Gempa ini terjadi pada Selasa (23/6/2026) pukul 01.03 WIB. Gempa ada pada titik koordinat 4,68 lintang selatan dan 102,4 bujur timur.

“Gempa Mag:4.9,” tulis BMKG melalui akun X-nya.

Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa akibat peristiwa ini. *

(sumber: detik.com)

The post Gempa M 4,9 Terjadi di Bengkulu Selatan appeared first on gokepri.

Melalui inovasi pemanfaatan gas bumi berbasis Compressed Natural Gas (CNG) clustering, masyarakat Yogya, khususnya kabupaten Sleman, kini sudah dapat menikmati manfaat nyata dari gas bumi yang aman, andal, dan efisien untuk memasak sehari-hari.

Keberhasilan implementasi skema CNG Clustering di Kabupaten Sleman sekaligus menjadi proyek percontohan (showcase) ini juga berkesempatan ditinjau langsung dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung pada Jumat (19/6) pekan lalu.

Baca Juga: PGN Gagas Paparkan Pemanfaatan BioCNG untuk Transportasi dan Industri

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengapresiasi kesiapan PGN dalam implementasi jargas berbasis CNG di Sleman. Inovasi ini sejalan dengan langkah pemerintah yang terus mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi yang lebih bersih, efisien, dan berasal dari sumber daya domestik untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Melalui RPJMN 2026–2029, pemerintah menargetkan pengembangan sekitar 350 ribu sambungan rumah per tahun melalui berbagai skema pendanaan.

“Penggunaan CNG dan jargas berdampak pada efisiensi Ibu-ibu rumah tangga, praktis dan aman. Sedangkan bagi Pemerintah dapat mengurangi konsumsi LPG Subsidi dan mengurangi beban subsidi dan impor LPG,” ujar Yuliot.

Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menyambut baik kunjungan Wakil Menteri ESDM tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada KESDM serta stakeholder terkait atas dukungan implementasi CNG Clustering di Sleman ini.

PGN menegaskan bahwa jargas Sleman yang menggunakan skema CNG clustering berhasil dilaksanakan sekaligus menjadi bukti nyata bahwa inovasi tersebut dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia. Dengan skema CNG Clustering ini, gas bumi dapat didistribusikan secara aman dan andal ke jaringan distribusi rumah tangga, tanpa menunggu keberadaan jaringan pipa transmisi utama.

Masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan, karena CNG yang bertekanan tinggi sekitar 200 bar telah disesuaikan dengan sistem cluster agar mengalir dengan aman ke dapur-dapur rumah tangga.

“Dengan pengawasan yang ketat dan teknologi pengaturan tekanan (PRS) yang andal, aliran gas bumi ke dapur-dapur dipastikan aman untuk penggunaan sehari-hari,” jelas Arief.

Arief melanjutkan kehadiran jargas ini sangat mendukung aktivitas memasak rumah tangga menjadi jauh lebih praktis, efisien dan tenang karena keamanannya terjaga. Di sisi lain, jargas ini merupakan langkah nyata untuk membantu pemerintah dalam meringankan beban anggaran negara dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan subsidi energi.

Hingga saat ini, PGN telah membangun lebih dari 4.500 Sambungan Rumah (SR) di Sleman dengan bentangan jaringan pipa distribusi sepanjang lebih dari 141 kilometer. Rata-rata penyaluran gas bumi kepada pelanggan Jargas Sleman telah mencapai sekitar 84 ribu meter kubik (M3) per bulan. Angka ini setara dengan pemanfaatan sekitar 64 metrik ton LPG per bulan.

Pemanfaatan jargas di wilayah Sleman juga tidak hanya menyasar sektor rumah tangga, tetapi akan terus diperluas secara masif untuk memperkuat ekonomi lokal, mulai dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), restoran, perhotelan, hingga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.

Dalam mengeksekusi layanan beyond pipeline ini, PGN mengoptimalkan sinergi bersama anak perusahaannya, PT Gagas Energi Indonesia (Gagas), yang telah memiliki portofolio dalam pengelolaan distribusi gas non-pipa.

Saat ini, PGN melalui Gagas mengelola dan mengoperasikan 14 SPBG/Mother Station serta 4 Mobile Refueling Unit (MRU) yang telah menjangkau berbagai konsumen CNG di sektor transportasi, komersial, dan industri di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu pelanggan komersial yang telah menggunakan CNG adalah Rumah Makan Payakumbuah Yogyakarta, dengan pemakaian CNG mencapai 2.000 – 2.300 M³. Manfaat yang dirasakan pada operasional rumah makan ini adalah efisiensi biaya energi. Jika dibandingkan energi sebelumnya, memakai CNG dapat menghemat biaya sekitar 30 – 33%.

PGN telah memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan gas bumi, baik melalui jaringan pipa maupun moda non-pipa seperti CNG maupun LNG.

“Sebagai Subholding Gas Pertamina, kami siap mendukung langkah Pemerintah dalam merumuskan pemanfaatan implementasi CNG yang tepat sasaran dan berperan aktif dalam target diversifikasi energi nasional. Melalui sinergi yang erat, PGN berkomitmen untuk memastikan bahwa manfaat gas bumi dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Arief.

Baca Juga: CNG 3 Kg Masuk Tahap Uji Coba, Seperti Apa Skemanya?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Kementerian ESDM Dukung Inovasi CNG Clustering, PGN Perluas Akses Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Yogyakarta appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Jakarta menempati peringkat ke-53 dalam daftar World’s Best Cities 2026 yang dirilis Resonance Consultancy, perusahaan konsultan yang berbasis di Brussel, Belgia.

Posisi ini menempatkan Jakarta di atas Washington DC, Amerika Serikat, yang berada di urutan ke-57, serta Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di peringkat ke-86.

Baca Juga: Dua Kota di Asia Jadi Kota Termahal bagi Ekspat, Geser Kota-Kota di Swiss

Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Jakarta masih memiliki daya saing global di tengah berbagai tantangan perkotaan. Selain faktor ekonomi, penilaian turut mempertimbangkan daya tarik kota, konektivitas transportasi, hingga persepsi masyarakat dunia terhadap Jakarta.

President and CEO Resonance Consultancy Chris Fair mengatakan, Jakarta memperoleh nilai tinggi karena daya tarik wisata, popularitas di media sosial, serta peningkatan konektivitas transportasi.

Meski masuk dalam 100 besar dunia, posisi Jakarta masih berada di bawah Guangzhou, China; Bogota, Kolombia; dan Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun tiga besar kota terbaik dunia ditempati London, New York, dan Paris.

Menurut Chris, Jakarta tetap tumbuh sebagai salah satu kawasan metropolitan terbesar di dunia meski menghadapi sejumlah tantangan, seperti penurunan muka tanah dan perpindahan status ibu kota negara ke Nusantara.

“Pusat gravitasi ekonomi Jakarta tidak ikut berpindah,” ujar Chris dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).

Resonance menilai salah satu kekuatan utama Jakarta berada pada aspek lovability atau daya tarik kota. Dalam kategori tersebut, Jakarta menempati peringkat ke-28 dunia, lebih tinggi dibandingkan posisi keseluruhannya.

Daya tarik itu ditopang oleh sejumlah destinasi dan ruang publik yang dinilai memiliki nilai visual tinggi. Beberapa di antaranya kawasan Kota Tua yang telah direvitalisasi, area atap gedung di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), serta kawasan pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK).

Berbagai festival, pusat hiburan, dan destinasi keluarga juga mendorong Jakarta masuk 10 besar dunia dalam kategori Shopping dan Family-Friendly Attractions.

Popularitas Jakarta di media sosial turut menjadi faktor penilaian. Kota ini menempati peringkat kesembilan dunia untuk unggahan Instagram dan peringkat kedelapan dunia untuk konten TikTok.

Selain aspek pariwisata dan hiburan, Resonance mencatat peningkatan konektivitas transportasi sebagai salah satu kekuatan Jakarta.

LRT Jabodebek dinilai semakin terintegrasi dengan moda transportasi lain. Sementara itu, pembangunan MRT Jakarta Fase 2 menuju kawasan Kota masih berlanjut. Layanan Kereta Bandara Soekarno-Hatta juga dinilai memperkuat mobilitas masyarakat dari dan menuju pusat kota.

Di sektor ekonomi, Resonance melihat arus investasi masih mengalir ke kawasan metropolitan Jakarta. Pertumbuhan pusat data di koridor Bekasi-Cikarang untuk mendukung kebutuhan komputasi awan dan kecerdasan buatan, serta pembangunan gedung perkantoran premium di kawasan Sudirman-Thamrin, Kuningan, dan TB Simatupang, menjadi indikator aktivitas ekonomi yang tetap kuat.

Pemeringkatan World’s Best Cities 2026 menggunakan metode Place Power Score, yang menggabungkan data kinerja kota dan persepsi publik global.

Penilaian mencakup tiga pilar utama, yakni livability atau kenyamanan hidup, lovability atau daya tarik kota, dan prosperity atau kemakmuran ekonomi. Ketiga pilar tersebut diukur melalui 46 metrik dalam 30 kategori.

Data tersebut kemudian dipadukan dengan survei Ipsos terhadap lebih dari 21.000 responden di 31 negara mengenai kota yang paling ingin mereka kunjungi, tinggali, dan yang dianggap menawarkan peluang kerja terbaik. ANTARA

Baca Juga: Singapura Geser London, Jadi Kota Terkaya ke-4 di Dunia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Jakarta Peringkat 53 Kota Terbaik Dunia 2026, Ungguli Washington DC appeared first on gokepri.

Selain menyangkut keberlanjutan layanan gizi, kebijakan tersebut dianggap berpotensi memengaruhi pekerja harian, pemasok bahan pangan, dan pelaku usaha yang terlibat dalam ekosistem program.

Wacana itu mencuat setelah BGN berencana mengaudit seluruh SPPG dengan menghentikan operasional dapur MBG selama masa libur sekolah. Pada saat yang sama, muncul pula pembahasan mengenai evaluasi insentif Rp 6 juta per hari yang selama ini diterima mitra penyelenggara.

Baca Juga: Dua Klaster Korupsi MBG, Siapa Lagi Terlibat?

Bagi pelaku usaha, penghentian operasional SPPG tidak hanya berarti berhentinya distribusi makanan. Kebijakan tersebut dinilai dapat memutus aktivitas ekonomi yang selama ini terhubung dengan program MBG, mulai dari tenaga kerja harian hingga pemasok bahan pangan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Alven Stony mengatakan penghentian operasional dapur MBG akan berdampak pada relawan dan pemasok yang selama ini bergantung pada aktivitas SPPG.

“Relawan tidak bekerja, padahal mereka pekerja harian. Kemudian para pemasok juga dirugikan,” ujar Alven, dikutip dari Antara, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, setiap SPPG wajib bekerja sama dengan sedikitnya 15 pemasok. Mereka terdiri atas petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pekebun yang memasok kebutuhan bahan pangan untuk program MBG.

Karena itu, penghentian operasional selama puluhan hari dikhawatirkan membuat hasil produksi yang selama ini terserap oleh program menjadi menumpuk. Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha penyelenggara, tetapi juga para pemasok di daerah.

Berdasarkan perhitungan internal Gapembi, apabila seluruh SPPG berhenti beroperasi selama 54 hari, relawan berpotensi kehilangan penghasilan sekitar Rp 5,4 juta hingga Rp 10,8 juta per orang.

Organisasi itu memperkirakan kehilangan pendapatan relawan dari sekitar 27.000 SPPG dapat mencapai Rp 4 triliun. Menurut Gapembi, berkurangnya pendapatan tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat yang selama ini ikut menggerakkan ekonomi lokal.

Dampak serupa diperkirakan terjadi pada sektor pemasok pangan. Berdasarkan perhitungan organisasi tersebut, petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pekebun yang menjadi vendor SPPG berpotensi kehilangan omzet hingga Rp 24 triliun selama masa penghentian operasional. Perhitungan tersebut merupakan estimasi internal Gapembi dan belum diverifikasi secara independen.

Selain dampak ekonomi, Gapembi menyoroti ketidakpastian layanan bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau kelompok yang dikenal sebagai 3B.

Menurut Alven, surat edaran terbaru yang diterima pelaksana program belum memberikan kepastian mengenai mekanisme pelayanan bagi kelompok tersebut selama masa penghentian operasional SPPG.

“Menjadi tidak jelas apakah kelompok 3B harus dilayani atau tidak,” kata Alven.

Padahal, lanjut dia, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan bagian penting dari sasaran program MBG. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.

Kekhawatiran lain muncul terkait keberlanjutan investasi yang telah ditanamkan mitra penyelenggara. Alven menegaskan insentif Rp 6 juta per hari yang diterima SPPG bukan keuntungan bersih, melainkan bagian dari pengembalian investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun dan menyediakan fasilitas pelayanan gizi.

Menurut dia, banyak mitra masih berada pada tahap pengembalian modal. Sebagian di antaranya membangun fasilitas dengan dukungan pinjaman perbankan maupun dengan menjaminkan aset pribadi.

“Ibarat kami punya rumah yang disewakan kepada pemerintah, lalu pemerintah meminta dispensasi untuk tidak membayar sewanya,” ujar Alven.

Gapembi menghitung, apabila satu SPPG tidak memperoleh pengembalian modal selama 54 hari, nilai yang tertunda dapat mencapai sekitar Rp 324 juta. Secara agregat, organisasi itu memperkirakan nilai pengembalian modal yang tertahan mencapai sekitar Rp 9 triliun.

Menurut Alven, ketidakpastian kebijakan dapat memengaruhi kepercayaan pelaku usaha yang telah menanamkan modal dalam program MBG. Dampaknya, kata dia, berpotensi menjalar ke lembaga perbankan yang memberikan pembiayaan kepada pendiri SPPG.

Karena itu, Gapembi meminta BGN memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha, relawan, praktisi, dan akademisi sebelum menetapkan kebijakan terkait penghentian operasional SPPG selama masa libur sekolah.

Distribusi MBG Dihentikan Sementara

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan didistribusikan selama periode libur sekolah dan akan dimanfaatkan untuk mendukung penataan dan standarisasi tata kelola.

“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,” ujar Agustina Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.

Agustina mengatakan BGN telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 pada 17 Juni 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG Tahun Anggaran 2026.

“Surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG,” katanya.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut bertepatan dengan masa libur sekolah yang secara formal ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Di saat masa libur tersebut, semua penerima tidak akan menerima MBG, baik itu siswa, maupun kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Dengan tidak adanya pemberian MBG saat libur sekolah, SPPG juga nantinya tidak akan menerima insentif.

Menurut dia, berbeda dengan pola distribusi pada periode sebelumnya, termasuk saat Ramadhan yang menggunakan mekanisme penyaluran tertentu seperti sistem bundling, pada masa libur sekolah kali ini BGN memutuskan untuk tidak melakukan pendistribusian MBG.

Agustina menambahkan momentum libur sekolah dimanfaatkan BGN untuk melakukan penataan kembali dan perbaikan pengelolaan program MBG agar pelaksanaannya ke depan semakin optimal.

Perbaikan tata kelola distribusi dilakukan pada libur sekolah semester ganjil maupun genap, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur fakultatif yang ditetapkan pemerintah daerah, serta hari libur Sabtu dan Minggu.

“Kami ingin melakukan tata kelola kembali dan penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini untuk perbaikan pengelolaan program MBG,” kata Agustina. ANTARA

Baca Juga: Kejagung Segel 17.600 Motor Listrik dalam Kasus Korupsi MBG

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post SPPG Libur saat Sekolah Tutup, Apa Respons Pengusaha MBG? appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Kompor listrik yang sempat dibatalkan di 2022 kini kembali masuk agenda pemerintah. Alasannya bukan soal teknologi, melainkan impor LPG yang terus menguras devisa negara. Seberapa realistis dapur rumah tangga beralih ke kompor listrik?.

Pemerintah kembali menghidupkan rencana konversi kompor LPG ke kompor listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gas elpiji. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran Rp 815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Baca Juga: 

• Pemerintah Tunda Program Konversi Kompor Listrik
• PLN Kebut Migrasi Kompor Gas ke Kompor Listrik

Usulan itu muncul di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Kondisi tersebut membuat kebutuhan devisa untuk impor LPG mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun dan berpotensi meningkat hingga Rp 130 triliun seiring kenaikan harga energi global.

Selain membebani devisa, pemerintah juga menggelontorkan subsidi LPG dalam jumlah besar. Menurut Bahlil, nilai subsidi LPG saat ini telah melampaui Rp 80 triliun per tahun.

“Subsidinya sudah di atas Rp 80 triliun,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut Bahlil, ketergantungan yang tinggi terhadap LPG impor dapat menjadi persoalan jangka panjang jika pemerintah tidak memperluas sumber energi rumah tangga. Karena itu, pemerintah mulai mendorong diversifikasi energi melalui kompor listrik, compressed natural gas (CNG), dan sumber energi lainnya.

“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam,” kata Bahlil.

Untuk menyiapkan program tersebut, Kementerian ESDM meminta Komisi XII DPR RI membantu memetakan daerah yang dinilai membutuhkan kompor listrik. Pemetaan itu diperlukan agar pelaksanaan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Bahlil menjelaskan, pemerintah juga tengah menyiapkan model kompor listrik yang dapat digunakan rumah tangga berdaya rendah. Pada tahap awal, sasaran program diarahkan kepada pelanggan listrik dengan daya di bawah 900 VA sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat hingga ke wilayah perdesaan.

Jumlah kompor yang akan disiapkan pemerintah belum ditentukan. Kementerian ESDM memperkirakan kepastian mengenai target penerima dan jumlah unit baru dapat diumumkan pada Agustus 2026 setelah proses perhitungan kebutuhan selesai.

Program kompor listrik menjadi salah satu usulan baru dalam RAPBN 2027. Selain itu, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran Rp 635,24 miliar untuk program konversi sepeda motor listrik yang akan dikelola Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

Menurut paparan Kementerian ESDM kepada DPR, besaran anggaran kedua program tersebut masih dapat berubah menyesuaikan kemampuan fiskal dan ketersediaan anggaran pemerintah.

Wacana Lama yang Kembali Muncul

Gagasan mengalihkan penggunaan LPG ke kompor listrik bukan kebijakan baru. Program serupa pernah digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, PT PLN (Persero) menghentikan program konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik pada September 2022. Saat itu PLN menyatakan langkah tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang masih berada dalam masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Wacana tersebut kembali menguat ketika harga energi dunia mengalami tekanan akibat konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan biaya impor LPG yang selama ini menjadi salah satu komponen besar subsidi energi nasional.

Dalam situasi itu, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah mempercepat transisi dari kompor gas ke kompor listrik. Menurut dia, biaya elektrifikasi rumah tangga berpotensi lebih rendah dibandingkan beban yang harus ditanggung negara untuk mengimpor LPG.

“Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG,” ujar Eddy.

Eddy menilai ketergantungan yang tinggi terhadap impor membuat harga LPG domestik rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Karena itu, ia mendukung percepatan elektrifikasi tidak hanya di sektor rumah tangga, tetapi juga transportasi dan industri.

Meski demikian, rencana konversi kompor listrik masih menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah perlu memastikan kesiapan pasokan listrik, kapasitas jaringan, kemampuan daya rumah tangga, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan pola penggunaan energi di dapur.

Keberhasilan program tersebut akan menentukan sejauh mana Indonesia mampu mengurangi ketergantungan pada LPG impor sekaligus menekan beban subsidi energi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. ANTARA

Baca Juga: Kompor Listrik PLN Hemat Uang Negara hingga Rp27,3 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Kompor Listrik Kembali Masuk Agenda Pemerintah, Anggaran Rp815 Miliar appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah untuk mengaudit seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi menyeluruh ini mencakup kualitas layanan, keamanan pangan, hingga tata kelola dapur yang melayani anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Langkah tersebut ditempuh karena operasional SPPG berhenti sementara selama libur sekolah. Pemerintah menilai periode itu menjadi waktu yang tepat untuk menata ulang pelaksanaan program sekaligus memperbaiki standar layanan di lapangan.

Baca Juga: Kejagung Perintahkan Jaksa di Daerah Telusuri SPPG Bermasalah

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan masa libur yang relatif panjang memberi ruang bagi BGN untuk mengevaluasi seluruh aspek pelaksanaan program.

“Karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Qodari di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Qodari, evaluasi mencakup kondisi fasilitas dapur, proses pengolahan makanan, standar kebersihan dan kesehatan, serta kualitas bahan pangan yang digunakan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penilaian kinerja setiap SPPG.

BGN berencana menerapkan sistem pemeringkatan atau grading bagi SPPG. Setiap dapur akan dikelompokkan berdasarkan kualitas layanan yang diberikan.

SPPG dengan kinerja terbaik akan memperoleh insentif lebih besar dibandingkan dapur yang kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Skema tersebut diharapkan mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

Selain evaluasi kualitas, pemerintah juga menata ulang tata kelola program MBG. Salah satu langkah yang disiapkan ialah moratorium pembangunan SPPG baru sambil menyelesaikan pemetaan kualitas dan kebutuhan layanan yang sudah berjalan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan lembaganya akan mengaudit seluruh dapur MBG selama masa libur sekolah. Dapur yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi standar operasional prosedur berpotensi ditutup.

Audit tersebut, menurut Agustina, ditujukan untuk memperkuat keamanan pangan dan memastikan penerima manfaat memperoleh layanan yang sesuai standar.

BGN juga akan memperbarui skema insentif setelah data penerima manfaat dinilai lebih akurat. Besaran insentif nantinya tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas makanan dan kinerja layanan masing-masing SPPG.

Selain itu, BGN membuka kemungkinan menggabungkan sejumlah SPPG dalam proses penataan ulang jaringan layanan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program MBG yang terus diperluas di berbagai daerah. ANTARA

Baca Juga: Puluhan SPPG di Batam Tunggu Dana Operasional

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post SPPG Tak Layak Terancam Ditutup appeared first on gokepri.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, mengatakan berdasarkan hingga pukul 19.00 WIB, satu warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sigi. Tak hanya itu, tercatat sekitar 110 kepala keluarga (KK) atau 312 jiwa terdampak akibat gempa. Sebanyak 25 warga mengalami luka ringan dan 13 warga mengalami luka berat.

“Korban meninggal dunia dilaporkan berasal dari Kabupaten Sigi yang juga menjadi wilayah dengan dampak paling signifikan,” kata dia melalui keterangannya, Selasa malam.

Menurut Abdul, di Kabupaten Sigi tercatat ada sekitar 89 KK atau 272 jiwa terdampak. Selain itu, 22 warga mengalami luka ringan dan 13 warga mengalami luka berat.

Sementara itu, di Kabupaten Parigi Moutong mencatat sekitar 21 KK atau 40 jiwa terdampak. Sedangkan di Kota Palu, dua warga mengalami luka ringan, dan di Kabupaten Poso satu warga mengalami luka.

Ia menambahkan, berdasarkan pendataan sementara, terdapat sedikitnya 67 unit rumah terdampak. Dari jumlah tersebut, 26 unit rumah mengalami rusak ringan, enam unit rusak sedang, dan 12 unit rusak berat.

“Selain rumah warga, kerusakan juga terjadi pada enam fasilitas ibadah, dua jembatan, satu fasilitas umum, dua gedung perkantoran, tiga tempat usaha, serta satu ruas jalan provinsi penghubung Palu–Sigi–Poso yang mengalami amblas,” ujar Abdul.

Ia menyebutkan, kerusakan paling banyak dilaporkan berada di Kabupaten Sigi dengan 47 unit rumah terdampak, 23 rumah rusak ringan, enam rumah rusak sedang, dan 12 rumah rusak berat. Di wilayah itu juga tercatat enam fasilitas ibadah terdampak, dua gedung perkantoran terdampak, satu jembatan terdampak, serta satu unit UMKM mengalami kerusakan.

Sementara itu, di Kabupaten Poso tercatat lima unit rumah terdampak dan tiga rumah rusak ringan. Kabupaten Parigi Moutong melaporkan sekitar 15 unit rumah terdampak. Adapun di Kota Palu, keretakan dilaporkan terjadi pada Jembatan III, satu fasilitas umum terdampak, satu hotel mengalami kerusakan, serta satu tempat usaha terdampak. Pendataan di Kabupaten Donggala masih terus dilakukan.

Ia mengatakan, BPBD bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) terus melakukan kaji cepat dan pendataan di wilayah terdampak. Koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi terkait juga terus diperkuat guna memastikan penanganan berjalan optimal.

“Aktivitas gempa susulan masih terus terjadi hingga sore hari. BNPB bersama BMKG dan pemerintah daerah terus memantau perkembangan situasi serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta BMKG,” kata dia. *

(sumber: republika.co.id)

The post Gempa di Sulawesi Tengah: Satu Orang Dilaporkan Meninggal Dunia appeared first on gokepri.

“Terkait risiko likuifaksi, jadi kita tahu bersama bahwa pada tahun 2018 itu ada gempa yang sangat dahsyat di Palu dengan magnitudo 7,5. Itukan ada beberapa wilayah berpotensi likuifaksi,” ungkap Kepala BMKG Wijayanto saat konferensi pers dalam siaran YouTube BMKG, Selasa (16/6/2026).

Kendati begitu, potensi likuifaksi tidak terjadi di semua wilayah. Wijayanto mengatakan likuifaksi kemungkinan hanya terjadi di wilayah dengan kondisi tertentu.

“Tapi kan likuifaksi tidak terjadi di semua wilayah, hanya wilayah-wilayah tertentu di mana wilayah itu yang daerah yang berpasir, terus ada potensi air naik dan seterusnya utamanya di situ,” jelasnya.

“Tentunya kita berharap untuk gempa yang M 6,7 ini misalkan yang terjadi likuifaksi juga, harapannya tidak signifikan seperti yang M 7,5. Karena memang antara M 6,7 sama 7,5 sangat jauh sekali energinya,” tambahnya.

Wijayanto berharap potensi likuifaksi itu tidak terjadi dan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi gempa bumi yang menimbulkan likuifaksi. Dia juga memastikan gempa tidak memicu terjadinya longsor.

“Sampai saat ini kita juga belum menerima informasi longsor. Baru tadi kita tampilkan beberapa wilayah yang ada kerusakan ringan,” imbuh Wijayanto.

Diketahui, gempa M 6,7 Palu terjadi pada 10.27 WIB atau 11.27 Wita, siang tadi. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03° LS ; 120,24° BT, atau tepatnya berlokasi di darat 42 km tenggara Palu pada kedalaman 10 km.

BMKG memastikan gempa itu tidak berpotensi tsunami. Namun sejumlah bangunan di Palu termasuk di Kabupaten Sigi hingga Parigi Moutong dilaporkan mengalami kerusakan. *

(sumber: detik.com)

The post Daerah Berpasir Berpotensi Terjadi Likuifaksi pasca Gempa Bumi M 6,7 Palu appeared first on gokepri.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG dalam akun X resminya, Selasa (16/6/2026).

Gempa terjadi pukul 10.27 WIB. Pusat gempa berada pada koordinat 1,04 LS-120,23 BT.

“42 Km tenggara Palu. Sulteng. Kedalaman 10 Km,” tulis BMKG.

Belum ada informasi kerusakan akibat gempa ini. BMKG memperingatkan potensi gempa susulan bisa terjadi.

“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis BMKG di situsnya.

Peristiwa itu memicu kepanikan warga. Banyak warga berhamburan keluar rumah saat gempa. Hal itu salah satunya terlihat di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Mereka berkumpul di pinggir jalan depan rumah.

Seorang warga bernama Sulistio Anggriawan mengatakan belum berani masuk dalam rumah. Dia sedang duduk santai saat gempa mengguncang Palu.

“Gempanya kuat sekali, ini saja masih ada terasa goyang-goyang sedikit,” ujar Sulistio, Selasa (16/6/2026).

Sulistio mengaku trauma akibat gempa. Dia merasakan getaran gempa terasa selama 10 detik.

“Tadi sementara duduk duduk, tiba tiba seng bergetar. Sekitar 10 detik begitu kayaknya,” ucapnya.

“Masih belum berani masuk di dalam rumah. Karena trauma juga. Kuat sekali,” tambah Sulistio. *

(sumber: detik.com)

The post Gempa M 6,7 Guncang Palu, Warga Berhamburan Keluar Rumah appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan internasional belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi di wilayah utara Nusantara.

Kawasan yang berbatasan langsung dengan pusat-pusat perdagangan Asia itu dinilai memiliki peluang besar di sektor pelabuhan, jasa maritim, dan pariwisata, tetapi masih tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Baca Juga: Bupati Iskandarsyah Paparkan Peluang Potensi Ekonomi Karimun Sebagai Wilayah Perbatasan

Pandangan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring. Menurut dia, perhatian pembangunan nasional selama ini lebih banyak bertumpu pada kawasan selatan Indonesia, sementara wilayah utara belum memperoleh pengembangan yang sebanding dengan potensi yang dimilikinya.

Apabila Indonesia ingin memperkuat daya saing ekonomi dan memanfaatkan posisinya di jalur perdagangan global, kawasan utara perlu ditempatkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru. Langkah tersebut dinilai penting karena wilayah ini berada di lintasan pelayaran internasional yang menghubungkan berbagai pusat ekonomi dunia.

Tifatul menyebut sejumlah daerah yang dapat menjadi bagian dari pengembangan konsep “Ekonomi Utara”, yakni Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua.

Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Provinsi ini berada di sekitar Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik melalui jaringan perdagangan global.

Menurut Tifatul, aktivitas ekonomi yang lahir dari lalu lintas kapal di kawasan tersebut selama ini lebih banyak dinikmati Singapura. Padahal, wilayah Indonesia yang berdekatan dengan jalur pelayaran itu memiliki peluang untuk mengembangkan layanan pelabuhan, logistik, dan jasa maritim.

“Selama ini Singapura yang mengambil keuntungan lebih banyak dari kapal-kapal yang lewat,” ujar Tifatul dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Ia merujuk pada tingginya arus peti kemas di Singapura yang mencapai 41,12 juta TEU pada 2024. TEU atau twenty-foot equivalent unit merupakan satuan standar untuk mengukur kapasitas peti kemas dalam perdagangan internasional.

Menurut dia, peningkatan konektivitas transportasi menjadi prasyarat penting agar wilayah utara Indonesia mampu menarik lebih banyak investasi dan kunjungan wisatawan. Infrastruktur yang terhubung dinilai dapat membuka akses menuju berbagai destinasi yang selama ini belum berkembang optimal.

Selain perdagangan dan jasa maritim, kawasan utara Indonesia juga dinilai memiliki modal besar di sektor pariwisata. Sejumlah destinasi seperti Sabang, Danau Toba, Bunaken, Raja Ampat, dan Maluku Utara telah dikenal sebagai tujuan wisata yang memiliki daya tarik alam dan budaya.

Tifatul menilai kualitas destinasi tersebut tidak kalah dibandingkan kawasan wisata utama di Indonesia. Namun, aksesibilitas dan konektivitas masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat setempat.

Kepulauan Riau, menurut dia, juga berpeluang memperkuat perannya sebagai gerbang utara Indonesia. Letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Selat Malaka membuka peluang pengembangan layanan peti kemas, jasa kepelabuhanan, hingga pengisian bahan bakar kapal.

Batam dan Karimun disebut memiliki posisi strategis untuk menangkap sebagian aktivitas ekonomi yang selama ini terkonsentrasi di negara tetangga. Pengembangan sektor tersebut, menurut Tifatul, dapat memperluas basis ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan maritim regional.

Meski demikian, gagasan pengembangan “Ekonomi Utara” masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih konkret, mulai dari pembangunan infrastruktur, integrasi kawasan, hingga strategi investasi yang mampu menarik pelaku usaha. Tanpa langkah tersebut, keunggulan geografis Indonesia berisiko tetap menjadi potensi yang belum menghasilkan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional. ANTARA

Baca Juga: Membedah Potensi Karimun, PKS Dorong Pulau Terdepan Kepri Menjadi Mesin Pertumbuhan Baru

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Peluang Besar di Gerbang Utara Indonesia appeared first on gokepri.