BATAM (gokepri.com) – Target pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai tidak cukup hanya dilihat dari penambahan kapasitas listrik, tetapi juga perlu diarahkan untuk membangun industri energi hijau dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
Hal itu mengemuka dalam diskusi Festival Media Selat Malaka (Fesmed) di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (19/9/2026).
Policy Strategy Coordinator Yayasan Indonesia Cerah, Naomi Devi Larasati mengatakan, program PLTS 100 GW berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka ruang bagi pengembangan industri manufaktur dan teknologi energi terbarukan.
“PLTS 100 gigawatt ini sebenarnya program yang sangat baik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Naomi.
Menurut dia, pemerintah pertama kali menyampaikan rencana pembangunan PLTS 100 GW pada Agustus 2025, yang saat itu diarahkan untuk dibangun di berbagai desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Namun, dalam perkembangannya terdapat perubahan nomenklatur dan skema, termasuk penggunaan satuan gigawatt peak (GWp) untuk menggambarkan kapasitas maksimum panel surya dalam kondisi ideal.
Naomi mengatakan, target tersebut masih menghadapi persoalan dari sisi perencanaan karena kapasitas 100 GW belum sepenuhnya tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yang saat ini memuat sekitar 17 GW.
“Target ini cukup ambisius karena rancangan perencanaannya masih berbeda dengan yang tercantum dalam RUPTL,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai target tersebut dapat menjadi momentum untuk membangun rantai industri energi surya di Indonesia.
Menurut Naomi, apabila kebutuhan panel surya dan berbagai komponennya dapat dipenuhi melalui industri dalam negeri, program tersebut tidak hanya menghasilkan tambahan kapasitas listrik, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan sekaligus mempercepat transfer teknologi.
“Kita berharap ke depan ada penciptaan lapangan kerja sekaligus alih teknologi hijau,” katanya.
Ia menyebut, kebutuhan tenaga kerja juga akan berubah seiring meningkatnya permintaan terhadap produk dan proses produksi rendah karbon. Kondisi itu membuka peluang tumbuhnya pekerjaan yang berkaitan dengan energi terbarukan atau green jobs.
Selain kebutuhan tenaga kerja, pengembangan industri rendah karbon dinilai semakin penting karena pasar global mulai menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat.
Naomi mencontohkan, penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa yang membuat aspek jejak karbon menjadi salah satu perhatian dalam perdagangan produk.
Menurut dia, perusahaan di Indonesia ke depan tidak cukup hanya menghasilkan barang untuk pasar ekspor, tetapi juga perlu mampu menyediakan informasi mengenai jejak karbon dan rantai pasoknya.
“Semakin banyak merek global dan produsen yang membutuhkan produk rendah karbon serta mampu melacak data karbon dari pemasoknya,” ujarnya.
Pemanfaatan energi surya juga dinilai dapat memberikan kepastian biaya energi bagi industri karena biaya pembangkitan dari sumber energi terbarukan relatif tidak terpengaruh langsung oleh gejolak harga energi global dan konflik geopolitik.
- Kepri mulai mengembangkan PLTS
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Darwin mengatakan, pengembangan PLTS di wilayah tersebut mulai dilakukan melalui sejumlah model.
Menurut dia, penerapannya mencakup PLTS yang dipasang di darat atau ground-mounted, PLTS atap, hingga PLTS terapung.
“Ketiga pendekatan tersebut sudah mulai diterapkan di beberapa kawasan industri,” katanya.
Salah satu proyek yang dikembangkan berada di Waduk Sei Gong, Batam, melalui konsep PLTS terapung. Sementara Pertamina mengembangkan PLTS ground-mounted dengan kapasitas sekitar 1,7 MW.
Pengembangan energi surya juga mulai diarahkan ke pulau-pulau kecil dan wilayah terluar yang membutuhkan dukungan pasokan listrik.
Darwin menyebut, sejumlah lokasi yang telah mendapatkan pengembangan PLTS antara lain Akar Panjang dan Keranting di Batam, Pulau Nujuh, Sepohong, Daik, serta Pulau Jaga di Karimun.
Di Pulau Sembur, pemerintah juga menyiapkan PLTS berkapasitas sekitar 0,92 megawatt peak (MWp).
Darwin mengatakan, listrik dari fasilitas tersebut nantinya digunakan untuk mendukung aktivitas koperasi, termasuk kebutuhan cold storage dan mesin pembuat es.
“Di Pulau Sembur ada 0,92 MWp yang nantinya mendukung operasional koperasi, termasuk untuk cold storage dan ice maker,” ujarnya.
Menurut dia, kebutuhan PLTS juga cukup besar di desa-desa dan kampung nelayan. Pemerintah Provinsi Kepri bahkan telah mengusulkan sekitar 92 lokasi yang tersebar di 23 desa atau kampung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sebagian wilayah tersebut masih mendapatkan pasokan listrik secara terbatas, sekitar 14 jam dalam sehari.
Darwin memperkirakan, Kepri berpeluang menyumbang sekitar 1,4-2 GW terhadap target PLTS nasional 100 GW.
Kontribusi tersebut dapat berasal dari berbagai program PLN, investasi swasta, serta kebijakan pemerintah yang mendorong badan usaha penyedia energi untuk mengembangkan energi terbarukan bagi kebutuhan industri.
- Batam punya modal, tetapi juga tantangan
Naomi mengatakan, Batam memiliki sejumlah modal untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan industri energi surya.
Status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, keberadaan kawasan industri, infrastruktur, pengalaman manufaktur, ketersediaan tenaga terampil, serta kedekatan dengan pasar Singapura dan Malaysia menjadi sejumlah keunggulan yang dapat dimanfaatkan.
Namun, peluang tersebut juga dibarengi sejumlah tantangan, terutama kebutuhan lahan, kepastian regulasi, kesiapan jaringan listrik, teknologi penyimpanan energi, kapasitas manufaktur domestik, serta potensi ketergantungan terhadap komponen impor.
Karena itu, menurut Naomi, keberhasilan program PLTS 100 GW tidak semata-mata diukur dari berapa besar kapasitas pembangkit yang berhasil dipasang.
Pertanyaan yang lebih penting, kata dia, adalah sejauh mana pembangunan tersebut menciptakan industri di dalam negeri, menyerap tenaga kerja lokal, mendorong penguasaan teknologi, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi.
“Bagi Batam, target 100 GW harus menjadi batu loncatan untuk naik kelas, dari sekadar kota perdagangan dan perakitan konvensional menjadi pusat industri energi hijau yang berdaya saing di kawasan,” katanya.*
Penulis: Engesti
