Kementerian Perhubungan menegaskan pengembangan proyek tidak berpusat pada pembangunan kawasan komersial berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Prioritasnya adalah menghadirkan titik integrasi yang memudahkan perpindahan orang dan barang secara aman, nyaman, dan efisien.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan setiap jalur kereta nantinya akan terhubung dengan simpul transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Kemenhub terkait Kasus Suap

“Saya tidak bicara TOD. Tapi bentuk simpul yang terintegrasi. Bisa hub dan lain-lain,” kata Risal di sela Seminar Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat serta Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Masa Bakti 2025–2028 di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

Menurut Risal, konsep tersebut bertujuan membangun sistem transportasi yang saling terhubung, bukan sekadar menambah panjang jaringan rel. Simpul-simpul baru diharapkan menjadi titik perpindahan antarmoda yang lebih mudah diakses masyarakat.

“Iya, terintegrasi dengan baik, aman, nyaman,” ujar Risal.

Saat ini jaringan rel aktif di Sumatera masih terpisah-pisah dan belum terkoneksi secara utuh. Kondisi itu membuat angkutan penumpang maupun logistik belum dapat bergerak secara efisien dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera.

Karena itu, pemerintah memilih membangun simpul integrasi sebagai penghubung berbagai moda transportasi. Selain memperkuat konektivitas antarkawasan, pendekatan tersebut diharapkan memangkas hambatan perpindahan barang dan penumpang.

Risal menegaskan pengembangan simpul transportasi akan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di setiap daerah. Modelnya dapat berbeda sesuai karakteristik wilayah yang dilayani.

Pendanaan di Luar APBN

Selain menyiapkan konsep integrasi, pemerintah juga mencari skema pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah itu dipilih karena nilai investasi proyek diperkirakan mencapai sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp350 triliun.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pembangunan Trans Sumatra Railway tidak akan bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

“Kami harus berinovasi supaya bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN,” kata Dudy seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, 4 Juni 2026.

Proyek Trans Sumatra Railway merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama guna mendukung angkutan logistik yang lebih efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pembangunan jaringan rel sepanjang sekitar 1.700 kilometer yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan kajian dikerjakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Danantara, serta Kementerian Perhubungan.

Pada tahap awal, pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang ditetapkan sebagai prioritas. Kajian teknis dan skema pendanaan masih berlangsung sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. ANTARA

Baca Juga: Thailand Bangun Jalur Kereta Api Rute Bangkok-Beijing

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Apa Strategi Pemerintah Membiayai Trans Sumatra Railway? appeared first on gokepri.

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyepakati target perdagangan bilateral sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp359,30 triliun pada 2030.

Untuk mencapai sasaran itu, kedua negara tidak hanya mengesahkan peta jalan kemitraan strategis, tetapi juga membentuk sejumlah mekanisme baru yang ditujukan memperlancar perdagangan, investasi, dan rantai pasok.

Baca Juga: PDRB per Kapita Kepri Lampaui Nasional, Setara Brazil dan Thailand

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Second Leaders’ Consultation di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026). Target perdagangan menjadi agenda utama implementasi Roadmap Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand 2026–2030 yang diadopsi kedua pemimpin.

Prabowo mengatakan kerja sama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan kedua negara. Karena itu, pemerintah menilai target perdagangan dapat dicapai apabila seluruh agenda dalam peta jalan dijalankan secara konsisten.

“Kerja sama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral kita,” kata Prabowo, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah, Selasa (4/8/2026).

Peta jalan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan kedua pemimpin di sela ASEAN Summit 2026 di Cebu, Filipina, pada Mei lalu. Dokumen itu juga memperkuat komitmen yang telah dibangun melalui mekanisme Leaders’ Consultation sejak 2025.

Untuk mengejar target perdagangan, Indonesia dan Thailand sepakat memperluas investasi, meningkatkan akses pasar, serta memperkuat kemitraan antarpelaku usaha.

Langkah paling konkret adalah pembentukan Joint Trade Commission, mekanisme bilateral pertama yang akan bertugas mengidentifikasi peluang bisnis sekaligus menyelesaikan hambatan perdagangan yang selama ini menghambat arus barang dan investasi.

Selain itu, kedua negara memperluas kerja sama di sektor ketahanan pangan. Kolaborasi akan mencakup pengembangan teknologi pertanian, sistem logistik, pengolahan pangan, hingga penguatan rantai pasok.

“Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ketahanan pangan terkait teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan, hingga ketahanan rantai pasok,” ujar Prabowo.

Meluas ke Energi dan Ekonomi Digital

Kesepakatan tidak berhenti pada sektor perdagangan. Indonesia dan Thailand juga akan membentuk Indonesia–Thailand Energy Forum sebagai wadah memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung transisi menuju energi berkelanjutan.

Di sektor ekonomi digital, kedua negara sepakat memperluas kerja sama dan meningkatkan penggunaan Local Currency Transaction (LCT) agar transaksi perdagangan dan investasi menjadi lebih efisien serta mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara ketiga.

Prabowo juga menilai kedua negara memiliki peluang memperkuat rantai nilai industri halal. Indonesia dan Thailand dinilai memiliki keunggulan yang saling melengkapi untuk membangun ekosistem industri halal di tingkat regional maupun global.

“Indonesia dan Thailand dapat saling mendukung dalam membangun rantai industri halal regional dan global,” kata Prabowo.

Pada sektor konektivitas, Indonesia menyambut pembukaan penerbangan langsung Jakarta–Bangkok dan Denpasar–Phuket. Pemerintah berharap jalur baru tersebut memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus membuka peluang perdagangan dan investasi.

Selain mengesahkan peta jalan kemitraan strategis, kedua negara juga menandatangani nota kesepahaman di bidang pendidikan sebagai dasar penguatan kerja sama pengembangan sumber daya manusia.

Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menilai prospek hubungan ekonomi kedua negara masih terbuka lebar. Dengan jumlah penduduk gabungan sekitar 350 juta jiwa, Indonesia dan Thailand dinilai memiliki pasar yang cukup besar untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.

“Kami sepakat bahwa Thailand dan Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi bilateral,” kata Anutin.

Kesepakatan yang dicapai dalam Second Leaders’ Consultation kini memasuki tahap implementasi melalui Roadmap Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand 2026–2030. Pemerintah kedua negara akan mengawal pelaksanaan berbagai forum dan mekanisme baru sebagai instrumen untuk mencapai target perdagangan bilateral US$20 miliar pada 2030.

Baca Juga: Mengapa Investor Singapura Tetap Melirik Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Indonesia-Thailand Kejar Perdagangan Rp359 Triliun appeared first on gokepri.

“Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 707 orang mengalami gejala, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru,” kata Kepala Dinkes Kota Semarang, Mochamad Abdul Hakam, Sabtu (1/8/2028).

Hakam menyebut, sebanyak 689 orang mendapat penanganan di sekolah. Adapun sembilan orang lainnya dirujuk ke Puskesmas Halmahera hingga RSUD KRMT Wongsonegoro.

“Dari jumlah tersebut, 698 orang mendapatkan penanganan langsung di lokasi, sedangkan 9 orang dirujuk ke Puskesmas Halmahera, RSUD KRMT Wongsonegoro, RST Bhakti Wira Tamtama, dan Puskesmas Bangetayu untuk menjalani observasi lebih lanjut,” sebutnya.

Hakam menyebut pihaknya memastikan seluruh korban mendapat penanganan yang tepat. Selain itu, Dinkes menyelidiki dan mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium.

Dinkes juga menjalin koordinasi dengan SMKN 6 Semarang, SPPG Kota Semarang Timur atau Karangturi, Yayasan Putra Maju Mapan Mandiri, serta lintas sektor terkait guna mempercepat proses penelusuran.

“Sebagai langkah kehati-hatian, distribusi makanan dari penyelenggara SPPG terkait dihentikan sementara hingga proses penyelidikan epidemiologi dan pemeriksaan laboratorium selesai dilakukan,” ungkapnya. *

(sumber: detik.com)

The post Ratusan Murid dan Belasan Guru SMKN 6 Semarang Diduga Keracunan MBG appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) – Pemerintah dan DPR menyiapkan pengaturan ulang tata kelola pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Langkah ini ditempuh setelah banyak pemerintah daerah mengeluhkan beban anggaran akibat penumpukan pegawai.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan persoalan tersebut telah dibahas bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut dia, pembenahan dibutuhkan agar pengangkatan PPPK tidak kembali membebani keuangan daerah.

Baca Juga: Jumlah PPPK Pemko Batam Lebih Banyak dari PNS, Gaji Dipastikan Aman hingga 2027

“Soal PPPK sebenarnya kami sudah bahas dengan Menteri PANRB dan Mendagri untuk kemudian diatur lagi tata kelolanya untuk ke depan,” kata Dasco usai menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis 30 Juli 2026.

Menurut Dasco, pola pengangkatan PPPK selama ini kerap terjadi setelah pemilihan kepala daerah. Dari kondisi itu, sejumlah daerah menghadapi penumpukan pegawai yang kemudian menekan ruang fiskal.

Karena itu, kewenangan kepala daerah dalam pengangkatan PPPK dinilai perlu ditata kembali agar penambahan pegawai berlangsung sesuai kemampuan anggaran.

“Kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah mungkin perlu kita benahi tata kelolanya supaya tidak terjadi penumpukan honorer atau PPPK baru di daerah,” ujarnya.

Pembahasan itu mengemuka dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga dihadiri kepala daerah dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan rapat digelar pada masa reses karena persoalan hubungan pusat dan daerah memerlukan penyelesaian segera.

Komisi II memfasilitasi pembahasan tiga isu utama, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistem dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Hari ini kami ingin mendengarkan keluh kesah yang mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya pada level kabupaten dan kota dulu,” kata Rifqi.

Sebelumnya, Rifqi mengungkapkan Komisi II telah memetakan sekitar 39 kabupaten dan kota yang diperkirakan memerlukan bantuan APBN untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK.

Menurut dia, skema bantuan masih dibahas, antara lain melalui penambahan transfer ke daerah (TKD) atau perluasan dana alokasi umum yang dapat dipakai membiayai gaji PPPK.

Transfer Daerah Jadi Opsi Sementara

Persoalan fiskal daerah juga mendapat sorotan kalangan ekonom. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai tambahan transfer ke daerah merupakan solusi jangka pendek agar operasional pemerintahan dan layanan publik tetap berjalan.

Menurut Yusuf, banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal pada anggaran 2026, terutama untuk memenuhi belanja pegawai dan layanan dasar.

Namun, ia mengingatkan tambahan dana dari pusat tidak menyelesaikan akar persoalan. Ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih tinggi karena kapasitas pendapatan asli daerah belum berkembang optimal.

Karena itu, Yusuf menyarankan tambahan TKD disertai indikator kinerja, pengawasan penggunaan anggaran, dan upaya memperkuat PAD melalui optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta kerja sama investasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah berencana menambah alokasi TKD bagi 490 pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan anggaran membiayai belanja wajib. Rencana tersebut masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. ANTARA

Baca Juga: PPPK Beban APBD, Masa Transisi Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen Diperpanjang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Mencari Jalan Keluar dari Beban PPPK Daerah appeared first on gokepri.

Kenaikan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Dua peraturan yang diteken Presiden Prabowo pada Juli 2026 itu menggantikan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2018. Selama aturan lama berlaku, indeks tunjangan kinerja di lingkungan TNI dan Kemhan tidak pernah berubah.

Baca Juga: Anggaran Rp2,5 Triliun Solusi Awal Tukin Dosen ASN

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan kementeriannya telah menerima salinan kedua peraturan tersebut dan segera menindaklanjutinya sesuai ketentuan.

Menurut Rico, penyesuaian tunjangan diperlukan karena tanggung jawab TNI dan Kementerian Pertahanan terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak 2018, personel TNI tidak hanya menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. Mereka juga terlibat dalam penanggulangan bencana, penguatan ketahanan pangan, pembangunan di daerah terpencil, hingga pengamanan wilayah rawan.

“Sejak tahun 2018, Kemhan dan TNI belum pernah memperoleh penyesuaian indeks tunjangan kinerja,” kata Rico.

Ia menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk penghargaan pemerintah atas capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan serta TNI.

“Dari sisi Kemhan, kami menyambut baik kebijakan tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja Kemhan serta TNI,” ujarnya.

Rico menambahkan penyesuaian tunjangan diharapkan menjadi dorongan bagi personel untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pengabdian kepada negara.

Besaran Tukin Baru

Dalam aturan baru, besaran tunjangan kinerja mengikuti kelas jabatan masing-masing prajurit dan pegawai.

Untuk kelas jabatan 1 yang umumnya ditempati prajurit berpangkat terendah, tunjangan kinerja naik menjadi Rp2,5 juta. Pada aturan sebelumnya, besarannya sekitar Rp1,9 juta atau bertambah sekitar Rp600 ribu.

Kelas jabatan 2 hingga 8 menerima tunjangan antara Rp2.931.100 sampai Rp5.472.100. Sementara kelas jabatan 9 hingga 11 memperoleh Rp6.276.600 sampai Rp9.852.300.

Pada kelas jabatan 12 hingga 14, tunjangan berkisar Rp11.133.000 hingga Rp19.485.000. Adapun kelas jabatan 15 menerima Rp21.690.000, kelas jabatan 16 sebesar Rp30.058.800, dan kelas jabatan 17 memperoleh Rp37.395.000.

Di atas kelas tersebut, pejabat setingkat bintang tiga, seperti Kepala Staf Umum TNI dan wakil kepala staf angkatan, menerima tunjangan kinerja Rp44.874.000.

Sementara itu, pejabat dengan pangkat bintang empat, termasuk kepala staf angkatan, menerima tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp48.613.500.

Kementerian Pertahanan menyatakan implementasi kenaikan tunjangan akan mengikuti ketentuan dalam dua peraturan presiden yang baru diterbitkan tersebut. ANTARA

Baca Juga: Dosen UMRAH Desak Pemerintah Lunasi Tunjangan Kinerja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Berapa Besar Kenaikan Tukin Prajurit TNI? appeared first on gokepri.

Pendaftaran Magang Nasional 2026 Tahap I resmi ditutup pada 28 Juli dengan angka yang menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan terhadap akses masuk dunia kerja. Dari 300 ribu pendaftar, hanya 50 ribu peserta yang akan lolos pada gelombang pertama.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan tingginya minat tersebut mencerminkan antusiasme lulusan perguruan tinggi terhadap program yang dirancang untuk memperkuat kompetensi sekaligus membuka jalan menuju industri.

Baca Juga: 13 dari 44 Peserta Magang Hub di Batam Direkrut Jadi Pekerja Tetap

“Posisi 50 ribu, yang daftar sudah 300 ribu. Ini luar biasa,” kata Yassierli di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Program itu merupakan tahap pertama dari target 150 ribu peserta sepanjang 2026. Pemerintah membaginya ke dalam tiga gelombang, masing-masing berkapasitas 50 ribu peserta.

Karena itu, peserta yang belum lolos pada tahap pertama masih memiliki kesempatan mengikuti seleksi tahap kedua dan ketiga.

“Bagi mereka yang belum mendapatkan kesempatan magang di batch 1, kita dorong mereka untuk ikut di batch 2 dan batch 3,” ujar Yassierli.

Tingginya persaingan membuat Kementerian Ketenagakerjaan meminta peserta lebih cermat menentukan lokasi magang. Informasi jumlah pelamar di setiap perusahaan dapat menjadi pertimbangan sebelum memilih tempat magang.

Menurut Yassierli, peluang diterima umumnya lebih besar jika peserta memilih perusahaan atau daerah yang tingkat persaingannya tidak terlalu tinggi.

Selain memperbesar peluang lolos, strategi tersebut juga diharapkan menciptakan pemerataan peserta sehingga manfaat program tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta, tetapi menjangkau berbagai daerah sesuai kebutuhan industri.

Pemerintah memosisikan Program Magang Nasional sebagai salah satu cara mengurangi kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia usaha.

Yassierli mengatakan pengembangan tenaga kerja menjadi salah satu fokus pemerintah pada 2026 agar lulusan lebih siap memasuki industri.

“Pak Presiden punya fokus untuk mempersiapkan tenaga kerja masuk kepada dunia industri,” kata dia.

Kuota program tahun ini meningkat menjadi 150 ribu peserta dari 100 ribu peserta pada tahun sebelumnya. Seluruh peserta menjalani magang selama enam bulan dengan uang saku yang mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai lokasi penempatan.

Sebagai gambaran, peserta di Jakarta menerima uang saku sekitar Rp5,7 juta per bulan, sedangkan di Bekasi dan Karawang sekitar Rp5,9 juta. Peserta juga memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sekitar 30 persen dari 100 ribu peserta program tahun lalu memperoleh tawaran bekerja di perusahaan tempat mereka magang sebelum masa program berakhir.

Tingginya angka penyerapan itu turut menarik minat perusahaan. Menurut Yassierli, kini ratusan hingga ribuan perusahaan mengajukan permintaan kuota peserta magang kepada pemerintah.

Namun, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan setiap posisi magang tetap melalui proses verifikasi agar sesuai dengan kompetensi peserta dan tidak dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah.

“Kami tidak mau lulusan S1 teknik disuruh magang jadi resepsionis,” kata Yassierli.

Setelah pendaftaran ditutup pada 28 Juli, proses seleksi berlangsung hingga 5 Agustus 2026. Penetapan peserta dijadwalkan pada 6 Agustus, pengumuman hasil seleksi pada 7 Agustus, pelaksanaan magang dimulai 10 Agustus, dan peluncuran resmi Magang Nasional Tahap I berlangsung pada 11 Agustus 2026. ANTARA

Baca Juga: Kuota 80.000! Magang Bergaji UMK Dibuka 6 November

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Kuota Magang Nasional Tak Seimbang dengan Peminat appeared first on gokepri.

Program tersebut menjadi bagian dari Ascott CARES, inisiatif keberlanjutan perusahaan yang berfokus pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Melalui kegiatan ini, Ascott melibatkan karyawan, komunitas, dan mitra konservasi dalam aksi pelestarian mangrove di sejumlah daerah.

Di Jakarta, Ascott Indonesia bersama berbagai properti Somerset dan Pop! Hotels menanam 2.000 bibit mangrove di Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu. Kegiatan itu digelar bersama Mangrove Jakarta sebagai mitra pelaksana konservasi.

Baca Juga: Oakwood Grand Batam Raih Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2026

Penanaman diawali dengan pengenalan proses pembibitan dan persiapan bibit. Peserta kemudian memantau pertumbuhan mangrove yang telah ditanam pada kegiatan sebelumnya sebelum melanjutkan aksi bersih pantai.

Dari rangkaian tersebut, peserta tidak hanya menanam bibit, tetapi juga mempelajari pentingnya pemeliharaan mangrove agar mampu bertahan dan memberikan manfaat bagi kawasan pesisir.

Pendekatan serupa diterapkan di Batam. Ascott Regional Batam bersama komunitas menggelar penanaman mangrove di kawasan Mangrove Ecotourism Pandang Tak Jemu, Kampung Tua Bakau Serip, Nongsa.

Sebanyak 100 bibit mangrove ditanam dengan dukungan pembiayaan perawatan selama satu tahun. Skema itu disiapkan untuk meningkatkan peluang hidup tanaman setelah ditanam.

Kegiatan diikuti 50 perwakilan Ascott area Batam dari Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam, Fox Hotel Nagoya Batam, Harris Resort Waterfront Batam, Harris Hotel Batam Center, Harris Resort Barelang Batam, Harris Hotel Nagoya Batam, dan Yello Hotel Harbor Bay Batam.

Ascott berharap kegiatan tersebut menjadi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tahunan. Penambahan bibit baru setiap tahun direncanakan untuk memperkuat konservasi mangrove sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan pesisir.

Ketua Pokdarwis Kota Batam sekaligus pegiat lingkungan, Gari Dafit Semet, membuka kegiatan tersebut. Ia menegaskan kolaborasi dunia usaha dan masyarakat diperlukan karena hutan mangrove menjadi benteng alami terhadap abrasi, habitat berbagai biota laut, serta penyerap karbon biru yang berperan dalam mitigasi perubahan iklim.

Selain penanaman, peserta juga mengikuti kegiatan pembersihan kawasan pantai dan edukasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Program itu sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Batam.

Reza Dranie, Director of Operations Excellence & Sustainability Ascott Indonesia, mengatakan konservasi mangrove membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. “Kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar kegiatan penanaman mangrove,” katanya.

Menurut Reza, Ascott akan terus menjalankan berbagai program keberlanjutan melalui Ascott CARES. Program global The Ascott Limited itu berlandaskan lima pilar, yakni Respect, Alliance, Community, Environment, dan Supply Chain, sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Baca Juga: Kolaborasi Internasional Dorong Mangrove Bintan Jadi Kawasan Budidaya dan Wisata Berkelanjutan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Tanam Mangrove, Ascott Indonesia Perkuat Konservasi Bersama Komunitas appeared first on gokepri.

Langkah itu diambil setelah penyidik mengumpulkan keterangan saksi, rekaman CCTV, dan bukti lain yang mengaitkan tersangka dengan perusakan gerobak pedagang serta pengeroyokan yang menewaskan satu orang.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan penyidikan dilakukan bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat melalui mekanisme joint investigation.

Baca Juga: Bentrokan Menteng Berawal dari Warung Nasi Uduk

“Kami masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Dalam perkara pertama, penyidik menetapkan empat tersangka berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL terkait perusakan gerobak nasi uduk di Jalan Matraman Dalam. Penetapan itu didasarkan pada pemeriksaan delapan saksi, rekaman CCTV, serta alat bukti lainnya.

Sementara itu, pada perkara kedua, penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial SK, AS, dan OR dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Ketiganya telah diamankan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya setelah penyidik memeriksa delapan saksi.

Berawal dari Teguran Pedagang

Menurut hasil penyelidikan, bentrokan bermula sekitar pukul 10.00 WIB, Minggu, 26 Juli 2026. Dua orang yang mengendarai sepeda motor menggeber kendaraannya di depan pedagang nasi uduk di depan Masjid Jami Matraman.

Setelah ditegur karena menimbulkan kebisingan, keduanya meninggalkan lokasi. Namun, mereka kembali bersama sekitar lima orang lainnya dan diduga merusak gerobak pedagang serta menganiaya warga.

Peristiwa itu memicu perlawanan warga sekitar. Bentrokan kemudian meluas hingga Jalan Tambak yang diduga menjadi tempat tinggal kelompok tersebut.

Dari proses itu, kedua kelompok terlibat aksi saling lempar batu dan benda lain. Bentrokan mengakibatkan bangunan serta sejumlah kendaraan terbakar.

Selain kerusakan, bentrokan juga menimbulkan korban jiwa. Satu orang meninggal dunia, sedangkan seorang lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Menurut Budi, penyidik masih mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam dua kasus tersebut.

“Beri ruang kepada penyidik agar perkara ini ditangani secara profesional,” ujarnya. ANTARA

Baca Juga: Bentrok Menteng, 15 Orang Diperiksa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Polisi Tetapkan Tujuh Tersangka Bentrokan Jalan Tambak appeared first on gokepri.

Pandangan itu muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Perry Warjiyo. Pemerintah menyatakan proses pergantian akan dilakukan sesuai mekanisme Undang-Undang Bank Indonesia.

Syahrir mengatakan dampak pergantian pimpinan BI perlu dilihat dari dua sisi, yakni reaksi pasar keuangan dan kondisi fundamental ekonomi. Menurut dia, keduanya tidak selalu bergerak searah karena pasar lebih cepat merespons perubahan kepemimpinan dibandingkan fundamental ekonomi.

Baca Juga: Mengenal Profil Perry Warjiyo, Gubernur BI Dua Periode yang Dilantik Hari Ini

“Jika penggantinya memiliki rekam jejak kuat dan independen, pasar dapat merespons positif,” kata Syahrir, Senin, 27 Juli 2026.

Menurut dia, respons positif itu dapat tercermin melalui penguatan nilai tukar rupiah, penurunan premi risiko, dan meningkatnya kepercayaan investor. Sebaliknya, pasar akan mencermati apakah kepemimpinan baru mampu mempertahankan independensi Bank Indonesia.

Syahrir menilai gubernur baru akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ia harus menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, memperkuat arus modal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Namun, tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya melalui kebijakan moneter. Menurut dia, diperlukan sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

“Pergantian pimpinan BI hanyalah salah satu faktor,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai optimisme terhadap ekonomi Indonesia tidak semestinya bertumpu pada sosok gubernur baru semata. Yang lebih menentukan adalah kemampuan mempertahankan kredibilitas kebijakan yang selama ini menjadi acuan pelaku pasar.

Di sisi lain, Syahrir melihat pergantian kepemimpinan juga membuka peluang lahirnya pendekatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi baru.

Beberapa agenda yang dinilai perlu diperkuat antara lain stabilisasi nilai tukar rupiah, pendalaman pasar keuangan domestik agar tidak terlalu bergantung pada modal asing, percepatan transformasi sistem pembayaran digital, serta penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas harga.

Menurut dia, pasar keuangan modern lebih menghargai kesinambungan kebijakan daripada pergantian figur semata. Karena itu, inovasi yang tetap menjaga independensi Bank Indonesia justru dapat memperkuat kepercayaan investor sekaligus fundamental ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri Perry Warjiyo pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemerintah kini menyiapkan proses pemberhentian secara hormat sesuai Undang-Undang Bank Indonesia sebelum gubernur definitif ditetapkan.

Untuk menjaga kesinambungan kebijakan moneter, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti ditetapkan sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia hingga gubernur definitif ditetapkan. ANTARA

Baca Juga: Jokowi Hanya Akan Calonkan Perry Warjiyo untuk Gubernur BI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pengganti Perry Warjiyo Jadi Penentu Kepercayaan Pasar appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) – Bank Indonesia memastikan pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo dilakukan secara sukarela karena alasan pribadi. Untuk menjaga kesinambungan kebijakan bank sentral, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti ditetapkan sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI hingga pengganti definitif dilantik.

Kepastian itu disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Perry pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemerintah dan Bank Indonesia menegaskan proses pergantian kepemimpinan berlangsung sesuai mekanisme Undang-Undang Bank Indonesia agar stabilitas moneter tetap terjaga.

Baca Juga: Destry Damayanti Pimpin Sementara Bank Indonesia Usai Perry Mundur

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan pengunduran diri Perry merupakan keputusan pribadi yang diajukan secara sukarela.

“Pengunduran diri dilakukan karena alasan pribadi,” kata Destry dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Destry menjelaskan, pengunduran diri tersebut mengacu pada Pasal 48 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketentuan itu menyebut anggota Dewan Gubernur BI dapat berhenti sebelum masa jabatannya berakhir apabila mengundurkan diri.

Pada hari yang sama, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menetapkan Destry sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI. Penetapan itu merujuk Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas gubernur apabila terjadi kekosongan jabatan dan belum ada pengganti definitif.

“Saya menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara,” ujar Destry.

Pemerintah Jalankan Mekanisme

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pengunduran diri Perry diterima Presiden secara resmi pada Minggu. Presiden menerima pengunduran diri tersebut sekaligus menyampaikan penghargaan atas pengabdian Perry selama tujuh tahun memimpin Bank Indonesia.

Setelah menerima surat itu, pemerintah menyiapkan proses administrasi pemberhentian secara hormat melalui penerbitan Keputusan Presiden. Tahapan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pergantian pimpinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Prasetyo juga menepis anggapan bahwa pengunduran diri Perry berkaitan dengan kondisi kesehatan. Menurut dia, surat yang disampaikan kepada Presiden hanya memuat permohonan pengunduran diri tanpa penjelasan rinci mengenai alasan pribadi tersebut.

“Bukan karena faktor kesehatan,” kata Prasetyo.

Di tengah pergantian kepemimpinan, Bank Indonesia menegaskan seluruh fungsi bank sentral tetap berjalan. Kebijakan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dipastikan tidak berubah selama masa transisi.

Sementara itu, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang karena koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah akan terus berlangsung. Hingga gubernur definitif ditetapkan sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, Destry Damayanti menjalankan seluruh tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI. ANTARA

Baca Juga: Mengenal Profil Perry Warjiyo, Gubernur BI Dua Periode yang Dilantik Hari Ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post BI Tegaskan Perry Warjiyo Mundur secara Sukarela karena Alasan Pribadi appeared first on gokepri.