Tanjungpinang (gokepri.com) – Sidang perselisihan Hasil Pilkada (PHPKada) Kepri berlangsung hari ini, Kamis (4/2) di Mahkamah Konstitusi. KPU Kepri membawa 50 alat bukti untuk menghadapi sidang kedua.
“KPU selaku Termohon siap mematahkan dalil gugatan Pemohon ke MK dengan alat bukti yang ada,” kata Anggota Bidang Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kepri Widiyono Agung, Rabu (3/2).
Alat-alat bukti tersebut untuk menjawab dalil yang disampaikan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 2, Isdianto-Suryani selaku Pemohon.
|Baca Juga: Sidang Pilkada Kepri Hari Ini, Ansar Ikut Kawal ke MK
Agung menilai dalil gugatan sengketa perselisihan hasil perolehan suara yang diajukan pihak Pemohon dalam kesempatan sidang pertama tidak memenuhi syarat, bahkan dipertanyakan oleh Hakim MK. Sidang hasil pilkada Kepri itu berlangsung pekan lalu.
Dia mengatakan, untuk selisih suara Pemohon paslon nomor urut 2 dengan paslon nomor urut 3 (Ansar-Marlin) sebesar 3,68 persen. Sedangkan sesuai aturan ambang batas selisih suara yang disengketakan adalah sebesar 0,5 sampai 2 persen.
“Ini saja tidak memenuhi syarat,” ujar Agung.
Widiyono berpendapat proses persidangan keberatan sengketa Pemohon pada Pilkada Kepri 2020 tidak akan berlanjut ke tahap berikutnya, setelah sidang dengan agenda mendengar jawaban Termohon besok.
“Saya yakin Hakim MK akan menghentikan sidang perselisihan ini dan tidak dilanjutkan, karena tidak memenuhi unsur Pasal 158 ayat 1,” ujarnya pula.
Lebih lanjut, Agung mengklaim bahwa KPU Kepri telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar di Pilkada Kepri 2020.
Hal itu dibuktikan dengan perbaikan dari segi partisipasi jumlah pemilih yang meningkat sekitar 12 persen, selain itu Pilkada Serentak 2020 berjalan dengan baik dan lancar.
(can)
Sumber: Antara
|Baca Juga:
- Sengketa Pilkada Karimun: Iskandarsyah-Anwar Minta Pemungutan Ulang di Kundur
- Pagi Ini, MK Sidangkan Sengketa Pilkada Kepri, Batam, Karimun, dan Lingga
- KPU Tetapkan Wan-Rodhial Paslon Terpilih Pilkada Natuna
- Sengketa Pilkada Kepri, Batam, Karimun, dan Lingga Disidangkan 28 Januari
- Komisi II DPR Bentuk Panja Evaluasi Pilkada
- 6 Kabupaten Selisih Suara Pilkada Tipis, Termasuk Karimun
