Target itu dirumuskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Batam, Senin (27/4/2026), di Harris Hotel, Batam Centre. Forum tersebut sekaligus menandai dimulainya penyusunan peta jalan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) periode 2026–2030.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan, digitalisasi bukan lagi pilihan dalam tata kelola pemerintahan modern. Efisiensi pelayanan publik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi dua sasaran utama yang hendak dicapai.

Baca Juga: Retribusi Parkir di Batam Baru Terserap Rp8,6 Miliar dari Target Rp15 Miliar

“TP2DD harus mampu menjawab kebutuhan daerah melalui kebijakan yang konkret dan implementatif. Transformasi dari sistem konvensional ke digital diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD,” ujar Amsakar.

Ia menilai penerapan konsep Batam Smart City realistis untuk diwujudkan. Masyarakat Batam dinilai sudah terbiasa menggunakan teknologi, ditopang infrastruktur yang memadai. Penggunaan tapping box dan transaksi nontunai disebut sebagai capaian yang perlu diperluas ke sektor-sektor lain.

“Ke depan, tidak boleh lagi ada pekerjaan manual yang berulang. Pengelolaan retribusi parkir dan sampah harus berbasis teknologi agar lebih aman, nyaman, serta meminimalkan potensi kebocoran,” tegasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam Raja Azmansyah menyampaikan bahwa peta jalan P2DD tahap kedua dirancang memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) penghasil demi menciptakan sistem yang terintegrasi.

“Target pada 2030 adalah terwujudnya satu saluran pembayaran pajak dan retribusi yang terpadu. Hal ini juga akan diperkuat melalui revisi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang saat ini masuk prioritas pembahasan di DPRD Kota Batam,” ujar Raja.

Forum ditandai dengan penandatanganan nota komitmen bersama oleh jajaran Pemerintah Kota Batam. Wali Kota turut menyerahkan piagam penghargaan kepada dua narasumber yakni Hosni Naparin dari Bank Indonesia Kepulauan Riau dan Tengku Muhammad Husni dari Digital Banking Bank Riau Kepri Syariah. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suhar.

Baca Juga: QRIS dan Digitalisasi UMKM, Ikhtiar yang Menggerakkan Ekonomi Pesisir

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Batam Targetkan Satu Kanal Pajak dan Retribusi pada 2030 appeared first on gokepri.

Dalam forum itu, pemerintah kota menekankan pentingnya organisasi kemahasiswaan sebagai ruang pembentukan karakter, intelektualitas, dan kepemimpinan generasi muda, bukan sekadar aktivitas seremonial.

“HMI adalah kawah candradimuka untuk membentuk insan muda yang memiliki kecakapan intelektual, kemampuan analisis yang tajam, serta ketepatan dalam mengambil keputusan,” ujar Amsakar dalam sambutannya.

Baca Juga: Amsakar: Stabilitas Sosial Kunci Pertumbuhan Ekonomi Batam

Ia menilai, kapasitas intelektual perlu berjalan seiring dengan integritas moral dan kepekaan sosial. Mahasiswa, menurut dia, tidak cukup berhenti pada penguasaan teori, tetapi harus mampu menghadirkan solusi konkret di tengah masyarakat.

“Mahasiswa harus mampu menjawab persoalan nyata. Bukan hanya memahami teori, tetapi juga memberi jalan keluar,” ucapnya.

Amsakar juga menegaskan bahwa pelantikan pengurus merupakan bagian dari proses kaderisasi berkelanjutan. Momentum ini, kata dia, menandai awal tanggung jawab organisasi yang lebih besar.

“Pelantikan ini bukan titik akhir, melainkan awal tanggung jawab. Yang utama adalah memahami jati diri organisasi sebagai arah perjuangan,” katanya.

Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya menjaga nilai dasar organisasi sekaligus memperkuat komitmen kebangsaan. Predikat mahasiswa, menurut dia, mengandung tanggung jawab untuk berpikir kritis dan bertindak berintegritas.

“Predikat ‘maha’ harus dimaknai dengan kesungguhan menjadi pribadi unggul, berpikir kritis, dan berintegritas,” ujar Amsakar.

Ia juga mengingatkan agar mahasiswa tidak terjebak pada euforia organisasi. Organisasi, kata dia, harus menjadi ruang belajar, berproses, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, Amsakar berharap kepengurusan baru mampu menjaga marwah organisasi serta menghadirkan program yang berdampak bagi masyarakat.

“Jaga marwah organisasi, perkuat solidaritas, dan jadilah kader yang memberi manfaat bagi Batam dan Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Amsakar Achmad: Batam Siap Menjadi Hub Digital Dunia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pelantikan HMI Batam, Amsakar Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Berintegritas appeared first on gokepri.

Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad, disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ajang ini merupakan bagian dari mekanisme insentif fiskal pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Amsakar menyebut capaian itu sebagai hasil kerja kolektif seluruh elemen di kota tersebut. “Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif kita bersama. Namun, ini bukan akhir, melainkan awal untuk terus menghadirkan terobosan yang lebih baik,” ujar Amsakar. Ia menegaskan fokus Pemerintah Kota Batam tetap pada peningkatan kesejahteraan warga.

Baca Juga: Strategi Baru Kepri Tekan Angka Kemiskinan

Tito menjelaskan penghargaan ini dirancang untuk mendorong iklim kompetisi yang sehat antardaerah. Dari total 552 pemerintah daerah yang terdiri atas 38 provinsi, 98 kota, dan 419 kabupaten, tantangan pembangunan nasional, kata Tito, masih sangat besar.

“Jadikan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih optimal. Bagi yang belum, tingkatkan kinerja demi kemajuan daerah masing-masing,” kata Tito.

Penilaian dalam ajang ini mencakup empat bidang utama: pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, penurunan kemiskinan dan stunting, serta pembiayaan kreatif. Insentif fiskal diberikan kepada daerah yang kinerjanya melampaui target, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat tren penurunan angka kemiskinan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Persentase penduduk miskin turun dari 5,02 persen pada 2023 menjadi 4,85 persen pada 2024, lalu turun kembali secara signifikan ke 3,81 persen pada 2025. Angka 2025 itu jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 8,47 persen pada periode yang sama.

Dari sisi jumlah, capaian 2025 terbilang mencolok. BPS mencatat penduduk miskin di Batam berkurang dari 83.570 orang pada Maret 2024 menjadi 68.040 orang pada Maret 2025 — penurunan lebih dari 15.000 jiwa dalam satu tahun. Meski Batam tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau, hal itu sejalan dengan posisinya sebagai kota berpenduduk terbesar di provinsi ini.

Dari sisi persentase, Batam justru menempati posisi terendah di Kepri. Garis Kemiskinan Batam pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp954.437 per kapita per bulan, meningkat 5,58 persen dari Rp903.960 pada tahun sebelumnya, dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Kenaikan garis kemiskinan ini mencerminkan standar biaya hidup minimum Batam yang lebih tinggi dibanding kabupaten dan kota lain di Kepri.

Baca Juga: Wali Kota Amsakar: Wakaf Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Batam Dinilai Terbaik Tekan Kemiskinan dan Stunting appeared first on gokepri.

Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Kependudukan yang dipimpin Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam. Pembenahan data dinilai menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang lebih akurat.

Pemerintah Kota Batam memulai perbaikan melalui pendataan berbasis RT dan RW di seluruh kecamatan. Data ini kemudian akan diintegrasikan lintas instansi agar menjadi rujukan tunggal dalam pengambilan kebijakan.

Baca Juga: Disdukcapil Batam Inovasi Layanan, Urus Dokumen Kependudukan Satu Hari Selesai

“Sinkronisasi data ini menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan pendidikan secara lebih akurat,” ujar Li Claudia Chandra, Wakil Wali Kota Batam.

Selain memperbarui data, Pemko Batam juga menyiapkan pengendalian arus masuk penduduk secara lebih terukur. Pemantauan diperkuat di pintu utama seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang untuk memastikan mobilitas penduduk tercatat dengan baik.

Upaya ini diharapkan memperbaiki kualitas data yang selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Batam tercatat 1.394.459 jiwa.

Pembenahan data juga menyasar sektor ketenagakerjaan. Data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menunjukkan tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 orang, lebih tinggi dibanding tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 orang.

Menurut Li, data yang akurat akan membantu pemerintah merancang program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sekaligus menjaga keseimbangan kebutuhan industri.

“Dengan data yang valid, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, dari pendidikan hingga dunia kerja,” ujarnya.

Perbaikan data juga berdampak pada perencanaan sektor pendidikan. Kebutuhan ruang kelas dan fasilitas pendidikan akan disusun berdasarkan data kelahiran yang lebih akurat, sehingga selaras dengan proyeksi tenaga kerja di masa depan.

Pemko Batam mendorong kolaborasi antarperangkat daerah untuk mempercepat integrasi data. Dengan basis data yang lebih presisi, kebijakan dan anggaran diharapkan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Baca Juga: E-KTP di Batam Mulai Diganti Jadi Identitas Kependudukan Digital

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Data Kependudukan Tak Sinkron, Apa Upaya Pemko Batam? appeared first on gokepri.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Irvansyah meresmikan tiga Markas Komando Zona untuk memperkuat deteksi dini dan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia yang rawan pelanggaran.

Pusat peresmian berada di Setokok, Batam, yang kini menjadi pangkalan terbesar di Indonesia dengan fasilitas pusat komando terpadu. Langkah ini diambil untuk merespons tingginya ancaman penyelundupan serta gangguan keamanan di jalur pelayaran internasional perairan barat hingga timur.

Baca Juga: AS dan BAKAMLA Gelar Pelatihan Instruktur Kapal Kecil Multinasional di Batam

“Tahun ini pusat komando dan pengendalian harus berfungsi optimal agar keamanan wilayah barat, tengah, dan timur terjaga maksimal,” kata Irvansyah di Batam, Kamis, 23 April 2026.

Mako Zona Barat berdiri di atas lahan 16,8 hektare dan dilengkapi dermaga serta sistem National Command Center. Fasilitas ini mengintegrasikan pertukaran informasi dari 17 kementerian dan lembaga untuk mempercepat respons terhadap ancaman di laut.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan tingginya tantangan di wilayahnya yang didominasi lautan. “Potensi ekonomi Kepri besar, namun risiko penyelundupan dan pelanggaran maritim di pintu gerbang ini juga sangat tinggi,” kata Nyanyang.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menilai penguatan keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura akan berdampak langsung pada iklim investasi serta keselamatan nelayan lokal. Menurutnya, sinergi antara daerah dan pusat menjadi kunci menjaga kondusivitas wilayah perbatasan.

Selain di Batam, Bakamla secara serentak mengoperasikan Mako Zona Tengah di Minahasa, Sulawesi Utara, serta Mako Zona Timur di Maluku Tengah. Pembangunan fasilitas ini juga mencakup penyediaan klinik kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat di sekitar pangkalan. ANTARA

Baca Juga: Bakamla dan Japan Coast Guard Latihan Bersama di Selat Singapura

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pusat Komando Baru Bakamla di Jalur Rawan Selat Malaka appeared first on gokepri.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Mardanis menyatakan kebutuhan hewan kurban tahun 2026 diproyeksikan mencapai 9.000 ekor. Angka ini meningkat signifikan dibanding realisasi tahun 2025 yang tercatat sebanyak 6.807 ekor.

Lonjakan permintaan ini terdiri dari estimasi 3.000 ekor sapi dan 6.000 ekor kambing menjelang Idul Adha pada 27 Mei mendatang. Pemerintah Kota Batam kini memastikan kelancaran distribusi dari Lampung, Jawa, dan Medan untuk menjaga stabilitas stok.

Baca Juga: Kendaraan Listrik Bisa Kurangi Beban APBN dari Impor Minyak

“Kebutuhan untuk kurban tahun ini sekitar 3.000 ekor sapi dan bisa sekitar 6.000 kambing atau lebih,” kata Mardanis di Batam, Jumat, 24 April 2026.

Saat ini stok sapi yang tersedia telah mencapai 3.000 ekor, sementara stok kambing berkisar 4.000 hingga 5.000 ekor. Mardanis menegaskan pasokan akan terus didatangkan secara bergelombang untuk melampaui capaian 2.338 sapi dan 4.469 kambing pada tahun lalu.

Dinas Ketahanan Pangan bersama Badan Karantina Kepulauan Riau memperketat pengawasan dengan mewajibkan uji laboratorium sebelum pengiriman. Penandaan khusus akan diberikan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia wilayah Kepri pada hewan yang dinyatakan sehat.

“Hewan yang terindikasi penyakit seperti PMK tidak diperbolehkan diperjualbelikan maupun dijadikan hewan kurban,” ujar Mardanis.

Selain pasokan reguler, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengirimkan bantuan satu ekor sapi limosin berbobot satu ton. Sapi tersebut diperkirakan tiba 20 hari sebelum hari raya untuk diawasi secara ketat sebelum disembelih di Masjid Agung Raja Hamidah, Batam Center. Lokasi itu berbeda dengan tahun lalu di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Sagulung. ANTARA

Baca Juga: Impor Dipangkas, Industri Daging Keluhkan Risiko Kekurangan Bahan Baku

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Batam Butuh 9.000 Hewan Kurban Tahun Ini appeared first on gokepri.

Anggota Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait memastikan ruas Jalan Gajah Mada tanjakan Vista kembali beroperasi normal setelah pengerjaan perkerasan beton selesai.

Jalur utama penghubung Batam Center dan Sekupang ini sebelumnya ditutup sejak awal April 2026 untuk perbaikan titik jalan yang bergelombang. Selama penutupan, ribuan kendaraan harus berbagi jalur melalui sistem lawan arah (contraflow) di kawasan Sei Ladi yang memicu kemacetan panjang pada jam sibuk.

Baca Juga: Cut and Fill Hotel Vista Jalan Lagi, Wali Kota Batam Akan Cek Izin

“Selasa sore kemarin jalur sudah kembali dibuka setelah tahap pengerasan beton bertulang atau rigid pavement tuntas,” kata Ariastuty di Batam, Rabu, 22 April 2026.

Meski jalur sudah dapat dilintasi, Ariastuty menjelaskan pengerjaan kini bergeser ke pembangunan drainase pada bahu jalan yang terdampak. Pengaspalan permukaan beton baru akan terlaksana setelah seluruh infrastruktur pendukung di area tersebut rampung sepenuhnya.

Sebelum pembukaan ini, Kepala Biro Umum Badan Pengusahaan (BP) Batam M Taofan menegaskan penutupan jalan merupakan langkah krusial demi keselamatan. Struktur jalan yang sebelumnya tidak stabil dinilai membahayakan pengendara yang melintas dari arah Batam Center.

Proyek ini merupakan instruksi langsung Kepala BP Batam Amsakar Achmad guna mempercepat pemulihan mobilitas warga. BP Batam mengeklaim akan terus memantau kelayakan struktur jalan secara berkala sebelum tahap pengaspalan final dimulai.

Baca Juga: Perbaikan Jalan Vista, BP Batam Alihkan Arus dari Batam Center ke Sekupang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Jalur Vista Kembali Dibuka, Amankah untuk Pengendara? appeared first on gokepri.

BATAM (gokepri) – Pemko Batam menargetkan penghematan belanja melalui kebijakan kerja jarak jauh bagi ASN atau Work From Home (WFH). Langkah ini menyasar konsumsi listrik, BBM, hingga perjalanan dinas. Efektivitasnya bergantung pada disiplin OPD dan pengawasan.

Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah menargetkan efisiensi belanja daerah hingga Rp18,1 miliar melalui kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara mulai 24 April 2026. Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas ASN. Pemerintah kota mengaitkan WFH dengan upaya penghematan belanja operasional di tengah tekanan efisiensi anggaran.

Baca Juga: Pemko Batam Terapkan WFH Setiap Jumat bagi ASN

“WFH harus diikuti penghematan listrik dan air, dan penggunaan itu akan dilaporkan berkala ke Kementerian Dalam Negeri,” kata Firmansyah di Kantor Wali Kota Batam, Kamis, 23 April 2026.

Pemko Batam juga membatasi penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan luar daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta menekan belanja bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas.

Firmansyah menilai efisiensi ini bukan akibat keterbatasan anggaran, melainkan respons terhadap dinamika global. Ia meminta setiap OPD menerapkan kebiasaan hemat energi, termasuk mematikan perangkat listrik setelah jam kerja.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Abdul Malik menyebut tim anggaran daerah telah menghitung potensi efisiensi sebesar Rp18.155.350.882. Angka ini terdiri dari Rp10,81 miliar berdasarkan surat edaran wali kota dan Rp7,34 miliar dari penyesuaian pola kerja.

Penghematan tersebut bersumber dari belanja listrik, air, telepon, bahan bakar minyak, serta perjalanan dinas. Namun, realisasi efisiensi bergantung pada kepatuhan masing-masing OPD dalam menjalankan kebijakan.

Hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp988,16 miliar atau 23,61 persen dari target. Adapun realisasi belanja sebesar Rp775,06 miliar atau 18,02 persen.

Abdul Malik meminta setiap OPD menghitung kebutuhan belanja pegawai hingga akhir tahun dan menyesuaikan rencana anggaran kas dengan kebutuhan riil.

Baca Juga: Mengapa Pemko Batam Belum Menerapkan WFH

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post WFH ASN Pemko Batam Bisa Hemat Rp18 Miliar appeared first on gokepri.

BATAM (gokepri) – Pemerintah Kota Batam mencatat akumulasi tunggakan PBB-P2 mencapai Rp500 miliar sejak 1994 dengan 300 ribu objek pajak yang belum lunas. Program diskon hingga 75 persen diberlakukan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dan menjaga kemandirian fiskal. Insentif ini hanya berlaku terbatas hingga Juni 2026.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Raja Azmansyah menawarkan insentif pemangkasan pokok piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna mendorong warga melunasi tunggakan pajak daerah yang menumpuk selama tiga dekade.

Baca Juga: Pemko Batam Berikan Relaksasi PBB-P2, Berlaku 1 April–30 Juni 2026

Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari 300 ribu Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercatat masih berutang. Total nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Batam saat ini diperkirakan mencapai Rp500 miliar.

“Selama tiga bulan ini kami memberikan pengurangan pokok piutang sekaligus pembebasan denda bagi masyarakat yang menunggak,” kata Raja di Batam, Kamis, 23 April 2026.

Besaran diskon diberikan secara berjenjang. Tunggakan tahun 1994 hingga 2012 mendapat potongan terbesar yakni 75 persen, sementara tahun 2013 hingga 2017 sebesar 50 persen. Untuk tunggakan tahun 2018 hingga 2022 diberikan diskon 25 persen, dan tahun pajak terbaru 2023-2025 mendapat pengurangan 10 persen.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menilai optimalisasi pajak sangat krusial karena berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pendapatan daerah. Ia menyebut Batam merupakan satu dari sembilan kota di Indonesia dengan tingkat kemandirian fiskal yang baik.

“Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan kesempatan ini karena pembayaran sudah dapat diakses secara digital agar lebih praktis,” kata Amsakar di Batam, Kamis, 23 April 2026.

Pemerintah kota berharap penerimaan pajak ini mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Jika warga membayar paling lambat Juni 2026, mereka juga berhak mendapatkan potongan 5 persen untuk tahun pajak berjalan.

Baca Juga: Warga Batam Beralih ke QRIS, Pembayaran PBB Meroket

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pemko Batam Hapus Denda Pajak, Saatnya Bayar PBB appeared first on gokepri.

BATAM (gokepri) – Realisasi investasi Batam pada triwulan pertama 2026 melonjak hingga 102 persen melampaui capaian tahun lalu. Pertumbuhan modal domestik yang tumbuh agresif memperkuat dominasi Batam sebagai motor ekonomi Kepulauan Riau.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad menyebut realisasi investasi triwulan I 2026 yang menembus Rp17,4 triliun mempertegas posisi kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi paling dinamis di Indonesia.

Baca Juga: Apa Dampak Investasi Apple untuk Industri Teknologi Indonesia?

Capaian tersebut menandai akselerasi kuat Batam karena tumbuh 102,85 persen secara tahunan. Secara regional, Batam mendominasi dengan menyumbang 73,5 persen dari total realisasi investasi di Kepulauan Riau (Kepri) yang mencapai Rp23,8 triliun.

“Lonjakan ini menunjukkan bahwa Batam tidak hanya menarik investasi, tetapi juga mampu mengeksekusinya dengan lebih cepat, pasti, dan produktif,” kata Amsakar Achmad di Batam, Kamis, 23 April 2026.

Komposisi modal menunjukkan struktur yang kian tangguh. Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp8,8 triliun, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meroket hingga 216 persen dengan nilai Rp8,5 triliun.

Singapura masih menjadi investor asing terbesar dengan setoran Rp4,82 triliun. Arus modal tersebut mengalir deras ke sektor industri mesin, elektronik, kimia, serta farmasi yang menjadi penopang utama nilai tambah industri di Batam.

“Batam memegang fungsi sentral dalam menggerakkan ekonomi kawasan yang membawa efek berantai ke sektor industri, logistik, perdagangan, dan jasa,” kata Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra di Batam, Kamis, 23 April 2026.

Struktur investasi yang sehat ini dinilai menunjukkan bahwa Batam semakin dipersepsikan sebagai kawasan yang layak secara finansial dan operasional. Sektor perumahan dan kawasan industri turut berkontribusi sebesar 13,09 persen dari total realisasi.

Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Djemy Francis menegaskan pihaknya bakal menjaga momentum ini melalui percepatan penyediaan lahan dan utilitas. Fokus ke depan tidak hanya pada angka, tetapi pada pembangunan ekosistem industri berkelanjutan untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang.

Baca Juga: Ekonomi Batam Tancap Gas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Sinyal Kuat Ekonomi Batam di Awal 2026 appeared first on gokepri.