BP Batam memperkuat keterbukaan informasi publik. Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor.
BATAM (gokepri) – Kepercayaan investor tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi Batam. Informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan juga menentukan kepastian mereka dalam mengambil keputusan bisnis.
Persoalan transparansi juga menyangkut kepentingan masyarakat. Warga membutuhkan akses informasi agar dapat memahami kebijakan, menyampaikan masukan, dan mengawasi pembangunan.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan komitmen tersebut dalam Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2026. Kegiatan itu berlangsung di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga: BP Batam Kirim 30 Talenta Belajar Strategi Investasi Singapura dan Malaysia
Amsakar hadir bersama Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait. Ariastuty juga menjabat Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam.
Dalam forum tersebut, Amsakar memaparkan kebijakan dan capaian lembaga untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.
“Bagi kami, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan publik,” kata Amsakar.
BP Batam menetapkan lima arah kebijakan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.
Pertama, lembaga ini memperkuat regulasi dan kelembagaan. Kedua, BP Batam mengembangkan digitalisasi dan integrasi layanan informasi.
Ketiga, BP Batam mendorong pelayanan informasi yang proaktif dan inklusif. Keempat, lembaga ini memperkuat transparansi informasi strategis.
Kelima, BP Batam meningkatkan monitoring, evaluasi, dan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Lima kebijakan tersebut menjadi kerangka penguatan peran PPID. Melalui kebijakan itu, BP Batam ingin memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Transparansi Berkaitan dengan Kepastian Investasi
Amsakar menilai keterbukaan informasi memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi. Masyarakat, investor, dan mitra kerja membutuhkan informasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kebutuhan tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi Batam. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Batam tumbuh 7,28 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 6,76 persen. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 6,69 persen.
Dari sisi investasi, realisasi hingga Triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun. Sementara itu, realisasi Semester I 2026 tercatat Rp39,89 triliun.
BP Batam menargetkan investasi sepanjang 2026 mencapai Rp70 triliun. Dengan capaian Triwulan III tersebut, realisasi investasi telah mendekati target tahunan.
Menurut Amsakar, informasi yang terbuka dan kredibel membantu investor memperoleh kepastian sebelum mengambil keputusan. Karena itu, keterbukaan informasi tidak cukup hanya memenuhi kewajiban administratif.
BP Batam juga menempatkan transparansi sebagai bagian dari upaya membangun iklim investasi dan mendukung pembangunan Kawasan Batam.
Selain kepentingan investor, keterbukaan informasi menyangkut hak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.
Amsakar ingin masyarakat tidak sekadar menerima informasi dari pemerintah. Masyarakat juga perlu memahami kebijakan, menyampaikan masukan, dan mengawasi pelaksanaannya.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi,” ujarnya.
Melalui penguatan PPID, BP Batam berharap masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih baik. Lembaga ini juga ingin mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Amsakar menegaskan keterbukaan informasi merupakan instrumen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. BP Batam berharap upaya tersebut memperkuat kepercayaan publik dan mendukung daya saing Batam.
Baca Juga: Batam Topang Ekonomi Kepri, BP Batam Perkuat Daya Saing Kawasan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
