JAKARTA (gokepri) — Kondisi perlintasan kereta api sebidang yang tidak rata dan licin saat hujan masih menjadi salah satu faktor risiko kecelakaan di jalan raya. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan material pelat karet atau Rubber Crossing Plate (RCP) untuk meningkatkan keselamatan kendaraan saat melintasi rel kereta.

Teknologi tersebut dirancang sebagai alternatif pengganti material konvensional seperti beton dan aspal yang selama ini umum digunakan di perlintasan sebidang. BRIN menilai material elastis berbahan karet lebih mampu beradaptasi terhadap tekanan kendaraan dan perubahan kondisi lingkungan.

Baca Juga: Gandeng BRIN, BP Batam Perkenalkan Insentif Super Tax Deduction

Peneliti Pusat Riset Komposit dan Biomaterial BRIN Ade Sholeh Hidayat mengatakan berbagai kecelakaan di perlintasan sebidang tidak semata dipicu kelalaian pengguna jalan. Faktor teknis, seperti permukaan rel yang tidak rata, licin, dan menghasilkan getaran tinggi juga turut memengaruhi keselamatan.

“RCP menawarkan pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap beban dinamis dan kondisi lingkungan ekstrem, sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan,” ujar Ade melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Ade, material RCP dikembangkan menggunakan karet alam yang dipadukan dengan bahan tambahan kompatibiliser dan filler khusus. Kombinasi tersebut menghasilkan pelat perlintasan yang elastis, tahan terhadap tekanan kendaraan, serta memiliki ketahanan tinggi terhadap cuaca ekstrem dan korosi.

Permukaan pelat juga dirancang lebih presisi dan antiselip sehingga menciptakan lintasan yang lebih rata dan stabil bagi kendaraan. Kondisi itu dinilai dapat mengurangi risiko kendaraan tergelincir maupun tersangkut di rel kereta api.

Selain meningkatkan keselamatan, kemampuan material dalam meredam getaran juga dinilai mampu menekan tingkat kebisingan di sekitar jalur kereta. Efek redaman tersebut membantu menjaga stabilitas kendaraan saat melintas di atas rel.

Ade menjelaskan pengembangan RCP dilakukan melalui rekayasa komposit elastomer dan mineral dengan optimasi rasio campuran antara karet dan bahan tambahan. Produk itu, menurut dia, telah melewati sejumlah pengujian teknis.

“Produk ini juga telah melalui berbagai pengujian seperti uji statis, fatigue, getaran, kebisingan, hingga ketahanan lingkungan terhadap sinar UV, air, dan suhu ekstrem,” kata Ade.

BRIN menilai inovasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keselamatan transportasi, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi industri nasional. Pemanfaatan karet alam domestik dinilai dapat mendorong hilirisasi komoditas perkebunan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap material impor.

Selain itu, penggunaan limbah mineral sebagai bahan pengisi atau filler disebut mendukung prinsip ekonomi sirkular karena memanfaatkan material sisa industri untuk kebutuhan infrastruktur.

Menurut Ade, apabila diterapkan secara luas oleh operator perkeretaapian seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), teknologi RCP berpotensi menjadi standar baru pembangunan perlintasan sebidang di Indonesia.

“Infrastruktur yang lebih elastis, tahan lama, dan aman ini dapat secara signifikan menurunkan risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan,” tutur Ade. ANTARA

Baca Juga: Perahu Listrik untuk Nelayan, Dikembangkan BRIN dan Uji Coba di Batam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Perlintasan Kereta Lebih Aman dengan Pelat Karet appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Maraknya keterlibatan warga negara asing dalam dugaan penipuan daring dan perjudian online mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi mengevaluasi kebijakan keimigrasian, termasuk fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK). Sejumlah kasus menunjukkan pelaku masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan dan fasilitas visa yang relatif mudah diakses.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko mengatakan, pengungkapan sejumlah kasus yang melibatkan warga asing dalam beberapa waktu terakhir menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Baca Juga: Scammer Asing Masuk Indonesia Lewat Celah Bebas Visa

“Kasus-kasus yang melibatkan WNA dalam aktivitas ilegal, termasuk yang berasal dari negara penerima fasilitas Bebas Visa Kunjungan, menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujar Hendarsam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Data Ditjen Imigrasi menunjukkan sedikitnya lima kasus sindikat warga asing terungkap di sejumlah wilayah. Di antaranya, 13 warga negara Jepang di Sentul, Kabupaten Bogor, 16 warga negara asing di Sukabumi, Jawa Barat, 210 warga negara asing di Batam, Kepulauan Riau, serta 320 warga negara asing di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta.

Kasus di Batam melibatkan 210 warga negara asing yang diduga menjalankan penipuan investasi daring. Mereka terdiri atas 125 warga negara Vietnam, 84 warga negara Tiongkok, dan satu warga negara Myanmar.

Adapun 16 warga negara asing di Sukabumi diduga terlibat praktik love scamming atau penipuan bermodus hubungan asmara daring. Mereka terdiri atas 12 warga negara Tiongkok, satu warga negara Taiwan, dan tiga warga negara Malaysia.

Sementara itu, pengungkapan sindikat perjudian online internasional di kawasan Hayam Wuruk melibatkan 320 warga negara asing, yakni 228 warga Vietnam, 57 warga negara Tiongkok, 13 warga negara Myanmar, 11 warga negara Laos, lima warga negara Thailand, serta masing-masing tiga warga negara Malaysia dan Kamboja.

Menurut Ditjen Imigrasi, mayoritas warga negara asing yang diamankan di Batam maupun Hayam Wuruk menggunakan izin tinggal kunjungan (ITK), Visa on Arrival (VoA), dan fasilitas Bebas Visa Kunjungan.

Fenomena tersebut mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap lalu lintas orang asing sekaligus meninjau efektivitas prinsip selective policy dalam kebijakan keimigrasian. Prinsip itu menekankan bahwa hanya warga asing yang memberi manfaat dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban umum yang dapat masuk ke Indonesia.

“Semangat ‘Imigrasi untuk Rakyat’ kami harapkan mampu memitigasi risiko sosial dan ekonomi akibat aktivitas ilegal warga asing guna memastikan prinsip selektif tetap berjalan optimal dalam menjaga keamanan negara,” kata Hendarsam.

Ia menegaskan, Ditjen Imigrasi akan menindak pelanggaran keimigrasian maupun keterlibatan warga asing dalam aktivitas ilegal, termasuk perjudian online dan penipuan daring.

“Dalam perspektif pengawasan keimigrasian, kami menegaskan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang dapat berada di wilayah Indonesia,” ujar Hendarsam. ANTARA

Baca Juga: Linimasa dan Peta Penggerebekan Sindikat Scam di Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Marak WNA Terlibat Sindikat Judol, Bebas Visa Dievaluasi appeared first on gokepri.

BATAM (gokepri) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempelajari pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau free trade zone (FTZ) di Batam sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kawasan dan menekan biaya logistik antarpulau.

Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama jajaran pemerintah daerah mengunjungi Batam, Senin (12/5/2026), dan berdialog dengan Wali Kota Batam Amsakar Achmad serta Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Pertemuan itu membahas pengalaman Batam mengelola kawasan FTZ yang selama ini menjadi salah satu penopang investasi dan perdagangan nasional.

Baca Juga: Pemprov Kepri dan NTT Bangun Kolaborasi Pengendalian Inflasi hingga Investasi

“Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Melki dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin malam.

Menurut Melki, pemerintah pusat tengah merancang pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ. Posisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan dekat dengan Australia dinilai memberi peluang strategis untuk memperkuat perdagangan internasional.

Ia menilai pengalaman Batam penting dipelajari, terutama dalam menarik investasi, membangun iklim usaha yang kompetitif, serta memperkuat konektivitas perdagangan di wilayah kepulauan.

Melki menyebut tantangan utama pembangunan ekonomi di NTT masih berkaitan dengan tingginya biaya logistik. Kondisi itu dinilai memengaruhi distribusi barang dan daya saing ekonomi daerah.

“Problem utama provinsi kepulauan adalah biaya logistik yang besar. Jika infrastruktur laut memadai, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi tentu akan lebih baik,” ujarnya.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan keberhasilan kawasan FTZ tidak hanya bergantung pada status kawasan, tetapi juga kepastian regulasi serta pelayanan investasi yang cepat dan efisien.

“Investor melihat kepastian dan kemudahan. Karena itu pelayanan perizinan harus dipermudah, termasuk melalui digitalisasi agar proses lebih cepat dan akses investasi semakin terbuka,” kata Amsakar.

Ia menilai NTT memiliki peluang berkembang menjadi kawasan ekonomi strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Indonesia dengan Australia dan Timor Leste.

Selain membahas investasi dan regulasi, kedua daerah juga mendiskusikan konektivitas laut dan pengembangan sektor kemaritiman. Amsakar menyebut Batam memiliki sekitar 135 perusahaan galangan kapal yang berpotensi mendukung kebutuhan transportasi laut di NTT.

“Jika ada peluang pengoperasian kapal di NTT, tentu ini bisa menjadi ruang kerja sama yang baik,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Zet Sony Libing mengatakan pertumbuhan ekonomi NTT saat ini mencapai 4,32 persen dengan inflasi sebesar 2,64 persen. Menurut dia, sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi penopang utama ekonomi daerah.

Namun, distribusi barang masih menghadapi kendala logistik. Sebagian besar jalur distribusi menuju Kupang masih melalui Surabaya dan Makassar sehingga memengaruhi harga barang di daerah.

Pemprov NTT berharap kerja sama dengan Batam dapat membuka akses pasar baru bagi produk lokal NTT sekaligus memperkuat pengembangan industri kecil dan menengah.

Dalam pertemuan itu, kedua daerah juga membahas peluang promosi produk unggulan dan budaya NTT di Batam. Melki menyebut sekitar 40 ribu warga NTT tinggal di Batam dan dapat menjadi penghubung penguatan hubungan ekonomi serta sosial budaya kedua daerah. ANTARA

Baca Juga: Gubernur Ansar Buka Ruang Kolaborasi Musik Melayu dengan Musisi NTT

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Belajar dari Batam, NTT Siapkan Kawasan Perdagangan Bebas appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Indonesia dan Singapura mulai menyiapkan arah baru hubungan bilateral menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2027. Fokus kerja sama diarahkan pada pengembangan energi hijau, industri berkelanjutan, ketahanan pangan, dan konektivitas.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, momentum enam dekade hubungan diplomatik tidak sekadar menjadi perayaan seremonial, melainkan kesempatan memperkuat fondasi strategis kedua negara untuk jangka panjang.

Baca Juga: RI dan Singapura Sepakati Kerja Sama Ekonomi Hijau dan IKN

“Ini adalah kesempatan untuk membangkitkan kembali kemitraan kita untuk dekade mendatang dan untuk merancang arah strategis baru bagi kedua negara kita,” ujar Sugiono dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta, Selasa (13/5/2026).

Menurut Sugiono, selama enam dekade terakhir Indonesia dan Singapura membangun hubungan yang ditopang kepercayaan strategis, kepentingan ekonomi bersama, dan stabilitas kawasan. Karena itu, kedua negara kini mulai meninjau berbagai proyek prioritas yang dinilai dapat memperkuat daya tahan ekonomi regional.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah pengembangan perdagangan listrik lintas batas dan investasi energi bersih. Pemerintah Indonesia dan Singapura menilai proyek tersebut berpotensi menjadi salah satu pengembangan kelistrikan berkelanjutan terbesar di Asia Tenggara.

Selain energi, kedua negara memperluas kerja sama di bidang ketahanan pangan melalui pengembangan teknologi agribisnis. Langkah itu dipandang penting untuk menjaga pasokan pangan di tengah perubahan iklim dan ketidakpastian rantai pasok global.

Di sektor industri, Indonesia dan Singapura sepakat melanjutkan pengembangan kawasan industri Batam-Bintan-Karimun dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Kedua negara juga menjajaki pembentukan kawasan industri berkelanjutan baru.

Sugiono menilai proyek-proyek tersebut bukan semata kerja sama ekonomi, melainkan instrumen untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja, menciptakan peluang baru, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Sugiono.

Di bidang geopolitik, Indonesia dan Singapura menegaskan kembali komitmen terhadap sentralitas ASEAN di tengah meningkatnya ketegangan global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada keamanan energi dan rantai pasok Asia Tenggara.

“Kami terus menekankan pentingnya de-eskalasi dialog dan penghormatan penuh terhadap hukum internasional,” ujar Sugiono.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi hijau karena sumber daya energi terbarukan yang melimpah.

“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang energi, seperti energi surya, panas bumi, dan tenaga air,” ujar Balakrishnan.

Menurut dia, tantangan utama Indonesia bukan lagi pada ketersediaan sumber energi, melainkan kemampuan menarik investasi dan mempercepat realisasi proyek energi hijau.

Balakrishnan menilai potensi energi Indonesia dapat bersinergi dengan posisi Singapura sebagai pusat teknologi dan pembiayaan infrastruktur kawasan. Kolaborasi itu dinilai dapat mempercepat transformasi ekonomi hijau di Asia Tenggara.

Ia juga menyinggung sejumlah proyek bilateral yang terus berkembang, seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Kedua proyek tersebut dinilai membuka peluang pertumbuhan ekonomi digital dan industri hijau.

Selain kerja sama bilateral, Singapura mendorong penguatan kolaborasi regional bersama Malaysia, termasuk pengembangan konektivitas transportasi dan integrasi ekonomi SIJORI atau Singapura-Johor-Riau.

“Di kawasan, kami juga berharap dapat melihat lebih banyak investasi dalam konektivitas transportasi, proyek digital, dan mewujudkan ASEAN Power Grid,” ujar Balakrishnan.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sebelumnya telah menyaksikan penandatanganan proyek perdagangan listrik lintas batas dan pembangunan industri berkelanjutan dalam pertemuan pemimpin kedua negara tahun lalu.

Singapura berharap proyek-proyek tersebut dapat segera memasuki tahap implementasi yang lebih konkret dalam beberapa tahun mendatang. ANTARA

Baca Juga: Kesempatan Ekonomi Hijau Indonesia di Pulau Rempang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Indonesia-Singapura Bangun Agenda Ekonomi Hijau appeared first on gokepri.

Polemik muncul saat sesi pertanyaan rebutan pada final lomba di Pontianak, Sabtu (9/5/2026). Sejumlah warganet menyoroti perbedaan penilaian terhadap jawaban peserta yang dinilai serupa, tetapi memperoleh keputusan berbeda dari dewan juri.

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman mengatakan, MPR menyesalkan insiden tersebut dan akan menindaklanjuti evaluasi terhadap proses penjurian.

Baca Juga: Video Final LCC Empat Pilar MPR RI Viral, Ini Respon MPR RI

“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Akbar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Akbar, dewan juri seharusnya bersikap objektif dan responsif terhadap keberatan peserta. Ia juga menilai terdapat persoalan teknis dalam pelaksanaan lomba, termasuk tata suara dan mekanisme penyampaian keberatan.

“Saya melihat lomba cerdas cermat ini perlu evaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” kata Akbar.

Final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat mempertemukan SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau.

Berdasarkan tayangan lomba di kanal YouTube MPRGOID, polemik bermula dari pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Regu C dari SMA Negeri 1 Pontianak menjawab, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

Namun, dewan juri mengurangi nilai regu tersebut sebesar lima poin. Pertanyaan kemudian dilempar kepada regu lain.

Regu B dari SMA Negeri 1 Sambas memberikan jawaban yang pada pokoknya serupa. Dewan juri lalu menyatakan jawaban itu benar dan memberikan nilai penuh.

“Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai sepuluh,” ujar anggota dewan juri, Dyastasita W.B.

Keputusan itu memicu keberatan dari regu C yang menilai jawaban mereka sama dengan jawaban regu B. Dalam tayangan tersebut, peserta meminta dewan juri mempertimbangkan ulang penilaian.

Dewan juri kemudian menyatakan artikulasi jawaban peserta dianggap tidak terdengar jelas. Salah satu juri, Indri Wahyuni, menyebut artikulasi menjadi bagian penting dalam penilaian lomba.

“Kalau menurut kalian sudah, tetapi dewan juri menilai tidak mendengar artikulasi dengan jelas, artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” ujar Indri.

Perdebatan itu kemudian menyebar di media sosial dan memicu kritik terhadap konsistensi penilaian dewan juri. Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan mekanisme koreksi dan ruang keberatan peserta dalam perlombaan tersebut. ANTARA

Baca Juga: Pemprov Kepri dan NTT Bangun Kolaborasi Pengendalian Inflasi hingga Investasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Polemik Penilaian LCC MPR Berujung Permintaan Maaf appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Polri mengantisipasi pergeseran aktivitas kejahatan transnasional digital ke Indonesia setelah sejumlah negara di kawasan Indochina menertibkan jaringan penipuan daring dan perjudian online yang selama ini beroperasi di wilayah mereka.

National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri RI kini berkonsolidasi membentuk satuan tugas lintas lembaga untuk menghadapi ancaman tersebut. Aparat menilai perpindahan operasi sindikat lintas negara mulai terlihat dari sejumlah pengungkapan kasus di berbagai daerah dalam beberapa bulan terakhir.

Baca Juga: 

• Trading Bodong dari Batam Sasar Korban di Eropa
• Penggerebekan di Apartemen Baloi View Batam: Ratusan WNA Diduga Terlibat Judol dan Scamming

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri Brigadir Jenderal Polisi Untung Widyatmoko mengatakan, pola perpindahan jaringan kejahatan itu muncul setelah penertiban besar-besaran di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam.

“Setelah ditertibkan di wilayah Indochina, mulai terjadi pergeseran ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi,” ujar Untung dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (10/5/2026).

Menurut Untung, negara-negara di kawasan Indochina selama ini menjadi basis perekrutan sekaligus pusat operasi berbagai tindak pidana digital dengan sasaran korban lintas negara, termasuk warga negara asing.

Aktivitas ilegal tersebut mencakup penipuan daring atau scamming, seperti penipuan asmara (love scamming), investasi palsu berbasis digital, hingga perjudian online. Modus-modus itu berkembang cepat dan memanfaatkan jaringan lintas negara serta mobilitas pelaku yang tinggi.

Indikasi perpindahan operasi ke Indonesia, kata Untung, terlihat dari pengungkapan kasus kejahatan transnasional digital di sejumlah kota, antara lain Surabaya, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Batam, Sukabumi, Bogor, dan Jakarta.

Karena itu, Polri menilai penanganan kejahatan transnasional tidak dapat ditangani satu institusi saja. Keterlibatan kementerian dan lembaga lain diperlukan, terutama untuk pengawasan lintas negara dan lalu lintas orang asing.

NCB Interpol Indonesia, lanjut Untung, telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperkuat langkah pencegahan.

Koordinasi juga dilakukan guna mengantisipasi masuknya individu yang masuk daftar subject of interest (SOI). Istilah itu merujuk pada warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang masuk radar pengawasan Direktorat Jenderal Imigrasi karena diduga terkait pelanggaran keimigrasian atau tindak pidana transnasional.

“Kalau hanya Polri yang bergerak sendiri tentu tidak akan efektif,” kata Untung.

Pemerintah belum menjelaskan secara rinci bentuk satuan tugas yang akan dibentuk, termasuk mekanisme kerja dan pelibatan instansi terkait. Namun, konsolidasi lintas lembaga disebut menjadi langkah awal memperkuat pengawasan terhadap potensi masuknya jaringan kejahatan digital internasional ke Indonesia. ANTARA

Baca Juga: Scammer Asing Masuk Indonesia Lewat Celah Bebas Visa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Indonesia Jadi Sasaran Baru Sindikat Penipuan Daring? appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) – Penangkapan 210 warga negara asing yang diduga menjadi pelaku penipuan daring di Batam, Kepulauan Riau, mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi mempertimbangkan evaluasi kebijakan bebas visa bagi negara-negara yang terindikasi sebagai pemasok pelaku kejahatan siber ke Indonesia.

Dari 210 orang yang ditangkap, 125 di antaranya warga negara Vietnam, 84 warga negara Tiongkok, dan satu warga negara Myanmar. Penangkapan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, aparat mengungkap kasus serupa di Sentul, Kabupaten Bogor, yang melibatkan 13 warga negara Jepang, serta di Sukabumi dengan 16 warga negara asing dari Tiongkok, Taiwan, dan Malaysia yang diduga hendak menjalankan modus love scamming. Pada hari yang sama, sebanyak 300 warga negara asing juga ditangkap di Jakarta.

Baca Juga: Batam Disusupi Sindikat Scam Internasional, Interpol Bergerak

“Dengan fenomena ini, kami akan melihat lebih jauh ke depan langkah preventif terhadap negara-negara tertentu yang memang menjadi ‘produsen’ para pelaku scammer,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam dalam konferensi pers di Batam, Jumat 8 Mei 2026.

Hendarsam menegaskan bahwa evaluasi bebas visa merupakan langkah terakhir. Prioritas utama adalah memperkuat deteksi dini dan fungsi intelijen, termasuk kemampuan petugas Imigrasi di garis perbatasan darat, laut, dan udara dalam menyaring pelaku lintas batas secara lebih tepat. Evaluasi kebijakan bebas visa baru akan dipertimbangkan jika upaya pencegahan berlapis itu masih belum cukup.

“Jika memang ke depan kami memerlukan evaluasi terkait hal tersebut, maka hal tersebut akan kami lakukan. Imigrasi akan terus meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi fenomena tersebut,” ujar Hendarsam.

Hendarsam mengakui bahwa Imigrasi menghadapi dilema antara dua kepentingan yang sama besarnya: mendorong investasi dan pariwisata di satu sisi, serta menjaga keamanan dan kedaulatan negara di sisi lain.

“Ada investasi yang harus digalakkan, ada pariwisata yang harus terus dijalankan, tapi di sisi lain keamanan dan kedaulatan negara harus seimbang. Fungsi kami sebagai fasilitator dan penegak hukum akan lebih progresif dan rigid sehingga ke depan hal ini bisa berkurang,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pengungkapan kasus-kasus ini merupakan hasil sinergi antara Imigrasi dan aparat penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dengan kepolisian menjadi syarat mutlak karena Imigrasi tidak memiliki kewenangan penuh untuk menindak tindak pidana tanpa mekanisme pro justitia.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Polisi Untung Widyatmoko menjelaskan bahwa gelombang masuknya pelaku scam ke Indonesia bukan fenomena acak. Sejumlah negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam sebelumnya telah menggelar pemberantasan besar-besaran terhadap jaringan kejahatan siber di wilayah mereka. Akibatnya, para pelaku berpencar dan mencari negara-negara baru yang pengawasannya lebih longgar, termasuk Indonesia.

“Para pelaku menjadikan Indonesia sebagai destinasi baru, dan kami tidak mau negara kita menjadi safe haven untuk para scammer ini,” tegas Untung.

Pengungkapan kasus di Batam menambah daftar panjang yang sebelumnya telah tercatat di Denpasar, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, dan Sukabumi. ANTARA

Baca Juga: Trading Bodong dari Batam Sasar Korban di Eropa

The post Scammer Asing Masuk Indonesia Lewat Celah Bebas Visa appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Kementerian Pariwisata menilai banyak penggerak pariwisata di daerah belum mendapat perhatian memadai, padahal mereka berperan penting menjaga keberlanjutan destinasi wisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Untuk menjawab persoalan itu, Kementerian Pariwisata menyiapkan Wonderful Indonesia Award (WIA) 2026 guna menjaring sosok-sosok inspiratif penggerak pariwisata daerah.

Penguatan sumber daya manusia dinilai menjadi tantangan penting dalam pembangunan pariwisata nasional. Selama ini, perhatian pembangunan kerap lebih banyak tertuju pada pengembangan destinasi dan infrastruktur, sementara aktor lokal yang menjaga keberlanjutan program di tingkat masyarakat belum banyak terekspos.

Baca Juga: Dari Sepeda hingga Maraton, Bintan Genjot Pariwisata Lewat Sport Tourism

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini M. Paham mengatakan, pembangunan pariwisata tidak cukup bertumpu pada destinasi wisata, tetapi juga pada kualitas manusia yang menggerakkannya.

“Melalui Wonderful Indonesia Award kategori Pejuang Pariwisata, kami mendorong lahirnya penggerak-penggerak lokal yang mampu menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global,” ujar Martini dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Menurut Martini, keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh kekuatan aktor di tingkat akar rumput. Karena itu, kategori Pejuang Pariwisata atau Local Hero in Tourism disiapkan untuk mengidentifikasi individu yang berperan sebagai penggerak, penghubung, sekaligus katalis dalam pengembangan destinasi wisata.

Penghargaan tersebut juga diharapkan menjadi ruang dokumentasi praktik-praktik baik pengembangan pariwisata berkelanjutan yang selama ini belum banyak dikenal publik.

“Keberadaan mereka menjadi faktor penting dalam memastikan program pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Martini.

Kementerian Pariwisata sebelumnya menggelar sosialisasi WIA 2026 secara daring yang diikuti dinas pariwisata provinsi, kabupaten, dan kota, akademisi, asosiasi, organisasi nonpemerintah, BUMN, hingga lembaga swasta. Sosialisasi itu bertujuan menyamakan persepsi mengenai mekanisme, kriteria penilaian, dan tahapan seleksi kategori Pejuang Pariwisata.

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kementerian Pariwisata Ika Kusuma Permana Sari mengatakan, penyelenggaraan WIA 2026 menghadirkan sejumlah penyempurnaan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.

“Penyesuaian dilakukan untuk memperkuat transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan proses, mulai dari pengusulan hingga penilaian. Kami juga mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mengusulkan kandidat terbaik dari masing-masing daerah,” ujar Ika.

Kementerian Pariwisata berharap para pejuang pariwisata yang terpilih nantinya dapat menjadi motor penggerak pembangunan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Informasi mengenai syarat kandidat dan lini masa Wonderful Indonesia Award 2026 kategori Pejuang Pariwisata dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Pariwisata. ANTARA

Baca Juga: Rute Baru, Harapan Baru Pariwisata Batam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Kemenpar Cari Pejuang Pariwisata Daerah Lewat WIA 2026 appeared first on gokepri.

BANDA ACEH (gokepri) — Korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menggugat pemerintah pusat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (7/5/2026). Gugatan itu diajukan untuk mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional atas bencana ekologis Sumatera 2025.

Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatera dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan, penetapan status bencana nasional dinilai penting untuk mempercepat pemulihan korban, perbaikan fasilitas umum, dan restorasi lingkungan secara terkoordinasi.

Baca Juga: Banjir Produk Pangan Ilegal dari Negara Tetangga

“Korban banjir Sumatera telah mengajukan gugatan tindakan administrasi pemerintahan ke PTUN Jakarta,” ujar anggota Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatera, Edy Kurniawan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Banda Aceh, Kamis 8 Mei 2026.

Dalam gugatan itu, penggugat meminta majelis hakim memerintahkan pemerintah segera menetapkan status bencana nasional. Penggugat juga meminta pemerintah pusat mengambil langkah administratif yang sistematis, mulai dari pemulihan lingkungan, audit perizinan, penataan ruang berbasis mitigasi bencana, hingga penguatan kapasitas mitigasi.

Menurut Edy, gugatan tersebut menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan itu memperluas objek sengketa administrasi negara, termasuk tindakan atau kelalaian pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menilai respons pemerintah pusat sejak awal bencana memunculkan kritik publik. Edy mencontohkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait situasi bencana yang disebut hanya ramai di media sosial, penolakan bantuan asing, hingga penolakan penetapan status bencana nasional.

YLBHI menilai kerusakan infrastruktur akibat banjir dan longsor memperburuk situasi di wilayah terdampak. Putusnya jaringan komunikasi, listrik, dan akses jalan menyebabkan sejumlah daerah terisolasi sehingga distribusi bantuan dinilai tidak optimal.

“Pada aturan ini terdapat pedoman dan mekanisme yang cukup untuk menetapkan status darurat bencana nasional. Tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk menolak dengan dalih anggaran, administrasi birokrasi, maupun politik,” kata Edy.

Kuasa hukum penggugat dari LBH Padang, Alfi Syukri, mengatakan dampak bencana ekologis di tiga provinsi itu masih dirasakan warga hingga kini. Menurut dia, banyak korban masih menghadapi kerusakan lingkungan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, serta ketidakjelasan pemulihan pascabencana.

Alfi menyebut gugatan warga negara atau citizen lawsuit diajukan untuk mendesak negara bertanggung jawab memperbaiki tata kelola lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak.

“Penetapan status bencana nasional penting agar pemulihan korban, perbaikan fasilitas umum, dan restorasi lingkungan dapat berjalan serius dan terkoordinasi,” ujar Alfi.

Pandangan serupa disampaikan Direktur LBH Banda Aceh Muhammad Qodrat. Ia menilai bencana di Sumatera tidak lagi dapat dipandang semata sebagai bencana alam.

Menurut Qodrat, kerusakan lingkungan, tata ruang yang buruk, eksploitasi sumber daya alam, dan lemahnya pengawasan negara menjadi faktor yang memperbesar risiko bencana.

“Yang terjadi hari ini adalah akumulasi kebijakan yang mengabaikan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup,” kata Qodrat. ANTARA

Baca Juga: Pemko Batam Petakan 17 Titik Banjir, Proyek Fisik Mulai 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Korban Banjir Sumatera Gugat Pemerintah appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Pemerintah menyiapkan pengembangan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi untuk memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam jaringan pelayaran global. Salah satu rencana yang mengemuka ialah pengembangan Dumai Transshipment Hub di Riau.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menilai pembangunan sistem logistik nasional tidak cukup hanya menekan biaya transportasi. Menurut dia, penguatan pelabuhan juga berkaitan dengan aspek konektivitas dan kedaulatan negara.

Baca Juga: Upaya Pengembangan Pelabuhan Batuampar Jadi Internasional Transhipment Port

“Logistik tidak hanya berfokus pada angkutan atau pelabuhan, maupun sekadar menurunkan biaya transportasi, tetapi juga mampu menjaga kedaulatan negara,” ujar Rachmat saat menerima audiensi Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Achmad Muchtasyar, dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Rabu (7/5/2026).

Rachmat menuturkan, Indonesia memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional dan dikelilingi banyak selat. Dalam konteks itu, pelabuhan menjadi simpul utama untuk menghubungkan wilayah sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Ia menyinggung Selat Malaka sebagai salah satu jalur maritim tersibuk di dunia. Menurut dia, kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan pelabuhan transshipment atau pelabuhan alih muat barang. Namun, hingga kini Indonesia masih lebih banyak berfungsi sebagai gateway port dan belum menjadi bagian utama dari jaringan hub global yang didominasi negara tetangga.

Dalam pertemuan itu, Pelindo memaparkan rencana pengembangan Dumai Transshipment Hub secara bertahap dengan target awal operasional pada 2030. Dumai dinilai memiliki keunggulan geografis serta dukungan ketersediaan lahan untuk dikembangkan sebagai pelabuhan hub.

Terkait usulan proyek tersebut masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), Bappenas menyatakan masih akan mengkaji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Kami juga perlu memastikan pemenuhan kriteria PSN sesuai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025,” ujar Rachmat.

Selain itu, pemerintah menilai diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatur diferensiasi fungsi antarpelabuhan kandidat, seperti Dumai, Batam, dan Kuala Tanjung. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih fungsi dan investasi berlebih di sektor pelabuhan. ANTARA

Baca Juga: Buang Limbah dan Transshipment Ilegal, Kapal Supertanker Iran Ditangkap

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Dumai Disiapkan Jadi Pelabuhan Hub Baru appeared first on gokepri.