Tak sekadar menerangi pemukiman warga, pasokan listrik dari PLTS berkapasitas 1 megawatt peak (MWp) bersistem baterai 1 megawatt hour (MWh) ini langsung menggerakkan urat nadi ekonomi lokal. Energi bersih tersebut memfasilitasi operasional pabrik es (ice maker) berkapasitas empat ton per hari dan gudang pendingin (cold storage) kapasitas lima ton yang dikelola mandiri oleh Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih Galang Baru.

Proyek ini menjadi percontohan penerapan Productive Use of Energy, pemanfaatan energi hijau untuk menggenjot aktivitas ekonomi produktif warga sebelum masuk ke tahap komersialisasi penuh. Di tingkat nasional, PLTS Pulau Sembur sekaligus menjadi pilot project pertama yang siap mendukung program PLTS 100 gigawatt (GW) gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Bukan Sekadar Penerang, PLTS Pulau Sembur Jadi Motor Ekonomi

“PLTS 1 megawatt ini sudah selesai dibangun, bahkan sudah beroperasi sejak 17 Agustus kemarin. Sekarang listrik sudah nyala di Pulau Sembur,” ujar Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, saat meninjau lokasi pada Senin.

Panel menegaskan, keberadaan fasilitas ini menjadi titik balik bagi sekitar 90 persen warga Pulau Sembur yang berprofesi sebagai nelayan. Terjaminnya rantai dingin (cold chain) membuat nelayan dapat memaksimalkan jumlah tangkapan tanpa khawatir harga anjlok akibat ikan rusak. Ke depan, ekosistem ekonomi ini juga akan dilengkapi kapal listrik untuk mempermudah distribusi logistik dan hasil laut.

Menariknya, keberlanjutan ekosistem berbasis energi bersih ini sepenuhnya berada di tangan anak muda setempat. Enam pemuda asli Pulau Sembur telah mengantongi sertifikasi resmi dari Kementerian ESDM usai mengikuti pelatihan teknis. Mereka kini memegang kendali penuh atas operasional PLTS, pabrik es, hingga cold storage.

“Enam anak muda asli Sembur inilah yang akan menjadi operator PLTS dan bisnis pabrik es batu. Mereka juga yang akan mengoperasikan cold storage. Sehingga aktivitas ekonominya berjalan, tumbuh, produktivitas naik, dan itu semua butuh listrik,” kata Panel.

Melihat dampak ekonomi nyata dan kesiapan fasilitas terpadu di lapangan, Kementerian Koperasi menilai proyek berbasis pemberdayaan masyarakat di Pulau Sembur ini telah matang dan siap diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. ANTARA

Baca Juga: 14 Proyek PLTS Bergerak Serentak, Investasi Capai Rp135 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Menyala 24 Jam, PLTS Pulau Sembur Jadi Percontohan Program 100 GW Prabowo appeared first on gokepri.

Tidak hanya menyalakan lampu rumah warga, proyek ini langsung diintegrasikan dengan sarana perikanan modern. Fasilitas pendukung seperti mesin pembuat es (ice maker), gudang pendingin (cold storage), hingga kapal berbasis listrik disiapkan untuk menunjang mata pencaharian warga. Seluruh operasionalnya dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih Galang Baru.

Keberhasilan integrasi ini menempatkan Pulau Sembur sebagai proyek percontohan nasional dalam Program PLTS 100 Gigawatt-peak (GWp) yang dicanangkan pemerintah pusat. Proyek ini menjadi bagian dari 14 PLTS tahap awal di enam provinsi dengan total kapasitas 5,3 GWp.

Baca Juga: Target PLTS 100 GW, Batam Didorong Jadi Basis Industri Energi Hijau

Direktur Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Tony Susandy, menegaskan bahwa penyediaan listrik energi terbarukan di wilayah pesisir harus menyejahterakan masyarakat. “PLTS Pulau Sembur adalah pembuktian bagaimana Program PLTS 100 GWp betul-betul dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Tony.

Ia menambahkan, Kementerian ESDM telah mengawal perencanaan proyek ini sejak akhir 2025, termasuk memfasilitasi sertifikasi tenaga operator lokal dari koperasi desa.

Dampak konkret model ini membuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersiap mereplikasikannya ke pulau-pulau kecil lain. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Kepri, Riki Rionaldi, menilai skema Pulau Sembur adalah jawaban atas keterbatasan akses energi di wilayah terpencil.

“PLTS Pulau Sembur menjadi percontohan bagi pulau-pulau lain di Kepri yang belum teraliri listrik,” kata Riki. Koperasi desa di wilayah lain kini didorong mulai memetakan potensi ekonomi, kebutuhan energi, serta peluang kemitraan dengan investor maupun penyedia teknologi.

Langkah ini turut mendapat apresiasi dari pelaku industri. Wakil Ketua III Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI), Hengky Witarsa, menyebut Indonesia memiliki potensi energi surya raksasa hingga 3.294 GW. Namun, potensi besar itu baru berdampak jika terhubung langsung dengan kegiatan produktif warga.

“Nilai strategis energi surya muncul ketika listriknya mampu menjaga nilai hasil produksi masyarakat, membuka usaha baru, dan menggerakkan ekonomi lokal,” kata Hengky.

Menurutnya, pemanfaatan listrik surya dapat disesuaikan dengan karakter daerah, seperti untuk pengolahan hasil laut, pertanian, hingga penguatan UMKM. ANTARA

Baca Juga: Dampak Listrik Surya Pulau Sembur untuk Ekonomi Nelayan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Bukan Sekadar Penerang, PLTS Pulau Sembur Jadi Motor Ekonomi appeared first on gokepri.

Sejak awal Agustus hingga pertengahan September 2026, Polresta Barelang sudah mengangkut 267 unit sepeda motor berknalpot ‘brong’. Petugas menilang para pengendara sekaligus menahan kendaraan roda dua tersebut sebagai barang bukti di markas kepolisian. Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus menyebut langkah tegas ini bertujuan mengembalikan ketenangan warga.

Tim kepolisian menyisir sejumlah jalanan aspal yang sering berubah menjadi sirkuit dadakan pada malam hari. Titik rawan tersebut meliputi Jalan Jenderal Sudirman, Simpang KDA, Bundaran Bandara Hang Nadim, hingga Jalan Hang Tuah. Raungan mesin yang memekakkan telinga dari jalan-jalan ini sangat berpotensi memicu kecelakaan maut.

Baca Juga: Antisipasi Balap Liar, Polsek Sekupang Amankan 15 Motor Berknalpot Brong

“Aksi balap liar yang saat ini masih ada di wilayah Batam tetap menjadi perhatian khusus kami,” ujar Fadli, Senin 21 September 2026. Kondisi bahaya ini memaksa aparat bertindak ekstra demi menjamin keselamatan pengguna jalan lain.

Selain menggelar patroli jalanan, aparat keamanan juga turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi para siswa. Petugas turut membagikan stiker imbauan ke berbagai bengkel agar mekanik menolak permintaan modifikasi pembuangan gas yang melanggar aturan.

Meski ratusan motor terparkir di halaman kantor polisi, petugas tidak menyita kendaraan tersebut secara permanen. Pemilik tetap bisa membawa pulang motor kesayangan mereka dengan satu syarat mutlak. Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol Afiditya Arief Wibowo menegaskan pemilik wajib memasang kembali knalpot bawaan pabrik sebelum mengambil motornya.

“Regulasi terkait penindakan knalpot brong ini bukan menyita motornya secara permanen, tetapi menyikapi komponen yang tidak sesuai,” katanya.

Polisi baru menyerahkan kunci kendaraan setelah sang pemilik mengganti komponen bising tersebut di tempat. Untuk mengukur batas suara secara akurat, petugas menggunakan alat khusus desibel meter guna memastikan mesin tetap dalam batas wajar.

Aturan lalu lintas nasional mematok ancaman kurungan satu bulan atau denda Rp250 ribu bagi pelanggar kelayakan kendaraan. Ketentuan ambang batas kebisingan ini juga sejalan dengan aturan baku dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009, pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk terkait knalpot, dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.

Selain itu, PP Nomor 80 Tahun 2012 mengatur kewenangan petugas melakukan penyitaan kendaraan yang digunakan untuk pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan. Ketentuan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor juga diatur dalam Permen Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009.​​​​​​​

Mayoritas pelanggar yang terjaring razia kebisingan ini masih duduk di bangku kelas satu dan dua SMA. Karena itu, polisi meminta para orang tua agar lebih ketat mengawasi anak-anak remaja mereka saat keluar rumah. Pengawasan keluarga sangat krusial agar jalanan Batam kembali tenang dan terbebas dari raungan mesin modifikasi pelajar.

Baca Juga: Satlantas Polres Karimun Tertibkan Pemilik Knalpot Brong Lewat Cara Persuasif

The post Cegah Balap Liar, Polisi Sasar Pelajar Pengguna Knalpot Brong appeared first on gokepri.

Berdasarkan pemantauan BP Batam, Tinggi Muka Air (TMA) Waduk Nongsa berada pada level 5,96 meter. Kondisi tersebut mendorong BP Batam bersama PT Air Batam Hilir (ABH) mengatur produksi air baku untuk menjaga persediaan selama cuaca kering.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan tim memantau kondisi waduk setiap hari. Ia juga meminta tim turun ke sekitar waduk setelah muncul keresahan warga Nongsa terkait pasokan air. “Kami terus memantau kondisi waduk setiap hari,” kata Amsakar, Senin (21/9/2026).

Baca Juga: Waduk Nongsa Menyusut, BP Batam Andalkan Interkoneksi Jaringan Jaga Pasokan Air

BP Batam bersama PT ABH menyiapkan mobil tangki untuk menyuplai air bersih ke wilayah yang alirannya belum maksimal. Penguatan suplai ke Nongsa juga menjadi bagian dari upaya menjaga aliran air kepada masyarakat.

Setelah sistem pendukung beroperasi, aliran suplai ke masyarakat diharapkan berangsur membaik. Namun, kondisi aliran setiap wilayah tetap bergantung pada jaringan perpipaan dan ketersediaan air baku.

Di tengah penurunan muka air Waduk Nongsa, Amsakar menyebut produksi air bersih Batam secara keseluruhan masih berada di atas kebutuhan rata-rata masyarakat. Kondisi tersebut tidak berarti seluruh wilayah menerima aliran air secara optimal.

BP Batam mencatat volume air efektif yang masuk ke sistem distribusi mencapai sekitar 3.780 liter per detik (Lps), setelah memperhitungkan tingkat kehilangan air sekitar 16 persen. Sementara itu, kebutuhan rata-rata masyarakat berada di kisaran 3.700 Lps.

Artinya, selisih pasokan efektif dan kebutuhan rata-rata mencapai sekitar 80 Lps. Angka tersebut menggambarkan kondisi seluruh sistem, bukan jaminan bahwa setiap kawasan bebas dari gangguan air.

BP Batam tetap memantau wilayah yang bergantung pada waduk dengan kondisi muka air yang menurun. Selain Nongsa, Waduk Sei Harapan juga menjadi perhatian dalam pengelolaan air baku.

“Penurunan tampungan air baku memang terjadi seiring rendahnya intensitas hujan,” ujar Amsakar.

BP Batam akan terus mengevaluasi kondisi waduk dan menyesuaikan langkah antisipasi. Tujuannya menjaga kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama hujan belum mencukupi.

BP Batam Siapkan Sumber Air Alternatif

BP Batam menyiapkan sejumlah pilihan jika cuaca minim hujan berlanjut. Rencana tersebut mencakup peningkatan potensi hujan, penambahan fasilitas pengolahan air, dan pemanfaatan sumber air alternatif.

Salah satu opsi yang disiapkan ialah koordinasi tambahan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Program ini ditujukan untuk membantu meningkatkan potensi hujan di kawasan tangkapan air.

BP Batam juga merencanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 50 Lps di Sei Ladi. Fasilitas tersebut diharapkan membantu menambah daya dorong dan menjaga kontinuitas pasokan air.

Selain itu, BP Batam mengkaji pemanfaatan embung sebagai sumber air tambahan. Salah satu pilihannya ialah memompa air dari embung untuk membantu mengisi waduk terdekat.

Pilihan lainnya berupa pembangunan fasilitas pengolahan air di sekitar embung. Air dari sumber tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem distribusi.

BP Batam juga mengkaji kemungkinan pengaturan suplai air secara bergilir. Penerapannya akan mempertimbangkan kondisi jaringan perpipaan dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Kami tidak ingin menunggu sampai kondisi menjadi lebih sulit,” kata Anggota atau Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Denny Tondano.

Denny mengatakan BP Batam terus mengevaluasi berbagai skenario berdasarkan perkembangan kondisi waduk. Pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui konsep Batam Integrated Total Water Management.

Konsep tersebut bertujuan memperkuat ketahanan air dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber air baku konvensional. Pengembangan sumber alternatif mencakup teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), air daur ulang, embung, dan air hujan (stormwater).

Dalam proyeksi jangka panjang, BP Batam menargetkan kontribusi SWRO sebesar 2.500 Lps. Air daur ulang ditargetkan menyumbang 500 Lps, sedangkan embung dan stormwater ditargetkan menghasilkan 500 Lps.

BP Batam juga mengkaji pengembangan waduk laut dan pemanfaatan sumber air dari wilayah sekitar Batam. Total rencana kapasitas dari opsi tersebut mencapai 3.000 Lps.

Rencana pengembangan sumber air itu disiapkan untuk menghadapi proyeksi kebutuhan air Batam sebesar 7.149 Lps pada 2045. Kebutuhan tersebut diperkirakan meningkat seiring pertumbuhan penduduk, kawasan hunian, industri, pusat data, dan aktivitas ekonomi lainnya.

“Ketahanan air merupakan kebutuhan bersama,” ujar Denny.

Sambil menyiapkan sumber air baru, BP Batam terus memantau kondisi Waduk Nongsa dan sumber air baku lainnya. Pengaturan produksi dan penguatan suplai menjadi langkah yang ditempuh untuk menjaga aliran air bersih kepada masyarakat.

Baca Juga: Waduk Kepri Mulai Kritis, Apa Langkah Pemerintah Daerah?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post BP Batam Siapkan Strategi Hadapi Penyusutan Air Waduk Nongsa appeared first on gokepri.

Penyelesaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tersebut berlangsung melalui kerja sama BP Batam dan Kejaksaan Negeri Batam. Penyerahan secara simbolis berlangsung dalam kegiatan Serah Terima dan Pemberian Penghargaan atas Pendampingan Hukum Penyelesaian PNBP Sewa Perairan pada Terminal Khusus BP Batam periode 2021–2025.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Wayan Wiradarma menyerahkan penerimaan PNBP secara simbolis kepada Kepala BP Batam Amsakar Achmad. Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian kewajiban sewa perairan.

Baca Juga: PNBP Naik, Fokus Anggaran BP Batam Bergeser ke Infrastruktur

Dari 135 pemegang Terminal Khusus yang menjadi objek penanganan, sebanyak 111 perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya hingga September 2026. Data tersebut menunjukkan jumlah perusahaan yang sudah memenuhi kewajiban, sementara 24 pemegang Tersus lainnya masih perlu mendapat kejelasan mengenai status penyelesaiannya.

“Capaian ini merupakan keberhasilan bersama dalam mengoptimalkan penerimaan negara,” kata I Wayan.

Menurut I Wayan, penyelesaian PNBP tersebut berawal dari perubahan pengelolaan pemanfaatan perairan Terminal Khusus setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Perubahan aturan itu menjadi dasar penataan kewajiban sewa perairan yang terkait dengan pengelolaan Tersus di Batam.

Kejaksaan Negeri Batam melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kemudian memberikan pendampingan hukum kepada pemilik dan pengelola Terminal Khusus. Pendampingan mencakup koordinasi dan fasilitasi untuk membantu penyelesaian kewajiban PNBP.

Proses tersebut mempertemukan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, asosiasi, dan pelaku usaha dalam penyelesaian administrasi penerimaan negara. Kejaksaan menyebut kerja sama itu juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan Tersus.

I Wayan berharap sinergi antarpihak berlanjut untuk mendukung tata kelola Terminal Khusus yang lebih tertib dan transparan. Penyelesaian kewajiban sewa menjadi bagian dari upaya menata pengelolaan pemanfaatan perairan di Batam.

Sementara itu, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Batam dan para pelaku usaha yang terlibat dalam penyelesaian PNBP tersebut. Ia menilai penerimaan negara bukan pajak memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan Batam.

“Optimalisasi PNBP memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan Batam,” ujar Amsakar.

BP Batam mengandalkan penerimaan dari kegiatan pengusahaan sebagai salah satu sumber pendanaan berbagai program dan kegiatan. Karena itu, penyelesaian kewajiban sewa perairan Tersus berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara yang menjadi bagian dari tugas pengusahaan kawasan.

Amsakar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, asosiasi, dan dunia usaha. Menurut dia, hubungan antarpemangku kepentingan perlu terjaga untuk mendukung iklim usaha dan keberlanjutan pembangunan Batam.

Ia mengaitkan kebutuhan menjaga kerja sama tersebut dengan pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 7,28 persen pada semester I 2026. Maka dari itu pentingnya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi ekonomi.

Penyelesaian PNBP sewa perairan Terminal Khusus menjadi bagian dari agenda penataan pengusahaan di Batam. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian kewajiban periode 2021–2025.

Acara itu dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri Batam dan BP Batam, KSOP Khusus Batam, Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), serta DPC Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Batam. Pimpinan dan perwakilan perusahaan pengelola Terminal Khusus turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga: Tersangka Baru Kasus PNBP Batam, Mantan Direktur Bias Delta Pratama Ditahan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post PNBP Sewa Perairan Tersus Batam Capai Rp18,82 Miliar appeared first on gokepri.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam mengembangkan sistem ini untuk menghubungkan pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kepala Bapenda Batam Raja Azmansyah mengatakan integrasi tersebut memungkinkan pemohon mengunggah berkas BPHTB melalui satu sistem. Proses ini juga membantu petugas memeriksa dokumen dan memberikan respons terhadap kekurangan persyaratan. “Berkas BPHTB cukup diunggah melalui sistem,” kata Raja, Senin 21 September 2026.

Baca Juga: Bapenda Batam Optimistis PAD 2026 Tercapai di Atas 95 Persen

Sebelum dokumen masuk ke tahap validasi, pemohon dapat mengetahui kelengkapan persyaratan melalui fitur yang tersedia dalam e-BPHTB. Informasi tersebut memberi gambaran mengenai dokumen yang sudah memenuhi ketentuan dan berkas yang masih perlu diperbaiki.

Sistem digital juga mempercepat proses koreksi serta respons terhadap dokumen yang diajukan. Bapenda mengintegrasikan alur pelayanan agar komunikasi administrasi antara pihak terkait tidak perlu bergantung pada pertukaran berkas secara terpisah. “Validasi berkas juga dilakukan secara digital,” ujar Raja.

Penerapan e-BPHTB berlangsung bersamaan dengan peningkatan realisasi penerimaan BPHTB Batam pada 2026. Data Bapenda menunjukkan penerimaan dari pemindahan hak hingga Juni tahun ini mencapai Rp288,1 miliar.

Pada periode yang sama 2025, penerimaan BPHTB tercatat Rp227,8 miliar dari target Rp430 miliar. Adapun realisasi hingga Juni 2026 mencapai Rp288,1 miliar dari target Rp527,1 miliar, atau tumbuh 26,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Raja menyebut penerimaan BPHTB menunjukkan pertumbuhan setelah penerapan sistem digital pada awal tahun. Namun, hubungan antara digitalisasi layanan dan kenaikan penerimaan perlu dibaca bersama faktor lain yang memengaruhi transaksi serta pembayaran pajak.

“Memang ada peningkatan untuk penerimaan jika dibandingkan antara triwulan I 2025 terhadap 2026,” kata Raja.

Data terakhir Bapenda mencatat realisasi BPHTB Batam telah mencapai sekitar Rp414 miliar. Angka tersebut setara dengan 78 persen dari target penerimaan 2026 sebesar Rp527,1 miliar.

Di sisi lain, inovasi e-BPHTB mendapat apresiasi dalam Batam Innovation Awards yang digelar Pemerintah Kota Batam. Bapenda Batam meraih juara pertama kategori Inovasi Digital Terbaik melalui inovasi bertajuk e-BPHTB: Pengelolaan BPHTB Terintegrasi untuk Peningkatan Layanan Pajak. ANTARA

Baca Juga: Makin Mudah, Bayar Pajak di Batam Kini Bisa Pakai QRIS

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post e-BPHTB Batam Percepat Pengurusan Pajak Tanah appeared first on gokepri.

Salah satunya melalui DATIN BATAM (Data Integrasi Kependudukan Kota Batam) yang menjadi platform integrasi data kependudukan lintas sektor berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Adisthy, menjelaskan bahwa DATIN BATAM dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data kependudukan yang lebih terintegrasi, aman, serta dapat dimanfaatkan dalam mendukung kebutuhan pemerintahan.

Baca Juga: Amsakar Ingin Batam Innovation Award Meningkatkan Layanan Publik

“DATIN BATAM hadir sebagai platform integrasi data kependudukan lintas sektoral berbasis NIK, dengan arsitektur data yang aman dan berstandar SMKI atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi,” jelasnya, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, integrasi data menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui DATIN BATAM, data kependudukan diharapkan dapat terintegrasi dengan lebih baik sehingga mampu mendukung proses perencanaan pembangunan Kota Batam secara lebih presisi.

“Dengan integrasi data yang lebih baik, DATIN BATAM diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan, sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Tentunya sejalan dengan program prioritas Wali Kota Batam (Amsakar Achmad) dan Wakil Wali Kota Batam (Li Claudia Chandra),” ujarnya.

Adisthy menambahkan keberadaan DATIN BATAM juga mengedepankan aspek keamanan informasi dalam pengelolaan data kependudukan.

Platform tersebut mengusung sejumlah prinsip utama, yakni satu data kependudukan, terintegrasi lintas sektor, aman dan berstandar SMKI, serta mendukung kebijakan yang tepat sasaran.

Dengan integrasi tersebut, pemanfaatan data kependudukan diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Batam.

Baca Juga: Tak Perlu ke Kantor, Warga Batam Bisa Urus Dokumen di Program KETAPEL

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post DATIN BATAM Hadirkan Integrasi Data Kependudukan, Dukung Kebijakan Lebih Tepat Sasaran appeared first on gokepri.

BATAM (gokepri) – Penertiban delapan rumah di Kelurahan Mangsang, Sagulung, Batam, mengingatkan warga tentang risiko menempati hunian di atas lahan beralokasi. Sebelum membeli kavling atau membangun rumah, masyarakat perlu memastikan status dan peruntukan lahan agar tidak menghadapi persoalan administratif di kemudian hari.

Tim Terpadu Kota Batam menertibkan delapan rumah tersebut pada Kamis (17/9/2026). Tim yang terdiri atas Ditpam BP Batam, Satpol PP, TNI, dan Polri menyasar hunian yang berdiri di atas lahan alokasi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) kepada PT Jeni Prima Putra (JPP).

Baca Juga: DPRD Batam Dorong Rusunami untuk Warga Permukiman Rumah Liar

Penertiban itu berlangsung sebagai bagian dari penataan kawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan di Batam. Kepala Subdirektorat Pengamanan Aset dan Objek Vital BP Batam I Gede Putu Dedy Ujiana memimpin pelaksanaan penertiban.

Proses tersebut memiliki rangkaian peringatan administratif yang berlangsung sejak Mei 2025. Penerima alokasi lahan telah menerbitkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, SP 3, hingga Surat Penertiban sebelum tim turun ke lokasi.

Sebelum penertiban, penerima alokasi juga menempuh dialog dengan warga dan menawarkan sagu hati. Namun, delapan rumah itu tetap masuk dalam penertiban pada Kamis tersebut.

Di lokasi, Tim Terpadu mengedepankan komunikasi dengan masyarakat untuk menjaga proses tetap tertib dan suasana kondusif. Pendekatan itu menjadi bagian dari penataan kawasan, selain penertiban pemanfaatan lahan. “Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan agar lebih tertib,” kata Putu.

Menurut Putu, penataan kawasan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan lahan, tetapi juga komunikasi dengan masyarakat. Pemahaman bersama mengenai peruntukan lahan menjadi bagian dari proses penataan kawasan secara terencana.

Bagi warga yang sedang mencari hunian, persoalan status lahan menjadi informasi penting sebelum transaksi atau pembangunan rumah. BP Batam mengimbau masyarakat memilih hunian dan kavling secara resmi serta menggunakan lahan sesuai peruntukan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat juga perlu memeriksa status serta informasi lahan sebelum membeli atau menempati hunian. Pengecekan dapat dilakukan langsung di kantor BP Batam atau melalui layanan KSB di nomor +62 811-7704-771.

Baca Juga: Penertiban Ruli Batam, Rusun Jadi Opsi Hunian Warga Terdampak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Delapan Rumah Ditertibkan, BP Batam Imbau Warga Cek Status Lahan appeared first on gokepri.

Kerja sama tersebut tertuang dalam kontrak perjanjian sewa FDS yang ditandatangani di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Jumat (18/9/2026). Penandatanganan dilakukan Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Denny Tondano dan Vice President Aviation Fuel Business PT Pertamina Patra Niaga Yosep Iswadi.

FDS menjadi bagian dari fasilitas yang mendukung penyaluran bahan bakar penerbangan di bandara. Keberadaan sistem tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional penerbangan yang membutuhkan ketersediaan dan penyaluran bahan bakar secara teratur.

Baca Juga: Bandara Hang Nadim Tambah Rute Baru, Citilink Buka Penerbangan Batam-Yogyakarta

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Denny Tondano mengatakan kerja sama tersebut mendukung keberlanjutan layanan energi penerbangan di Hang Nadim. Menurut dia, dukungan terhadap sistem bahan bakar juga berkaitan dengan konektivitas dan layanan kebandarudaraan Batam.

“Dukungan sistem penyaluran bahan bakar penerbangan penting untuk memperkuat konektivitas dan pelayanan kebandarudaraan,” ujar Denny.

Kebutuhan energi penerbangan juga terhubung dengan berbagai aktivitas ekonomi Batam, mulai dari investasi dan industri hingga logistik serta transportasi. Karena itu, BP Batam melihat kepastian layanan energi sebagai salah satu bagian dari dukungan terhadap kegiatan penerbangan di Hang Nadim.

Denny mengatakan kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga masih dapat berkembang ke bentuk kolaborasi lain. BP Batam membuka peluang pengembangan kerja sama yang lebih luas untuk mendukung keberlanjutan operasional Bandara Internasional Hang Nadim.

Di sisi lain, Vice President Aviation Fuel Business PT Pertamina Patra Niaga Yosep Iswadi menyebut kerja sama FDS sebagai bagian dari dukungan terhadap kebutuhan energi penerbangan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Dukungan tersebut mencakup penerbangan komersial serta pengembangan industri aviasi.

“Kami berkomitmen mendukung seluruh kebutuhan penerbangan di Batam,” kata Yosep.

Salah satu sektor yang ikut mendapat perhatian ialah Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), yakni kegiatan perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan pesawat. Pengembangan sektor tersebut membutuhkan berbagai fasilitas pendukung penerbangan, termasuk infrastruktur dan layanan energi.

Pertamina Patra Niaga dan BP Batam juga membuka peluang pengembangan sarana serta fasilitas pendukung penerbangan di Hang Nadim. Kerja sama FDS menjadi bagian dari hubungan kedua pihak dalam mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan fasilitas bandara.

Baca Juga: Trans Batam Mulai Layani Rute Bandara Hang Nadim

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Bandara Hang Nadim Perkuat Sistem Penyaluran Bahan Bakar Pesawat appeared first on gokepri.

Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Marketing Centre BP Batam, Jumat (18/9/2026). Donasi itu terkumpul melalui partisipasi pengurus Persatuan Istri Karyawan Otorita (PIKORI) BP Batam dalam penggalangan dana kemanusiaan.

Ketua Umum PIKORI BP Batam Erlita Sari Amsakar hadir bersama Wakil Ketua 2 PIKORI BP Batam Yani Alkindi Sudirman dan Wakil Ketua 6 Yanaika Agustine Mouris. Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSBP Batam Evi Bangun serta jajaran pengurus PIKORI BP Batam turut menghadiri penyerahan bantuan.

Baca Juga: Kumpulkan Dana Rp5.766.000, GRIB Jaya Karimun Salurkan Donasi Bencana NTT

Erlita mengatakan penggalangan dana berlangsung dalam waktu relatif singkat melalui partisipasi para pengurus PIKORI BP Batam. Hasil pengumpulan dana mencapai Rp40 juta.

“Penyerahan bantuan ini merupakan komitmen kami agar kehadiran PIKORI BP Batam terus memberikan dampak positif yang nyata,” ujar Erlita.

PIKORI BP Batam mempercayakan penyaluran donasi kepada BAZNAS Kota Batam. Pilihan tersebut bertujuan memastikan bantuan dapat segera masuk ke mekanisme penyaluran bagi masyarakat terdampak gempa di NTT.

“Semoga bantuan ini mampu mempercepat pemulihan kondisi saudara-saudara kita di NTT,” kata Erlita.

Ketua BAZNAS Kota Batam Habib Sholeh mengapresiasi penyerahan donasi tersebut. Ia menyatakan BAZNAS akan menindaklanjuti amanah bantuan agar kebutuhan para korban di NTT memperoleh perhatian dalam proses penyaluran.

“Penyaluran amanah yang telah dititipkan ini akan segera kami proses,” ujar Habib.

Dalam agenda yang sama, Habib menyampaikan tausiah singkat sebagai bagian dari refleksi spiritual bersama. Kegiatan tersebut mengangkat nilai empati, kepedulian sosial, dan persaudaraan dalam menghadapi musibah.

Baca Juga: Pelabuhan Batam Makin Ramai, Arus Barang Terus Tumbuh

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post PIKORI BP Batam Salurkan Donasi Kemanusiaan bagi NTT appeared first on gokepri.