JAKARTA (gokepri) – Mahkamah Konstitusi (MK) memberi waktu paling lama dua tahun kepada pemerintah dan DPR RI untuk menata ulang tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Perintah ini muncul setelah MK menilai pembagian kewenangan penegakan hukum di laut berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

MK menyampaikan putusan tersebut dalam sidang pleno di Gedung I MK, Jakarta, Rabu (16/9), melalui Putusan Nomor 108/PUU-XXIV/2026. Majelis mengabulkan sebagian permohonan Lukman Ladjoni yang menguji ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terkait kewenangan Bakamla. “Amar putusan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo.

Baca Juga: Pusat Komando Baru Bakamla di Jalur Rawan Selat Malaka

MK menyatakan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, dan Pasal 63 ayat (1) UU Kelautan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Ketentuan tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum sepanjang pemerintah dan DPR menata ulang tugas, fungsi, serta kewenangan Bakamla paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan.

Putusan itu memuat konsekuensi yang lebih jauh apabila pemerintah dan DPR tidak memenuhi tenggat tersebut. Suhartoyo menyatakan kewenangan Bakamla yang berkaitan dengan penegakan hukum akan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Apabila dalam tenggat waktu paling lama dua tahun tersebut tidak dilakukan desain ulang, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Suhartoyo.

Dengan demikian, putusan MK tidak hanya membahas rumusan pasal yang diuji, tetapi juga meminta pemerintah dan DPR memperjelas posisi Bakamla dalam sistem penegakan hukum di laut. Persoalan utamanya terletak pada batas kewenangan antarlembaga, terutama ketika tugas keamanan dan keselamatan bersinggungan dengan tindakan penegakan hukum.

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan keterkaitan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, dan Pasal 63 ayat (1) UU Kelautan dalam mengatur kewenangan Bakamla. Ketentuan itu mencakup wewenang memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal kepada instansi terkait yang berwenang untuk menjalankan proses hukum lebih lanjut.

Rangkaian kewenangan tersebut menempatkan Bakamla pada persinggungan dengan fungsi sejumlah instansi yang sudah menjalankan penegakan hukum di laut. MK kemudian menelusuri latar belakang pembentukan Bakamla untuk memahami persoalan pembagian peran tersebut.

Menurut MK, pembentukan Bakamla tidak terlepas dari evaluasi terhadap Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakor Kamla). Lembaga itu lahir dari keputusan bersama sejumlah menteri untuk mengoordinasikan penegakan hukum di laut yang melibatkan berbagai instansi, termasuk TNI Angkatan Laut, Polairud, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), serta Bea Cukai.

“Karena tugas Bakor Kamla sebagai lembaga administratif terbatas pada melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah lainnya,” kata Ridwan.

Penjelasan tersebut menunjukkan perbedaan antara fungsi koordinasi dan kewenangan penegakan hukum. Dalam pertimbangan MK, perubahan kelembagaan dan pengaturan kewenangan Bakamla perlu memperhatikan batas peran lembaga lain yang sudah memiliki kewenangan dalam sistem hukum Indonesia.

Hakim Konstitusi Liliek P. Adi menyoroti persoalan yang dapat muncul ketika suatu lembaga memiliki fungsi dan kewenangan yang tidak jelas. Menurut dia, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih, baik di dalam lembaga maupun dengan instansi lain yang memiliki kewenangan serupa.

Persoalan itu tidak berhenti pada pembagian tugas administratif, tetapi juga dapat memengaruhi pelaksanaan tugas di lapangan. MK menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami pemohon, keberadaan lembaga in casu Bakamla yang secara faktual memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU Nomor 32 Tahun 2014 menurut Mahkamah telah ternyata menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum,” kata Liliek.

Liliek menjelaskan, potensi tumpang tindih muncul karena sejumlah instansi telah memiliki dan menjalankan kewenangan penegakan hukum di laut. Ketika kewenangan tersebut beririsan dengan fungsi Bakamla, batas tanggung jawab dan dasar tindakan masing-masing lembaga menjadi persoalan yang perlu diperjelas melalui pengaturan hukum.

MK juga menilai kewenangan Bakamla berdasarkan sejumlah ketentuan UU Kelautan tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan keselamatan di laut. Sebagian kewenangan tersebut bersinggungan dengan penegakan hukum yang telah menjadi ranah instansi lain.

Dalam pertimbangannya, MK mengaitkan persoalan kewenangan Bakamla dengan asas legality of authority dan prinsip due process of law. Kedua prinsip tersebut menjadi dasar pertimbangan ketika negara memberikan kewenangan yang berkaitan dengan tindakan paksa dan proses peradilan pidana kepada suatu aparat atau lembaga.

Menurut Liliek, kewenangan khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan penunjukan yang tegas melalui undang-undang. Penegasan tersebut berkaitan dengan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum terhadap masyarakat, termasuk pemeriksaan dan penangkapan.

“Dengan demikian, berdasarkan asas legality of authority serta prinsip due process of law, hanya aparat yang ditunjuk secara eksplisit oleh undang-undang sebagai lembaga yang memiliki upaya paksa atau pro justicia yang dapat menjalankan kewenangan secara khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia,” kata Liliek. ANTARA

Baca Juga: AS dan BAKAMLA Gelar Pelatihan Instruktur Kapal Kecil Multinasional di Batam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Dua Tahun untuk Menata Ulang Kewenangan Bakamla appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) – Sebanyak 58,34 persen wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada 2025 mencicipi kuliner atau gastronomi lokal. Makanan bisa menjadi pintu masuk wisatawan mengenal budaya sekaligus peluang ekonomi bagi pelaku usaha di daerah.

Data Badan Pusat Statistik tersebut menjadi salah satu alasan Kementerian Pariwisata mendorong gastronomi sebagai bagian penting dari pengalaman berwisata. Pemerintah tidak lagi melihat makanan sebatas menu yang disantap wisatawan, tetapi sebagai cerita tentang asal-usul, tradisi, bahan pangan, dan kehidupan masyarakat setempat.

Baca Juga: Nikmati Sensasi Kuliner Homemade Premium dan Hangout Elegan di Grand Mercure Batam Centre

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kekayaan gastronomi Indonesia berakar pada keragaman budaya dan kondisi geografisnya. Dengan lebih dari 17 ribu pulau, setiap daerah memiliki tradisi pangan yang tumbuh dari hasil pertanian, perikanan, peternakan, serta kebiasaan masyarakat selama berabad-abad.

“Salah satu aset terbesar Indonesia sebagai destinasi wisata yaitu warisan gastronomi yang begitu kaya dan berakar kuat pada budaya masyarakat,” ujar Widiyanti dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) 2026 di Jakarta, Selasa 15 September 2026.

Konsep gastronomi membuat perjalanan kuliner tidak berhenti pada rasa makanan. Wisatawan juga diajak memahami dari mana bahan berasal, siapa yang mengolahnya, tradisi apa yang menyertainya, hingga cerita budaya yang membuat sebuah hidangan berbeda dari daerah lain.

Cara pandang itu penting karena Indonesia sedang mengejar pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara. Sepanjang Januari-Juli 2026, jumlah wisman mencapai 8,98 juta orang, sedangkan Kementerian Pariwisata menargetkan 16-17 juta kunjungan sepanjang tahun.

Di tengah persaingan destinasi wisata global, kuliner menawarkan alasan tambahan bagi wisatawan untuk datang ke suatu daerah. Orang yang tertarik pada makanan khas tertentu bisa menjadikan hidangan itu sebagai tujuan perjalanan, lalu mengenal tempat, budaya, dan aktivitas lain di sekitarnya.

Kementerian Pariwisata bersama Indonesia Gastronomy Network kemudian mengembangkan Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) 2026 untuk memperbesar eksposur kuliner Indonesia di pasar global. Tema tahun ini, “From Local Roots to Global Recognition”, menempatkan akar budaya lokal sebagai bahan utama untuk membangun pengalaman wisata yang lebih modern.

Rangkaian utama WIG 2026 berlangsung di Solo dan Yogyakarta pada 26 September-4 Oktober 2026. Program tersebut mengangkat asal-usul bahan dan hidangan, kearifan lokal, tradisi, filosofi makanan, hingga cara menerjemahkan warisan tersebut menjadi pengalaman gastronomi masa kini.

Bagi pemerintah, kekuatan gastronomi juga terletak pada rantai ekonomi yang panjang. Di balik satu hidangan terdapat petani, nelayan, peternak, produsen bahan pangan, juru masak, pedagang, pemilik usaha, serta masyarakat yang mempertahankan tradisi makanan.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini melihat besarnya aktivitas kuliner wisman sebagai peluang bagi pelaku usaha kecil. “Ini bukan saja menarik wisatawan mancanegara untuk datang, tetapi juga langsung mengenai UMKM-UMKM,” kata Made.

Pemerintah karena itu mencoba membawa kuliner lebih dekat dengan ruang konsumsi wisatawan sehari-hari. Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), antara lain melalui festival kuliner di pusat perbelanjaan yang menawarkan beragam makanan Indonesia.

Strategi tersebut menyasar kebiasaan wisatawan yang tidak selalu mencari restoran khusus ketika bepergian. Pujasera di pusat belanja, misalnya, bisa menjadi ruang sederhana untuk memperkenalkan makanan Indonesia sekaligus mendorong wisatawan membelanjakan uangnya lebih banyak selama berada di destinasi.

“Kalau di mal itu pujaseranya rata-rata makanan Indonesia, itu salah satu cara,” ujar Made.

Namun, mengandalkan kekayaan kuliner saja tidak cukup untuk menjadikannya daya tarik wisata berkelas global. Hidangan lokal harus mampu memenuhi selera wisatawan yang terus berubah, sekaligus mempertahankan identitas yang membuat makanan tersebut memiliki cerita.

Ketua Indonesia Gastronomy Network Vita Datau melihat tren wisata kuliner kini bergerak menuju pencarian hidangan berkualitas. Preferensi wisatawan juga semakin terfragmentasi karena pilihan mereka dapat terbentuk dari selera pribadi dan rekomendasi yang mereka temukan di media sosial.

Generasi Z dan milenial ikut mempercepat perubahan itu dengan membagikan pengalaman kuliner mereka secara digital. Sebuah makanan khas daerah dapat menarik perhatian orang dari luar daerah ketika konten tentang rasa, keunikan, atau pengalaman menyantapnya menyebar di media sosial.

“Misalnya ia suka makanan pedas, dia akan mengarah pada makanan Manado,” kata Vita.

Perubahan perilaku tersebut membuat pendampingan terhadap pelaku usaha menjadi bagian penting dari strategi gastronomi. Pelaku UMKM perlu meningkatkan kualitas produk agar mampu memenuhi ekspektasi wisatawan tanpa kehilangan karakter lokal yang justru menjadi daya tarik utamanya.

Vita meminta pemerintah memberi pendampingan agar usaha kuliner dapat naik kelas dan kuliner menjadi bagian dari atraksi wisata. Dengan begitu, wisatawan tidak sekadar membeli makanan ketika tiba di Indonesia, tetapi punya alasan untuk mencari makanan tertentu dan mendatangi daerah asalnya. ANTARA

Baca Juga: Bisnis Kuliner Singapura Berguguran, Apa yang Terjadi?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Saat Kuliner Menjadi Alasan Wisman Datang ke Indonesia appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) – Suahasil menapaki jalur dari akademisi, perumus kebijakan fiskal, Kepala BKF, hingga dua kali menjabat wakil menteri sebelum menjadi menteri keuangan. Pengalaman panjang tersebut membuat Suahasil bukan figur baru dalam pengelolaan fiskal, melainkan teknokrat yang sudah lama berada di dalam mesin Kementerian Keuangan.

Jalur Suahasil Nazara menuju kursi Menteri Keuangan tidak dimulai dari birokrasi, melainkan dari ruang akademik dan perumusan kebijakan fiskal. Setelah bertahun-tahun berada di dalam Kementerian Keuangan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan wakil menteri, ia kini naik ke posisi yang menentukan arah pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga: Kursi Menkeu Berganti, Apa Pesan Prabowo untuk Suahasil Nazara?

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan menjadi Menteri Keuangan ketiga dalam pemerintahan Prabowo setelah Purbaya dan Sri Mulyani Indrawati.

Posisi baru itu sebenarnya tidak membawa Suahasil ke lingkungan yang asing. Sebelum menjadi menteri, ia sudah bertahun-tahun bekerja di Kementerian Keuangan dan memahami proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan fiskal dari dekat.

Suahasil lahir di Jakarta pada 23 November 1970. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994 sebelum melanjutkan studi ekonomi di Cornell University dan University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat.

Dari kampus, karier Suahasil berkembang sebagai akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia mulai mengajar pada 1999 dan memperoleh gelar Guru Besar Ilmu Ekonomi pada 2009.

Di FEB UI, ia tidak hanya mengajar. Suahasil pernah memimpin Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, menjadi Kepala Lembaga Demografi, dan kemudian menjabat Ketua Departemen Ilmu Ekonomi.

Pengalaman akademik itu kemudian membawanya semakin dekat dengan pengambilan kebijakan publik. Pada 2009-2011, Suahasil bergabung dengan Tim Asistensi Menteri Keuangan untuk bidang desentralisasi fiskal.

Ia juga masuk dalam sejumlah lembaga yang bersinggungan langsung dengan kebijakan ekonomi dan pembangunan. Pada 2009-2015, ia menjadi Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah, sedangkan pada 2010-2015 ia menjadi Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat TNP2K pada Kantor Wakil Presiden.

Suahasil juga pernah menjadi anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013-2014. Ia turut aktif dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, memperluas keterlibatannya dalam diskusi dan perumusan kebijakan ekonomi nasional.

Titik penting kariernya datang ketika ia masuk lebih jauh ke Kementerian Keuangan. Pada 6 Februari 2015, Suahasil mulai menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, lembaga yang berperan merumuskan dan mengkaji kebijakan fiskal pemerintah.

Pada 31 Oktober 2016, ia menjadi Kepala BKF definitif. Ia memimpin lembaga tersebut hingga Oktober 2019, sebelum berpindah ke posisi yang lebih dekat dengan pusat pengambilan keputusan pemerintahan.

Pada 25 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju. Jabatan tersebut membuatnya berada di sisi Menteri Keuangan dalam mengawal berbagai kebijakan fiskal pemerintah.

Pergantian pemerintahan tidak mengakhiri perannya di Kementerian Keuangan. Presiden Prabowo kembali menunjuk Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 21 Oktober 2024 untuk mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Posisi itu kemudian tetap ia jalani ketika Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan. Hingga akhirnya, pada 14 September 2026, Suahasil berpindah dari kursi wakil menteri ke kursi yang selama ini berada satu tingkat di atasnya.

Perjalanan tersebut membuat Suahasil memiliki pengalaman dari beberapa sisi pengelolaan kebijakan ekonomi. Ia pernah melihat kebijakan dari ruang akademik, merumuskannya melalui BKF, lalu mengawal pelaksanaannya sebagai wakil menteri.

Kini pengalaman itu diuji dalam posisi tertinggi di Kementerian Keuangan. Sebagai Menteri Keuangan, Suahasil harus mengelola APBN sekaligus menjaga kebijakan fiskal tetap sejalan dengan agenda pemerintahan Prabowo.

Pergantian tersebut juga memperpanjang daftar Menteri Keuangan pada era Prabowo. Sri Mulyani memegang posisi itu pada awal pemerintahan, kemudian Purbaya menggantikannya pada 8 September 2025.

Setahun lebih kemudian, kursi itu kembali berganti. Suahasil yang sebelumnya berada di belakang meja sebagai wakil menteri kini berada di posisi utama untuk menentukan arah pengelolaan keuangan negara. ANTARA

Baca Juga: Presiden Prabowo Umumkan Nama-Nama Wakil Menteri Kabinet Merah Putih

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Suahasil Nazara, Teknokrat Lama di Kursi Menkeu appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) – Pergantian Menteri Keuangan berlangsung mendadak. Suahasil Nazara mendapat mandat menjaga APBN tetap sehat dan kredibel agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan.

Pergantian Menteri Keuangan berlangsung cepat pada Senin, 14 September 2026. Suahasil menerima telepon dari Istana pada Senin pagi terkait pelantikannya sebagai Menteri Keuangan. Beberapa jam kemudian, ia menghadap Prabowo dan menjalani pelantikan di Istana Negara, Jakarta. “(Saya) ditelepon oleh Istana, dan tadi saya menghadap Bapak Presiden,” kata Suahasil seusai pelantikan, Senin 14 September 2026.

Baca Juga: Suahasil Nazara Gantikan Purbaya Jadi Menkeu

Pergantian itu berlangsung pada hari yang sama ketika Purbaya Yudhi Sadewa masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Pada Senin siang, Purbaya masih menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI.

Sekitar pukul 16.00 WIB, Prabowo melantik Suahasil sebagai Menteri Keuangan. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024–2029.

Suahasil mengaku belum berkomunikasi dengan Purbaya sampai pelantikan berlangsung. Setelah acara di Istana, ia memilih langsung kembali ke Kementerian Keuangan untuk mengoordinasikan pekerjaan dan proses transisi.

“Saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan di Kementerian Keuangan seperti biasa,” ujarnya.

Meski pergantian berlangsung mendadak, Suahasil tidak menggambarkan kedatangannya sebagai perubahan arah di Kementerian Keuangan. Ia justru melihat jabatan barunya sebagai kelanjutan dari pekerjaan yang selama ini sudah berjalan.

“Ini adalah kelanjutan saja, bukan perubahan,” kata Suahasil.

Pandangan itu tidak lepas dari pengalamannya di Kementerian Keuangan. Suahasil sebelumnya menjabat wakil menteri keuangan pada masa Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa.

Karena itu, pekerjaan pertamanya bukan membangun kembali kementerian dari awal. Ia harus memastikan mesin pengelolaan keuangan negara tetap berjalan setelah pergantian di posisi paling atas.

Pesan pertama dari Prabowo juga mengarah ke sana. Presiden meminta Suahasil menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, terutama APBN.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara,” kata Suahasil.

APBN menjadi penting karena sebagian besar program pemerintah bergantung pada kemampuan anggaran negara. Pemerintah membutuhkan APBN yang sehat agar dapat membiayai program prioritas tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.

Kesehatan APBN berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengelola penerimaan, belanja, defisit, dan pembiayaan secara berkelanjutan. Sementara kredibilitas menyangkut kepercayaan bahwa pemerintah mampu mengelola seluruh komponen tersebut secara bertanggung jawab.

Bagi Suahasil, dua hal itu harus berjalan bersamaan. APBN harus cukup kuat untuk membiayai program pemerintah, tetapi tetap perlu menjaga kepercayaan terhadap kondisi keuangan negara.

“APBN itu harus dapat dipercaya,” ujarnya.

Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan akan meneruskan pekerjaan yang selama ini sudah berjalan. Ia ingin APBN tetap mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas.

“APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia,” katanya.

Pesan tersebut memberi gambaran mengenai pekerjaan Suahasil setelah kembali memimpin Kementerian Keuangan. Pergantian menteri tidak boleh mengganggu fungsi APBN sebagai alat pemerintah membiayai program dan menjaga perekonomian.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik dalam pengelolaan anggaran. Menurut Suahasil, masyarakat perlu mendapat informasi yang dapat dipercaya mengenai pengelolaan keuangan negara.

“Saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya,” ujarnya.

Suahasil menyebut kepercayaan dari Presiden dan negara sebagai amanah yang harus ia jalankan. Pengalaman panjangnya di Kementerian Keuangan menjadi bekal untuk meneruskan pekerjaan tersebut.

“Ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari negara Republik Indonesia kepada saya,” kata Suahasil. ANTARA

Baca Juga: Kunjungi Bea Cukai Batam, Wamenkeu Suahasil: Kemenkeu Terbuka Masukan Pelaku Usaha

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Kursi Menkeu Berganti, Apa Pesan Prabowo untuk Suahasil Nazara? appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) – Lebih dari 200 juta warga akan menjadi sasaran rencana pembukaan rekening bank secara massal yang sedang disiapkan pemerintah. Setiap rekening direncanakan mendapat dana awal Rp50.000 sehingga kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp11 triliun.

Skema tersebut disiapkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta agar setiap warga negara memiliki rekening bank. Pemerintah melihat kepemilikan rekening sebagai pintu masuk untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendukung penyaluran berbagai program pemerintah.

Baca Juga: OJK Kepri Luncurkan Gema Kepri Menabung, Target 5.000 Rekening Baru

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebutuhan anggaran program itu akan bersumber dari APBN. Namun, pemerintah belum memastikan apakah seluruh anggaran akan masuk APBN 2026 atau baru tersedia dalam APBN 2027. “Totalnya kalau 200 juta penduduk kira-kira sekitar Rp11 triliun,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Angka tersebut berasal dari perhitungan lebih dari 200 juta rekening dengan dana awal Rp50.000 untuk masing-masing rekening. Nilai tersebut baru menggambarkan dana pembukaan rekening, sedangkan rincian biaya dan mekanisme pembiayaan program masih dalam pembahasan.

Airlangga mengatakan pemerintah masih membahas skema tersebut bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan juga dirancang bertahap dengan target awal sebelum akhir 2026.

“Kami akan siapkan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Pemerintah menyiapkan BRI dan Bank Syariah Indonesia sebagai bank yang akan membuka rekening bagi masyarakat. BRI diproyeksikan melayani masyarakat di seluruh Indonesia, sedangkan BSI disiapkan untuk melayani masyarakat di Aceh.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Koordinasi itu diarahkan agar pembukaan rekening dapat berjalan setelah mekanisme program selesai dirancang.

“BRI dan BSI memang sudah koordinasi,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana ratusan juta rekening itu dapat dibuat tanpa proses administratif yang rumit bagi masyarakat. Pemerintah mempertimbangkan NIK sebagai identitas utama dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebagai basis.

Jika skema itu berjalan, data kependudukan akan dipadankan dengan sistem yang berkaitan dengan layanan pembayaran Bank Indonesia. Airlangga juga menyebut QRIS sebagai bagian dari infrastruktur yang dipersiapkan untuk menghubungkan rekening dengan sistem pembayaran. “Basisnya dari NIK,” kata Airlangga.

Sarana Bantuan

Konsep tersebut membuat rekening tidak berhenti sebagai tempat menyimpan dana Rp50.000. Rekening diharapkan dapat menjadi sarana pembayaran, menerima bantuan sosial tunai, dan menghubungkan masyarakat dengan layanan keuangan formal.

Pemerintah juga membayangkan kepemilikan rekening sebagai bagian dari siklus administrasi warga. Airlangga menyebut ketika warga mencapai usia 17 tahun dan memperoleh KTP, nomor rekening dapat ikut tersedia dalam skema yang sedang dipertimbangkan.

“Nanti dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening,” ujar Airlangga.

Rencana tersebut berkaitan dengan agenda yang lebih besar, yakni meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 7 September 2026, Presiden Prabowo membahas persoalan tersebut dan meminta jajaran terkait menyiapkan aspek teknisnya.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK termasuk lembaga yang diminta mempersiapkan aspek teknis program. Pemerintah juga menempatkan rekening massal sebagai salah satu sarana untuk memperluas penyaluran bantuan sosial secara tunai melalui sistem perbankan.

BRI menyatakan siap mendukung perluasan kepemilikan rekening tersebut. Bank itu menilai rekening harus menjadi pintu masuk ke layanan keuangan yang lebih luas, bukan sekadar angka baru dalam statistik jumlah nasabah.

“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Presiden,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi.

Menurut Hery, kepemilikan rekening perlu diikuti edukasi agar masyarakat memahami cara menggunakan layanan perbankan. Rekening dapat digunakan untuk transaksi, pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga membuka akses terhadap produk keuangan sesuai kebutuhan nasabah.

Bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, rekening juga dapat mencatat aktivitas transaksi yang berlangsung secara formal. Data transaksi tersebut pada tahap berikutnya dapat membantu memperluas akses terhadap layanan keuangan, meski manfaat tersebut tetap bergantung pada pemanfaatan rekening oleh masyarakat.

Penggunaan pembayaran digital juga menjadi bagian dari gambaran tersebut. Pemerintah menyiapkan keterhubungan dengan QRIS agar rekening dapat digunakan dalam ekosistem pembayaran yang lebih luas.

Infrastruktur BRI saat ini mencakup 7.377 unit jaringan kantor, 637 ribu e-channel, dan 1,13 juta BRILink Agen. Jaringan tersebut disebut telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa, sementara BRImo memiliki 49,7 juta pengguna hingga akhir triwulan II 2026.

Hingga periode yang sama, BRI memiliki 131 juta nasabah individual. Infrastruktur tersebut menjadi modal bagi bank untuk memperluas layanan ketika program rekening massal pemerintah mulai masuk tahap pelaksanaan.

Di sisi lain, BSI juga menyatakan kesiapan memperluas akses layanan keuangan syariah. Hingga pertengahan 2026, bank tersebut memiliki lebih dari 1.130 kantor cabang dan 134 ribu BSI Agen di berbagai wilayah Indonesia.

Pembukaan rekening BSI juga tersedia secara digital melalui aplikasi BYOND by BSI. Jumlah nasabah BSI mencapai 24,3 juta hingga pertengahan 2026, dengan laba bersih semester I 2026 sebesar Rp4,16 triliun atau tumbuh 11 persen secara tahunan.

“Kami siap melayani seluruh segmen masyarakat hingga pelosok negeri,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo.

Meski bank pelaksana dan arah teknologinya mulai terlihat, mekanisme program belum sepenuhnya final. Rosan menyebut skema dana awal Rp50.000 masih dirancang, sementara Airlangga menyatakan pembahasan dengan BI dan OJK masih berlangsung. “Mekanismenya lagi dirancang,” kata Rosan.

Besarnya sasaran juga membuat persoalan validitas data menjadi penting. Penggunaan NIK dan data Dukcapil dapat menjadi basis untuk menghindari rekening ganda. ANTARA

Baca Juga: Dana Rekening Pasif Jadi Motif Penculikan Kacab Bank

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Rp11 Triliun Disiapkan untuk Rekening Massal Warga appeared first on gokepri.

Rombongan itu berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Senin, 7 September 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Sekitar 42 menit kemudian, mereka masih sempat mengirimkan lokasi terkini sebelum komunikasi terputus pada pukul 15.04 WIB.

Sejak saat itu, pencarian bergerak mengikuti jejak terakhir kapal cepat tersebut. Tim gabungan menyisir kawasan sekitar titik koordinat dugaan terakhir hingga Pulau Krakatau dan Pulau Panjang, tetapi belum menemukan rombongan tersebut dalam pencarian awal.

Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Hari Ini

Data sementara Basarnas mencatat sedikitnya tujuh orang masuk daftar pencarian. Mereka ialah pewarta foto LKBN ANTARA M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, Donal yang merupakan pewarta lepas, serta dua orang lain yang masih dalam pendataan.

Hambatan terbesar muncul ketika pencarian memasuki malam. Kondisi laut yang kurang bersahabat dan jarak pandang yang terbatas membuat tim menghentikan penyisiran sekitar pukul 22.00-22.31 WIB untuk menjaga keselamatan sekaligus efektivitas operasi.

“Kondisi laut cukup kurang bersahabat, kemudian visibility juga terbatas,” kata Koordinator Operasi SAR Rizky Dwianto.

Kapal KN SAR Tetuka kemudian bersandar di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon. Operasi dijadwalkan kembali pada Rabu, 9 September 2026 pukul 07.00 WIB dengan area pencarian yang diperluas berdasarkan rute yang telah dipelajari tim.

Pencarian dari udara pun belum bisa mengandalkan helikopter atau pesawat. Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang masih menyebar membuat penerbangan di sekitar lokasi belum memungkinkan.

Sebagai gantinya, Basarnas menyiapkan dua drone termal yang berada di KN SAR Tetuka. Perangkat tersebut dapat membantu tim menyisir area dari udara tanpa menempatkan awak pesawat dalam kondisi yang berisiko akibat abu vulkanik.

“Drone thermal akan kami terbangkan untuk pencarian dari udara,” ujar Rizky.

Pencarian tidak hanya bergantung pada satu kapal atau satu lembaga. Basarnas mengerahkan KN SAR Tetuka, RIB 02 Banten, RIB Lampung, KAL Anyer dari Lanal Banten, serta satu ambulans dari FBN Banten dalam operasi gabungan.

Kekuatan personel juga berasal dari 16 unsur dan elemen masyarakat. Di dalamnya terdapat Basarnas, Polri, TNI AL, pemerintah daerah, Balawista, Potensi SAR, media lokal, serta nelayan dan masyarakat sekitar.

Nelayan setempat menjadi bagian penting karena mereka mengenal perairan dan pulau-pulau kecil di sekitar Selat Sunda. Tim juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengantisipasi kemungkinan kapal tersebut bersandar di pulau kecil atau dermaga yang tidak terpantau.

“Kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait, kemungkinan kapal tersebut sandar di pulau-pulau kecil atau dermaga yang tidak terpantau,” kata Rizky.

Salah satu lokasi yang sempat diperiksa informasinya adalah Pulau Sebesi di wilayah Lampung. Namun, kabar mengenai kemungkinan keberadaan rombongan di pulau tersebut belum dapat dipastikan.

Di tengah pencarian, pemilik kapal Sandi Wiasa menyatakan speedboat yang membawa rombongan berada dalam kondisi layak berlayar ketika meninggalkan Carita. Ia juga menyebut kapal memiliki dokumen perizinan dan jaket pelampung.

“Kapal layak untuk jalan,” kata Sandi dalam keterangan visual yang dipantau di Jakarta, Selasa malam.

Menurut Sandi, kapal membawa delapan orang dan jumlah tersebut masih sesuai dengan kapasitas kapal. Ia mengatakan kondisi perairan ketika kapal berangkat juga masih tergolong normal.

“Untuk perizinan kita ada, surat-surat kapal kita ada, terus life jacket ada,” ujarnya.

Kapal tersebut, kata Sandi, juga memiliki GPS portabel. Namun, ia belum mengetahui apakah perangkat itu dapat dipakai untuk melacak posisi kapal setelah komunikasi dengan rombongan terputus.

Informasi mengenai hilangnya kapal pertama kali diterima Sandi dari Kapolsek Carita. Ia mengatakan kabar tersebut tidak datang langsung dari nakhoda kapal.

Setelah mengetahui kapal hilang kontak, Sandi menghubungi sejumlah kerabat di wilayah Pulau Sebesi dan meminta bantuan nelayan setempat. Pada saat yang sama, ia berkoordinasi dengan Basarnas untuk mengetahui perkembangan pencarian.

“Saya sudah menghubungi beberapa saudara kita di wilayah Sebesi,” kata Sandi.

Perjalanan dari Carita menuju kawasan Krakatau biasanya membutuhkan waktu sekitar dua jam. Dalam perjalanan itu, pemandu rombongan sempat mengirimkan foto Gunung Anak Krakatau kepada istrinya, meski waktu pengambilan dan pengiriman foto tersebut masih perlu dipastikan lebih lanjut.

Keterangan mengenai foto itu menjadi salah satu informasi yang penting bagi pencarian karena dapat membantu menggambarkan posisi dan kondisi rombongan sebelum hilang kontak. Sandi menyebut foto tersebut memperlihatkan Gunung Anak Krakatau dengan jelas dan kapal berada lebih dari tiga kilometer dari kawah.

Sebelum operasi diperluas, tim SAR telah menjangkau kawasan Pulau Krakatau dan Pulau Panjang. Hingga pencarian pada Selasa sore, hasilnya masih nihil.

Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad mengatakan area pencarian akan diperluas dengan mempertimbangkan rute kapal dari Carita menuju kawasan Gunung Anak Krakatau. Tim membawa peralatan SAR air, medis, dan komunikasi untuk mendukung penyisiran di laut.

“Besok tetap nanti kami memperluas area pencarian,” kata Al Amrad.

Dengan kondisi udara yang belum memungkinkan untuk penerbangan, kapal menjadi tumpuan utama pencarian berikutnya. Dua drone termal disiapkan untuk memperluas jangkauan pengamatan dari udara, sementara nelayan dan masyarakat setempat ikut membantu mencari kemungkinan jejak kapal di pulau kecil atau titik sandar yang sulit terpantau.

Operasi itu bergerak dari titik terakhir komunikasi menuju wilayah yang lebih luas di sekitar Selat Sunda. Sementara abu vulkanik masih membatasi pandangan dari udara, tim SAR terus menyisir laut untuk menemukan rombongan yang terakhir diketahui berada dalam perjalanan menuju Anak Krakatau. ANTARA

Baca Juga: Seberapa Besar Dampak Erupsi Anak Krakatau ke Penerbangan?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Tujuh Jurnalis Hilang di Selat Sunda, Pencarian Berpacu dengan Kondisi Alam appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) – Memiliki nama dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum berarti seseorang otomatis mendapat bantuan pemerintah. Data itu justru menjadi titik awal bagi pemerintah untuk menemukan warga yang memenuhi kriteria program tertentu.

Kesalahpahaman ini penting diluruskan karena DTSEN memuat data sosial dan ekonomi penduduk dalam satu basis data. Keberadaan seseorang di dalamnya tidak serta-merta mengubah statusnya menjadi penerima bantuan sosial atau penerima manfaat sebuah program.

Baca Juga: Cara Cek Desil DTSEN Sebelum Daftar KIP Kuliah 2026

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan DTSEN merupakan social registry, yakni basis data yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi penduduk. Berbeda dari daftar penerima bantuan, DTSEN mencatat penduduk berdasarkan identitas dan informasi sosial ekonomi mereka.

“DTSEN ini merupakan registrasi atau database kumpulan semua penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK,” kata Amalia dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu 9 September 2026.

Karena itu, nama yang tercantum dalam DTSEN belum cukup untuk menentukan seseorang sebagai penerima bantuan. Kementerian atau lembaga yang memiliki program tetap menetapkan kriteria penerima sesuai kebijakan dan kebutuhan masing-masing.

“Daftar penerima program ditentukan oleh masing-masing menteri terkait sesuai kebijakannya,” ujar Amalia.

Gambaran sederhananya, DTSEN berfungsi seperti peta besar yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi penduduk. Pemerintah kemudian menggunakan peta tersebut untuk mencari kelompok yang sesuai dengan sasaran sebuah program, sebelum menerapkan persyaratan lain yang berlaku.

Dalam program Sekolah Rakyat, misalnya, kelompok sasaran dapat mengacu pada masyarakat yang berada dalam desil 1 dan 2. Posisi dalam kelompok tersebut tetap bukan jaminan seseorang langsung menerima manfaat karena ada persyaratan tambahan dari kementerian terkait.

Di sinilah peran DTSEN menjadi lebih penting daripada sekadar tempat menyimpan data penduduk. Semakin akurat data yang tersedia, semakin besar peluang pemerintah menemukan keluarga yang sesuai dengan sasaran sebuah program.

Data tersebut juga tidak bersifat permanen karena kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berubah. Pendapatan, pekerjaan, komposisi keluarga, hingga kondisi kehidupan seseorang dapat berubah sehingga informasi yang tersimpan perlu terus diperbarui.

Amalia mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga data tersebut tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah membutuhkan informasi yang akurat agar keluarga yang membutuhkan tidak luput dari jangkauan program.

“Di balik setiap data, ada nama, ada keluarga, ada yang terus berjuang untuk dijangkau oleh DTSEN,” kata Amalia.

Perubahan data itu juga berkaitan dengan keluarga yang sebelumnya tidak tercatat atau belum terlihat dalam sistem pemerintah. Ketika informasi mereka masuk dan sesuai dengan kondisi lapangan, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai program yang tepat bagi mereka.

Karena itu, pemutakhiran DTSEN menjadi proses yang terus berjalan, bukan pekerjaan sekali selesai. Pemerintah merapikan, memeriksa, dan memperbarui data, sementara masyarakat dapat menyampaikan koreksi ketika informasi mengenai keluarganya tidak sesuai.

Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat menyampaikannya melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia. Cara ini memberi ruang bagi warga untuk ikut memperbaiki informasi yang menjadi bagian dari basis data pemerintah.

Dalam sistem tersebut, BPS mendapat amanah sebagai pengelola DTSEN, sedangkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ikut berperan dalam pemutakhiran, verifikasi, dan validasi. Data sosial ekonomi yang sebelumnya tersebar kemudian dihimpun dan diintegrasikan dalam satu basis data sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.

Kementerian dan lembaga selanjutnya dapat memanfaatkan DTSEN sesuai kebutuhan program masing-masing. Data itu dapat menjadi salah satu dasar untuk menentukan sasaran bantuan, intervensi pemerintah, maupun program pelayanan publik lainnya.

Dampaknya mulai terlihat dari pemanfaatan data untuk menemukan keluarga yang sebelumnya belum menerima bantuan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut ada 4.330.417 keluarga penerima manfaat yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan kemudian masuk sebagai penerima setelah DTSEN digunakan.

“Sebanyak 4.330.417 KPM yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan kini menjadi penerima bantuan,” kata Saifullah.

Mereka, menurut Saifullah, mencakup penerima Program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan iuran. Angka tersebut menunjukkan bagaimana konsolidasi data dapat membuka kemungkinan bagi keluarga yang sebelumnya belum terjangkau untuk masuk dalam sasaran program.

Namun, angka itu tidak berarti setiap orang yang tercatat dalam DTSEN akan menerima bantuan. Fungsi utama data tersebut adalah membantu pemerintah mengenali kondisi penduduk dan menyaring calon sasaran berdasarkan aturan yang berlaku pada masing-masing program.

Dengan begitu, DTSEN bukan tiket untuk memperoleh bantuan, melainkan pintu masuk bagi pemerintah untuk mengetahui siapa saja yang ada dan bagaimana kondisi sosial ekonominya. Bagi keluarga yang datanya belum tepat, perubahan kecil pada informasi tersebut dapat menentukan apakah mereka terlihat atau tetap berada di luar jangkauan pemerintah. ANTARA

Baca Juga: Kepri Bebaskan Biaya Perizinan Rumah untuk MBR

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Terdaftar DTSEN Tak Otomatis Membuat Warga Dapat Bantuan appeared first on gokepri.

City Gas Tour berlangsung pada 4–13 September 2026 dengan menyambangi empat wilayah di Jawa Timur, yakni Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Bojonegoro. PGN resmi melepas keberangkatan rangkaian City Gas Tour pada Jumat (4/9/2026) di Jakarta.

Dalam perjalanan tersebut, PGN menghadirkan langsung berbagai bentuk pemanfaatan gas bumi, antara lain food truck berbahan bakar Compressed Natural Gas (CNG), kendaraan berbahan bakar gas (BBG), bengkel keliling BBG, serta komunitas pengguna kendaraan gas seperti Komunitas Mobil Gas (Komogas) dan Komunitas Bajaj Gas (Kobagas).

Baca Juga: City Gas Tour dan Food Truck, Cara PGN Memperkenalkan Energi Bersih ke Masyarakat

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta mengatakan, City Gas Tour menjadi bagian dari upaya PGN untuk mendekatkan informasi mengenai layanan gas bumi sekaligus menunjukkan secara langsung berbagai pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui City Gas Tour, PGN ingin meningkatkan pemahaman kepada masyarakat bahwa gas bumi bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, usaha maupun transportasi. Saat ini, layanan gas bumi PGN telah tersedia di 78 kota/ kabupaten di Indonesia. Kami juga terus mengembangkan infrastruktur dan ekosistem gas bumi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas,” jelas Hery saat pemberangkatan City Gas Tour di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Menurut Hery, salah satu manfaat yang dapat dirasakan langsung dari penggunaan gas bumi adalah efisiensi biaya, baik bagi masyarakat yang menggunakannya sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk mendukung kegiatan usaha.

Manfaat tersebut salah satunya dirasakan Muslihudin, pengemudi bajaj yang telah menggunakan BBG sejak 2014. Dengan aktivitas berkendara sejak pagi hingga malam hari, penggunaan BBG membantunya menekan biaya bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Efisiensi serupa juga dirasakan pengguna mobil BBG yang berprofesi sebagai pengemudi taksi online bandara. Dengan jarak tempuh yang relatif tinggi setiap harinya, penggunaan BBG pada kendaraannya dapat memberikan penghematan biaya bahan bakar hingga sekitar Rp5 juta per bulan.

Pemanfaatan gas bumi dalam City Gas Tour juga ditunjukkan melalui food truck berbahan bakar CNG. Kendaraan ini menggunakan gas bumi tidak hanya untuk bahan bakar kendaraan, tetapi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan energi dalam kegiatan memasak.

Direktur Operasi PGN Solution Agoeng Pratomo Noegroho mengatakan, penggunaan CNG pada food truck mampu memberikan efisiensi sekitar 40 persen untuk bahan bakar kendaraan, sementara untuk kebutuhan bahan bakar kompor, efisiensinya dapat mencapai 60 persen.

“Penggunaan CNG sebagai bahan bakar food truck dapat memberikan efisiensi sekitar 40 persen. Sementara untuk kebutuhan bahan bakar kompor food truck, bisa hemat hingga 60 persen,” jelas Agoeng.

PGN Solution juga terus mengembangkan fungsi food truck agar manfaatnya semakin luas. Selain untuk kegiatan usaha dan edukasi, kendaraan tersebut kini dapat difungsikan sebagai kendaraan emergency untuk mendukung kebutuhan di wilayah-wilayah terpencil.

Pengembangan pemanfaatan BBG juga didukung melalui penguatan ekosistem dan layanan bagi pengguna kendaraan gas. Direktur Utama PT Gagas Energi Indonesia Santaji Gunawan mengatakan, salah satunya diwujudkan melalui penyediaan bengkel keliling BBG yang berkolaborasi dengan Komogas.

“Bengkel keliling BBG merupakan salah satu bentuk layanan bagi pengguna kendaraan BBG, khususnya saat membutuhkan bantuan terkait kendala mekanik. Layanan ini juga dilengkapi dengan peralatan lengkap serta dapat mendukung kebutuhan uji emisi kendaraan BBG,” ujar Santaji.

Bengkel keliling BBG telah menjangkau sejumlah wilayah, antara lain Palembang dan Surabaya. Dalam rangkaian City Gas Tour kali ini, Gagas bersama CSR PGN juga memberikan bantuan konversi BBG secara gratis kepada 75 taksi online sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem sekaligus memperluas pemanfaatan gas bumi pada sektor transportasi.

Di setiap kota tujuan, City Gas Tour juga akan membaur langsung dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti food truck corner dengan ribuan kupon makanan dan minuman, fun walk, fun run, lomba memasak, lomba mewarnai dan menggambar, pemeriksaan kesehatan gratis, reels challenge, serta door prize. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat sekaligus mendapatkan edukasi mengenai penggunaan gas bumi yang aman, mudah, dan efisien.

Melalui City Gas Tour 2026, PGN berharap masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai gas bumi, tetapi juga dapat melihat secara langsung bentuk pemanfaatan serta manfaatnya. PGN akan terus mengembangkan infrastruktur dan ekosistem gas bumi agar pemanfaatannya semakin luas untuk mendukung kebutuhan masyarakat, kegiatan usaha, dan sektor transportasi.

Baca Juga: City Gas Tour 2025 PGN Hadir di 4 Kota Sumatera, Dorong Pemanfaatan Energi Bersih Gas Bumi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post City Gas Tour 2026, PGN Tunjukkan Efisiensi Gas Bumi dari Transportasi hingga Usaha appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) – Perdebatan mengenai buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam kembali mencuat terutama karena judulnya membuka beragam persepsi. Di tengah perhatian publik itu, Yusril Ihza Mahendra menegaskan dirinya hanya menjadi narasumber dan tidak terlibat dalam penentuan judul maupun penerbitan buku.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu menilai secara umum tidak ada persoalan mendasar dengan isi buku tersebut. Menurut dia, perdebatan yang berkembang lebih banyak dipicu cara publik memahami judul tanpa membaca keseluruhan isi buku.

Baca Juga: Menko Yusril: Pilkada Lewat DPRD Permudah Pengawasan Politik Uang

Yusril mengatakan dirinya tidak pernah diajak membicarakan judul buku maupun dimintai pendapat sebelum buku tersebut diterbitkan. Karena itu, keputusan mengenai judul, menurut dia, berada pada pihak yang menyusun dan menerbitkan buku.

“Kalau saya ditanya mengenai judulnya, saya tidak tahu karena memang tidak pernah diajak membicarakannya,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Menurut Yusril, judul seperti Prabowo dan Islam akan lebih mudah dipahami sebagai pembahasan mengenai hubungan Prabowo dengan Islam. Judul Islam ala Prabowo dinilainya lebih mudah memunculkan persepsi dan tafsir yang beragam.

Polemik itu, menurut dia, juga tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat mengonsumsi informasi secara cepat. Judul sering kali menjadi bagian pertama yang dibaca, lalu dianggap sudah mewakili keseluruhan isi tanpa membaca buku secara utuh.

“Sekarang orang cenderung tidak sabar membaca buku yang cukup panjang,” ujarnya.

Setelah membaca judul atau potongan informasi, orang kemudian dapat membentuk penilaian berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Yusril mengingatkan cara seperti itu berisiko membuat perdebatan bergeser dari substansi yang sebenarnya dibahas dalam buku.

Karena itu, ia meminta pembaca memahami isi dan konteks buku sebelum memberikan penilaian. Bagi Yusril, perdebatan semestinya tidak berhenti pada kata-kata yang terdapat dalam judul.

“Saya kira kita perlu membiasakan diri membaca dan memahami substansinya terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian,” katanya.

Di luar soal judul, Yusril juga memberikan klarifikasi mengenai posisinya dalam buku tersebut. Ia mengatakan tidak memiliki peran dalam menggagas ataupun membiayai penerbitan buku dan hanya memberikan keterangan sebagai narasumber ketika bahan buku dikumpulkan.

“Posisi saya dalam buku itu jelas sebagai orang yang diwawancarai,” kata Yusril.

Buku Islam ala Prabowo diluncurkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional 2025 di Jakarta pada 26 Agustus 2025. Dalam keterangan Baznas dan pemberitaan saat peluncuran, penulisan buku disebut diinisiasi Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar.

Nama Yusril juga tercantum dalam bagian hak cipta buku. Namun, ia mengatakan pencantuman tersebut tidak pernah dibicarakan dengannya sebelum buku terbit.

Yusril menilai pencantuman namanya perlu dilihat secara proporsional karena buku tersebut melibatkan banyak penulis dan sumber. Ia menduga keterkaitan namanya mungkin berasal dari bagian wawancara yang menjadi bahan buku.

“Kalau pun ada, mungkin berkaitan dengan bagian wawancara saya,” ujarnya.

Yusril mengatakan dirinya tidak terlalu mempersoalkan pencantuman tersebut. Baginya, posisi yang perlu ditegaskan adalah bahwa ia tidak berada di balik penerbitan buku dan tidak ikut menentukan judul yang kini menjadi perhatian publik.

Di tengah perdebatan yang berkembang, Yusril memilih mengarahkan perhatian kembali pada isi buku. Menurut dia, judul dapat menjadi pintu masuk untuk membaca sebuah karya, tetapi tidak semestinya menggantikan pemahaman terhadap keseluruhan isinya. ANTARA

Baca Juga: Bagaimana Posisi Hukuman Mati dalam UU Tipikor?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Judul Buku Islam ala Prabowo Picu Tafsir, Ini Penjelasan Yusril Ihza Mahendra appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) – Sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau sempat menghentikan sementara penerbangan di tiga bandara di Jawa. Setelah fasilitas sisi udara dibersihkan dan runway dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan, operasional penerbangan kembali dibuka secara bertahap pada Selasa dini hari, 8 September 2026.

Tiga bandara tersebut adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta, dan Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Pemulihan itu mengacu pada Notice to Air Missions (NOTAM) AirNav Indonesia yang menetapkan status resumed operations untuk ketiganya.

Baca Juga: Operasional 7 Bandara Ditutup Hingga Senin Petang

Soekarno-Hatta kembali beroperasi mulai pukul 00.30 WIB, disusul Halim Perdanakusuma pukul 00.40 WIB dan Husein Sastranegara pukul 00.42 WIB. PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports menyatakan fasilitas sisi udara dan sisi darat ketiga bandara siap kembali melayani penerbangan.

Kesiapan tersebut tidak hanya menyangkut pembukaan kembali terminal dan landasan. Abu vulkanik yang berada di area apron, taxiway, dan runway harus dibersihkan sebelum aktivitas penerbangan kembali berjalan.

Setelah pembersihan, pengelola bandara juga menguji kekesatan runway untuk memastikan permukaannya memenuhi standar keselamatan penerbangan. Hasil pengujian menunjukkan fasilitas tersebut memenuhi standar dan persyaratan untuk mendukung operasional penerbangan.

Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim mengatakan seluruh personel operasi dan layanan bandara juga telah disiapkan untuk menyambut kembali penerbangan. Kesiapan itu mencakup fasilitas di sisi udara maupun sisi darat.

“Fasilitas sisi udara dan sisi darat ketiga bandara siap kembali melayani penerbangan,” kata Arie.

Meski status operasional telah kembali, penerbangan di Soekarno-Hatta tidak langsung kembali ke kapasitas normal. Pengelola bandara menerapkan pengaturan arus lalu lintas penerbangan agar pemulihan berlangsung secara bertahap dan tetap terkendali.

General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan pengaturan tersebut menggunakan Air Traffic Flow Management atau ATFM. Sistem ini membantu mengatur arus keberangkatan dan kedatangan ketika kapasitas penerbangan belum sepenuhnya pulih.

“Pada fase awal recovery, pengendalian penerbangan dilakukan secara bertahap dan terukur melalui penerapan ATFM,” kata Heru.

Pengaturan arus pesawat mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan, termasuk pesawat yang sebelumnya terdampak penutupan sementara. Kapasitas apron juga dipulihkan secara bertahap agar pergerakan pesawat dapat kembali berlangsung dengan aman dan tertib.

Artinya, dibukanya kembali bandara tidak serta-merta berarti seluruh jadwal penerbangan kembali seperti sebelum gangguan. Pesawat yang sebelumnya tertahan perlu diatur kembali, sementara keberangkatan dan kedatangan disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia.

Soekarno-Hatta juga berkoordinasi dengan operator transportasi publik untuk memastikan ketersediaan armada menuju dan dari bandara. Koordinasi tersebut penting karena perubahan jadwal penerbangan dapat ikut memengaruhi mobilitas penumpang di darat.

InJourney Airports mengimbau calon penumpang memeriksa status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat menuju bandara. Penyesuaian jadwal masih mungkin terjadi selama proses pemulihan berlangsung. ANTARA

Baca Juga: Enam Bandara Masih Tutup akibat Abu Krakatau

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Tiga Bandara Kembali Beroperasi, Penerbangan Pulih Bertahap appeared first on gokepri.