BATAM (gokepri) – Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri merupakan gambaran yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Namun, apa yang terjadi dengan mereka di negara lain ternyata jauh dari kata indah.
Menurut Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dari 9 juta pekerja migran Indonesia, 4,5 juta di antaranya tidak terdaftar di sistem negara atau ilegal. “4.5 juta diasumsikan berangkat melalui jalur tidak resmi,” kata Benny, dalam diskusi yang diadakan di Swiss Bell Hotel Batam, Kamis 6 April 2023.
Sayangnya, kondisi PMI di luar negeri sangat memprihatinkan. Mereka kerap menjadi korban perdagangan orang, eksploitasi fisik atau seksual, gaji yang tidak dibayar dengan penuh, eksploitasi waktu kerja, pemutusan hubungan kerja yang sepihak, bahkan kematian yang sering dialami oleh anak buah kapal (ABK).
Baca Juga: Mengapa Pekerja Migran Kita Memilih Jalur Gelap Bertaruh Nyawa
BP2MI, menurut Benny, telah melakukan tindakan penyelamatan dan pencegahan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) sebanyak 1.890 kali di Kepulauan Riau. Namun, Benny menyadari upaya ini tidak cukup tanpa adanya kerja sama antarpihak. Oleh karena itu, ia berharap ada kerja sama yang kuat untuk menekan kasus perdagangan orang khususnya di wilayah Kepulauan Riau. “Kami sudah tahu siapa saja yang membekingi. Bagaimana polanya juga sudah kami tahu. Kami akan serahkan ke Pak Mahfud,” kata dia.
Menko Polhukam, Mahfud MD, yang juga hadir dalam diskusi tersebut, menegaskan ia akan menindaklanjuti segala bentuk informasi tentang TPPO di wilayah Kota Batam dan Kepulauan Riau. Menurut dia, Perang Semesta harus dilakukan untuk memerangi TPPO. Perang Semesta adalah nama kampanye yang dipakai BP2MI untuk memberantas TPPO dan membongkar sindikatnya.
“Masalah TPPO setiap tahun menunjukkan tren peningkatan. Selama 2017 hingga 2022, terdapat 2.605 kasus TPPO di Indonesia,” kata Mahfud.
Ia menambahkan 50,97 persen dari korban TPPO melibatkan anak-anak dan 46,14 persen melibatkan perempuan. Namun, Mahfud menyadari data tersebut hanya mencatat kasus yang tercatat. Ada banyak kasus TPPO yang tidak tercatat dan angka sebenarnya bisa lebih tinggi. “Tapi ini data yang tercatat, bagaimana yang tidak tercatat? Pasti lebih banyak dari ini,” tegas Mahfud.
Masalah ini semakin rumit karena semakin berkembangnya modus operandi penyelundupan pekerja migran ke luar negeri. Selama tahun 2021 dan 2022, pemerintah telah menangani 1.262 korban dari tren baru TPPO yang dipekerjakan sebagai online scammer untuk melakukan penipuan investasi, love scam, operator judi online, penipuan berkedok money laundering.
Mahfud menyadari tingginya angka korban TPPO juga disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat Indonesia terkait bahayanya bekerja di luar negeri sebagai pekerja ilegal. Oleh karena itu, Mahfud berjanji akan menindaklanjuti kasus TPPO di wilayah Kepulauan Riau dan Kota Batam. “Kenapa saya hadir kesini, karena hukum penindakan TPPO disini macet, makanya saya hadir. Untuk penegakannya nanti saya akan rapatkan di Jakarta nanti,” papar Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor: Candra Gunawan
