6 Kabupaten Selisih Suara Pilkada Tipis, Termasuk Karimun

Iskandarsyah - Anwar
Dua paslon Bupati dan Wakil Bupati Karimun pada Pilkada 2020.

Jakarta (gokepri.com) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, setidaknya ada 6 kabupaten yang selisih hasil Pilkadanya relatif tipis. Yakni di bawah 0,55 persen, termasuk Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Lima daerah lainnya adalah Sumba Barat, Mandailing Natal, Labuan Batu, Sumbawa, dan Belu.

“Ini tentu akan timbul potensi gugatan,” ungkap Mendagri dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, Selasa (19/1/2021).

Sebagaimana diketahui, terdapat dua pasangan calon (paslon) pada Pilkada Karimun 2020. Yakni paslon nomor urut 1 Aunur Rafiq-Anwar Hasyim yang diusung Golkar, PDIP, PKB, Gerindra, Nasdem, Hanura, dan Demokrat. Kemudian paslon nomor urut 2 Iskandarsyah-Anwar yang diusung PKS dan PAN.

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara KPU Karimun, selisih suara antara Iskandar-Anwar dengan lawannya hanya 86 suara (0,08 persen). Iskandar-Anwar meraih 54.433 suara, sedangkan Aunur-Anwar Hasyim meraih 54.519 suara.

Paslon Iskandarsyah-Anwar akhirnya mengajukan permohonan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil tersebut. Dalam permohonannya, Iskandarsyah-Anwar menuntut pembatalan penetapan hasil penghitungan suara.

Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 telah mensyaratkan ketentuan dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara. Pada huruf a menyebutkan bahwa “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”

KPU Karimun menetapkan suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir sebanyak 108.952 suara. Sehingga selisih untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK adalah 2% x 108.952 = 2.180 suara.

Iskandarsyah-Anwar melayangkan gugatan karena menilai telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang terstruktur, sistematis, dan masih pada Pilkada Karimun. Baik oleh KPU Karimun maupun paslon Aunur-Anwar Hasyim.

Dugaan pelanggaran dan penyimpangan itu antara lain adanya adanya manipulasi penggunaan surat suara. berupa dugaan pemanfaatan surat suara disabilitas dan pemanfaatan dana APBD-P.

Dugaan pemanfaatan surat suara disabilitas itu terjadi di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Kundur, misalnya, jumlah pemilih disabilitas di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat 20 orang. Namun yang menggunakan hak pilihnya mencapai 54 orang.

Begitu juga di Kecamatan Kundur Barat, jumlah pemilih disabilitas di DPT tercatat 7 orang. Sementara yang menggunakan hak pilih berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK sebanyak 9 orang.

Dari lima kecamatan di Karimun, yakni Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Buru, dan Durai, jumlah disabilitas berdasarkan DPT ada 46 orang. Tapi yang menggunakan hak pilih mencapai 96 orang.

Tidak hanya itu, Iskandarsyah-Anwar juga menuding lawan politiknya selaku petahana memerintahkan Dinas Kesbangpol untuk memanfaatkan keberadaan website situngkarimun.id. Website komersil yang pembayarannya menggunakan dana Pemkab Karimun ini bertujuan untuk mempengaruhi dan atau menggiring opini masyarakat yang memperoleh suara terbanyak. Tim Iskandarsyah-Anwar telah melaporkan pemanfaatan dana pemerintah dalam pengelolaan website komersil ini ke Bawaslu Karimun.

Iskandarsyah-Anwar juga mempersoalkan adanya grup WhatsApp AUNUR RAFIQ LANJUTKAN. Grup media sosial ini terdiri dari ASN dan tim sukses.

Selain itu, Iskandarsyah-Anwar menilai selisih 86 suara terjadi karena adanya surat suara siluman di sejumlah TPS. Di antaranya terjadi di TPS 005 Kelurahan Teluk Air dan TPS 08 Desa Teluk Air, Kecamatan Karimun. Ia meminta pembatalan terhadap perolehan suara dan pemungutan suara ulang di TPS tertentu di Karimun. (wan)

BAGIKAN