JAKARTA (gokepri) – Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur belum menghentikan proses hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR. Sejumlah anggota parlemen tetap mendorong mekanisme tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Proses politik dan upaya hukum kini berjalan beriringan. Gibran ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, sejumlah anggota DPR terus membangun komunikasi lintas fraksi untuk mengajukan HMP.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menegaskan niat mundur tidak bisa menghentikan proses konstitusional di parlemen. Menurut dia, proses HMP tetap berjalan sebelum Gibran menyampaikan pengunduran diri secara resmi.
Baca Juga: 50-an Anggota DPR Sudah Teken Hak Menyatakan Pendapat Wapres Gibran
“Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi,” kata Indrajaya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Indrajaya membedakan keputusan pribadi untuk mundur dengan proses kelembagaan di DPR. Keduanya memiliki mekanisme berbeda dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta seluruh pihak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan politik maupun pribadi. Menurut dia, seorang pemimpin perlu mengutamakan kehormatan jabatan dan kepercayaan publik.
“Jabatan itu bukan segala-galanya. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan seseorang,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan proses HMP dapat berjalan bersamaan dengan upaya hukum Gibran melalui PTUN. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak mencari keadilan melalui jalur hukum.
Pimpinan DPR masih memantau perkembangan usulan HMP dari sejumlah anggota parlemen. Saan menyebut pimpinan akan mengkaji argumentasi para pengusul sebelum menentukan tahapan berikutnya.
“Pimpinan akan pelajari, akan kaji semua, pertama dari sisi argumentasi,” kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kajian tersebut juga mempertimbangkan putusan MK dan MA terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran. Jika memenuhi persyaratan, usulan HMP akan dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR.
Selanjutnya, Rapim akan meneruskan usulan tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus). Dengan demikian, usulan HMP masih harus melewati tahapan pembahasan di internal DPR.
Saan belum menyatakan pimpinan DPR telah menyetujui usulan tersebut. Ia menegaskan prosesnya masih berada dalam tahap pengkajian.
Putusan MK dan MA menjadi dasar dorongan DPR
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan komunikasi lintas fraksi mengenai HMP sudah berlangsung sebelum informasi niat mundur Gibran muncul.
Menurut Doli, pembahasan tersebut berkaitan dengan putusan MK dan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ia menilai DPR perlu memberikan respons terhadap kedua putusan lembaga peradilan tersebut.
“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita,” kata Doli di kompleks parlemen, Selasa (10/11/2026).
Doli membuka kesempatan bagi seluruh anggota DPR untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Ia menyebut komunikasi lintas fraksi terus berlangsung untuk menyelesaikan polemik tersebut.
Namun, ia mengingatkan parlemen agar tidak terlalu lama tersita oleh persoalan ini. Menurut dia, masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian DPR.
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan pimpinan telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi mengenai pengajuan HMP. Pimpinan DPR akan kembali mendengarkan masukan tersebut setelah masa sidang dibuka.
Pembahasan itu mencakup pilihan mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh. Dengan demikian, keputusan mengenai kelanjutan usulan HMP masih bergantung pada proses internal parlemen.
Gibran tempuh jalur PTUN
Di tengah dorongan HMP, Gibran juga ingin menyelesaikan polemik dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa (10/11/2026) pagi. Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Prasetyo menyampaikan hal tersebut dalam keterangan di Istana Kepresidenan.
Gibran kemudian menjelaskan bahwa Prabowo menyarankan dirinya memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN. Presiden juga menyarankan agar Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan.
Dokumen tersebut mencakup riwayat pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Gibran menyampaikan keterangan itu di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore.
Polemik persyaratan pendidikan Gibran berkaitan dengan dua putusan lembaga peradilan. Keduanya menjadi salah satu dasar yang mendorong sejumlah anggota DPR membahas penggunaan HMP.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri. Dokumen tersebut tidak dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran tidak sah. Dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.
Indrajaya menyebut konstitusi juga mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden jika terjadi kekosongan. Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengatur MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Menurut Indrajaya, penyelesaian polemik harus memiliki kepastian hukum dan konstitusional. Ia mengingatkan agar ketidakpastian politik tidak terus berlarut-larut.
“Negara tidak boleh disandera oleh ketidakpastian. Hukum harus menjadi panglima dan konstitusi harus menjadi pegangan bersama,” katanya. ANTARA
Baca Juga: Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme MPR Memilih Pengganti
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
