Budi Arie menyebut Gibran mundur dari jabatan wapres. DPR menyiapkan pembahasan usulan HMP.
JAKARTA (gokepri) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi muncul sehari sebelum DPR membahas usulan pemakzulan Gibran.
“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” kata Budi Arie, Rabu (11/11/2026), dikutip dari Bloomberg Technoz.
Jika pengunduran diri tersebut benar, Gibran hanya menjabat wakil presiden sekitar dua tahun. Ia dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024.
Baca Juga: Niat Mundur Gibran Tak Menghentikan Proses HMP di DPR
Namun, belum ada pengumuman resmi dari Gibran maupun Istana. Belum ada pula penjelasan mengenai waktu dan mekanisme pengunduran dirinya.
Kabar pengunduran diri itu muncul setelah polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran berujung di pengadilan. Dokumen tersebut menjadi dasar penyetaraan pendidikan luar negeri dengan tingkat SMA atau sederajat.
Mahkamah Konstitusi menguji persoalan tersebut melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan Gibran.
Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Persoalan dokumen tersebut kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung. Melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Surat tersebut diterbitkan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019. Putusan MA itu membatalkan keabsahan dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.
120 Anggota DPR Ajukan HMP
Di tengah polemik hukum tersebut, sebanyak 120 anggota DPR menginisiasi pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran. Usulan itu muncul pada Rabu (11/11/2026).
Pimpinan DPR menjadwalkan pembahasan usulan tersebut melalui rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026). Sidang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB.
Pengajuan HMP menjadi perkembangan politik baru dalam polemik Gibran. Namun, pengajuan hak tersebut belum berarti DPR telah memutuskan pemakzulan.
Sebelumnya, beredar kabar Gibran kembali menemui Presiden Prabowo Subianto untuk berpamitan. Pertemuan itu disebut berkaitan dengan pengunduran dirinya sebagai wakil presiden.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai pertemuan tersebut. Istana maupun Gibran juga belum mengumumkan pengunduran diri secara resmi. BLOOMBERG TECHNOZ
Baca Juga: Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme MPR Memilih Pengganti
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
