Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan 14 proyek tersebut berada dalam beberapa tahapan, mulai dari siap tender, groundbreaking, konstruksi hingga peresmian.

“Untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking untuk 5,3 gigawatt, dan untuk di Bali adalah 1.000 megawatt,” ujar Bahlil dalam peluncuran dan groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Baca Juga: PLTS 100 GWp Disiapkan, Investasi Tembus Rp1.140 Triliun

Enam proyek masuk tahap siap tender. Proyek tersebut mencakup PLTS Terapung Jatiluhur berkapasitas 1.688 megawatt peak (MWp) di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat; PLTS Terapung Cirata 1.250 MWp di Waduk Cirata; dan PLTS Terapung Jatigede 636 MWp di Sumedang.

Pemerintah juga menyiapkan PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai atau BESS Klaster Madura berkapasitas 605 MWp di Sumenep, Jawa Timur. Proyek ini diarahkan untuk mendukung Program Fat Burning Madura yang bertujuan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak.

Dua proyek lain yang siap ditender adalah PLTS Bali berkapasitas 300 MWp di Gilimanuk, Jembrana, dan PLTS Lahan Bank Tanah Purwakarta berkapasitas 69 MWp.

Total kapasitas enam proyek yang siap ditender tersebut mencapai 4.548,92 MWp.

Tiga proyek lainnya masuk tahap groundbreaking, yakni PLTS Banyuwangi berkapasitas 130,2 MWp, PLTS Pasuruan 132 MWp, dan PLTS Terapung Gajah Mungkur 134,2 MWp.

Sementara itu, tiga proyek sudah berada dalam tahap konstruksi. PLTS Terapung Karangkates berkapasitas 133 MWp mencatat progres konstruksi 56,54 persen, PLTS Terapung Saguling 92 MWp mencapai 44,4 persen, dan PLTS Tembesi 46 MWp mencapai 65 persen.

Dua proyek lainnya memasuki tahap peresmian, yakni PLTS Pulau Sembur di Kepulauan Riau berkapasitas 0,92 MWp dan PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung berkapasitas 0,078 MWp.

Secara keseluruhan, Bahlil menyebut 14 proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar US$7,7 miliar atau Rp135 triliun. Pemerintah memperkirakan proyek-proyek itu dapat menghasilkan penghematan APBN sekitar Rp4,6 triliun setiap tahun.

Bahlil sempat menyinggung angka kapasitas 5,3 GWp yang menjadi bagian dari peluncuran program tersebut.

“Saya tidak tahu kenapa angka 5,3, tapi saya tahu bahwa 5 tambah 3 hasilnya nanti Bapak Presiden sendiri yang bisa menjelaskan,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Strategis PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Gilimanuk, Jembrana, Bali. Peluncuran secara langsung di Gilimanuk terhubung secara daring dengan tiga lokasi, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah, PLTS Desa Sembur di Batam, Kepulauan Riau, dan PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung.

Di Bali, PLTS dan BESS Monumen Operasi Gilimanuk merupakan bagian dari Program Fat Burning Bali. Proyek tersebut diarahkan untuk menggantikan pembangkit berbahan bakar minyak dengan energi surya. ANTARA

Baca Juga: Prabowo Targetkan PLTS 100 GW dalam Dua Tahun, Mampukah Terealisasi?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post 14 Proyek PLTS Bergerak Serentak, Investasi Capai Rp135 Triliun appeared first on gokepri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan investasi program tersebut mencapai sekitar US$71,3 miliar atau setara lebih dari Rp1.140 triliun.

“Total investasinya, Bapak Presiden, dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun lebih,” ujar Bahlil dalam peluncuran dan groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Baca Juga: Bagaimana Singapura Menyiapkan Energi Masa Depan

Menurut Bahlil, investasi tersebut diikuti potensi penghematan subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun. Penghematan berasal dari berkurangnya kebutuhan solar setelah PLTS digunakan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

“Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun,” kata Bahlil.

Selain menekan kebutuhan subsidi, pembangunan PLTS 100 GWp diproyeksikan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 140,16 juta ton karbon dioksida (CO2).

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program tersebut di Monumen Operasi Gilimanuk, Jembrana, Bali. Peluncuran di Bali terhubung secara daring dengan tiga lokasi proyek lain, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah; PLTS Desa Sembur di Batam, Kepulauan Riau; dan PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung.

Di Gilimanuk, proyek PLTS dan baterai penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS) menjadi bagian dari Program Fat Burning Bali. Proyek itu dirancang menggantikan pembangkit berbahan bakar minyak dengan energi surya.

PLTS di Bali tersebut memiliki kapasitas 198 megawatt peak (MWp), sedangkan BESS berkapasitas 666 megawatt-hour (MWh). Proyek itu akan dibangun di lahan sekitar 211 hektare dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. ANTARA

Baca Juga: Prabowo Targetkan PLTS 100 GW dalam Dua Tahun, Mampukah Terealisasi?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post PLTS 100 GWp Disiapkan, Investasi Tembus Rp1.140 Triliun appeared first on gokepri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan dana masyarakat yang disimpan di bank tetap aman, dijaga kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Perbankan, serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.

“OJK menyampaikan bahwa dana masyarakat yang disimpan di bank tetap aman, dijaga kerahasiaannya berdasarkan UU Perbankan, serta dijamin oleh LPS,” kata Dian di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.

Baca Juga: Rekening Bank Terindikasi Judi Daring Langsung Diblokir

Menurut Dian, OJK turut mengawasi penerapan prosedur pengamanan rekening nasabah. OJK juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menangani persoalan rekening Supriyono.

Dian mengatakan OJK memahami kekhawatiran masyarakat karena isu yang berkaitan dengan perbankan dapat berdampak lebih luas daripada satu rekening atau satu bank. Pemberitaan atau rumor tertentu dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap stabilitas sistem keuangan, terutama ketika menyangkut reputasi dan kepercayaan.

“Kepercayaan (trust) adalah fondasi utama industri jasa keuangan dan OJK juga memahami bahwa kejadian sebagaimana berbagai pemberitaan tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” ujarnya.

Namun, Dian mengatakan penundaan transaksi yang dilakukan berdasarkan ketentuan justru merupakan bagian dari mekanisme perlindungan. Tindakan tersebut bukan berarti dana nasabah hilang atau menjadi tidak aman.

Penundaan transaksi bersifat sementara dan akan berakhir setelah proses penyelidikan selesai. Jika tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana, akses terhadap rekening seharusnya kembali dibuka.

“Dengan demikian, pemahaman terkait sistem yang bekerja untuk melindungi kepentingan semua pihak secara adil dan profesional tersebut pada prinsipnya merupakan bagian yang penting untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Dian.

Polda Metro Jaya sebelumnya meluruskan informasi mengenai rekening Supriyono. Polisi menyatakan tindakan yang diajukan penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus bukan pemblokiran rekening, melainkan permohonan penundaan transaksi dalam penyelidikan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan kegiatan AMPB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan penundaan transaksi tersebut mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penundaan itu berlaku paling lama lima hari kerja.

“Perlu kami luruskan bahwa yang diajukan penyelidik adalah permohonan penundaan transaksi. Jadi, hal ini berbeda dengan pemblokiran rekening,” kata Budi di Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Budi, dana di rekening tetap menjadi milik pemegang rekening selama penundaan transaksi berlangsung. Setelah masa penundaan berakhir, dana tersebut dikembalikan kepada pemilik rekening sepanjang tidak ada dasar hukum lain untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

Budi juga menyebut penundaan transaksi mengacu pada Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.

Sebelumnya, rekening Supriyono disebut tidak dapat digunakan ketika dia mendampingi warga Pati menyampaikan aspirasi di Jakarta pada Jumat, 21 Agustus 2026. Rekening tersebut disebut berisi Rp80,9 juta yang berasal dari dana pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan aksi unjuk rasa.

Peristiwa itu memicu sorotan koalisi masyarakat sipil. Mereka mempertanyakan dasar hukum tindakan terhadap rekening tersebut dan menilai pembatasan akses dana berpotensi menghambat kebebasan berpendapat serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan simpanan di bank. ANTARA

Baca Juga: Rp4,3 Miliar Hilang dari Rekening Perusahaan di Batam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Bukan Pemblokiran, Ini Penjelasan OJK soal Rekening Aktivis Pati appeared first on gokepri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pendaftaran calon mitra penyelenggara MagangHub Batch 2 Angkatan II Tahun 2026 dibuka hingga 31 Agustus 2026.

“Kemnaker mengajak perusahaan, kementerian, atau lembaga untuk turut berpartisipasi dalam Program Magang Nasional demi memperluas kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi untuk memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Baca Juga: Gaji Ditanggung Pemerintah, UMKM Diminta Serap Peserta MagangHub

Keterlibatan perusahaan dan kementerian/lembaga diperlukan agar peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga dapat mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

Calon mitra penyelenggara wajib memiliki akun SIAPKerja serta menunjuk satu pegawai yang terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) sebagai admin penyelenggara pemagangan.

Pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui laman resmi MagangHub. Perusahaan perlu melengkapi sejumlah dokumen, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB) atau kode pendaftaran WLKP, data pimpinan perusahaan, surat penunjukan admin, serta surat pernyataan kesediaan menjadi mitra penyelenggara pemagangan.

Perusahaan juga harus mengusulkan program pemagangan yang akan dibuka. Usulan tersebut mencakup posisi yang tersedia, persyaratan program studi, lokasi, jumlah peserta yang dibutuhkan, deskripsi pekerjaan, serta jumlah hari pemagangan dan hari libur dalam satu minggu.

Seluruh pendaftaran dan usulan program akan diverifikasi sebelum mitra ditetapkan. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 1–3 September 2026.

“Setelah proses pendaftaran dan pengusulan program, kami akan melakukan verifikasi terhadap calon mitra penyelenggara pada 1–3 September 2026. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar penetapan mitra penyelenggara pemagangan sebelum kemudian diumumkan melalui laman MagangHub,” kata Yassierli.

Setelah mitra penyelenggara ditetapkan, pendaftaran peserta dibuka pada 3–8 September 2026. Mitra kemudian melakukan rekrutmen dan mengusulkan peserta pada 9–15 September.

Peserta yang telah diusulkan mengikuti proses seleksi dan penetapan pada 16–18 September 2026. Hasil seleksi peserta dijadwalkan diumumkan pada 18 September 2026. ANTARA

Baca Juga: BRIN Buka 250 Formasi Lowongan Magang, Pendaftaran sampai 14 November

The post MagangHub Batch 2 Dibuka, Pendaftaran Mitra hingga 31 Agustus appeared first on gokepri.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan insiden terjadi sekitar pukul 11.00 WITA di runway 13, Senin (24/8/2026).

“Pesawat dan seluruh awak dalam kondisi aman. Selanjutnya, pesawat ditarik menuju hanggar perawatan untuk dilakukan pemeriksaan dan disiapkan untuk melaksanakan tes berikutnya,” kata Suadnyana dalam siaran pers, Senin 24 Agustus 2026.

Baca Juga: TNI Angkatan Udara Pamerkan Pesawat Tempur di Batam

Insiden tersebut terjadi dalam rangkaian test flight setelah pesawat menyelesaikan pemeliharaan tingkat berat atau overhaul. Pada tahap itu, pesawat menjalani simulasi lepas landas dan pengereman di landasan.

Menurut Suadnyana, kendala muncul ketika pesawat melakukan pengereman. Sistem pengereman tidak bekerja secara maksimal sehingga pesawat melewati batas ujung landasan sekitar 30 meter.

“Terjadi kendala teknis pada sistem pengereman yang tidak berfungsi secara maksimal, dan berakibat pesawat keluar 30 meter dari batas ujung landasan,” ujarnya.

Setelah insiden, pesawat ditarik menuju hanggar perawatan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi pesawat sebelum rangkaian pengujian dilanjutkan.

Pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin membenarkan insiden tersebut. Pgs. Branch Communication and CSR Department Head Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Taufan Yudhistira mengatakan kejadian berlangsung di sisi barat landasan atau runway 13.

“Berdasarkan video viral di media sosial, kami sampaikan bahwa memang terjadi hal tersebut di landasan pacu sisi barat (runway 13) di Bandara Sultan Hasanuddin,” kata Taufan.

Taufan mengatakan pihak bandara bersama TNI AU langsung melakukan penanganan terhadap insiden tersebut.

Menurut dia, penerbangan pesawat tempur itu sebelumnya menggunakan runway 03-21. Meski terjadi insiden di runway 13, operasional Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tetap berjalan lancar. ANTARA

Baca Juga: Sudah Divaksin Tetap Patuhi Prokes, Dokter Reisa Ingatkan Raffi Ahmad

The post Rem Bermasalah, Sukhoi Keluar Landasan saat Uji Terbang appeared first on gokepri.

Data BMKG Stasiun Pekanbaru yang diperbarui pada pukul 07.00 WIB menunjukkan hotspot tersebar di 10 provinsi di Sumatra. Sumatra Selatan mencatat 1.429 titik, Riau 491 titik, dan Jambi 437 titik.

Provinsi lainnya yang terdeteksi memiliki hotspot adalah Lampung 203 titik, Bangka Belitung 115 titik, Aceh 114 titik, Sumatra Utara 64 titik, Kepulauan Riau 53 titik, Sumatra Barat 20 titik, dan Bengkulu 19 titik.

Baca Juga: Bakar Lahan Demi Sawit, Polri Telusuri Jejak Pemodal

Prakirawan BMKG Pekanbaru Gita Dewi S mengatakan Riau menjadi salah satu wilayah dengan jumlah titik panas yang cukup tinggi. Sebanyak 491 hotspot tersebar di 11 kabupaten dan kota.

Pelalawan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak di Riau, yakni 239 titik. Berikutnya Indragiri Hilir 166 titik dan Bengkalis 30 titik.

Hotspot lainnya terdeteksi di Indragiri Hulu sebanyak 13 titik, Rokan Hulu 12 titik, Kampar sembilan titik, Rokan Hilir delapan titik, Siak tujuh titik, Kuantan Singingi empat titik, dan Dumai tiga titik.

“Wilayah lain yang turut menyumbang angka tinggi adalah Provinsi Riau dengan 491 titik, Jambi 437 titik, Lampung 203 titik dan Bangka Belitung dengan 115 titik,” kata Gita, Senin (24/8).

Dampak kebakaran mulai terasa di Pekanbaru. Pada Minggu (23/8) malam, jarak pandang di kota tersebut tercatat sekitar 2,5 kilometer dalam kondisi berasap.

Kualitas udara berdasarkan parameter PM2,5 pada beberapa jam dini hari dan pagi juga berada dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Kondisi tersebut kemudian mendorong Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menerapkan pembelajaran jarak jauh dari rumah selama satu hari.

Kebijakan tersebut berlaku untuk peserta didik mulai jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. Kebijakan pembelajaran jarak jauh diberlakukan sebagai respons terhadap kondisi kualitas udara.

Pembalakan Liar

Sementara itu, kebakaran lahan di Riau telah mencapai lebih dari 800 hektare dalam beberapa hari terakhir berdasarkan data Manggala Agni. Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, sekitar 471 hektare, disusul Pelalawan sekitar 300 hektare dan puluhan hektare di Kampar.

Selain persoalan kebakaran, tekanan terhadap kawasan hutan di Riau juga terlihat dari temuan dugaan pembalakan liar di Suaka Margasatwa Kerumutan.

Kementerian Kehutanan menetapkan enam orang sebagai tersangka setelah petugas menemukan sekitar 60 meter kubik kayu olahan yang diduga berasal dari pembalakan liar. Temuan itu bermula dari pemantauan udara saat petugas melakukan pengawasan kawasan untuk menindaklanjuti laporan karhutla.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Hari Novianto mengatakan penyidikan masih dikembangkan untuk mencari pihak lain yang diduga menyuruh, membiayai, menyediakan peralatan, atau menerima kayu hasil pembalakan.

“Enam orang sudah kami proses dan beberapa pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Penyidikan terus kami kembangkan untuk mengetahui siapa yang menyuruh, membiayai, menyiapkan peralatan, maupun menerima kayu hasil pembalakan tersebut,” kata Hari.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terhadap hutan di Sumatra tidak hanya berupa kebakaran. Di tengah meningkatnya titik panas, kawasan konservasi juga menghadapi tekanan dari aktivitas ilegal yang dapat memperburuk kerusakan ekosistem. ANTARA

Baca Juga:“Lelaki Bersenter” Kalteng Jadi Tersangka Kasus Karhutla

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Sumatra Dikepung 2.945 Titik Panas, Sumatra Selatan Terbanyak appeared first on gokepri.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Mohammad Irhamni mengatakan barang bukti tersebut disita dari penanganan perkara di sembilan wilayah kepolisian daerah, yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara.

Menurut Irhamni, barang bukti yang ditemukan menunjukkan dugaan pembakaran dilakukan sebagai bagian dari pembukaan lahan yang nantinya digunakan untuk menanam kelapa sawit.

Baca Juga: Kasus ISPA Melonjak 78 Persen, Lebih 3 Juta Warga RI Kena Asap Karhutla

Salah satu barang bukti yang disita adalah 35 korek api. Polisi juga menemukan BBM, oli bekas, parang, kapak, cangkul, mesin pemotong kayu, sampel tanah terbakar, polybag, bibit sawit, hingga sepatu bot.

“Yang pertama adalah 35 buah korek api, ini sebagai alat yang digunakan untuk membakar tentunya. Ini bukti bahwa memang terjadi kesengajaan untuk melakukan pembakaran, bukan apa yang disebabkan karena alam dampak dari panas El Nino,” kata Irhamni dalam konferensi pers, Minggu (23/8/2026).

Secara terperinci, polisi menyita dua botol plastik oli bekas, dua botol plastik solar, dua jeriken berkapasitas 10 liter berisi solar, serta dua botol plastik berisi Pertalite dan satu botol plastik minyak tanah.

Selain itu, barang bukti terdiri atas 21 parang, dua kapak, satu cangkul, 39 batang kayu bekas terbakar, lima plastik sampel tanah terbakar, dua unit mesin senso, 13 plastik bekas polybag, enam batang bibit sawit, dan satu pasang sepatu bot.

Polri menduga pembakaran dipilih karena biayanya lebih murah dibandingkan membuka lahan menggunakan alat berat. Abu sisa pembakaran juga dianggap dapat menyuburkan tanah untuk tanaman sawit.

“Selain itu, pascapembakaran itu tanahnya menjadi lebih subur, karena hasil pembakaran abu dan sebagainya itu bisa menjadi pupuk. Makanya ini menjadi favorit untuk mereka melakukan modus seperti ini,” ujar Irhamni.

Namun, penyidikan belum berhenti pada 72 tersangka. Polri masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang membiayai pembakaran lahan tersebut.

Irhamni mengatakan penyidik menduga terdapat pemodal yang memberikan dana kepada para tersangka untuk melakukan pembakaran. Saat ini, para tersangka disebut masih mengelak adanya keterlibatan pihak lain, baik individu maupun korporasi.

“Tentunya dia membakar tidak akan mau gratis, pasti ada pemodal, pendana, pasti diberikan uang. Uang itu dari mana, itu yang kami cari,” kata Irhamni.

Ia memastikan tersangka baru dapat ditetapkan apabila penyidik menemukan alat bukti yang cukup. Penelusuran tersebut diarahkan untuk mengetahui sumber pendanaan sekaligus kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Kasus tersebut berlangsung ketika kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di berbagai daerah. Polri mencatat 48.656 hotspot terdeteksi secara nasional hingga 22 Agustus 2026.

Karobinops Stamaops Polri Auliansyah Lubis mengatakan verifikasi di lapangan mengonfirmasi 7.872 titik sebagai titik api aktif. Jumlah tersebut setara sekitar 16,17 persen dari seluruh hotspot yang terdeteksi.

“Dari tanggal 22 yang lalu ada 48.656 hotspot yang terdeteksi secara nasional dan hasil verifikasi darat mengonfirmasi adanya 7.872 titik api yang aktif,” kata Auliansyah, Minggu (23/8).

Lima provinsi menjadi wilayah dengan konsentrasi titik api aktif terbanyak. Kalimantan Barat mencatat sekitar 2.849 titik, disusul Riau 1.201 titik, Sumatra Selatan 1.105 titik, Kalimantan Selatan 738 titik, dan Kalimantan Tengah 674 titik.

Total luas lahan terbakar secara nasional mencapai 64.341 hektare. Dari luasan tersebut, 39.959 hektare atau sekitar 62 persen telah dipadamkan dan dikendalikan.

Penanganan kebakaran dilakukan melalui tim gabungan yang melibatkan Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat. Polri juga menyiagakan puluhan ribu personel untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.

Sebanyak 48.356 personel Korps Sabhara dan 23.360 personel Korps Brimob disiapkan untuk dikerahkan sesuai kebutuhan. Polisi juga menyiapkan peralatan pendukung, termasuk ratusan pompa air portabel.

Peralatan tersebut diperlukan untuk menjangkau lokasi kebakaran yang tidak dapat diakses kendaraan. Petugas harus mencapai sejumlah titik dengan berjalan kaki sehingga membutuhkan peralatan yang mudah dibawa ke lokasi.

“Karena kebakaran ini tidak hanya dekat dengan pemukiman, kita bahkan ada yang tidak bisa terjangkau dengan kendaraan roda empat atau mungkin roda dua sehingga memang harus jalan,” ujar Auliansyah. BISNIS.COM

Baca Juga: Karhutla di Batam Melonjak, 27 Kasus Terjadi Awal 2026

The post Bakar Lahan Demi Sawit, Polri Telusuri Jejak Pemodal appeared first on gokepri.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan jumlah pengungsi meningkat dari sekitar 130 ribu orang pada hari sebelumnya.

“Pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa,” kata Berton dalam konferensi pers daring dari Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Baca Juga: Gempa Susulan di NTT Capai 4.256 Kali

Menurut Berton, peningkatan jumlah pengungsi terjadi ketika gempa susulan masih berlangsung di sejumlah wilayah NTT. Hingga 22 Agustus, BNPB mencatat 5.012 gempa susulan dengan magnitudo 1,1 hingga 6,2.

Dari ribuan gempa susulan tersebut, sebanyak 124 gempa dirasakan oleh masyarakat. Kondisi ini membuat sebagian warga masih harus bertahan di lokasi pengungsian.

Kabupaten Manggarai menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 41.427 orang. Berikutnya Nagekeo dengan 34.256 pengungsi dan Manggarai Timur sebanyak 31.372 orang.

Gempa tersebut juga menimbulkan korban jiwa dan luka. Berdasarkan data BNPB, korban meninggal dunia terdiri atas 31 orang di Manggarai, 30 orang di Manggarai Timur, 13 orang di Nagekeo, sembilan orang di Sikka, empat orang di Ngada, dua orang di Ende, dan satu orang di Manggarai Barat.

Total korban meninggal berdasarkan data tersebut mencapai 90 orang. Sementara korban luka tercatat 1.298 orang, termasuk 336 orang yang mengalami luka berat.

Penanganan dampak bencana melibatkan ribuan personel dan relawan. BNPB mencatat 5.832 personel TNI, 238 personel Polri, serta 903 relawan dari 104 lembaga telah dikerahkan di wilayah terdampak.

Pemerintah pusat dan daerah bersama lembaga kemanusiaan juga terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. Pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kesehatan, menjadi salah satu prioritas dalam penanganan pengungsi.

“Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong royong dalam memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Kami memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas,” ujar Berton.

Di tengah penanganan darurat, pemerintah juga menyoroti kondisi perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan dalam bencana.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta pendataan pengungsi dilakukan secara terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Data tersebut diperlukan agar bantuan dan perlindungan dapat diberikan sesuai kebutuhan.

“Dalam situasi bencana, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan dan harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan penanganan,” kata Arifah di Jakarta, Sabtu.

Arifah menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi Kementerian PPPA dengan Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTT serta tujuh kabupaten terdampak gempa.

Data yang diterima Kementerian PPPA dari Dinas Pengampu Urusan PPPA Provinsi NTT per 18 Agustus menunjukkan 70 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 14 merupakan anak dan 34 perempuan dewasa.

Dengan demikian, perempuan dewasa dan anak mencakup 48 dari 70 korban yang tercatat dalam data tersebut, atau sekitar 68,6 persen.

Arifah mengatakan data tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dalam setiap tahap penanganan bencana. Kebutuhan mereka tidak selalu sama dengan kelompok masyarakat lainnya.

Karena itu, penanganan di lokasi pengungsian perlu memperhatikan kebutuhan pangan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dukungan psikososial, serta kebutuhan khusus bayi, anak, perempuan hamil, dan ibu menyusui.

“Dalam situasi bencana, perempuan dan anak bukan hanya kelompok yang perlu dibantu, tetapi memiliki kebutuhan dan risiko yang spesifik,” ujar Arifah.

Ia mengapresiasi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, relawan, serta pihak lain yang telah memasukkan kebutuhan kelompok rentan dalam perencanaan bantuan dan logistik darurat. ANTARA

Baca Juga: Update Gempa NTT, Korban Jiwa Lebih 50 Orang, Ribuan Bangunan Rusak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post 150 Ribu Warga Mengungsi, NTT Masih Diguncang Gempa Susulan appeared first on gokepri.

Kesepakatan dicapai dalam pertemuan pejabat tinggi kedua negara di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi datang bersama Menteri Pertahanan Dong Jun untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Wang mengatakan kedua negara harus memanfaatkan momentum untuk memperkuat hubungan bilateral. Menurut dia, situasi internasional saat ini semakin kompleks dan dipengaruhi oleh tindakan sepihak serta praktik hegemonik yang berdampak terhadap kerja sama dan stabilitas global.

Baca Juga: Perang Diskon Mobil Cina di Indonesia

“Kedua negara harus memanfaatkan momentum ini,” kata Wang dalam pernyataan pembuka pertemuan.

“Situasi internasional saat ini saling terkait dan kompleks. Unilateralisme dan tindakan hegemonik memberikan dampak serius terhadap kerja sama dan stabilitas global,” ujarnya.

Wang mengatakan Cina ingin membangun kerja sama dengan Indonesia pada tingkat yang lebih tinggi.

“Kami secara aktif berupaya membangun kerja sama Cina-Indonesia pada tingkat yang tinggi,” kata dia.

Kerja sama yang disepakati mencakup berbagai bidang, mulai dari kecerdasan buatan, pertahanan, transportasi kereta api, energi hijau, satelit hingga perikanan.

Kedua negara juga sepakat mendukung kepentingan inti masing-masing serta meningkatkan kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral.

Kerja sama tersebut memiliki arti penting bagi Indonesia karena Cina merupakan salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia. Indonesia memiliki cadangan besar nikel, timah, tembaga, emas dan bauksit. Cina menjadi salah satu pembeli utama sejumlah komoditas Indonesia, termasuk kelapa sawit dan batu bara termal.

Cina juga mendominasi investasi dalam industri pengolahan nikel Indonesia. Perusahaan seperti Contemporary Amperex Technology dan Tsingshan Group menjadi investor penting dalam rantai industri mineral dan energi Indonesia.

Namun, hubungan ekonomi tersebut tidak selalu berjalan mulus.

Perubahan kebijakan Indonesia mengenai ekspor dan pengetatan kuota pertambangan, antara lain, meningkatkan tekanan terhadap sejumlah perusahaan Cina yang beroperasi di sektor nikel.

Pada Mei lalu, perusahaan-perusahaan Cina yang beroperasi di Indonesia meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha. Mereka menilai kenaikan pajak dan formula harga nikel baru meningkatkan biaya serta dapat mengancam investasi.

Kamar Dagang Cina di Indonesia juga menyampaikan keluhan mengenai regulasi yang dinilai terlalu ketat dan penerapannya yang berlebihan. Dalam surat yang dilihat Reuters, organisasi tersebut juga menuduhkan adanya praktik korupsi dan pemerasan oleh aparat, sebuah tuduhan yang menjadi bagian dari gesekan dalam hubungan investasi kedua negara.

Kerja sama pertahanan makin luas

Hubungan kedua negara juga bergerak lebih dalam di bidang pertahanan.

Menteri Pertahanan Cina Dong Jun disambut dengan upacara kehormatan militer sebelum bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Jumat.

Dong mengatakan peluang kerja sama kedua militer masih terbuka luas. Menurut dia, kerja sama tersebut juga diarahkan menjadi lebih berkualitas dan efektif.

“Prospek kerja sama antara kedua militer sangat luas dan kerja sama tersebut semakin berkualitas serta efektif,” kata Dong.

Sjafrie mengatakan Indonesia dan Cina akan meningkatkan kegiatan pertahanan, termasuk latihan bersama, pertukaran perwira dan kerja sama industri pertahanan.

“Ini merupakan langkah progresif dalam membangun kekuatan pertahanan Indonesia saat ini dan di masa mendatang,” ujar Sjafrie.

Peningkatan kerja sama militer itu berlangsung setelah Indonesia dan Cina menggelar latihan angkatan laut bersama di wilayah timur Taiwan pada pekan sebelumnya. Latihan tersebut memicu keberatan dari Taiwan karena Cina mengklaim pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya.

Angkatan Laut Indonesia menyebut kegiatan tersebut merupakan latihan rutin. Indonesia juga menegaskan latihan serupa dilakukan bersama negara lain, termasuk Jepang dan Amerika Serikat.

Namun, lokasi latihan membuat kegiatan tersebut memiliki dimensi geopolitik yang lebih luas.

Analis pertahanan Curie Maharani mengatakan Indonesia menganggap latihan tersebut sebagai kegiatan rutin, tetapi Cina dapat menggunakan lokasi latihan untuk menyampaikan pesan politik yang berbeda.

“Indonesia mendapat pelajaran berharga tentang bagaimana negara-negara besar menggunakan diplomasi pertahanan sebagai instrumen untuk memproyeksikan pengaruh,” kata Curie.

Indonesia sendiri memiliki kepentingan yang bersinggungan dengan Cina di Laut Cina Selatan. Beijing mengklaim sebagian besar wilayah perairan tersebut, sementara Indonesia memiliki kepentingan di sekitar Laut Natuna Utara.

Indonesia selama ini mengambil posisi hati-hati dan tidak menganggap dirinya sebagai pihak dalam sengketa teritorial yang melibatkan Cina dengan Filipina, Malaysia dan Vietnam.

Kedekatan dengan Cina juga perlu dilihat dalam konteks hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat.

Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Jakarta ingin menjalin hubungan dengan semua negara, termasuk Cina dan Amerika Serikat.

Amerika Serikat sendiri merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia dan hubungan pertahanan kedua negara juga terus berkembang.

Posisi tersebut membuat Indonesia berusaha memperoleh manfaat dari kerja sama dengan berbagai kekuatan tanpa masuk ke dalam blok tertentu.

Bagi Indonesia, tantangannya adalah memperdalam kerja sama dengan Cina tanpa membuat hubungan tersebut dibaca sebagai keberpihakan dalam persaingan strategis Beijing dan Washington.

Di sisi lain, kerja sama pertahanan yang semakin intensif membuat setiap kegiatan militer Indonesia dengan Cina berpotensi memiliki konsekuensi geopolitik lebih besar daripada sebelumnya.

Pertemuan di Jakarta menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Cina kini tidak hanya bertumpu pada perdagangan dan investasi. Kerja sama tersebut semakin melebar ke pertahanan, teknologi, energi dan mineral strategis. REUTERS

Baca Juga: KEK Batam Diminta Rebut Peluang Relokasi Pabrik dari Cina

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Dari Nikel hingga Militer, Indonesia Memperluas Hubungan dengan Cina appeared first on gokepri.

Pemetaan tersebut tertuang dalam publikasi Infografis Statistik Pariwisata 2025 yang mencakup 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR). Data itu disusun untuk menjadi rujukan dalam menentukan prioritas pembangunan pariwisata.

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan pembangunan pariwisata membutuhkan data yang akurat dan terkini agar investasi pemerintah dapat menghasilkan dampak yang terukur bagi masyarakat.

Baca Juga: Bagaimana Kenduri Seni Melayu Mengangkat Pariwisata Batam?

“Pembangunan pariwisata yang efektif dan berdaya saing tinggi harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan terkini,” kata Bayu di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.

Publikasi tersebut disusun Biro Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Data yang disajikan mencakup jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara serta wisatawan nusantara, realisasi investasi pariwisata, tenaga kerja, dan kontribusi sektor akomodasi serta makan dan minum terhadap perekonomian daerah.

Selain itu, publikasi memuat profil usaha akomodasi dan makan minum serta profil usaha objek daya tarik wisata komersial. Kombinasi indikator tersebut memberikan gambaran mengenai aktivitas pariwisata sekaligus kaitannya dengan kegiatan ekonomi di setiap destinasi.

Bali, misalnya, mencatat 7,04 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 dengan rata-rata lama tinggal 9,04 malam. Realisasi investasi pariwisata di provinsi tersebut pada tahun yang sama mencapai Rp16,05 triliun.

Bali merupakan salah satu dari tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif dalam pemetaan Kementerian Pariwisata, bersama Greater Jakarta dan Kepulauan Riau.

Greater Jakarta mencatat realisasi investasi pariwisata Rp23,74 triliun. Destinasi ini juga mencatat 293 juta kunjungan wisatawan nusantara pada 2025.

Aktivitas wisata yang besar juga terlihat pada sejumlah DPP. Borobudur-Yogyakarta-Prambanan mencatat 56,19 juta kunjungan wisatawan nusantara, sedangkan Bromo-Tengger-Semeru mencapai 50,89 juta kunjungan.

Sebanyak 10 DPP dalam publikasi tersebut adalah Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai.

Adapun tiga DPR yang dipetakan adalah Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau.

Menurut Bayu, penyatuan data dari berbagai lembaga tidak hanya diperlukan untuk menggambarkan kondisi pariwisata, tetapi juga untuk memastikan pemerintah memiliki dasar yang sama ketika menyusun kebijakan.

Publikasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari penerapan Satu Data Indonesia melalui standardisasi statistik sektoral. Dengan rujukan yang sama, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyusun program berdasarkan kondisi destinasi serta mengukur dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.

“Kolaborasi ini memastikan bahwa data yang disajikan memiliki standardisasi dan menjadi rujukan bersama bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Bayu. ANTARA

Baca Juga: Kementerian Pariwisata Kembangkan 15 Provinsi Wisata Ramah Muslim

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Dari Bali hingga Kepri, Peta Baru Kekuatan Pariwisata Indonesia appeared first on gokepri.