Video deretan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional mendadak beredar luas. Di tengah dorongan efisiensi anggaran, pengadaan ini memantik tanya, kebutuhan atau pemborosan?
JAKARTA (gokepri) – Komisi IX DPR RI menjadwalkan pemanggilan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 13 April 2026. Legislator ingin mengurai duduk perkara pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sorotan bermula dari media sosial. Video yang menampilkan antrean motor listrik dengan logo BGN memicu spekulasi. Angkanya disebut mencapai 70 ribu unit. Informasi itu segera dibantah.
Baca Juga: 21.801 Motor BGN Mengantre, Belum Satu pun Dibagikan
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut realisasi pengadaan hanya 21.801 unit dari rencana 25.644 unit. “Bukan 70 ribu,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/4).
Meski begitu, angka tersebut tetap mengundang pertanyaan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengaku terkejut. Ia menilai pengadaan itu perlu dijelaskan, terutama saat pemerintah menahan belanja.
“Fokus program ini perbaikan gizi anak. Anggaran harus ke sana,” kata Charles di kompleks parlemen, Senayan.
Ia menyebut DPR tidak diajak berkonsultasi sebelum pengadaan berjalan. Karena itu, Komisi IX ingin menelisik tujuan, urgensi, dan dasar kebijakan tersebut.
Demi Mobilitas
BGN menempatkan pengadaan ini sebagai bagian dari desain awal program. Motor listrik digunakan untuk mobilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah dengan akses sulit.
Penganggarannya masuk dalam skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025.
Menurut Dadan, proses dimulai pada akhir 2025 ketika Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Perintah Membayar. Pembayaran kemudian dibagi dua tahap, mengikuti progres penyelesaian unit.
Hingga batas waktu 20 Maret 2026, penyedia baru merampungkan 85,01 persen pesanan. Sisa anggaran dikembalikan ke kas negara.
Secara administratif, realisasi tercatat pada 2026. Namun perencanaan dan kontrak berasal dari tahun sebelumnya. Di titik ini, celah komunikasi antar-lembaga tampak muncul.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui ada miskomunikasi. Ia mengira usulan pengadaan telah ditolak. Nyatanya, sebagian sudah berjalan.
“Saya kira sudah tidak ada. Ternyata sebagian sudah jalan,” katanya.
Ia menduga pengajuan tersebut muncul sebelum dirinya menjabat. Ke depan, ia memastikan tidak ada lagi pembelian motor listrik untuk program serupa pada 2026.
Di sisi lain, BGN menekankan fungsi operasional. Motor listrik dinilai penting untuk menjangkau wilayah terpencil, tempat distribusi makanan bergizi sering terkendala jarak dan infrastruktur.
Dadan menyebut kendaraan itu diproduksi di dalam negeri, dengan tingkat komponen dalam negeri mencapai 48,5 persen. Produksi berlangsung di fasilitas manufaktur di Citeureup, Jawa Barat.
Selain mendukung program, pemerintah juga ingin mendorong industri nasional. Hingga kini, seluruh motor listrik belum didistribusikan. Statusnya masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara. Distribusi akan mengikuti kebutuhan di lapangan.
BGN menyatakan penggunaan akan difokuskan ke daerah dengan akses transportasi sulit. Di wilayah seperti ini, mobilitas petugas menjadi faktor penentu kelancaran program. ANTARA
Baca Juga: Warga Binaan Rutan Batam Dilibatkan dalam Program MBG
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
