BATAM (gokepri) – Pemerintah Kota Batam mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan menaikkan belanja menjadi Rp4,51 triliun. Penyesuaian anggaran itu disiapkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 6,4-7,4 persen sekaligus mempercepat program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026), saat memaparkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Perubahan dokumen anggaran dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi daerah, penyesuaian target pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Pemerintah menilai penyesuaian diperlukan agar program pembangunan tetap relevan dengan kondisi yang berkembang. “Perubahan APBD merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika ekonomi,” kata Amsakar.
Baca Juga: APBD Batam 2026 Disahkan Rp4,29 Triliun
Pemkot Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,4 persen. Optimisme tersebut didasarkan pada meningkatnya investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
Selain itu, sektor pariwisata diperkirakan terus mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan yang berdampak pada industri perhotelan, restoran, dan transportasi. Pengembangan kawasan strategis seperti kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic juga diperkirakan memperkuat posisi Batam sebagai tujuan investasi.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diusulkan naik dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun atau sekitar 1,7 persen. Kenaikan terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp2,706 triliun atau meningkat sekitar 4,82 persen.
Peningkatan PAD didorong oleh bertambahnya objek pajak, optimalisasi pajak reklame melalui penambahan titik videotron, potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penyesuaian target opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Namun, pemerintah memperkirakan pendapatan transfer turun sekitar 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer antardaerah. Penurunan itu diperkirakan dapat diimbangi tambahan penerimaan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui hibah pemerintah pusat dan pengembalian hibah.
Untuk memperkuat penerimaan daerah, Pemkot Batam juga menyiapkan sejumlah langkah, antara lain digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta inovasi dalam pengelolaan perpajakan daerah.
Belanja Difokuskan ke Layanan Dasar
Di sisi belanja, anggaran diusulkan meningkat dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun atau sekitar 4,84 persen. Tambahan anggaran itu diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Program prioritas meliputi pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, penanganan banjir, pembangunan penerangan jalan umum, pengelolaan persampahan, penyediaan utilitas kawasan permukiman, hingga pembangunan marka jalan.
Menurut Amsakar, seluruh alokasi anggaran diarahkan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai kota investasi.
“Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberi manfaat nyata,” ujarnya.
Seluruh kebijakan tersebut diselaraskan dengan tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yakni Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi. Prioritasnya mencakup penguatan sektor unggulan berbasis investasi dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketangguhan daerah menghadapi bencana.
Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Batam. Hasil pembahasan itu akan menjadi dasar penetapan perubahan APBD sebelum program-program prioritas direalisasikan.
Baca Juga: APBD Batam 2026 Tembus Rp4,7 Triliun, Amsakar Fokus Pendidikan dan Infrastruktur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
