Harga menjadi kunci perdagangan listrik hijau Indonesia-Singapura. Proyek perdana diproyeksikan membuka investasi energi lebih besar.
BATAM (gokepri) – Kesepakatan harga menjadi tahapan terakhir yang menentukan dimulainya perdagangan listrik hijau antara Indonesia dan Singapura. Meski kedua negara telah mengantongi komitmen dan minat investasi, besaran harga yang dianggap layak bagi penjual maupun pembeli masih terus dirundingkan.
Negosiasi itu dipandang penting karena proyek pertama akan menjadi acuan bagi pengembangan perdagangan listrik lintas batas dalam skala yang lebih besar di Asia Tenggara. Dari proyek awal tersebut, kedua negara berharap dapat menarik lebih banyak investasi energi bersih.
Baca Juga:
- Ekspor Listrik ke Singapura Tunggu Kesepakatan Harga
- Memahami Visi Negara Digital Singapura dari Wawancara Menteri Josephine Teo
Pandangan itu disampaikan Minister of State Singapura untuk Kementerian Perdagangan dan Industri serta Kementerian Luar Negeri, Gan Siow Huang, dalam sesi fireside chat Program 22nd Indonesian Journalists Visit Programme (IJVP) di Singapura, Selasa, 14 Juli 2026.
Gan mengatakan pembahasan antara pemerintah dan pelaku usaha tidak lagi sebatas ketertarikan berinvestasi. Pembicaraan kini mencakup kerangka regulasi, aspek teknis, hingga formula penentuan harga listrik hijau yang akan diperdagangkan.
Selama beberapa tahun terakhir, Singapura telah menerbitkan persetujuan bersyarat dan lisensi bersyarat kepada tujuh perusahaan Indonesia yang berminat mengikuti proyek perdagangan listrik lintas batas. Langkah itu menunjukkan proyek mulai bergerak memasuki tahap implementasi.
Namun, penentuan harga masih menjadi pekerjaan yang belum selesai. Singapura menilai listrik dari energi terbarukan memiliki nilai tambah karena membantu pencapaian target penurunan emisi, tetapi premi harga yang layak masih harus dihitung secara komersial.
“Listrik hijau memang memiliki nilai lebih. Pertanyaannya sekarang adalah berapa premi harga yang layak,” kata Gan.
Bagi Singapura, harga listrik hijau tidak dihitung hanya dari biaya produksi. Pemerintah dan perusahaan juga membandingkannya dengan biaya alternatif untuk mencapai target emisi, termasuk membeli kredit karbon di pasar internasional.
Saat ini sebagian besar listrik Singapura masih dihasilkan dari gas alam. Harga gas memiliki acuan pasar global sehingga menjadi pembanding ketika menghitung nilai ekonomi listrik rendah karbon yang diimpor dari negara tetangga.
Gan menjelaskan pembeli di Singapura akan membandingkan harga listrik hijau dengan biaya penggunaan gas alam ditambah harga kredit karbon. Apabila selisihnya terlalu besar, perusahaan memiliki pilihan lain untuk memenuhi target keberlanjutan.
Di sisi lain, perusahaan Indonesia sebagai penjual juga memiliki perhitungan sendiri. Investasi pembangkit, biaya produksi, pembangunan jaringan, perizinan, hingga biaya regulasi menjadi komponen yang menentukan harga jual.
“Kami membutuhkan penjual yang bersedia menjual dan pembeli yang bersedia membeli. Proyek ini harus layak secara komersial bagi kedua belah pihak,” ujar Gan.
Dimulai dari 600 Megawatt
Meski izin yang telah diterbitkan mencapai kapasitas sekitar 3,4 gigawatt (GW), perdagangan listrik tidak akan langsung berjalan dalam skala penuh.
Gan mengatakan proyek perdana kemungkinan dimulai sekitar 600 megawatt (MW). Skala yang lebih kecil dipilih agar pemerintah dan investor dapat menguji model bisnis, kerangka regulasi, serta kesiapan infrastruktur sebelum diperluas.
Dari proses itu, Singapura berharap proyek pertama menjadi bukti bahwa perdagangan listrik lintas batas layak dijalankan dalam jangka panjang.
Jika proyek awal berjalan baik, kapasitas perdagangan listrik dapat ditingkatkan secara bertahap hingga memanfaatkan seluruh izin yang telah diterbitkan.
“Kalau proyek pertama berhasil, akan muncul lebih banyak investasi dan proyek baru,” kata Gan.
Fondasi ASEAN Power Grid
Perdagangan listrik Indonesia-Singapura juga diposisikan sebagai langkah awal membangun ASEAN Power Grid, jaringan listrik regional yang telah dibahas negara-negara ASEAN selama lebih dari dua dekade.
Gan menilai proyek bilateral lebih mudah diwujudkan dibanding langsung membangun jaringan kawasan dalam skala besar. Pengalaman dari proyek Indonesia-Singapura akan menjadi referensi bagi negara lain.
Dalam jangka panjang, listrik yang diproduksi Indonesia tidak hanya berpotensi memasok Singapura. Jaringan regional juga membuka peluang penyaluran listrik ke negara ASEAN lain apabila interkoneksi dan investasi terus berkembang.
Namun pembangunan jaringan tersebut memerlukan kabel bawah laut, jaringan transmisi baru, serta investasi bernilai besar. Karena itu, Singapura membuka peluang pendanaan dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), hingga investor internasional.
Gan mengatakan keberhasilan proyek perdana akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perdagangan listrik hijau di kawasan.
“Kami sangat ingin proyek ini berhasil karena akan membuka banyak proyek lain antara Singapura dan Indonesia,” ujarnya.
Komitmen politik kedua negara juga dinilai menjadi modal penting. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sebelumnya telah menyatakan dukungan terhadap pengembangan perdagangan listrik lintas batas sebagai bagian dari kerja sama ekonomi hijau.
Meski demikian, penyelarasan regulasi, model bisnis, serta kesepakatan harga masih menjadi tahapan yang harus diselesaikan sebelum perdagangan listrik hijau dalam skala komersial benar-benar dimulai.
Baca Juga: Mengapa Rencana Ekspor Listrik Batam ke Singapura Mandek
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
