ANAMBAS (gokepri) – Johari berancang-ancang berlaga dalam pemilihan bupati-wakil bupati Anambas 2024. Digaet Gerindra, mengincar kursi wakil bupati.
Praktisi hukum dan notaris senior itu sudah resmi bergabung dengan Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Anambas. Gerindra telah menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk Johari tertanggal 1 Agustus 2024.
Baca: KPU Anambas Sosialisasi PKPU Pencalonan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024
“Hari ini, pak Johari sudah resmi menjadi kader Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Anambas” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Anambas, Tetti Hadiyati, kepada wartawan, Jumat 2 Agustus 2024.
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas tiga periode itu mengatakan dengan kehadiran Johari di partai berlambang kepala burung Garuda itu, dapat menjadi penggerak mesin partai Gerindra pada pemilihan kepala daerah 27 November.
“Tentunya dengan bergabungnya pak Johari ini bisa membawa gerbong suara baru bagi partai Gerindra pada Pemilu yang akan datang,” ujar Tetti.
Tetti meyakini partai Gerindra dapat berjaya kembali pada pilkada tahun ini, lantaran Johari punya basis relawan yang punya militansi tinggi, dibuktikan saat Pilkada Anambas 2019. Ia menyebut dengan perolehan suara sebanyak 8.600 saat Pilkada lalu, menjadi tolak ukur bahwa Johari, memiliki basis massa nyata di lapangan.
“Dan ini yang kami harapkan akan berdampak pada peningkatan suara Partai Gerindra pada pemilu legislatif yang akan datang,” tambah Tetti yang digadang-gadang akan ikut Pilkada Anambas tahun 2024.
Saat ditanya, apakah dengan bergabungnya Johari yang juga Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Kepri itu, dipersiapkan dalam kontestasi Pilkada Anambas? Tetti tidak membantahnya. Ia mengakui bahwa DPC Gerindra Kepulauan Anambas, telah mengusulkannya ke DPD dan DPP Partai Gerindra untuk ikut berkontestasi pada Pilkada Anambas.
Ia mengatakan sebagai partai pemenang Pilpres, Gerindra tidak ingin menjadi penonton. Ia menilai karena untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, maka diperlukan konektifitas pemerintah dari pusat hingga ke daerah.
“Jika Bupati atau Wakil Bupatinya dari partai yang berbeda dengan pemerintah pusat, maka kita agak kesulitan membangun daerah, apalagi, Anambas sangat bergantung dengan APBN,” terang Tetti lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Wisnu Een
