Ribuan calon siswa di Provinsi Kepulauan Riau belum tertampung di sekolah negeri pada seleksi tahap pertama. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan seleksi tahap kedua sebagai solusi atas persoalan tersebut.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Tahun Ajaran 2026/2027 mencatat jumlah pendaftar mencapai 30.476 siswa. Total rencana daya tampung keseluruhan di wilayah ini sebanyak 35.452 siswa.

Baca Juga: Minat ke SMK Melonjak, Disdik Kepri Siapkan Alih Fungsi SMA

Pendaftar tersebut terdiri dari 15.229 siswa SMA dan 15.247 siswa SMK. Data ini menunjukkan persaingan yang ketat pada kedua jenjang pendidikan tersebut.

Dari total pendaftar, sebanyak 26.602 siswa sudah menerima status kelulusan. Mereka tersebar di tujuh kabupaten dan kota di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

Rincian siswa yang diterima meliputi 14.374 siswa SMA dan 12.228 siswa SMK. Sementara itu, terdapat 3.874 siswa yang belum berhasil lolos pada tahap ini.

Siswa yang belum diterima tersebut terdiri atas 855 siswa SMA dan 3.019 siswa SMK. Mereka belum lolos di sekolah tujuan karena kuota daya tampung sekolah sudah penuh.

Faktor lain penyebab kegagalan adalah dokumen persyaratan belum lengkap saat pengunggahan melalui sistem daring. Masalah administrasi ini menghambat proses verifikasi data pendaftar.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung meminta para siswa yang belum diterima tidak perlu khawatir. Pihaknya membuka kembali pendaftaran SPMB tahap kedua pada 6-8 Juli 2026.

“Mereka akan diarahkan atau memilih sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota daya tampung siswa,” ujar Andi Agung di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (29/6/2026).

Peserta tahap kedua tidak perlu mengunggah berkas persyaratan pendaftaran lagi melalui sistem daring. Dinas Pendidikan memastikan seluruh siswa akan tertampung pada tahun ajaran ini.

Kuota daya tampung untuk jalur susulan SMA masih tersedia sebanyak 1.709 kursi. Sementara itu, sisa kuota untuk SMK masih tersisa sekitar 2.000 kursi.

SPMB tahun ini merekam perubahan pola pendaftaran yang kini didominasi oleh SMK sebesar 62 persen. Sisanya, sebanyak 38 persen pendaftar memilih masuk SMA.

Pada tahun lalu, persentase pilihan masuk SMK sebesar 52 persen dan SMA sebesar 42 persen. Perubahan ini menandakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan SMK semakin tinggi.

Peningkatan minat terhadap sekolah vokasi ini terlihat sangat melonjak, khususnya di Kota Batam. Karakteristik wilayah yang berbasis industri menjadi pemantik utama pergeseran orientasi ini.

Andi Agung menyampaikan lulusan SMK memiliki keunggulan kompetitif karena langsung siap kerja. Kurikulum sekolah vokasi telah membekali siswa dengan keterampilan khusus.

“Soalnya lulusan SMK bisa langsung bekerja, karena mereka dibekali skill khusus seperti pengelasan,” tutur Andi.

Wilayah Kepulauan Riau merupakan kawasan industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Kebutuhan pasar kerja yang tinggi ini merespons ketersediaan lulusan terampil dari sekolah vokasi. ANTARA

Baca Juga: Sanggupkah Pemko Batam Mengejar Batas Belanja Pegawai?

The post SPMB KEPRI 2026: SMK Kini Jadi Pilihan Utama Siswa appeared first on gokepri.

“Informasi mengenai peserta yang tidak melakukan registrasi ulang masuk perguruan tinggi negeri perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi bagaimana negara mendefinisikan keberhasilan sistem pendidikan tinggi,” ucap Ketua DPR RI, Puan Maharani, Kamis (25/6/2026).

Sebagai informasi, belakangan publik ramai membicarakan mengenai informasi bahwa sekitar 60 ribu calon mahasiswa jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang disebut tidak melakukan daftar ulang.

Tim Penanggung Jawab SNBP mengklarifikasi informasi yang beredar tersebut. Menurut panitia, data 60 ribu calon mahasiswa itu tidak hanya berasal dari peserta SNBP, melainkan gabungan dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru baik SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan seleksi mandiri yang dikelola masing-masing perguruan tinggi.

Terlepas dari mana jalur peserta yang tidak melakukan daftar ulang itu, Puan menilai angka 60.000 merupakan jumlah yang cukup besar.

“Fenomena seperti itu kan patut disayangkan. Karena menghalangi hak mahasiswa lain yang tidak lolos seleksi. Kesempatan yang ada jadi terbuang, sementara mungkin ada anak-anak lain yang berharap masuk,” ungkapnya.

Menurut Puan, selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada jumlah peserta yang berhasil lolos seleksi. Padahal ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak anak Indonesia yang benar-benar dapat melanjutkan pendidikan tinggi setelah memperoleh kesempatan tersebut.

“Keberhasilan sistem seleksi seharusnya tidak berhenti pada pengumuman hasil penerimaan saja. Negara juga perlu memastikan bahwa setiap peserta yang telah memperoleh kursi di PTN memiliki kesempatan yang sama untuk benar-benar memanfaatkannya,” kata Puan.

Berdasarkan keterangan tim panitia SNBT, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lolos seleksi. Salah satunya adalah ketidaksesuaian pilihan program studi.

Sebagian peserta disebut diterima di pilihan jurusan yang bukan prioritas utama mereka. Lalu kecenderungan sebagian calon mahasiswa yang memilih beralih ke jalur seleksi mandiri atau perguruan tinggi swasta demi mendapatkan jurusan yang lebih sesuai dengan minat mereka.

Alasan lain calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang meski dinyatakan lolos PTN adalah karena faktor pembiayaan di mana ada peserta yang tidak melanjutkan registrasi ulang karena tidak lolos program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Dengan berbagai persoalan tersebut, Puan mendorong agar Pemerintah melakukan kajian yang mendalam sebagai langkah evaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru ke depan.

“Harus ada evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru. Pemerintah harus bisa memetakan, ada di mana missed yang menyebabkan banyak peserta yang sudah lolos PTN memilih tidak lanjut ke proses berikutnya,” ujar cucu Bung Karno itu.

Lebih lanjut, Puan menyoroti adanya kekhawatiran publik bahwa calon mahasiswa yang mundur diakibatkan karena tidak tertampung KIP Kuliah.

“Apabila persoalannya adalah karena hambatan ekonomi, termasuk kurangnya ketersediaan KIP Kuliah, artinya harus ada sinkronisasi antara kuota penerima KIP Kuliah dengan kuota SNBP,” terang Puan.

Menurut Puan, bila keterbatasan akses biaya atau faktor lain yang menyebabkan peserta mengundurkan diri, maka persoalannya tidak lagi berada pada proses seleksi, tetapi pada kesinambungan kebijakan pendidikan nasional.

“Maka evaluasi menyeluruh terhadap mata rantai transisi dari proses seleksi menuju perkuliahan menjadi langkah penting yang harus dilakukan,” sebut mantan Menko PMK itu.

“Termasuk sinkronisasi antara hasil seleksi nasional dengan penetapan bantuan pendidikan, penyederhanaan proses verifikasi penerima KIP Kuliah, serta penguatan layanan pendampingan bagi calon mahasiswa dari keluarga rentan,” lanjut Puan.

Puan juga meminta Pemerintah bersama panitia penerimaan mahasiswa baru membangun sistem pelacakan nasional terhadap peserta yang tidak melanjutkan registrasi.

“Sehingga setiap keputusan kebijakan berikutnya benar-benar didasarkan pada penyebab yang terukur. Dengan demikian, intervensi Pemerintah dapat lebih tepat sasaran,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

“Intervensi tersebut dapat berupa perluasan bantuan pendidikan, penyempurnaan sistem seleksi, maupun penguatan layanan informasi bagi calon mahasiswa,” sambung Puan.

Di sisi lain, Puan memandang pembangunan sumber daya manusia tidak cukup diukur dari banyaknya siswa yang berhasil melewati seleksi masuk perguruan tinggi.

“Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan Negara memastikan bahwa setiap anak bangsa yang telah memperoleh kesempatan belajar benar-benar dapat menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka,” ujarnya.

“Sebab investasi terbesar bangsa bukan terletak pada proses seleksinya, melainkan pada keberhasilan menjaga agar tidak ada talenta muda yang kehilangan masa depan karena hambatan yang seharusnya dapat diatasi oleh kebijakan Negara,” pungkas Puan. *

(sumber: detik.com)

The post Puluhan Ribu Peserta Lolos Seleksi PTN Tak Daftar Ulang, Apa Penyebabnya? appeared first on gokepri.

Yang lebih menyedihkan, kadang seseorang tidak menolak kebenaran karena kurang bukti. Ia menolaknya karena tidak siap menerima konsekuensi dari kebenaran itu sendiri.

Menerima kebenaran berarti mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan berarti meruntuhkan kesombongan. Dan bagi sebagian manusia, meruntuhkan kesombongan terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan segalanya.

Karena itulah sejarah pernah mencatat sebuah doa yang menggetarkan hati. Sebuah doa yang tidak lahir dari kerendahan seorang pencari kebenaran, melainkan dari kerasnya hati yang menolak tunduk.

Allah mengabadikan ucapan itu dalam Alquran:

وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Wa iż qālullāhumma ing kāna hāżā huwal-ḥaqqa min ‘indika fa amṭir ‘alainā ḥijāratam minas-samā`i awi`tinā bi’ażābin alīm

“Ingatlah ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata: ‘Ya Allah, jika betul Alquran ini adalah kebenaran dari sisi-Mu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.'” (QS Al-Anfal: 32)

Sekilas, ucapan ini terdengar seperti permintaan orang yang sedang mencari kepastian. Namun para ulama tafsir menjelaskan bahwa kenyataannya tidak demikian.

Mereka bukan sedang mencari petunjuk. Mereka sedang menantang Allah.

Menurut Tafsir Al-Wajiz karya Syekh Wahbah az-Zuhaili, ayat ini turun berkaitan dengan An-Nadhr bin Harits yang berulang kali mengejek Alquran sebagai dongeng orang-orang terdahulu. Ia tidak datang untuk mendengar, melainkan untuk meremehkan. Ketika Alquran dibacakan, ia tidak bertanya bagaimana cara memahami kebenaran itu. Ia justru berkata dengan nada olok-olok dan kesombongan.

Tafsir as-Sa’di menjelaskan bahwa ucapan mereka menunjukkan kebodohan yang luar biasa. Jika seseorang benar-benar ingin mengetahui mana yang benar, tentu ia akan berdoa, “Ya Allah, jika ini benar, tunjukkanlah kami kepadanya.” Namun yang mereka minta justru batu dari langit dan azab yang pedih.

Mengapa? Karena masalah mereka bukan kekurangan bukti. Masalah mereka adalah kesombongan.

Mereka tahu Muhammad SAW dikenal jujur. Mereka mendengar keindahan Alquran yang tidak mampu ditandingi para penyair Arab. Mereka menyaksikan sendiri akhlak Rasulullah. Namun menerima semua itu berarti mengakui bahwa kebanggaan mereka selama ini berada di jalan yang salah.

Ego mereka menolak hal itu. Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa sikap tersebut merupakan puncak pembangkangan. Mereka lebih memilih meminta azab daripada meminta hidayah. Mereka lebih rela langit menjatuhkan batu daripada hati mereka tunduk kepada kebenaran.

Betapa mengerikannya kesombongan. Ia tidak selalu membuat seseorang tidak mengetahui kebenaran.

Kadang ia membuat seseorang mengetahui kebenaran, tetapi membencinya. Kadang ia membuat seseorang melihat cahaya, tetapi memilih memejamkan mata.

Kadang ia membuat seseorang mendengar panggilan pulang, tetapi memilih terus berjalan menjauh. Namun yang paling menyentuh dari kisah ini bukanlah keberanian mereka menantang Allah.

Melainkan kelembutan Allah dalam menghadapi mereka. Mereka meminta azab, tetapi Allah menahannya.

Mereka menantang langit, tetapi langit tidak menjawab dengan batu. Mereka mengejek Rasulullah SAW, tetapi Allah tetap membuka pintu ampunan.

Bahkan pada ayat berikutnya Allah berfirman bahwa Dia tidak akan mengazab mereka selama Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka dan selama masih ada orang-orang yang memohon ampun.

Seolah Allah hendak mengajarkan bahwa rahmat-Nya selalu lebih besar daripada kemurkaan-Nya. Mungkin karena itu, pelajaran terbesar dari ayat ini bukan tentang azab. Melainkan tentang hati. Sebab seseorang tidak akan pernah tersesat karena kurangnya cahaya.

Ia tersesat ketika kesombongan membuatnya menolak cahaya yang sudah datang. *

(sumber: republika.co.id)

The post Kesombongan Membuat Manusia Meminta Azab appeared first on gokepri.

BATAM (gokepri) — Tak semua anak bisa tertampung di sekolah negeri. Saat jalur domisili SPMB dibuka, Pemko Batam menyiapkan opsi subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang harus bersekolah di swasta. Siapa yang berhak dan bagaimana mekanismenya?

Dinas Pendidikan Kota Batam membuka pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili dan mutasi orang tua untuk jenjang SD dan SMP pada 17–23 Juni 2026. Jalur ini menjadi kesempatan berikutnya bagi calon murid yang belum lolos pada tahap afirmasi dan prestasi.

Baca Juga: SPMB BATAM 2026: Daya Tampung SD Negeri Masih Mencukupi

Pembukaan jalur domisili sekaligus menjadi mekanisme untuk mendistribusikan peserta didik sesuai wilayah tempat tinggal. Di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri, pemerintah juga menyiapkan skema subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang terpaksa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan mengatakan peserta yang tidak lolos melalui jalur prestasi atau afirmasi masih dapat mengikuti seleksi jalur domisili dengan mengacu pada alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

“Apabila mereka tertolak di jalur prestasi atau afirmasi, mereka bisa mendaftar lagi ikut di jalur domisili sesuai ketentuannya,” ujar Hendri di Batam, Rabu (17/6/2026).

Menurut Hendri, peserta yang sebelumnya memilih sekolah di luar wilayah tempat tinggal melalui jalur prestasi harus menyesuaikan kembali pilihan sekolah saat mengikuti jalur domisili. Acuan utamanya adalah alamat yang tercantum dalam KK.

Sebagai contoh, calon peserta didik yang berdomisili di Kecamatan Bengkong harus memilih sekolah yang berada dalam wilayah domisili tersebut ketika mengikuti seleksi jalur domisili.

Disdik Batam juga memastikan orang tua tidak perlu membuat akun baru untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Akun yang digunakan saat pendaftaran awal tetap berlaku hingga seluruh rangkaian SPMB selesai.

Jalur prestasi dan afirmasi telah ditutup dengan pengumuman hasil seleksi pada Selasa (16/6/2026). Sementara itu, pendaftaran jalur domisili dan mutasi berlangsung hingga 23 Juni 2026, dengan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 25 Juni 2026.

Posko Pendampingan Disiapkan

Untuk membantu masyarakat selama proses pendaftaran, Disdik Batam membuka posko layanan di seluruh sekolah negeri dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Batam di Gedung Gurindam.

Posko tersebut ditujukan untuk membantu orang tua yang menghadapi kendala saat pendaftaran, mulai dari persoalan sistem, tata cara pengisian data, hingga masalah radius zonasi dan penempatan sekolah.

“Masyarakat bisa langsung datang ke Gedung Gurindam untuk mencari solusi terkait teknik pendaftaran maupun persoalan radius,” kata Hendri.

Menurut Disdik, layanan pendampingan diperlukan karena proses pendaftaran berlangsung secara daring dan masih ditemukan sejumlah kendala teknis yang memerlukan penjelasan langsung.

Pada jenjang SMP, seleksi jalur domisili menggunakan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah tujuan sebagai dasar pemeringkatan.

Adapun pada jenjang SD, seleksi menggunakan usia calon peserta didik. Anak yang berusia lebih tua memperoleh prioritas dalam proses penerimaan.

“Untuk tingkat SMP seleksinya berdasarkan jarak, sedangkan tingkat SD berdasarkan usia calon peserta didik,” ujar Hendri.

Meski demikian, tidak seluruh calon peserta didik dapat tertampung di sekolah negeri. Keterbatasan ruang belajar dan daya tampung masih menjadi tantangan yang dihadapi setiap tahun saat penerimaan murid baru.

Karena itu, Pemerintah Kota Batam menyiapkan sekolah swasta sebagai alternatif bagi siswa yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.

Bagi keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil satu hingga desil lima, pemerintah menyiapkan subsidi biaya pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

“Kalau tidak tertampung di sekolah negeri dan masuk kategori keluarga kurang mampu yang terdata di DTSEN desil satu sampai lima, biaya sekolah di swasta akan disubsidi,” ujar Hendri.

Kebijakan tersebut berlaku untuk jenjang SD maupun SMP. Pemerintah berharap langkah itu dapat menjaga akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan ekonomi meskipun tidak diterima di sekolah negeri. ANTARA

Baca Juga: SPMB yang Adil dan Transparan Dimulai dari Kepala Sekolah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Tak Tertampung di Sekolah Negeri, Apa Pilihannya? appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Kementerian Agama memastikan insentif bagi guru madrasah non-aparatur sipil negara (non-ASN) mulai dicairkan pada akhir Juni 2026. Kepastian itu memberi kejelasan bagi ribuan guru yang selama ini menunggu pencairan bantuan kesejahteraan di tengah tuntutan peran mereka dalam menjaga mutu pendidikan keagamaan.

Pencairan insentif menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menopang kesejahteraan guru madrasah non-ASN. Kelompok ini selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan keagamaan, tetapi umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan guru berstatus ASN.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Sentuh Madrasah di Batam, Bagaimana Pelaksanaannya?

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan proses pencairan insentif kini memasuki tahap akhir.

“Insya Allah, insentif guru madrasah non-ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Nasaruddin, pemerintah berupaya memastikan hak para guru dapat diterima setelah seluruh persyaratan administratif diselesaikan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada guru madrasah yang tetap mengajar dan mendidik siswa di berbagai daerah dengan kondisi yang beragam.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Suyitno menjelaskan, saat ini Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah masih menuntaskan penyusunan rekening kolektif penerima insentif.

Setelah proses itu selesai, dana akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Setiap guru madrasah non-ASN akan menerima insentif sebesar Rp 1,5 juta.

Pencairan insentif tersebut menjadi bagian dari agenda yang lebih luas, yakni peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan. Pemerintah menilai kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesejahteraan tenaga pendidiknya.

Karena itu, Kementerian Agama mengusulkan anggaran Rp 9,6 triliun dalam pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 untuk program peningkatan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut mencakup insentif, tunjangan profesi, serta berbagai bentuk dukungan bagi guru dan dosen non-ASN.

Sebagian anggaran juga diarahkan untuk tunjangan khusus guru yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T. Kebijakan itu dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan layanan pendidikan di berbagai daerah.

Menurut Nasaruddin, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam usulan anggaran Kementerian Agama tahun depan. Dalam rancangan tersebut, peningkatan kesejahteraan guru ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. ANTARA

Baca Juga: Kepri Menunggu Lampu Hijau Sekolah Garuda

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Insentif Guru Madrasah Non-ASN Mulai Cair Akhir Juni 2026 appeared first on gokepri.

BATAM (gokepri) — Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan daya tampung sekolah dasar (SD) negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 masih mencukupi. Kapasitas yang tersedia bahkan lebih besar dibandingkan jumlah calon peserta didik yang diperkirakan masuk ke jenjang SD tahun ini.

Kepastian tersebut penting di tengah kekhawatiran sebagian orang tua terhadap peluang anak memperoleh kursi di sekolah negeri. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Batam, tersedia kapasitas untuk 16.044 murid baru yang tersebar di 145 SD negeri.

Baca Juga: SPMB yang Adil dan Transparan Dimulai dari Kepala Sekolah

Jumlah tersebut ditopang oleh 407 rombongan belajar. Sementara itu, jumlah lulusan taman kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) yang diperkirakan melanjutkan pendidikan ke SD masih berada di bawah kapasitas yang tersedia.

Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batam Yusal mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan kursi di SD negeri.

“Untuk bicara daya tampung, insya Allah masih mencukupi,” ujar Yusal di Batam, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, data Dinas Pendidikan menunjukkan jumlah lulusan TK di Batam belum mencapai 9.000 anak. Jika digabungkan dengan lulusan RA, jumlah calon peserta didik baru diperkirakan masih di bawah 12.000 anak.

Kondisi tersebut menunjukkan kapasitas SD negeri di Batam masih memiliki ruang yang cukup besar untuk menampung calon murid baru. Karena itu, tantangan utama pada pelaksanaan SPMB bukan lagi soal kekurangan kursi, melainkan pemerataan distribusi peserta didik dan pemahaman masyarakat terhadap aturan penerimaan.

Pada tahun ajaran ini, Pemerintah Kota Batam belum menambah unit SD negeri baru. Namun, Dinas Pendidikan menargetkan pembangunan sekolah baru dapat direalisasikan pada tahun depan untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah.

Berbeda dengan jenjang SD, kapasitas SMP negeri masih lebih rendah dibandingkan jumlah lulusan SD setiap tahun. Dinas Pendidikan menyiapkan daya tampung sebanyak 16.803 siswa yang tersebar di 66 SMP negeri dan 376 rombongan belajar.

Sementara itu, jumlah lulusan SD di Batam mencapai sekitar 23.000 siswa. Dengan selisih tersebut, sekitar 6.000 hingga 7.000 siswa diperkirakan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

“Selisih antara lulusan SD dengan daya tampung SMP negeri sekitar enam sampai tujuh ribu siswa,” kata Yusal.

Selain soal daya tampung, Dinas Pendidikan juga terus menyosialisasikan ketentuan usia masuk SD yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025.

Dalam aturan tersebut, anak berusia tujuh tahun atau lebih menjadi prioritas utama penerimaan. Anak berusia minimal enam tahun tetap dapat mendaftar, sedangkan anak berusia lima tahun enam bulan dapat mengikuti seleksi dengan syarat melampirkan rekomendasi psikolog yang menyatakan kesiapan mental dan perkembangan anak.

Apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas sekolah, usia menjadi salah satu dasar penentuan prioritas penerimaan.

“Jika pendaftar melebihi kuota yang tersedia, maka yang diprioritaskan adalah usia tertua,” ujar Yusal.

Menurut dia, ketentuan usia masih menjadi pertanyaan yang paling banyak disampaikan masyarakat melalui Posko Pengaduan SPMB di Gedung Gurindam Dinas Pendidikan Kota Batam. Karena itu, Dinas Pendidikan terus membuka layanan informasi agar orang tua memahami persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan sebelum pendaftaran dimulai.

Pendaftaran SPMB jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) untuk jalur afirmasi dan prestasi akan berlangsung pada 8–13 Juni 2026.

Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 16 Juni 2026. Selanjutnya, pendaftaran jalur domisili dan mutasi dibuka pada 17–23 Juni 2026, dengan pengumuman hasil seleksi pada 25 Juni 2026.

Seluruh proses pendaftaran secara daring melalui sistem yang telah disiapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam. Sistem tersebut dapat diakses selama 24 jam sehingga memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran. ANTARA

Baca Juga: Disdik Batam: Anak Tanpa KIA Tetap Bisa Daftar Sekolah pada SPMB 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post SPMB BATAM 2026: Daya Tampung SD Negeri Masih Mencukupi appeared first on gokepri.

Peran tersebut dinilai penting untuk menjamin setiap anak memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan bermutu.

Di tengah tingginya perhatian publik terhadap penerimaan peserta didik baru setiap tahun, kepala sekolah menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Mereka tidak hanya bertugas menjalankan aturan, tetapi juga memastikan informasi dapat dipahami orang tua dan calon murid.

Baca Juga: Disdik Batam: Anak Tanpa KIA Tetap Bisa Daftar Sekolah pada SPMB 2026

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Iwan Junaedi mengatakan, kualitas pelaksanaan SPMB sangat dipengaruhi oleh peran kepala sekolah.

“Ditjen GTK mendorong penguatan peran kepala sekolah sebagai aktor utama yang memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan,” ujar Iwan dalam webinar Peran Kepala Sekolah Mendekatkan Layanan Penerimaan Murid Baru melalui SPMB Ramah di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Iwan, kepala sekolah perlu menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Integritas penyelenggara di tingkat sekolah menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses penerimaan murid baru.

Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kepala sekolah juga diharapkan mampu menghadirkan layanan yang berorientasi pada kebutuhan calon murid dan orang tua. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mengurangi kebingungan masyarakat dalam memahami jalur, persyaratan, maupun mekanisme pendaftaran.

“Kepala sekolah harus memiliki orientasi pada layanan terbaik bagi calon murid dan orang tua,” kata Iwan.

Kemendikdasmen menilai SPMB Ramah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan perlu bekerja sama agar proses penerimaan berjalan terbuka dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

Prinsip tersebut menjadi penting karena akses pendidikan yang setara masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Transparansi dan layanan yang inklusif dinilai dapat membantu mencegah diskriminasi serta memperluas kesempatan belajar bagi setiap anak.

Pada kesempatan yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen Vicky Veronika Aruran menegaskan bahwa SPMB tidak semata-mata proses administrasi tahunan.

“SPMB bukan sekadar proses seleksi masuk sekolah, melainkan gerbang masa depan setiap anak,” ujar Vicky.

Menurut Vicky, konsep SPMB Ramah hadir untuk memastikan layanan penerimaan murid baru berlangsung transparan, adil, inklusif, dan mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian, proses penerimaan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberi rasa aman dan kepastian bagi calon murid serta orang tua. ANTARA

Baca Juga: SPMB Batam Dibuka 8 Juni, Jalur Afirmasi Didahulukan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post SPMB yang Adil dan Transparan Dimulai dari Kepala Sekolah appeared first on gokepri.

BATAM (gokepri) — Puluhan mahasiswa Universitas Batam (Uniba) mengikuti kuliah lapangan di Museum Raja Ali Haji Batam, Jumat (5/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kampus memperkuat pemahaman sejarah, budaya, dan identitas daerah melalui pengalaman belajar langsung di lapangan.

Di tengah perkembangan Batam sebagai kota industri dan investasi, pemahaman terhadap akar sejarah dinilai penting agar generasi muda tidak terlepas dari jejak peradaban yang membentuk Kepulauan Riau saat ini. Melalui kunjungan ke museum, mahasiswa diajak melihat langsung berbagai artefak dan narasi sejarah yang selama ini dipelajari di ruang kelas.

Baca Juga: Dosen Uniba Turun Langsung Bantu Korban Bencana Aceh Tamiang

Kuliah lapangan tersebut dipandu dosen pengampu mata kuliah, Dr Agus Siswanto Siagian SH MH Selama kegiatan, ia mendampingi mahasiswa sekaligus menjelaskan perkembangan sejarah dan budaya Kepulauan Riau.

Menurut Agus, pembelajaran di luar kelas memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menghubungkan teori dengan realitas sejarah yang dapat diamati secara langsung.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya Melayu sebagai bagian dari identitas bangsa,” ujarnya.

Agus mengatakan, pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman penting diterapkan dalam berbagai mata kuliah. Dengan cara itu, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga memperoleh perspektif yang lebih utuh mengenai konteks sosial dan historis suatu daerah.

“Mahasiswa tidak hanya belajar dari teori di kelas, tetapi juga dapat mengamati secara langsung berbagai peninggalan sejarah, artefak, serta memahami proses lahirnya Provinsi Kepulauan Riau,” kata Agus.

Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan dan melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi, termasuk Ilmu Hukum, Manajemen, dan Akuntansi.

Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa mendapatkan penjelasan dari pemandu Museum Raja Ali Haji Batam, Raja Zunesti. Materi yang disampaikan mencakup sejarah Batam sejak masa Kesultanan Riau-Lingga hingga transformasinya menjadi kawasan industri, perdagangan, dan investasi bertaraf internasional.

Bagi mahasiswa, kuliah lapangan menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda dibandingkan perkuliahan konvensional. Interaksi langsung dengan sumber-sumber sejarah dinilai membuat materi lebih mudah dipahami.

Salah seorang mahasiswa, Alya Maitsa Karnia Ginting, mengaku memperoleh perspektif baru setelah mengikuti kegiatan tersebut.

“Menurut saya, kuliah lapangan jauh lebih menarik dibandingkan hanya belajar di dalam kelas. Berbicara tentang hukum di Tanah Melayu tentu tidak dapat dilepaskan dari akar sejarah dan peradaban yang melatarbelakanginya,” ungkap Alya.

Pandangan serupa disampaikan Muhammad Aqila Al Ghazanfar. Ia menilai kunjungan ke museum membantu mahasiswa memahami sejarah daerah sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian budaya.

“Kegiatan ini memberikan wawasan yang lebih luas serta mendorong mahasiswa untuk lebih memahami sejarah dan kekayaan budaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau,” katanya.

Melalui program kuliah lapangan, Universitas Batam berupaya menghadirkan proses pembelajaran yang tidak berhenti pada penguasaan teori. Pengalaman langsung di ruang-ruang sejarah diharapkan dapat memperkuat karakter, wawasan kebangsaan, serta kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya menjaga warisan budaya daerah.

Baca Juga: 724 Wisudawan UNIBA Siap Masuki Dunia Profesional

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Belajar Hukum dari Akar Peradaban, Mahasiswa Uniba Kuliah Lapangan di Museum Raja Ali Haji appeared first on gokepri.

“Terkait ketersediaan SDM, kami menilai perlu dilakukan pemetaan terlebih dahulu mengenai jumlah dan sebaran guru bahasa Prancis di Indonesia. Kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, serta manfaat nyata bagi peserta didik,” ujar Hadrian kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Hal itu disampaikannya terkait pesan Presiden Prabowo Subianto agar Bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia.

Hadrian menyebut pihaknya bakal meminta penjelasan dari Kemendikdasmen dalam Rapat Kerja mendatang. Sebab, sebelumnya juga sempat muncul wacana pengajaran bahasa Portugis.

“Namun hingga kini (pengajaran Bahasa Portugis) belum terlihat tindak lanjut yang jelas dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” kata Hadrian.

Hadrian mengatakan pihaknya akan memastikan terlebih dahulu apakah rencana pengajaran Bahasa Prancis benar-benar menjadi prioritas pendidikan nasional atau masih sebatas wacana. Jika kesiapan belum menyeluruh, terangnya, penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap.

“Misalnya sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah-sekolah tertentu sebelum diterapkan secara lebih luas,” ucap Hadrian.

“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” lanjutnya.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi turut angkat bicara terkait wacana pengajaran Bahasa Prancis. Ia menyebut pengajaran Bahasa Prancis perlu dikaji mendalam.

“Pelajaran bahasa Perancis bukan tidak perlu, tapi memerlukan kajian yang mendalam,” kata Unifah.

Menurutnya, selama sumber daya manusia (SDM) tersedia, maka pengajaran Bahasa Prancis bisa terlaksana. Namun yang dikhawatirkan yakni bila SDM guru Bahasa Prancis tidak ada.

“(Bahasa Prancis) Sebagai pilihannya boleh-boleh aja sepanjang ada kesiapan SDM-nya. Kalau SDM-nya belum ada tentu pilihannya bukan bahasa-bahasa tersebut, tetapi bahasa yang lainnya yang (SDM) siap,” imbuh Unifah.

“Jadi tidak serta-merta karena itu perlu kajian yang mendalam, perlu kesesuaian, perlu kesiapan SDM, perlu membicarakan dengan para ahli yang lain gitu,” lanjutnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan sudah menginstruksikan kepada seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis kepada siswa. Prabowo menyebut hal itu dilakukan melihat perkembangan dunia ke depan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat kunjungan di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, Kamis (28/5). Prabowo menyampaikan itu di hadapan Macron.

“Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo. *

(sumber: detik.com)

The post Soal Pelajaran Bahasa Prancis di Sekolah, Ini Pandangan DPR dan PGRI appeared first on gokepri.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits, “Makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah.” (HR Muslim)

Dilansir dari buku Fiqih oleh Hasbiyallah, daging kurban tidak boleh dijual. Imam Nawawi mengatakan menjual bagian tubuh hewan kurban yang meliputi daging, kulit, tanduk dan rambut dilarang dalam Islam. Begitu pula menjadikannya sebagai upah bagi para penjagal.

Meski begitu, diterangkan dalam buku Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan karya Ali Ghufron dijelaskan, ada pendapat yang menyebut larangan menjual daging kurban hanya diperuntukkan bagi shohibul kurban atau orang yang berkurban. Alasannya karena kurban merupakan ibadah sebagai bentuk taqarrub kepada Allah SWT yang bertujuan mendekatkan diri kepada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan.

Kemudian, ada juga pendapat yang mengatakan menjual daging kurban boleh jika benar-benar membutuhkan uang. Tetapi, yang boleh menjual daging ini adalah penerima kurban bukan orang yang berkurban.

Quraish Shihab melalui bukunya Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui menuturkan menjual sesuatu yang berkaitan dengan hewan kurban tidak dibenarkan, baik itu kepala, daging, kulit atau bulunya.

“Barang siapa menjual daging hewan kurbannya, maka tidak sah kurbannya.” (HR Hakim dan Baihaqi)

Kemudian dikutip dari buku Tafsir Imam Syafi’i karya Syekh Ahmad bin Musthafa Al-Farran terdapat pendapat Imam Syafi’i perihal menjual daging kurban.

Imam Syafi’i berkata, “Kurban merupakan salah satu ibadah yang dagingnya boleh dimakan, didistribusikan, dan disimpan. Hal itu berlaku bagi seluruh anggota tubuh hewan yang dikurbankan, seperti kulit dan dagingnya. Aku tidak suka untuk menjual daging kurban. Menukar daging kurban dengan barang lain, termasuk dalam kategori menjual.”

Imam Syafi’i melanjutkan, “Jika ada seseorang yang berkata, ‘Mengapa kamu tidak suka menjual daging kurban, sedang kamu tidak keberatan untuk memakan atau menyimpannya?’ Akan kukatakan kepadanya, ‘Ketika berkurban menjadi salah satu ibadah, maka ketetapan Allah dalam kambing atau sejenisnya yang dikurbankan tetaplah menjadi ibadah. Wallahu a’lam. *

(sumber: detik.com)

The post Daging Kurban Dijual, Bagaimana Hukumnya dalam Islam? appeared first on gokepri.