Batam (gokepri.com) – Pengelolaan BUMD milik Pemprov Kepri masih gagal total. Bukannya untung, malah lebih besar pasak daripada tiang. Gubernur Ansar mempertimbangkan langkah pembekuan anak usaha.
Sebanyak 17 anak perusahaan dari PT Pembangunan Kepri (BUMD Kepri) sampai saat ini belum menghasilkan pendapatan. Minim ide dan kreativitas menjadi salah satu faktornya. Bahkan biaya operasional PT Pembangunan Kepri lebih besar dibandingkan dengan pendapatan.
Baca juga: Gubernur Ansar Terima Penghargaan Top Pembina BUMD 2021
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan sudah mengelar rapat dengan jajaran direksi PT Pembangunan Kepri untuk mencari solusi terbaik. Pengurangan anak perusahaan pun sudah dilakukan untuk mengurangi biaya yang berlebih.
Berdasarkan data yang dipaparkan Gubernur, dari 17 anak perusahaan itu sudah kurangi menjadi 14 anak Perusahaan PT Pembangunan Kepri. Namun, dari 14 anak perusahaan itu hanya 2 yang aktif dan memberikan pendapatan bagi Kepulauan Riau.
Baca Juga: Daftar 12 Anak Perusahaan BUMD Kepri yang Mendapat Rapor Merah
“Memang kita kurangi daripada tidak efektif dan membebani. Jadi kita dorong yang aktif saja, meski dua yang aktif bisa memberikan kontribusi ke daerah,” kata Ansar baru-baru ini.
Ansar bilang pengurangan anak perusahaan akan dilakukan jika BUMD Kepri tak memberikan hasil untuk daerah. “Kemungkinan dibekukan itu unit-unit usaha aja,” katanya.
Ansar berharap PT Pembangunan Kepri dan anak perusahaannya jadi orientasi bisnis yang sehat dan memberikan kontribusi pda pemasukan daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Baca Juga: Dua BUMD Kepri Menuju Perseroan Daerah
Penulis: Engesti
