Ketika mendengar kata “ketahanan pangan,” mungkin bayangan kita langsung tertuju pada hamparan sawah yang luas, panen padi yang melimpah, atau stok beras di gudang logistik yang menggunung. Tapi bagaimana jika kita tinggal di daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau (Kepri), yang lebih dikenal dengan lautnya ketimbang ladangnya? Di sinilah tantangan dimulai.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan. Jika merujuk pada definisi Badan Pangan Nasional (Bapanas), IKP ini dihitung berdasarkan tiga aspek utama: Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, dan Pemanfaatan Pangan. Skor IKP berkisar antara 0 hingga 100, dengan enam kategori: Sangat Rentan, Rentan, Agak Rentan, Cukup Tahan, Tahan, dan Sangat Tahan. Semakin tinggi angkanya, semakin Tahan sebuah daerah terhadap risiko kerawanan pangan.
Nah, bagaimana potret IKP Kepri? Jika dilihat data IKP terakhir tahun 2024, hanya dua daerah di Kepri yang masuk kategori “Sangat Tahan,” yaitu Kota Batam (88,83) dan Kota Tanjungpinang (83,22). Selebihnya? Masih berada di kategori “Cukup Tahan,” seperti Kabupaten Karimun (62,68), Bintan (60,42), Natuna (60,51), Lingga (53,02), dan Kepulauan Anambas (55,34).
Dengan kata lain, lima dari tujuh kabupaten/kota di Kepri masih berada dalam posisi yang relatif rentan jika terjadi gangguan pasokan pangan. Faktanya lagi, mengingat Batam dan Tanjungpinang berstatus “kota”, maka tidak memperhitungkan aspek ketersediaan pangan, dengan asumsi pangannya tidak dipenuhi oleh wilayahnya sendiri, melainkan bergantung dari impor daerah lain. Kalau begitu, apa bisa dibilang ini hanya tinggi di angka, namun paling rentan dalam artian yang sesungguhnya? Sekarang mari kita bedah.
Pertama, soal geografi. Kepri ini adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Tantangan distribusi pangan antarwilayah sangat besar. Bayangkan saja, untuk mengirim bahan pangan dari Batam ke pulau-pulau terluar dibutuhkan kapal, cuaca yang bersahabat, dan tentu saja biaya logistik yang tidak sedikit. Akibatnya, harga pangan di pulau-pulau kecil bisa jauh lebih mahal dibandingkan kota besar seperti Batam.
Kedua, soal produksi. Di Kepri, kita tidak bisa berharap banyak pada pertanian skala besar. Lahan pertanian terbatas, dan lebih banyak digunakan untuk sektor lain seperti perumahan atau industri sebagai tulang punggung ekonomi. Maka tak heran, produksi pangan lokal rendah dan sebagian besar kebutuhan pangan harus didatangkan dari luar daerah, seperti dari Sumatera atau Jawa. Kalau distribusinya terganggu, ya ketahanan pangan ikut goyah. Distributor sering mengeluhkan kapal angkut yang mengalami rusak atau tidak beroperasi, sehingga mau tidak mau ada risiko impor komoditas pangan dan holtikultura jadi membusuk atau harganya menjadi mahal saat sampai di Batam.
Ketiga, daya beli masyarakat. Di beberapa kabupaten, terutama yang jauh dari pusat kota seperti Anambas, Natuna dan Lingga, tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah. Artinya, meskipun pangan tersedia, belum tentu masyarakat mampu membelinya dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Ini terkait erat dengan aspek “Akses Pangan” dalam IKP.
Keempat, pemanfaatan pangan. Ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengonsumsi pangan dan menjaga gizi keluarga. Ketersediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan edukasi gizi sangat berpengaruh. Di wilayah Kepulauan Anambas, Lingga, akses ke layanan dasar ini masih belum merata, terutama di pulau-pulau terpencil.
Meski begitu, ada satu catatan positif yang bisa kita soroti. Tren IKP Kepri secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata provinsi naik dari 58,80 pada 2018 menjadi 66,29 pada 2024. Kabupaten Lingga yang sempat masuk kategori “agak rentan” pun kini sudah naik ke “cukup tahan.”
IKP Naik, Tapi Inflasi Masih Ngeyel?
Sejak 2019 hingga 2024, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang terus meningkat. Ini seolah memberi sinyal positif bahwa Kepri makin tangguh dalam urusan pangan. Namun, kalau kita bandingkan dengan data inflasi secara umum (year on year), ada satu hal yang membuat kita mengernyitkan dahi, “kenapa inflasinya enggak ikut turun?”.
Memang, kalau dilihat lebih dalam, inflasi kelompok pangan yang mencakup komoditas yang harganya sering naik turun seperti aneka cabai, aneka bawang, aneka daging dan telur menunjukkan tren penurunan di saat IKP mengalami perbaikan. Apa artinya? Bisa jadi, penguatan ketahanan pangan selama ini memang lebih terasa dampaknya di sisi komoditas pangan bergejolak, bukan pada seluruh komponen inflasi. Kita harus kembali mengingat bahwa perhitungan inflasi itu tidak hanya dibentuk oleh kenaikan harga komoditas pangan bergejolak (volatile food), namun juga komoditas inti (core) dan komoditas yang harganya diatur pemerintah (administered price).
Jika kita coba dalami data rilis BPS dalam tiga tahun terakhir, kita akan menemukan pola baru bahwa ternyata driver atau pendorong untuk inflasi Kepri secara bulanan mulai bergeser. Inflasi tidak lagi didominasi oleh komoditas pangan, namun komoditas inti dan komoditas yang diatur oleh pemerintah mulai menjadi momok menakutkan.
Jadi, kalau ada yang bertanya, “Katanya indeks pangan makin tahan, kok harga-harga enggak makin murah?” Jawabannya, memang pangan makin tahan, tapi inflasi itu “makhluk kompleks”, bukan cuma soal bawang dan cabai, tapi juga soal emas perhiasan, biaya angkutan udara, angkutan kapal, tarif parkir, tarif rumah sakit, biaya pendidikan, bensin, dll.
Yang jelas, tren positif di inflasi volatile food adalah sinyal bagus bahwa upaya menjaga harga pangan mulai menunjukkan hasil, tinggal PR-nya sekarang adalah memperluas dampak positif itu ke sektor-sektor lainnya.
Jangan Puas Dulu, PR Masih Banyak
Pada bagian ini, saya ingin kita mencoba sedikit berpikir “skeptis pangan”. Bukan berarti tidak bersyukur atas sinyal positif kenaikan IKP, namun agar tidak berpuas, lantas berhenti berbuat. Nyatanya, PR Kepri dalam meningkatkan ketersediaan pangan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi pangan masih cukup berat. Kepri bukan daerah produsen, semuanya bergantung pada impor. Ditambah lagi tantangan distribusi yang tidak mudah karena Kepri daerah kepulauan.
Nah, di sinilah pentingnya agar kita tidak sekadar terbuai dengan angka IKP yang naik. Di atas kertas, memang IKP terlihat membaik. Tapi bagaimana kondisi di pasar tradisional? Apakah masyarakat merasakan harga yang lebih stabil? Apakah barang tersedia selalu di pasaran atau justru langka? Apakah distribusinya lancar?
Tentu, masih banyak PR untuk mewujudkan agar angka IKP tidak sekedar laporan tahunan. Bank Indonesia bersama pemerintah senantiasa concern dengan upaya ini. Beberapa waktu lalu, BI telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah Sumatera (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan di Kepri sebagai upaya menjaga kestabilan pangan dan inflasi secara umum.
Pertama, fokus diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian secara end-to-end. Artinya, mulai dari perbaikan irigasi, penguatan penggunaan benih unggul, sampai pada upaya menjaga pendapatan petani tetap stabil. Petani juga perlu didukung untuk menghadapi tantangan iklim dan serangan hama penyakit yang semakin tidak menentu. Jadi, produktivitas pertanian bukan sekadar hasil panen yang banyak, tapi juga bagaimana petani tetap untung dan bertahan.
Kedua, penguatan pasokan dan efisiensi rantai distribusi pangan antardaerah. Salah satu langkah penting adalah mendorong pembentukan minimal satu Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas strategis di setiap provinsi. Ini penting agar tidak ada lagi cerita satu daerah banjir cabai, sementara daerah lain kelimpungan karena stok kosong. Sinergi antara pemerintah daerah, swasta, hingga BUMD perlu terus diperkuat untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan merata.
Ketiga, untuk mendukung keberhasilan Program MBG (Makan Bergizi Gratis), Kepri harus berkomitmen mengoptimalkan KAD dan menjaga pasokan pangan strategis terutama saat periode akselerasi program. Kita harus sadar bahwa, tanpa program MBG, kadang Kepri masih keteteran pangan. Tentu, dengan hadirnya MBG ini ada tantangan tersendiri untuk mencarikan sumber pasokannya. Kita tetap akan mendukung program pemerintah ini, karena menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan kelompok rentan.
Keempat, dukungan fiskal dari pusat dan daerah juga menjadi kunci. Anggaran harus diarahkan pada infrastruktur pertanian, irigasi, dan penguatan sentra produksi pangan. Di saat yang sama, digitalisasi pembayaran operasi pasar seperti pemanfaatan QRIS juga mulai digalakkan, agar distribusi bantuan pangan dan intervensi harga bisa lebih tepat sasaran dan efisien.
Ke depan, tantangan ketahanan pangan di Kepri tidak bisa dijawab dengan angka semata, melainkan dengan aksi nyata yang terasa hingga ke dapur masyarakat. IKP yang naik harus dibarengi dengan pasokan yang lancar, harga yang terjangkau, dan akses pangan yang merata hingga pulau terluar. Ini bukan sekadar soal statistik, tapi soal hak hidup yang paling dasar: bisa makan dengan layak. Maka kita tidak boleh lengah. Justru saat angka membaik, kewaspadaan harus ditingkatkan, agar setiap kebijakan benar-benar menjejak di tanah, menyentuh pasar, dan memberi makan rakyat. Kita harus memastikan, ketahanan pangan tidak hanya menjadi narasi pembangunan, tetapi kenyataan yang mengenyangkan. ***
Baca Artikel Opini Lain:
