BP Batam mencatat kenaikan penerimaan negara. Belanja pembangunan diprioritaskan untuk mendukung investasi.
BATAM (gokepri) — Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 899,23 miliar hingga 15 Juni 2026. Angka itu mencapai 36,73 persen dari target tahunan dan tumbuh 19,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan penerimaan tersebut muncul di tengah upaya BP Batam memperbesar porsi anggaran pembangunan. Lembaga itu mengusulkan pergeseran sebagian anggaran operasional tahun 2027 ke sektor infrastruktur yang dinilai lebih berdampak terhadap investasi dan pelayanan publik.
Baca Juga: Kinerja Pelabuhan Batam Moncer, PNBP Tembus Rp219 Miliar
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan, pertumbuhan PNBP mencerminkan aktivitas ekonomi dan investasi yang masih bergerak positif di Batam. Pada saat yang sama, realisasi belanja mencapai Rp 546,75 miliar atau naik 19,64 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“Kepercayaan investor terhadap Batam semakin tinggi dan kinerja keuangan BP Batam semakin baik,” ujar Amsakar, Jumat (19/6/2026).
Menurut Amsakar, peningkatan belanja menunjukkan percepatan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan. Karena itu, BP Batam berupaya mengoptimalkan penerimaan negara agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Arah kebijakan tersebut juga tercermin dalam usulan anggaran tahun 2027. Dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Amsakar memaparkan bahwa BP Batam memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 2,437 triliun yang seluruhnya bersumber dari skema PNBP.
Anggaran itu terbagi dalam Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,094 triliun dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp 1,343 triliun.
Namun, BP Batam mengusulkan rekomposisi anggaran dengan mengalihkan Rp 131,26 miliar atau sekitar 5 persen dari Program Dukungan Manajemen ke Program Pengembangan Kawasan Strategis. Langkah tersebut ditempuh untuk memperbesar belanja yang berdampak langsung terhadap pembangunan kawasan.
Usulan itu menunjukkan pergeseran prioritas dari belanja operasional rutin menuju belanja modal produktif. Melalui skema tersebut, BP Batam berharap efektivitas anggaran meningkat sekaligus memperkuat dukungan terhadap kebutuhan dasar investasi.
“Penguatan anggaran pembangunan tersebut akan diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya air dan jaringan distribusi air minum,” kata Amsakar.
Selain sektor air bersih, anggaran juga akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur lingkungan hidup. Program tersebut mencakup instalasi pengolahan air limbah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta penguatan konektivitas darat melalui pembangunan drainase dan infrastruktur jalan.
Kebutuhan infrastruktur menjadi salah satu isu yang terus muncul dalam pengembangan Batam sebagai kawasan investasi. Ketersediaan air baku, pengelolaan lingkungan, dan konektivitas logistik menjadi faktor yang memengaruhi daya saing kawasan industri dan jasa.
Karena itu, menurut Amsakar, penguatan belanja infrastruktur bukan hanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan investor, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.
“Infrastruktur yang andal akan memperkuat daya saing Batam sebagai tujuan investasi,” ujar Amsakar.
Ia menambahkan, pertumbuhan investasi pada akhirnya akan berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, penguatan infrastruktur menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Batam sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga: DPR Apresiasi Kinerja BP Batam, Dukung Program Strategis 2027
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
