PERDAGANGAN BEBAS: Perpres Rencana Induk Pengembangan BBK Terbit

Arus peti kemas batam
Kegiatan bongkat-muat peti kemas di Pelabuhan Batuampar, Batam. Foto: Dok. BP Batam

Jakarta (gokepri) – Pemerintah menerbitkan peraturan presiden terbaru yang mengatur rencana induk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam Bintan Karimun atau KPBPB BBK.

Perpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK tersebut berisi arahan pengembangan kegiatan usaha inti masing-masing kawasan. Nantinya terdapat 180 proyek pembangunan dalam 26 kawasan strategis.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pengembangan Kawasan Pelabuhan Besar dan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (KPBPB BBK), salah satunya bertujuan untuk meningkatkan investasi.

Baca Juga: PERDAGANGAN BEBAS: Otorita Baru di Era Jokowi

Perdagangan bebas BBK
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menghadiri sosialisasi Perpres Nomor 1 Tahun 2024 di Tanjung Pinang, Kepri, Senin (19/2/2024). Foto: Dok. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

“Tujuan penyusunan Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun ialah untuk meningkatkan investasi, arus barang dan penumpang, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan penguatan pengelolaan Kawasan BBK,” ujar Wahyu Utomo saat menyosialisasikan Perpres Nomor 1 Tahun 2024 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin 19 Februari 2024.

Melalui pengembangan ini, angka pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut diharapkan mampu melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dengan nilai rata-rata investasi tahunan mencapai Rp97,2 triliun, baik dari kegiatan usaha eksisting maupun baru.

Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, Wahyu menuturkan bahwa kesenjangan ekonomi pun perlu ditekan agar pemerataan ekonomi nasional dapat terwujud.

“Kita juga perlu mengatasi disparitas atau kesenjangan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan reforma agraria untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan penguasaan tanah di Indonesia ke pihak-pihak yang berhak,” katanya.

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalu Darmawan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa program reforma agraria harus menjadi gerakan nasional dan didorong oleh seluruh pemerintah daerah.

Untuk mempercepat reforma agraria, pemerintah telah merumuskan berbagai terobosan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, seperti penyediaan tanah objek reforma agraria (TORA), penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan reforma agraria, dan penyusunan rencana aksi percepatan reforma agraria.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

BAGIKAN