BATAM (gokepri) – Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. MA menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitannya tidak membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu.
Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 itu menjelaskan persoalan mendasar dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Persoalannya terletak pada kecukupan dokumen yang menjadi dasar keputusan administrasi tersebut.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim agung menyebut dokumen berupa certificate of attendance academic records dan explanation of grades. Dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan dan tidak membuktikan keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
Baca Juga: Gibran Disebut Ingin Mundur, Prabowo Beri Saran soal Ijazah
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis MA dalam putusannya.
Putusan lengkap perkara tersebut muncul di Direktori Putusan MA pada Rabu (11/11). MA sebelumnya mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan pengaju dan mencatat minutasi pada Selasa (10/11).
MA menilai penerbitan surat penyetaraan tanpa bukti kelulusan mencerminkan ketidakcermatan administrasi. Penyetaraan pendidikan dengan kurikulum internasional atau negara lain harus memiliki dasar dokumen kelulusan.
Dokumen itu dapat berupa ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar. Tanpa bukti tersebut, pejabat penerbit keputusan tidak memiliki dasar yang cukup untuk memastikan kesetaraan jenjang pendidikan.
Majelis hakim menilai tindakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menerbitkan surat tersebut melanggar asas kecermatan formal. Asas ini menuntut pejabat administrasi memeriksa ketepatan fakta dan kelengkapan dokumen sebelum menerbitkan keputusan.
Pertimbangan tersebut menjadi alasan utama MA mengabulkan kasasi Subhan. Majelis menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan kasasi lainnya.
Putusan ini juga memuat pertimbangan mengenai kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN). MA menilai PTUN memiliki kewenangan korektif dan remedial ketika pelanggaran administrasi berdampak terhadap kehidupan demokrasi.
Menurut majelis, terdapat persoalan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana. Persoalan tersebut dinilai dapat membahayakan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang memenuhi persyaratan administrasi.
MA juga menilai persoalan itu bukan sekadar kepentingan pihak yang berkompetisi dalam pemilu. Dampaknya menyangkut kepentingan seluruh bangsa sehingga setiap warga yang memiliki hak memilih dan dipilih patut memperoleh hak gugat.
Pertimbangan ini membuat MA mengesampingkan keberatan pihak tergugat mengenai gugatan kedaluwarsa dan kurang pihak. Majelis mengutamakan keadilan substantif daripada sekadar keadilan prosedural.
Dalam putusannya, MA juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Majelis menempatkan putusan MK tersebut sebagai fakta hukum baru atau *notoire feiten*.
Menurut MA, putusan MK menguji objek sengketa dan mengubah keadaan hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Perubahan itu menjadi dasar untuk mengesampingkan sejumlah keberatan prosedural dari pihak tergugat.
“Sehingga eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum,” demikian petikan putusan MA.
MA batalkan putusan pengadilan sebelumnya
Sebelum perkara mencapai tingkat kasasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Subhan. Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tersebut keluar pada 12 Mei 2026.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kemudian menguatkan putusan itu melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT pada 12 Agustus 2026.
Namun, MA menilai kedua putusan tersebut tidak dapat dipertahankan. Majelis kemudian membatalkan putusan pengadilan tingkat banding dan mengadili sendiri perkara tersebut.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan. MA juga menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Selain membatalkan surat tersebut, MA mewajibkan tergugat mencabutnya. Dengan demikian, objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang terbit pada 2019.
Majelis hakim mengambil keputusan dalam rapat permusyawaratan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Prof. Yulius memimpin majelis sebagai Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto bertugas sebagai hakim anggota. Ketua Mahkamah Agung menetapkan ketiganya sebagai majelis pemeriksa perkara kasasi tersebut.
Baca Juga: Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme MPR Memilih Pengganti
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
