DPRD) diarahkan. Pengaruh politiknya masih besar, posisinya sebagai kingmaker PDI-P justru lebih berpengaruh daripada sebagai calon.

Pietra Machreza Paloh – Ketua DPW NasDem Kepri yang kini berjalan berdampingan dengan Amsakar Achmad sebagai Ketua DPW yang baru ditunjuk DPP. Figurnya relatif kurang dikenal publik luas dibanding tokoh-tokoh lain di Kepri. Perannya selama ini lebih banyak berada di ranah organisasi dan struktur partai, tapi sebagai pimpinan partai politik tetap terbuka untuk masuk dalam percaturan Pilkada.

Kepala Daerah Aktif

Roby Kurniawan – Bupati Bintan periode 2025-2030, putra Gubernur Ansar Ahmad, lahir 1993, bupati termuda di Kepri. Potensinya untuk Pilgub 2029 terbuka tetapi terlalu dini. Masa jabatan bupatinya baru berjalan, dan menjabat Sekretaris Golkar Kepri di bawah Ade Angga. Ia sedang membangun karier secara bertahap, lebih realistis untuk Pilgub 2034 kecuali ada strategi besar dari Golkar. Citranya sempat terganggu oleh rumor selebgram Ayu Aulia medio Mei 2026.

Amsakar Achmad – Wali Kota Batam periode 2025-2030 yang menang 66 persen berpasangan dengan politikus Gerindra Li Claudia Chandra. Februari 2026, ia sempat menjabat Ketua DPW NasDem Kepri menggantikan Rudi sebelum melepas jabatan itu.

Menguasai dua jabatan sekaligus, ia kandidat paling “lengkap” secara kelembagaan: kepala daerah kota terbesar Kepri + pimpinan BP Batam + senior partai di provinsi. Namun beban tiga jabatan ini juga rawan konflik kepentingan dan bisa menggerus fokus. Sejauh ini ia belum pernah menyampaikan langkah politiknya untuk pemilihan kepala daerah berikutnya.

Lis Darmansyah – Wali Kota Tanjungpinang dua periode, kini menjabat untuk periode 2025-2030 berpasangan dengan Raja Ariza. Kader senior PDI-P dengan pengalaman politik sangat panjang dan di pemerintahan. Kakaknya adalah Yan Fitri Halimansyah. Peluangnya ke Pilgub 2029 tetap terbuka tetapi terbatas. Tanjungpinang adalah kota kecil dengan pemilih jauh lebih sedikit dari Batam. Namun jika Soerya memberi mandat dan PDI-P mau mengusung nama baru dari Tanjungpinang, Lis bisa menjadi kejutan.

Senator dan Anggota DPR

Dharma Setiawan – Senator DPD RI dapil Kepri periode 2024-2029 dengan perolehan suara terbanyak, 172.868 suara. Popularitas personalnya paling tinggi di antara semua senator Kepri. Hambatan utama, DPD bukan jalur konvensional menuju gubernur, tidak ada mesin partai. Untuk 2029 ia butuh kendaraan partai.

Ria Saptarika – Senator DPD RI dapil Kepri, mantan Wakil Wali Kota Batam, aktif memperjuangkan kepentingan Kepri di Senayan. Kader PKS dengan basis pemilih solid. Figur berpengalaman dan pernah berlaga di pilkada Kepri. Namun seperti Dharma, tanpa kendaraan partai yang kuat, peluangnya ke Pilgub 2029 terbatas.

Ismeth Abdullah – Mantan Gubernur Kepri periode pertama (2005-2010), kini senator DPD RI. Terpilih sebagai senator 2024-2029 dengan 132.563 suara. Usianya sudah lanjut, pada 2029 ia akan memasuki usia yang tidak lagi ideal untuk Pilgub. Perannya lebih sebagai tokoh senior yang dihormati dan pemberi pengaruh politik.

Dwi Ajeng Sekar Respaty – Senator DPD RI dapil Kepri 2024-2029 sebagai wajah baru dengan 111.920 suara. Figur muda, satu-satunya perempuan di empat senator Kepri. Masih membangun nama. Peluang untuk Pilgub 2029 kecil, perlu lebih banyak waktu untuk membangun basis elektoral yang lebih luas.

Endipat Wijaya – Anggota DPR RI Komisi I dari Gerindra, peraih suara terbanyak di dapil Kepri dengan 105.413 suara pada Pemilu 2024. Figur muda dari Gerindra dengan basis massa yang sudah terbukti besar. Ini adalah nama yang paling sering luput dari analisis kandidat Kepri 2029, padahal modalnya sangat kuat: suara terbanyak di dapil, partai terbesar di DPRD Kepri, dan usia muda (42 tahun). Jika Gerindra mau mendukungnya, Endipat adalah kandidat potensial untuk 2029.

Mantan Kapolda dan “Poros Ansar”

Yan Fitri Halimansyah – Mantan Kapolda Kepri, purnawirawan Irjen Polisi. Mulai menunjukkan geliat politik menjelang 2029 dengan tagline “Kepri adalah Kita”. Namanya masuk radar calon Ketua DPD Demokrat Kepri pada 2026. Jika terpilih, ia akan memiliki kendaraan partai politik. Yang paling menarik, Yan Fitri adalah kakak kandung Lis Darmansyah, Wali Kota Tanjungpinang. Relasi keluarga ini membuka kemungkinan koalisi lintas partai.

Dewi Kumalasari – Istri Gubernur Ansar Ahmad, kini menjabat Wakil Ketua I DPRD Kepri, Ketua TP-PKK Kepri, dan Ketua Dekranasda Kepri. Tiga jabatan sosial-politik sekaligus, semuanya memberinya eksposur publik yang luas. Sebagai kader Golkar dengan jaringan langsung ke Ansar, ia adalah kandidat potensial dari “poros Ansar” untuk 2029, terutama jika Ansar ingin melanjutkan pengaruhnya melalui Dewi.

***

Baca Juga: 

• Kans Rudi-Aunur Dikepung Poros Golkar-Gerindra
• Kampanye untuk Amsakar, Panggung bagi Aunur

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Siapa yang Potensial Bertarung di Pilkada Kepri 2029? appeared first on gokepri.

Ia menyebut bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya soal memenuhi angka kuota, tetapi tentang menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan bagi masyarakat.

“Perempuan memiliki kemampuan, pengalaman, dan sensitivitas sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan. Karena itu, ruang politik harus semakin terbuka dan adil bagi perempuan Indonesia,” ujar Cindy Monica, Kamis (28/5/2026).

Cindy mengatakan, keputusan MK tersebut menjadi bentuk keberpihakan terhadap penguatan demokrasi yang lebih representatif. Kehadiran perempuan di parlemen diyakini mampu memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan, hingga kesejahteraan keluarga.

“Ini membuktikan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap dalam politik. Ketika diberikan kesempatan, perempuan mampu hadir sebagai pemimpin dan representasi rakyat yang bekerja nyata,” ujar legislator dari Fraksi NasDem tersebut.

Sebagai anggota DPR RI perempuan, Cindy Monica pun mendorong perempuan untuk berani terjun ke dunia politik dan membawa aspirasi masyarakat secara langsung ke tingkat nasional. Ia berharap semakin banyak perempuan, khususnya generasi muda, yang percaya diri untuk mengambil peran dalam kepemimpinan dan pembangunan bangsa.

“Politik tidak boleh lagi dipandang sebagai ruang yang terbatas bagi perempuan. Hari ini perempuan harus hadir, bersuara, dan ikut menentukan arah masa depan Indonesia,” kata Cindy. *

(sumber: republika.co.id)

The post Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan: Perkuat Hak Politik Perempuan appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Praktik politik uang dinilai masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Karena itu, usulan pemberian sanksi lebih berat termasuk larangan mengikuti pemilu berikutnya atau blacklist bagi pelaku politik uang mulai mendapat dukungan di DPR.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendiskualifikasi sekaligus memasukkan pelaku politik uang ke dalam daftar larangan mengikuti pemilu dapat menjadi langkah memperkuat integritas demokrasi.

Baca Juga: Menko Yusril: Pilkada Lewat DPRD Permudah Pengawasan Politik Uang

Menurut Doli, penyelenggaraan pemilu yang bersih memerlukan komitmen bersama untuk menekan berbagai praktik moral hazard dalam kontestasi politik.

“Yang terpenting adalah komitmen kita semua untuk menyadari dan memahami pentingnya pemilu yang berintegritas,” ujar Doli di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan praktik moral hazard dalam pemilu tidak hanya berupa politik uang, tetapi juga politik transaksional dan pembelian suara atau vote buying. Praktik tersebut dinilai merusak kualitas demokrasi karena menggeser pilihan politik dari pertimbangan program dan kapasitas kandidat menjadi transaksi jangka pendek.

Karena itu, Doli menilai perlu ada terobosan dalam perumusan sistem pemilu ke depan, termasuk penguatan sanksi terhadap pelanggaran politik uang.

Menurut dia, sejumlah lembaga sebelumnya juga telah mengusulkan langkah perbaikan sistem pemilu. Salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong pembatasan penggunaan uang tunai selama tahapan pemilu untuk menekan potensi transaksi politik.

“Kita akan terus menunggu usulan-usulan baru lainnya untuk dikaji dan dikembangkan,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI tersebut.

Usulan sanksi lebih berat sebelumnya disampaikan Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda dalam diskusi publik di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Menurut Herwyn, revisi Undang-Undang Pemilu perlu mengatur hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang.

Ia mengusulkan pelaku politik uang tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi yang sedang berlangsung, tetapi juga dilarang mengikuti pemilu maupun pemilihan kepala daerah pada periode berikutnya.

“Yang sudah pernah terbukti melakukan politik uang, minimal satu periode pemilu berikutnya tidak boleh ikut, termasuk pilkada,” ujar Herwyn.

Menurut Herwyn, sanksi tambahan tersebut penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik politik uang terus berulang dalam setiap pemilu.

Wacana penguatan sanksi terhadap pelaku politik uang kembali mengemuka menjelang pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Sejumlah kalangan menilai aturan yang ada saat ini belum cukup efektif menekan praktik jual beli suara yang masih ditemukan di berbagai kontestasi politik. ANTARA

Baca Juga: Bawaslu Usut Laporan Dugaan Politik Uang di Batam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Usulan Pelaku Politik Uang Dilarang Ikut Pemilu appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 75,1 persen. Angka ini menjadi indikator awal kuatnya legitimasi politik pemerintah di tengah tekanan situasi global.

Peneliti Utama Poltracking, Masduri Amwari, menyebut capaian tersebut sebagai modal persepsi publik yang positif. “Sebanyak 75,1 persen publik percaya,” kata Masduri dalam paparan daring, Senin, 13 April 2026.

Baca Juga: Motor Listrik di Program MBG

Dari total responden, 10,3 persen menyatakan sangat percaya dan 64,8 persen cukup percaya. Sementara itu, 21,2 persen responden menyatakan tidak percaya, dengan rincian 17,5 persen kurang percaya dan 3,7 persen sangat tidak percaya.

Selain kepercayaan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga relatif tinggi. Survei mencatat 74,9 persen responden puas terhadap kinerja Prabowo. Rinciannya, 9 persen sangat puas dan 65,9 persen cukup puas. Adapun 23,5 persen menyatakan tidak puas.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran berada di angka 74,1 persen.

Masduri menjelaskan, salah satu faktor utama yang mendorong kepuasan publik adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini menyumbang 23 persen dari alasan kepuasan responden. “Disokong oleh kepuasan terhadap makan bergizi gratis,” ujarnya.

Selain itu, bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran menyumbang 13,8 persen. Faktor kepemimpinan yang dianggap tegas dan berwibawa mencapai 10,2 persen. Sementara jaminan layanan kesehatan menjadi alasan bagi 5,9 persen responden.

Meski demikian, program makan bergizi gratis juga tidak lepas dari kritik. Di lapangan, implementasinya menuai perdebatan terkait efektivitas dan distribusi. Namun dalam survei ini, program tersebut tetap menjadi faktor dominan pembentuk persepsi positif.

Dari sisi metodologi, survei ini melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti Poltracking Yoki Alvetro menjelaskan, responden dipilih secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi hingga rumah tangga. Wawancara dilakukan secara tatap muka pada 2–8 Maret 2026 oleh surveyor terlatih.

Validasi data dilakukan dengan membandingkan hasil survei dengan data demografi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020. BISNIS.COM

Baca Juga: Botak Bersama, Menang Bersama

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post SURVEI POLTRACKING: Program MBG Dongkrak Kepuasan Publik appeared first on gokepri.

Candaan itu muncul saat ia mempersilakan anggota dari kedua fraksi menyampaikan pandangan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. Topik rapat saat itu membahas peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan Rancangan Undang-Undang BPIP.

“Gerindra atau NasDem dulu? Atau mau merger?” kata Willy, disambut tawa peserta rapat.

Baca Juga: NasDem Kepri Berganti Nakhoda, Amsakar Gantikan Rudi

Ia menambahkan, posisi duduk anggota dari kedua fraksi yang bersebelahan seolah menjadi simbol kedekatan. Bahkan kursi kosong di antara mereka ia sebut sebagai “penghubung”.

Candaan berlanjut ketika Willy menyebut lokasi markas kedua partai. “Dari Gondangdia ke Brawijaya, eh, Kertanegara,” ujarnya, merujuk NasDem Tower dan kediaman Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons isu tersebut dengan hati-hati. Ia menyebut istilah yang tepat dalam politik adalah “fusi”, bukan merger atau akuisisi.

“Dalam bahasa politik itu fusi,” kata Saan di kompleks parlemen.

Ia menilai, sebagai gagasan, peleburan partai bukan hal baru. Indonesia pernah mengalami fase fusi partai pada 1973, ketika sejumlah partai disederhanakan menjadi tiga kekuatan politik utama.

Namun, Saan menekankan bahwa realisasi fusi bukan perkara sederhana. Ada faktor ideologi, identitas, dan sejarah masing-masing partai yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. “Banyak hal yang harus dipikirkan,” ujarnya.

Menurut dia, hingga kini belum ada pembahasan khusus di internal NasDem terkait wacana tersebut. Partainya masih fokus pada konsolidasi internal pasca dinamika politik nasional.

Saan juga menepis spekulasi bahwa pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Presiden Prabowo Subianto membahas rencana peleburan partai. Ia menyebut komunikasi tersebut sebagai hal wajar dalam koalisi pemerintahan. “Silaturahmi itu biasa,” kata dia. ANTARA

Baca Juga: Mundur dari Ketua NasDem Kepri, Amsakar Pilih Fokus ke Pemerintahan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Benarkah NasDem dan Gerindra Akan Bersatu? appeared first on gokepri.

Internal partai bergerak cepat meredam kabar miring. Pietra Machreza Paloh, nakhoda baru DPW NasDem Kepri, memastikan Amsakar tidak angkat kaki dari partai. Alih-alih pergi, Amsakar justru mendapat peran baru sebagai Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Kepri.

“Dia kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan,” tutur Pietra, Selasa (24/2). Menurutnya, posisi ini menempatkan Amsakar sebagai penasihat politik strategis di level provinsi.

Baca Juga: Setahun Amsakar–Li Claudia, Ekonomi Batam Menguat dan Investasi Capai Rp69,3 Triliun

Namun, kabar soal perpindahan partai belum sepenuhnya senyap. Pietra menanggapi rumor tersebut dengan santai. Baginya, riuh rendah soal Amsakar pindah partai hanyalah bagian dari bumbu politik yang sulit ditebak. “Soal spekulasi yang beredar, itu macam pasang taruhan. Kita tengok saja nanti,” ucapnya.

Pengamat politik Kepri, Rahmayandi Mulda, punya analisa lain. Ia melihat pergeseran posisi ini bukan sekadar rotasi biasa. Ada langkah taktis yang tengah dimainkan, entah oleh Amsakar sendiri maupun oleh mesin partai NasDem.

Rahmayandi menilai, pengunduran diri ini bisa menjadi cara Amsakar memacu mesin politiknya lebih kencang. Targetnya menyongsong pemilihan gubernur Kepri 2029. Dengan melepas beban administratif sebagai Ketua DPW, Amsakar punya ruang gerak lebih luas.

“Ini mencerminkan karakter politik yang bebas aktif,” kata Rahmayandi. Menurutnya, posisi baru ini membuat Amsakar minim tekanan internal partai. Alhasil, ia bisa lebih leluasa menunaikan tugas sebagai pejabat publik sekaligus merancang langkah politik mandiri.

Meski begitu, pintu perpindahan partai tetap terbuka sedikit. Rahmayandi tak menampik jika partai lain mulai pasang kuda-kuda untuk meminang Amsakar. Jika soliditas internal NasDem goyah, sosok dengan basis massa kuat seperti Amsakar akan tetap menarik bagi partai lain.

Salah satu yang santer disebut adalah Partai Gerindra. Dengan rekam jejak dan pengalaman Amsakar, partai besutan Prabowo Subianto itu punya alasan kuat untuk merapat. “Gerindra tentu punya ketertarikan besar untuk merangkul beliau,” ujar Rahmayandi.

Fokus Urus Batam

Diberitakan, Wali Kota Batam Amsakar Achmad meletakkan jabatan Ketua NasDem Kepulauan Riau demi menuntaskan sengkarut banjir dan sampah. Fokusnya kini tersita sepenuhnya untuk membenahi “pekerjaan rumah” kota.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66-Kpts/DPP-NasDem/II/2026 yang terbit 18 Februari lalu. Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi F. Taslim meneken langsung peralihan tongkat estafet kepemimpinan kepada Pietra Machreza Paloh. Dalam struktur baru periode 2026–2029 ini, Pietra didampingi Endang Dwi Socowati sebagai sekretaris dan Khazalik sebagai bendahara.

Langkah ini menyudahi peran ganda yang Amsakar jalani setahun terakhir. Ia mengaku energi dan waktunya habis terkuras untuk mengurusi Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. “Ruang untuk mengurus partai menjadi terbatas. Organisasi butuh konsentrasi penuh,” ujar Amsakar, Senin, 23 Februari 2026.

Persoalan fokus ini sebenarnya sudah ia sampaikan kepada pimpinan pusat sejak menerima mandat pertama kali. Setelah berdiskusi dengan Wakil Ketua Umum NasDem, ia sepakat menyerahkan kendali wilayah kepada kader yang punya waktu lebih longgar. Nama Pietra Paloh pun muncul sebagai suksesor.

Mundurnya Amsakar sempat memantik spekulasi politik di Kepulauan Riau. Banyak yang menduga ia tengah menyiapkan langkah pindah haluan ke partai lain. Namun, pria yang merintis karier dari birokrat ini menepis kabar tersebut. “Saya tidak meninggalkan NasDem, hanya tidak lagi menjabat ketua. Sampai hari ini saya tetap anggota,” tuturnya menegaskan posisi. Ia mengaku belum punya niat menyeberang ke partai mana pun.

Secara historis, kedekatan Amsakar dengan partai besutan Surya Paloh ini memang terhitung lama dan menjadi partai politik pertamanya. Ia memimpin DPD NasDem Batam sejak 2016, saat pertama kali maju sebagai wakil wali kota mendampingi Muhammad Rudi. Kariernya menanjak hingga memenangi Pilkada 2024 sebagai Wali Kota Batam bersama Li Claudia Chandra.

Baca Juga: Mundur dari Ketua NasDem Kepri, Amsakar Pilih Fokus ke Pemerintahan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Arah Politik Amsakar dan Reaksi Pietra Paloh appeared first on gokepri.

Keputusan itu dikukuhkan lewat Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66-Kpts/DPP-NasDem/II/2026 tertanggal 18 Februari 2026, yang diteken Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi F. Taslim. Dalam kepengurusan periode 2026–2029, posisi ketua beralih kepada Pietra Machreza Paloh. Endang Dwi Socowati menjabat sekretaris dan Khazalik bendahara.

Langkah Amsakar ini mengakhiri rangkap peran yang selama setahun terakhir ia jalani: kepala daerah sekaligus pimpinan partai tingkat provinsi. Ia menilai beban kerja di Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menyita waktu dan energi.

Baca Juga: Konsolidasi NasDem Kepri, Amsakar Minta Kader Satu Sikap

“Dengan intensitas kegiatan yang tinggi di Pemkot dan BP Batam, ruang untuk mengurus partai menjadi terbatas. Mengurus partai butuh konsentrasi penuh,” ujarnya, Senin, 23 Februari 2026.

Menurut dia, sejak menerima mandat dari DPP, ia sudah menyampaikan soal sulitnya membagi fokus antara pemerintahan dan partai. Setelah berdiskusi dengan pimpinan pusat, jabatan itu diserahkan kepada kader yang dinilai memiliki waktu lebih longgar. Dari proses tersebut, muncul nama Pietra Paloh.

“Awal diberikan surat mandat oleh Pak Surya Paloh, tapi melihat volume kerja yang sedemikian tinggi, saya bertemu dengan Waketum menyampaikan beberapa pemikiran tentang tidak efektif. Setelah berdiskusi, jika ada yang lebih fokus dan punya waktu untuk mengkoordinasikan partai di tingkat Kepri, kami percayakan kepada kawan-kawan yang punya waktu cukup,” katanya.

Keputusan mundur ini memicu spekulasi politik di tingkat daerah. Namun Amsakar membantah ada manuver atau arah politik baru di balik langkah tersebut. Ia tetap berada di partai yang mengusungnya menjadi pemenang Pilkada. “Saya tidak meninggalkan NasDem, hanya tidak menjadi ketuanya. Sampai hari ini saya masih anggota,” katanya. Ia juga menepis isu perpindahan partai. “Belum ada pemikiran ke A atau ke B. Itu spekulasi.”

Secara politik, Amsakar bukan figur baru di NasDem. Ia memimpin DPD NasDem Batam sejak 2016, saat maju sebagai wakil wali kota mendampingi Muhammad Rudi. Sebelumnya ia berkarier sebagai birokrat, dengan jabatan terakhir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemko Batam.

Rudi dan Amsakar memimpin Batam selama dua periode. Rudi menjabat Ketua DPW NasDem Kepri sejak Februari 2020. Pada Pemilihan 2024, Amsakar terpilih sebagai Wali Kota Batam bersama Li Claudia Chandra. Enam bulan menjabat wali kota, ia dipercaya memimpin DPW NasDem Kepri.

Kini, setahun setelah memegang dua posisi strategis sekaligus, ia memilih melepas jabatan partai. Keputusan itu menempatkannya sepenuhnya pada peran sebagai kepala daerah—di tengah tuntutan publik terhadap penanganan banjir, sampah, dan layanan air bersih yang belum sepenuhnya tuntas.

Baca Juga: NasDem Kepri Berganti Nakhoda, Amsakar Gantikan Rudi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Mundur dari Ketua NasDem Kepri, Amsakar Pilih Fokus ke Pemerintahan appeared first on gokepri.

Peluncuran buku Batam 2045: Jalan Emas Menuju Kota Global digelar Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Batam Kota, Minggu, 25 Januari 2026, di Hotel PIH, Batam.

Buku tersebut ditulis Ketua DPC PKS Batam Kota yang baru, Suryanto. Isinya merangkum pandangan strategis tentang masa depan Batam, mulai dari tata kelola kota, daya saing ekonomi, hingga kualitas kepemimpinan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: PKS Batam Gelar Rakerda, Teguhkan Arah Perjuangan dan Delapan Program Unggulan

Bagi PKS Batam Kota, peluncuran buku ini bukan sekadar acara seremonial. Mereka ingin menunjukkan bahwa politik lokal tidak hanya soal struktur dan kursi, tetapi juga tentang gagasan dan arah.

“Partai besar tidak dibangun hanya oleh mesin organisasi, tapi oleh ide dan visi. Buku ini mencoba memberi arah Batam sebagai kota global pada 2045,” ujar Suryanto.

Ia menilai tantangan Batam ke depan kian kompleks. Menurutnya, daerah ini membutuhkan kepemimpinan yang tidak berhenti pada loyalitas, tetapi mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat.

PKS, kata Suryanto, ingin mendorong kader yang hadir dan berdampak. Bukan sekadar aktif dalam kegiatan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan publik.

Peluncuran buku tersebut dirangkai dengan Musyawarah Ranting (Musran) sekaligus pelantikan pengurus DPC dan DPRA PKS se-Kecamatan Batam Kota untuk periode 2025–2030.

Ketua DPD PKS Kota Batam, M. Yusuf, menyebut Batam Kota sebagai wilayah strategis dalam peta politik PKS. Ia menargetkan dua kursi legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Batam Kota pada pemilu mendatang.

“Kami berharap di bawah kepemimpinan Pak Suryanto, DPC PKS Batam Kota semakin solid dan mampu meraih dua kursi,” kata Yusuf.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan marwah partai dalam kerja politik sehari-hari.

Sementara itu, Ketua DPC PKS Batam Kota periode 2021–2025, Mulyanto, menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan baru. Ia menyebut pembangunan kantor DPC telah rampung sehingga pengurus baru bisa langsung fokus bekerja.

Menutup rangkaian acara, Suryanto menekankan pentingnya karakter dan konsistensi dalam kepemimpinan.

“Struktur tanpa ruh akan rapuh. Kepemimpinan tumbuh dari kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan pada nilai,” ujarnya.

Baca Juga: Yusuf Kembali Pimpin DPD PKS Batam, Siap Sinergi dengan Kepemimpinan Amsakar-Li Claudia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post PKS Batam Kota Luncurkan Buku Gagasan Pembangunan Batam 2045 appeared first on gokepri.

“Pilkada tidak langsung itu ketika pemimpinnya terpilih tidak bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Bukan salah masyarakat tidak bisa memilih, tetapi yang dicalonkan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Efriza dalam keterangan di Jakarta, Kamis 15 Januari 2026.

Ia mengatakan persoalan utama bukan terletak pada kemampuan masyarakat untuk memilih, melainkan pada kualitas kandidat yang disodorkan elite politik. Efriza mengatakan pilkada tidak langsung berpotensi menjauhkan masyarakat dari proses demokrasi. Ia menekankan bahwa sistem tersebut membuka ruang ketidakadilan dalam tata kelola pilkada.

Baca Juga: Menangkan Pilkada New York City, Zohran Mamdani Muslim Pertama Pimpin New York City

“Pemilihan tidak langsung itu seperti ditarik kembali ke Orde Baru. Ada ketidakadilan nantinya ketika pilkada tidak langsung ini terlaksana ada kesemrawutan dalam pengurusan pilkada,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti potensi menguatnya praktik elitisme dan politik transaksional dalam sistem pemilihan tidak langsung sebab akses kekuasaan akan semakin sempit dan hanya berputar di lingkaran elite politik tertentu.

Menurutnya, pilkada tidak langsung justru berpotensi meningkatkan biaya politik secara tersembunyi. Kondisi demikian tentu berbahaya karena dapat memperlemah prinsip demokrasi substantif.

“Jangan-jangan semuanya itu elitisme, pertanyaan berapa banyak transaksionalnya itu. Kecenderungan akan lebih mahal justru lebih besar karena hanya elit-elit politik saja yang memiliki akses,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan salah satu syarat pelaksanaan pilkada lewat mekanisme DPRD adalah terlebih dahulu mengubah Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

“Nah, tapi kalau dilakukan dengan pemilihan oleh DPRD maka Undang-Undang Pilkada yang harus diubah,” kata Tito menyikapi usulan wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD di Kota Padang, Selasa (13/1).

Tito menegaskan hal tersebut dapat merujuk kepada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945. Hal itu juga selaras dengan butir keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. ANTARA

Baca Juga: Menko Yusril: Pilkada Lewat DPRD Permudah Pengawasan Politik Uang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pengamat: Pilkada Lewat DPRD Rentan Lahirkan Pemimpin Tanpa Legitimasi appeared first on gokepri.