Pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung pusat data di Batam. Kepastian pasokan penting untuk menjaga investasi dan kebutuhan warga.
BATAM (gokepri) – Pertumbuhan industri pusat data di Batam menuntut pasokan listrik dan air yang stabil. Pemerintah menyiapkan rekayasa cuaca dan teknologi pengolahan air laut agar kebutuhan industri tidak mengganggu pasokan masyarakat.
Kawasan Nongsa Digital Park menjadi salah satu pusat pengembangan industri tersebut. Pemerintah menilai kepastian energi dan air baku menentukan keberlanjutan investasi pusat data dan ekonomi digital.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan pemerintah memastikan pasokan listrik dan air baku Batam cukup. Namun, pemerintah masih menyiapkan sejumlah langkah untuk memenuhi kebutuhan industri.
Baca Juga: Teknologi Pendingin Menentukan Konsumsi Air Pusat Data
“Jangan sampai kita kehilangan peluang strategis ini,” kata Dradjad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pemerintah bersama BP Batam menyiapkan rekayasa cuaca untuk mendukung ketersediaan air. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).
Teknologi SWRO mengolah air laut menjadi air bersih melalui proses penyaringan dengan membran khusus. Teknologi ini membuka sumber pasokan alternatif di luar waduk dan sumber air baku konvensional.
Pemerintah menargetkan tambahan pasokan tersebut mampu memenuhi kebutuhan industri. Pada saat yang sama, pemerintah ingin menjaga ketersediaan air bagi masyarakat.
Kebutuhan air menjadi perhatian seiring rencana pengembangan pusat data di Nongsa dan kawasan industri lainnya. Industri pusat data membutuhkan pasokan air untuk mendukung sistem pendinginan dan operasional fasilitas.
Tata Kelola Perizinan Batam Juga Diperkuat
Selain infrastruktur dasar, pemerintah memperkuat regulasi dan tata kelola perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Upaya tersebut bertujuan memberi kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi logistik. Pemerintah juga ingin memperbaiki penataan rantai pasok serta konektivitas antarmoda.
Dradjad menyebut implementasi PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 perlu berjalan efektif. Kedua regulasi tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan perizinan berusaha berbasis risiko.
“Dukungan regulasi ini diharapkan mampu membuka peluang penataan rantai pasok modern,” ujar Dradjad.
Ia berharap penguatan aturan tersebut dapat meningkatkan daya saing Batam. Pemerintah juga ingin menjadikan Batam sebagai contoh pengembangan kawasan ekonomi strategis di Indonesia.
Penguatan infrastruktur dan perizinan berlangsung di tengah pertumbuhan ekonomi Batam. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Batam tumbuh 7,28 persen.
Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebesar 6,99 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama mencapai 5,29 persen.
Dari sisi investasi, Batam mencatat realisasi Rp59,73 triliun hingga Triwulan III 2026. Nilai tersebut mencapai 85,33 persen dari target tahunan sebesar Rp70 triliun.
Dradjad mengatakan pemerintah juga memberi perhatian pada pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Penguatan kawasan tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, dan investasi nasional. ANTARA
Baca Juga: Topang Pusat Data, Citramas Investasi Rp600 Miliar Bangun SWRO Kabil
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
