JAKARTA (gokepri) — Survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 75,1 persen. Angka ini menjadi indikator awal kuatnya legitimasi politik pemerintah di tengah tekanan situasi global.

Peneliti Utama Poltracking, Masduri Amwari, menyebut capaian tersebut sebagai modal persepsi publik yang positif. “Sebanyak 75,1 persen publik percaya,” kata Masduri dalam paparan daring, Senin, 13 April 2026.

Baca Juga: Motor Listrik di Program MBG

Dari total responden, 10,3 persen menyatakan sangat percaya dan 64,8 persen cukup percaya. Sementara itu, 21,2 persen responden menyatakan tidak percaya, dengan rincian 17,5 persen kurang percaya dan 3,7 persen sangat tidak percaya.

Selain kepercayaan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga relatif tinggi. Survei mencatat 74,9 persen responden puas terhadap kinerja Prabowo. Rinciannya, 9 persen sangat puas dan 65,9 persen cukup puas. Adapun 23,5 persen menyatakan tidak puas.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran berada di angka 74,1 persen.

Masduri menjelaskan, salah satu faktor utama yang mendorong kepuasan publik adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini menyumbang 23 persen dari alasan kepuasan responden. “Disokong oleh kepuasan terhadap makan bergizi gratis,” ujarnya.

Selain itu, bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran menyumbang 13,8 persen. Faktor kepemimpinan yang dianggap tegas dan berwibawa mencapai 10,2 persen. Sementara jaminan layanan kesehatan menjadi alasan bagi 5,9 persen responden.

Meski demikian, program makan bergizi gratis juga tidak lepas dari kritik. Di lapangan, implementasinya menuai perdebatan terkait efektivitas dan distribusi. Namun dalam survei ini, program tersebut tetap menjadi faktor dominan pembentuk persepsi positif.

Dari sisi metodologi, survei ini melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti Poltracking Yoki Alvetro menjelaskan, responden dipilih secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi hingga rumah tangga. Wawancara dilakukan secara tatap muka pada 2–8 Maret 2026 oleh surveyor terlatih.

Validasi data dilakukan dengan membandingkan hasil survei dengan data demografi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020. BISNIS.COM

Baca Juga: Botak Bersama, Menang Bersama

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post SURVEI POLTRACKING: Program MBG Dongkrak Kepuasan Publik appeared first on gokepri.

Candaan itu muncul saat ia mempersilakan anggota dari kedua fraksi menyampaikan pandangan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. Topik rapat saat itu membahas peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan Rancangan Undang-Undang BPIP.

“Gerindra atau NasDem dulu? Atau mau merger?” kata Willy, disambut tawa peserta rapat.

Baca Juga: NasDem Kepri Berganti Nakhoda, Amsakar Gantikan Rudi

Ia menambahkan, posisi duduk anggota dari kedua fraksi yang bersebelahan seolah menjadi simbol kedekatan. Bahkan kursi kosong di antara mereka ia sebut sebagai “penghubung”.

Candaan berlanjut ketika Willy menyebut lokasi markas kedua partai. “Dari Gondangdia ke Brawijaya, eh, Kertanegara,” ujarnya, merujuk NasDem Tower dan kediaman Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons isu tersebut dengan hati-hati. Ia menyebut istilah yang tepat dalam politik adalah “fusi”, bukan merger atau akuisisi.

“Dalam bahasa politik itu fusi,” kata Saan di kompleks parlemen.

Ia menilai, sebagai gagasan, peleburan partai bukan hal baru. Indonesia pernah mengalami fase fusi partai pada 1973, ketika sejumlah partai disederhanakan menjadi tiga kekuatan politik utama.

Namun, Saan menekankan bahwa realisasi fusi bukan perkara sederhana. Ada faktor ideologi, identitas, dan sejarah masing-masing partai yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. “Banyak hal yang harus dipikirkan,” ujarnya.

Menurut dia, hingga kini belum ada pembahasan khusus di internal NasDem terkait wacana tersebut. Partainya masih fokus pada konsolidasi internal pasca dinamika politik nasional.

Saan juga menepis spekulasi bahwa pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Presiden Prabowo Subianto membahas rencana peleburan partai. Ia menyebut komunikasi tersebut sebagai hal wajar dalam koalisi pemerintahan. “Silaturahmi itu biasa,” kata dia. ANTARA

Baca Juga: Mundur dari Ketua NasDem Kepri, Amsakar Pilih Fokus ke Pemerintahan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Benarkah NasDem dan Gerindra Akan Bersatu? appeared first on gokepri.

Internal partai bergerak cepat meredam kabar miring. Pietra Machreza Paloh, nakhoda baru DPW NasDem Kepri, memastikan Amsakar tidak angkat kaki dari partai. Alih-alih pergi, Amsakar justru mendapat peran baru sebagai Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Kepri.

“Dia kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan,” tutur Pietra, Selasa (24/2). Menurutnya, posisi ini menempatkan Amsakar sebagai penasihat politik strategis di level provinsi.

Baca Juga: Setahun Amsakar–Li Claudia, Ekonomi Batam Menguat dan Investasi Capai Rp69,3 Triliun

Namun, kabar soal perpindahan partai belum sepenuhnya senyap. Pietra menanggapi rumor tersebut dengan santai. Baginya, riuh rendah soal Amsakar pindah partai hanyalah bagian dari bumbu politik yang sulit ditebak. “Soal spekulasi yang beredar, itu macam pasang taruhan. Kita tengok saja nanti,” ucapnya.

Pengamat politik Kepri, Rahmayandi Mulda, punya analisa lain. Ia melihat pergeseran posisi ini bukan sekadar rotasi biasa. Ada langkah taktis yang tengah dimainkan, entah oleh Amsakar sendiri maupun oleh mesin partai NasDem.

Rahmayandi menilai, pengunduran diri ini bisa menjadi cara Amsakar memacu mesin politiknya lebih kencang. Targetnya menyongsong pemilihan gubernur Kepri 2029. Dengan melepas beban administratif sebagai Ketua DPW, Amsakar punya ruang gerak lebih luas.

“Ini mencerminkan karakter politik yang bebas aktif,” kata Rahmayandi. Menurutnya, posisi baru ini membuat Amsakar minim tekanan internal partai. Alhasil, ia bisa lebih leluasa menunaikan tugas sebagai pejabat publik sekaligus merancang langkah politik mandiri.

Meski begitu, pintu perpindahan partai tetap terbuka sedikit. Rahmayandi tak menampik jika partai lain mulai pasang kuda-kuda untuk meminang Amsakar. Jika soliditas internal NasDem goyah, sosok dengan basis massa kuat seperti Amsakar akan tetap menarik bagi partai lain.

Salah satu yang santer disebut adalah Partai Gerindra. Dengan rekam jejak dan pengalaman Amsakar, partai besutan Prabowo Subianto itu punya alasan kuat untuk merapat. “Gerindra tentu punya ketertarikan besar untuk merangkul beliau,” ujar Rahmayandi.

Fokus Urus Batam

Diberitakan, Wali Kota Batam Amsakar Achmad meletakkan jabatan Ketua NasDem Kepulauan Riau demi menuntaskan sengkarut banjir dan sampah. Fokusnya kini tersita sepenuhnya untuk membenahi “pekerjaan rumah” kota.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66-Kpts/DPP-NasDem/II/2026 yang terbit 18 Februari lalu. Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi F. Taslim meneken langsung peralihan tongkat estafet kepemimpinan kepada Pietra Machreza Paloh. Dalam struktur baru periode 2026–2029 ini, Pietra didampingi Endang Dwi Socowati sebagai sekretaris dan Khazalik sebagai bendahara.

Langkah ini menyudahi peran ganda yang Amsakar jalani setahun terakhir. Ia mengaku energi dan waktunya habis terkuras untuk mengurusi Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. “Ruang untuk mengurus partai menjadi terbatas. Organisasi butuh konsentrasi penuh,” ujar Amsakar, Senin, 23 Februari 2026.

Persoalan fokus ini sebenarnya sudah ia sampaikan kepada pimpinan pusat sejak menerima mandat pertama kali. Setelah berdiskusi dengan Wakil Ketua Umum NasDem, ia sepakat menyerahkan kendali wilayah kepada kader yang punya waktu lebih longgar. Nama Pietra Paloh pun muncul sebagai suksesor.

Mundurnya Amsakar sempat memantik spekulasi politik di Kepulauan Riau. Banyak yang menduga ia tengah menyiapkan langkah pindah haluan ke partai lain. Namun, pria yang merintis karier dari birokrat ini menepis kabar tersebut. “Saya tidak meninggalkan NasDem, hanya tidak lagi menjabat ketua. Sampai hari ini saya tetap anggota,” tuturnya menegaskan posisi. Ia mengaku belum punya niat menyeberang ke partai mana pun.

Secara historis, kedekatan Amsakar dengan partai besutan Surya Paloh ini memang terhitung lama dan menjadi partai politik pertamanya. Ia memimpin DPD NasDem Batam sejak 2016, saat pertama kali maju sebagai wakil wali kota mendampingi Muhammad Rudi. Kariernya menanjak hingga memenangi Pilkada 2024 sebagai Wali Kota Batam bersama Li Claudia Chandra.

Baca Juga: Mundur dari Ketua NasDem Kepri, Amsakar Pilih Fokus ke Pemerintahan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Arah Politik Amsakar dan Reaksi Pietra Paloh appeared first on gokepri.

Keputusan itu dikukuhkan lewat Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 66-Kpts/DPP-NasDem/II/2026 tertanggal 18 Februari 2026, yang diteken Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi F. Taslim. Dalam kepengurusan periode 2026–2029, posisi ketua beralih kepada Pietra Machreza Paloh. Endang Dwi Socowati menjabat sekretaris dan Khazalik bendahara.

Langkah Amsakar ini mengakhiri rangkap peran yang selama setahun terakhir ia jalani: kepala daerah sekaligus pimpinan partai tingkat provinsi. Ia menilai beban kerja di Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menyita waktu dan energi.

Baca Juga: Konsolidasi NasDem Kepri, Amsakar Minta Kader Satu Sikap

“Dengan intensitas kegiatan yang tinggi di Pemkot dan BP Batam, ruang untuk mengurus partai menjadi terbatas. Mengurus partai butuh konsentrasi penuh,” ujarnya, Senin, 23 Februari 2026.

Menurut dia, sejak menerima mandat dari DPP, ia sudah menyampaikan soal sulitnya membagi fokus antara pemerintahan dan partai. Setelah berdiskusi dengan pimpinan pusat, jabatan itu diserahkan kepada kader yang dinilai memiliki waktu lebih longgar. Dari proses tersebut, muncul nama Pietra Paloh.

“Awal diberikan surat mandat oleh Pak Surya Paloh, tapi melihat volume kerja yang sedemikian tinggi, saya bertemu dengan Waketum menyampaikan beberapa pemikiran tentang tidak efektif. Setelah berdiskusi, jika ada yang lebih fokus dan punya waktu untuk mengkoordinasikan partai di tingkat Kepri, kami percayakan kepada kawan-kawan yang punya waktu cukup,” katanya.

Keputusan mundur ini memicu spekulasi politik di tingkat daerah. Namun Amsakar membantah ada manuver atau arah politik baru di balik langkah tersebut. Ia tetap berada di partai yang mengusungnya menjadi pemenang Pilkada. “Saya tidak meninggalkan NasDem, hanya tidak menjadi ketuanya. Sampai hari ini saya masih anggota,” katanya. Ia juga menepis isu perpindahan partai. “Belum ada pemikiran ke A atau ke B. Itu spekulasi.”

Secara politik, Amsakar bukan figur baru di NasDem. Ia memimpin DPD NasDem Batam sejak 2016, saat maju sebagai wakil wali kota mendampingi Muhammad Rudi. Sebelumnya ia berkarier sebagai birokrat, dengan jabatan terakhir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemko Batam.

Rudi dan Amsakar memimpin Batam selama dua periode. Rudi menjabat Ketua DPW NasDem Kepri sejak Februari 2020. Pada Pemilihan 2024, Amsakar terpilih sebagai Wali Kota Batam bersama Li Claudia Chandra. Enam bulan menjabat wali kota, ia dipercaya memimpin DPW NasDem Kepri.

Kini, setahun setelah memegang dua posisi strategis sekaligus, ia memilih melepas jabatan partai. Keputusan itu menempatkannya sepenuhnya pada peran sebagai kepala daerah—di tengah tuntutan publik terhadap penanganan banjir, sampah, dan layanan air bersih yang belum sepenuhnya tuntas.

Baca Juga: NasDem Kepri Berganti Nakhoda, Amsakar Gantikan Rudi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Mundur dari Ketua NasDem Kepri, Amsakar Pilih Fokus ke Pemerintahan appeared first on gokepri.

Peluncuran buku Batam 2045: Jalan Emas Menuju Kota Global digelar Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Batam Kota, Minggu, 25 Januari 2026, di Hotel PIH, Batam.

Buku tersebut ditulis Ketua DPC PKS Batam Kota yang baru, Suryanto. Isinya merangkum pandangan strategis tentang masa depan Batam, mulai dari tata kelola kota, daya saing ekonomi, hingga kualitas kepemimpinan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: PKS Batam Gelar Rakerda, Teguhkan Arah Perjuangan dan Delapan Program Unggulan

Bagi PKS Batam Kota, peluncuran buku ini bukan sekadar acara seremonial. Mereka ingin menunjukkan bahwa politik lokal tidak hanya soal struktur dan kursi, tetapi juga tentang gagasan dan arah.

“Partai besar tidak dibangun hanya oleh mesin organisasi, tapi oleh ide dan visi. Buku ini mencoba memberi arah Batam sebagai kota global pada 2045,” ujar Suryanto.

Ia menilai tantangan Batam ke depan kian kompleks. Menurutnya, daerah ini membutuhkan kepemimpinan yang tidak berhenti pada loyalitas, tetapi mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat.

PKS, kata Suryanto, ingin mendorong kader yang hadir dan berdampak. Bukan sekadar aktif dalam kegiatan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan publik.

Peluncuran buku tersebut dirangkai dengan Musyawarah Ranting (Musran) sekaligus pelantikan pengurus DPC dan DPRA PKS se-Kecamatan Batam Kota untuk periode 2025–2030.

Ketua DPD PKS Kota Batam, M. Yusuf, menyebut Batam Kota sebagai wilayah strategis dalam peta politik PKS. Ia menargetkan dua kursi legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Batam Kota pada pemilu mendatang.

“Kami berharap di bawah kepemimpinan Pak Suryanto, DPC PKS Batam Kota semakin solid dan mampu meraih dua kursi,” kata Yusuf.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan marwah partai dalam kerja politik sehari-hari.

Sementara itu, Ketua DPC PKS Batam Kota periode 2021–2025, Mulyanto, menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan baru. Ia menyebut pembangunan kantor DPC telah rampung sehingga pengurus baru bisa langsung fokus bekerja.

Menutup rangkaian acara, Suryanto menekankan pentingnya karakter dan konsistensi dalam kepemimpinan.

“Struktur tanpa ruh akan rapuh. Kepemimpinan tumbuh dari kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan pada nilai,” ujarnya.

Baca Juga: Yusuf Kembali Pimpin DPD PKS Batam, Siap Sinergi dengan Kepemimpinan Amsakar-Li Claudia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post PKS Batam Kota Luncurkan Buku Gagasan Pembangunan Batam 2045 appeared first on gokepri.

“Pilkada tidak langsung itu ketika pemimpinnya terpilih tidak bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Bukan salah masyarakat tidak bisa memilih, tetapi yang dicalonkan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Efriza dalam keterangan di Jakarta, Kamis 15 Januari 2026.

Ia mengatakan persoalan utama bukan terletak pada kemampuan masyarakat untuk memilih, melainkan pada kualitas kandidat yang disodorkan elite politik. Efriza mengatakan pilkada tidak langsung berpotensi menjauhkan masyarakat dari proses demokrasi. Ia menekankan bahwa sistem tersebut membuka ruang ketidakadilan dalam tata kelola pilkada.

Baca Juga: Menangkan Pilkada New York City, Zohran Mamdani Muslim Pertama Pimpin New York City

“Pemilihan tidak langsung itu seperti ditarik kembali ke Orde Baru. Ada ketidakadilan nantinya ketika pilkada tidak langsung ini terlaksana ada kesemrawutan dalam pengurusan pilkada,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti potensi menguatnya praktik elitisme dan politik transaksional dalam sistem pemilihan tidak langsung sebab akses kekuasaan akan semakin sempit dan hanya berputar di lingkaran elite politik tertentu.

Menurutnya, pilkada tidak langsung justru berpotensi meningkatkan biaya politik secara tersembunyi. Kondisi demikian tentu berbahaya karena dapat memperlemah prinsip demokrasi substantif.

“Jangan-jangan semuanya itu elitisme, pertanyaan berapa banyak transaksionalnya itu. Kecenderungan akan lebih mahal justru lebih besar karena hanya elit-elit politik saja yang memiliki akses,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan salah satu syarat pelaksanaan pilkada lewat mekanisme DPRD adalah terlebih dahulu mengubah Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

“Nah, tapi kalau dilakukan dengan pemilihan oleh DPRD maka Undang-Undang Pilkada yang harus diubah,” kata Tito menyikapi usulan wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD di Kota Padang, Selasa (13/1).

Tito menegaskan hal tersebut dapat merujuk kepada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945. Hal itu juga selaras dengan butir keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. ANTARA

Baca Juga: Menko Yusril: Pilkada Lewat DPRD Permudah Pengawasan Politik Uang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pengamat: Pilkada Lewat DPRD Rentan Lahirkan Pemimpin Tanpa Legitimasi appeared first on gokepri.

Sebab, kata dia, apabila nantinya kepala daerah dipilih oleh DPRD, hanya akan terdapat sekitar 20-35 orang yang diawasi selama proses pilkada berjalan.

“Kemungkinan terjadinya money politics sangat kecil dibanding misalnya dibanding pilkada langsung dengan pemilih masyarakat satu kabupaten. Mengawasi orang se-kabupaten itu tidak mudah dan kemungkinan terjadinya money politics jauh lebih besar,” ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Rabu 14 Januari 2026.

Baca Juga: Gugat Hasil Pilkada Batam, Ini Isi Petitum Nuryanto-Hardi di Sidang MK

Di sisi lain, dirinya berpendapat pilkada melalui DPRD membuka peluang lebih besar bagi para pemimpin daerah potensial untuk terpilih.

Yusril mengatakan salah satu kelemahan pilkada secara langsung oleh masyarakat, yakni kecenderungan hanya memilih sosok yang populer seperti artis, tanpa memikirkan kepiawaian orang tersebut dalam memimpin suatu daerah.

Menurutnya, hal itu sebenarnya tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia lantaran para calon kepala daerah terpilih cenderung bisa menang hanya karena popularitas atau banyaknya dana yang dimiliki.

“Sementara mereka yang betul-betul punya potensi memimpin itu tidak dapat maju ke dalam pemilihan karena mereka sendiri mungkin tidak punya dana atau mereka juga mungkin tidak populer dalam artian seperti seorang selebriti atau artis,” ucap dia.

Meski begitu, dirinya menyerahkan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan sikap terkait mekanisme pilkada ke depannya.

Sejauh ini, kata dia, pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan pilkada yang telah berjalan secara langsung selama ini untuk mencari tahu kelemahannya dan membandingkan dengan pilkada tidak langsung melalui DPRD.

“Mekanisme mana pun yang dipilih, dua-duanya itu adalah sah dan demokratis. Baik pilkada langsung maupun tidak langsung, dua-duanya itu sejalan dengan konstitusi kita, yakni UUD 1945,” ungkap Menko. ANTARA

Baca Juga: KPU Kepri Evaluasi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pilkada 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Menko Yusril: Pilkada Lewat DPRD Permudah Pengawasan Politik Uang appeared first on gokepri.

Dalam rapat tersebut, DPRD menyetujui usulan Partai Golkar untuk menggantikan Wakil Ketua III DPRD Batam Hendra Asman dengan Muhammad Yunus Muda. Pergantian ini akan berlaku hingga akhir masa jabatan DPRD periode 2024–2029.

Usulan PAW diajukan DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau pada 12 Januari 2026 dan telah mendapat persetujuan dari DPP Partai Golkar. Melalui surat keputusan partai, Muhammad Yunus Muda ditetapkan sebagai calon pengganti pimpinan DPRD Kota Batam.

Baca Juga: Penetapan Ulang, Hendra Asman Gantikan Yunus Muda sebagai Wakil Ketua III DPRD Batam

“Menetapkan saudara Muhammad Yunus Muda sebagai calon pengganti antarwaktu pimpinan DPRD Kota Batam,” ujar Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, saat memimpin rapat paripurna, Rabu 14 Januari 2026.

Agenda PAW ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Batam sehari sebelumnya. Selain menetapkan pengganti, DPRD juga mengumumkan usulan peresmian pemberhentian Hendra Asman sebagai pimpinan DPRD.

Kamaluddin mengatakan, sebelum keputusan diketok, pimpinan rapat terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir. Seluruh anggota menyatakan setuju.

Proses PAW pimpinan DPRD ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang mengatur mekanisme pemberhentian dan pengangkatan pimpinan DPRD melalui rapat paripurna.

Menurut Kamaluddin, seluruh tahapan telah dijalankan sesuai ketentuan. “Pergantian antarwaktu ini diputuskan secara sah melalui rapat paripurna DPRD,” kata dia.

Pergantian pimpinan DPRD Batam dinilai penting karena posisi tersebut berperan strategis dalam mengatur agenda legislasi, penganggaran, dan fungsi pengawasan DPRD. Dengan ditetapkannya calon pengganti, DPRD berharap roda kelembagaan tetap berjalan tanpa hambatan hingga akhir masa jabatan.

Baca Juga: Hendra Asman Berjuang Melawan Kanker Usus

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Muhammad Yunus Muda Jabat Wakil Ketua III DPRD Batam appeared first on gokepri.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah perjuangan dan penguatan program kerja PKS di Kota Batam.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Kota Batam, Yusuf, menegaskan bahwa Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS telah menyusun panduan yang sangat jelas sebagai arah gerak organisasi.

Ia mengibaratkan PKS sebagai sebuah kendaraan yang telah memiliki tujuan dan jalur perjalanan yang pasti.

“DPP sudah menyiapkan arah dan jalan yang harus kita tempuh. Tujuan perjuangan sudah ada, visinya jelas, dan itu wajib dipahami oleh seluruh struktur,” ujar Yusuf.

Ia menyampaikan bahwa visi besar PKS adalah mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam delapan program unggulan yang menjadi target utama perjuangan partai.

Menurut Yusuf, delapan program unggulan tersebut bukan sekadar slogan atau hiasan, melainkan harus benar-benar dipahami, dihafalkan, dan diwujudkan dalam kerja nyata di tengah masyarakat.

Ia juga mengapresiasi kontribusi para kader yang telah berkolaborasi dalam penyusunan dan penguatan gagasan program tersebut.

“Ini bukan tulisan untuk pajangan. Ini harus dibaca, ditengok, dipahami, dan dihafalkan, karena inilah yang akan kita perjuangkan bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan pentingnya penguatan program-program strategis, di antaranya penguatan ketahanan keluarga dan pengembangan gerakan ekonomi mandiri sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Rakerda DPD PKS Kota Batam diharapkan mampu menghasilkan rumusan program kerja yang solid, terarah, dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat komitmen seluruh kader dalam menjalankan amanah perjuangan PKS di Kota Batam.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PKS Kepri, Suryani bersama Sekretaris Syaifuddin Fauzi dan bendahara Riza Yopie, DPTD PKS Kota Batam, Ketua DPC se-Batam dan lainnya.

Baca Juga: Yusuf Kembali Pimpin DPD PKS Batam, Siap Sinergi dengan Kepemimpinan Amsakar-Li Claudia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post PKS Batam Gelar Rakerda, Teguhkan Arah Perjuangan dan Delapan Program Unggulan appeared first on gokepri.

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Batam menggelar Peringatan Hari Ibu 2025 bertema Merawat Pertiwi: Perempuan Tangguh, Pertiwi Utuh di Ballroom PIH Batam Center, Minggu, 21 Desember 2025. Sebanyak 300 ibu dari 21 organisasi perempuan di Batam hadir mengikuti rangkaian acara yang dikemas edukatif dan inspiratif.

Acara dibuka Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam, Nuryanto. Ia menyinggung kembali peran historis perempuan dalam perjuangan nasional, khususnya sejak Kongres Perempuan 1928, yang menurutnya relevan untuk diwariskan lintas generasi.

“Kami ingin mengambil ruh perjuangan ibu-ibu dalam pergerakan nasional agar semangat itu terus hidup sampai hari ini,” kata Nuryanto.

Panitia kemudian menyerahkan bunga mawar kepada seluruh peserta sebagai simbol penghormatan. Bibit pohon juga diberikan kepada perwakilan organisasi perempuan, menandai kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Ketua Panitia, Ade Sulistiani Ruslan, mengatakan kegiatan ini melibatkan seluruh organisasi perempuan yang diundang dan disusun sesuai tantangan perempuan masa kini. Salah satunya melalui talkshow bertema Perempuan dan Digital/Marketing Digital.

Menurut Ade, talkshow menghadirkan narasumber dari perspektif hukum, kreator konten, dan pemasaran digital. Diskusi itu diarahkan agar perempuan mampu memanfaatkan ruang digital secara produktif sekaligus aman secara hukum.

“Kami ingin mendorong ibu-ibu memanfaatkan digitalisasi untuk menambah penghasilan, dengan cara yang efektif, murah, dan tetap sesuai norma serta aturan hukum,” ujar Ade.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Batam, Ernawati, menyebut tema Merawat Pertiwi merupakan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Penanaman pohon, kata dia, menjadi simbol keberlanjutan hidup dan kepedulian lingkungan.

Erna juga menekankan pentingnya literasi digital bagi perempuan agar tidak terjerat persoalan hukum akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak. Ia berharap peserta dapat menjadi penggerak kesadaran hukum di lingkungan masing-masing.

Peringatan Hari Ibu 2025 itu berlangsung meriah. Bagi peserta, acara tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan peran perempuan dalam menjaga nilai sosial, lingkungan, dan etika bermedia di era digital.

Baca Juga: Peringati Hari Ibu, PIKORI BP Batam Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan dan Sekolah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Merawat Pertiwi, Cara PDI Perjuangan Batam Memaknai Hari Ibu 2025 appeared first on gokepri.