Ekonomi Kepri tumbuh lebih cepat dari banyak daerah lain. Investasi harus menjangkau UMKM dan masyarakat.
TANJUNGPINANG (gokepri) – Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengukuhkan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau periode 2026-2031 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa, 16 Juni 2026.
Di hadapan pengurus baru, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta Kadin tidak berhenti pada urusan dunia usaha, melainkan mampu mengubah peluang investasi menjadi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Enam Usulan Anambas Masuk Pembahasan RTRW Kepri
Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi 7,04 persen pada triwulan I 2026 secara tahunan, tertinggi di Sumatera dan masuk lima besar nasional.
Ansar mengatakan posisi Kepri memberi keuntungan yang tidak dimiliki banyak daerah lain. Provinsi itu berbatasan langsung dengan sejumlah negara ASEAN serta berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai pusat ekonomi kawasan.
Keunggulan tersebut diperkuat oleh keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun, kawasan industri, serta pusat pengembangan ekonomi digital yang terus berkembang.
“Kepengurusan yang baru ini diharapkan mampu menjadi wadah yang inklusif, adaptif, serta mampu menerjemahkan peluang investasi menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Selasa, 16 Juni 2026.
Data pemerintah daerah menunjukkan aktivitas ekonomi Kepri terus meningkat. Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp64,67 triliun. Pada sektor pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kepulauan Riau selama Januari-April 2026 tumbuh 12,93 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Pemerintah daerah menilai capaian tersebut menjadi modal bagi percepatan pembangunan ekonomi. Namun pertumbuhan investasi dan aktivitas industri juga menuntut keterlibatan organisasi dunia usaha agar manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi di kawasan tertentu.
Ansar berharap Kadin dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memanfaatkan peluang yang muncul dari posisi geografis Kepri dan berbagai fasilitas ekonomi yang dimiliki provinsi itu.
“Harapan kami, Kadin Kepri mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai peluang tersebut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Ansar.
Ketua Kadin Kepri periode 2026-2031 Mustava mengatakan organisasinya akan menempatkan sektor industri kemaritiman dan investasi berkelanjutan sebagai salah satu fokus utama. Menurut dia, status FTZ di Batam, Bintan, dan Karimun harus dikelola secara profesional untuk menjaga arus investasi ke daerah.
Ia menyebut kepastian hukum dan kemudahan berusaha masih menjadi faktor penting dalam persaingan menarik investor. Karena itu, Kadin akan berupaya memperkuat iklim usaha di kawasan FTZ bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
“KADIN sebagai mitra pemerintah daerah ikut memastikan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha di kawasan FTZ,” ucap Mustava.
Selain kawasan industri, Kadin juga menyoroti wilayah perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas. Organisasi pengusaha itu berencana mendorong pengembangan sektor kemaritiman, perikanan, logistik laut, dan pariwisata bahari sebagai sumber pertumbuhan baru.
Mustava mengatakan target tersebut tidak dapat dicapai oleh Kadin sendiri. Organisasinya akan melibatkan pemerintah daerah, BP Batam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Mari kita bersatu dan bergerak, menjadikan Kadin organisasi yang solid, relevan dan motor penggerak ekonomi daerah menuju daya saing global,” kata Mustava. ANTARA
Baca Juga: Kepala BP Batam Apresiasi Konsolidasi Kadin Batam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
