Komisi II DPR Bentuk Panja Evaluasi Pilkada

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Jakarta (gokepri.com) – Rapat dengar pendapat di Komisi II DPR menyepakati untuk membentuk panitia kerja (Panja) evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal ini mengingat masih adanya sejumlah persoalan di Pilkada 2020. Antara lain indikasi politik uang, daftar pemilih, netralitas ASN, Polri/TNI, dan lemahnya koordinasi antarpenyelenggara pemilu.

“Menindaklanjuti permasalahan Pilkada, Komisi II DPR RI membentuk Panja,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Selasa (19/1/2021).

Rapat dengar pedapat itu menghadirkan berbagai pihak. Selain Komisi II DPR juga hadir Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP.

Pembentukan panja ini merupakan usulan Anggota Komisi II Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro. Ia berharap keberadaan panja bisa mengurai persoalan yang menyangkut ego sektoral serta sengketa antara dewan pengawas dan penyelenggara.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Heru Sudjatmoko mendukung usulan pembentukan panja. Ia menyarankan agar hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada lebih intensif dan luas, tidak sebatas evaluasi yang sifatnya prosedural.

“Harapan kami bisa sampai kepada aspek-aspek yang sifatnya substansial dan menghasilkan rekomendasi yang mengarah pelaksanaan pemilukada lebih berkualitas,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra Supriyanto mengapresiasi pelaksanaan pilkada 2020. Akan tetapi dalam prakteknya ia melihat masih banyak tambal sulam di dalam pengimplementasian Undang-Undang Pemilu.

“Jangan banyak perubahan di kemudian hari, misalkan undang-undang pemilu ini bisa untuk tiga kali 15 tahun. Jangan setiap lima tahun kita ini mengubah yang namanya peraturan yang menyangkut sesuatu yang menyangkut elektoral,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR juga mencecar pimpinan DKPP, Muhammad terkait pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU. Menanggapi hal itu, Muhammad lantas meminta para anggota dewan membaca tuntas putusan pemberhentian Arief Budiman.

“Kami minta tolong, tolong dan tolong, dibaca dari A sampai Z. Semoga itu membantu bagi kita memahami kenapa DKPP harus mengambil keputusan itu,” katanya.

Muhammad menekankan, komitmen untuk memutuskan perkara hanya berdasarkan fakta persidangan. Ia membantah bahwa DKPP memiliki pretensi dalam memutus pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU.

“Seluruh perkara yang diputuskan DKPP merupakan perkara yang berawal dari laporan masyarakat,” kata Muhammad.

Menimpali jawaban Muhammad, Ketua Komisi II DPR meminta agar DKPP meneliti objektivitas laporan masyarakat atau pengaduan yang masuk. “Soal laporan masyarakat itu harus diteliti, Pak Muhammad. Bisa saja kita menyuruh orang membuat laporan masyarakat yang kemudian itu belum tentu juga objektif,” kata Doli. (wan)

BAGIKAN