BATAM (gokepri) – Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) kini memiliki klasterisasi tema pariwisata. Butuh tindak lanjut pemerintah daerah merumuskan kebijakan pariwisata.
Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Guntur Sakti menjelaskan klasterisasi tema pariwisata tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 1 tahun 2024, tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam-Bintan-Karimun. Perpres ini diterbitkan pada 2 Januari 2024 lalu.
Baca:
- PERDAGANGAN BEBAS: Perpres Rencana Induk Pengembangan BBK Terbit
- Guntur Sakti: Presiden Tetapkan Tema Wisata 4 Wilayah di Kepri
- PERDAGANGAN BEBAS: Otorita Baru di Era Jokowi
- Visa 7 Hari demi Kejar Target Kunjungan Wisman ke Kepri
“Dengan terbitnya Perpres ini, maka kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata di Kawasan BBK sudah diarahkan berbasis keunggulan komperatif, dan keunggulan kompetitif di masing-masing wilayah,” tutur Guntur belum lama ini.
Batam misalnya, tema pariwisata yang ditetapkan wisata belanja, pantai, resort, event, MICE, jasa kesehatan, dan heritage di kawasan Camp Vietman Pulau Galang. Sedangkan, Karimun, tema pariwisata yang ditetapkan yakni wisata pantai dan heritage.
Kemudian Bintan; ekowisata, pantai, resort, wisata olahraga, event, dan MICE. Begitu juga untuk Tanjungpinang, tema wisata yang ditetapkan yakni, wisata heritage yang meliputi Melayu dan Tiongkok, wisata budaya, wisata kuliner dan event.
Artinya, menurut Guntur, Perpres ini, perlu adanya tindak lanjut dari masing-masing pemerintah di kawasan BBK tersebut dengan melakukan harmonisasi kebijakan pembangunan pariwisata. “Harus menyelaraskan rencana pengembangan dan pembangunan pariwisata sesuai Perpres tersebut,” Guntur menegaskan.
Guntur menambahkan tertuang dalam Perpres tersebut klasterisasi tema pariwisata di kawasan BBK, ditentukan berdasarkan kompleksitas pengembangan destinasi.
“Batam dan Bintan ditetapkan sebagai pusat kegiatan pariwisata berskala internasional, yang didukung oleh Tanjungpinang dan Karimun,” kata Guntur.
Guntur yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata di Batam ini, dalam lampiran Perpres disebutkan, beberapa tema kepariwisataan ditetapkan sebagai strategi prioritas dan strategi utama karena memiliki bangkitan ekonomi tinggi. Kemudian, tertuang juga, dalam pengembangannya dipersiapkan pula perencanaan terkait infrastruktur penunjang, SDM, dan investasi.
Baca:
- Pariwisata Bali setelah Tertatih-Tatih
- Pariwisata Kepri Kalah Kompetitif akibat Harga Tiket Kapal Batam-Singapura Melambung
- Investasi di KEK Pariwisata Kesehatan Batam Ditargetkan Rp6,91 Triliun
Untuk diketahui, Provinsi Kepulauan Riau termasuk tiga daerah tertinggi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) setelah Bali dan Jakarta.
Saat ini menurut data Disbudpar Kepri jumlah kunjungan turis ke Kepri selama Januari-Maret 2024 masih berada di angka 377.000 kunjungan. Artinya angka tersebut masih 10 persen dari target yang diberikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sebesar 3 juta kunjungan selama 2024.
Dispar Kepri berambisi menyerap 23-25 persen volume kunjungan wisatawan asing yang datang ke Indonesia pada 2024. Pada akhir 2023, kunjungan pelancong dari luar negeri ke Kepri ini menembus 1,5 juta orang. Sebanyak 70 persen dari jumlah itu masuk melalui Batam.
Para turis yang datang ke Batam umumnya akan menghabiskan rata-rata USD50 jika tinggal dalam kurun waktu 3-5 hari. Namun besaran pengeluaran yang sudah mencakup akomodasi, kuliner dan kegiatan rekreasi itu belakangan melandai. Salah satu penyebabnya adalah ongkos penerbangan yang kian mahal.
Penulis: Muhammad Ravi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
