Daerah kepulauan menghadapi tantangan serupa dalam menjaga inflasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Kepri dan NTT mulai menyusun sinergi antardaerah melalui penguatan TPID, investasi, serta pengembangan sektor unggulan.
INFO GOKEPRI – Wilayah kepulauan kerap menghadapi tantangan distribusi barang, stabilitas harga, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Di tengah tantangan itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai memperluas kolaborasi antardaerah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan pangan.
Komitmen itu terlihat saat Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menerima kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin, 11 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan stabilitas inflasi, ketahanan pangan, serta studi banding Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTT ke Kepri.
Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Rony Widijarto, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dari kedua provinsi.
Emanuel menilai Kepri dan NTT memiliki karakteristik wilayah yang serupa sehingga membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Menurut dia, kedua daerah dapat saling bertukar pengalaman dalam mengelola potensi ekonomi dan pengendalian inflasi.
“Dengan berbagai kesamaan dan kondisi yang dimiliki Kepulauan Riau dan NTT, kita bisa saling menukarkan kelebihan dan kekurangan untuk membangun kerja sama konkret di kemudian hari,” ujar Emanuel.
Ia menjelaskan, inflasi NTT masih berada di bawah tiga persen dan masuk kategori aman berdasarkan indikator Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan. Pertumbuhan ekonomi NTT juga tumbuh dari 5,14 persen pada 2025 menjadi 5,32 persen pada triwulan I 2026.
Menurut Emanuel, Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Barat masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi NTT. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT mulai mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru di setiap daerah sesuai potensi masing-masing.
“Kami ingin banyak pusat pertumbuhan baru tumbuh di setiap kabupaten dan kota sesuai potensi masing-masing daerah,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Ansar memaparkan sejumlah sektor strategis yang menjadi penopang ekonomi Kepri. Ia menyebut luas wilayah laut Kepri mencapai 417 ribu kilometer persegi dengan kawasan konservasi perikanan budidaya seluas 2,9 juta hektare.
Potensi tangkapan perikanan Kepri mencapai 1,3 juta ton dengan komoditas unggulan seperti cumi-cumi, ikan demersal, ikan karang, lobster, dan udang. Menurut Ansar, sektor kelautan menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi daerah.
Di sektor pariwisata, Kepri menjadi satu dari tiga pintu masuk wisatawan mancanegara terbesar di Indonesia bersama Bali dan DKI Jakarta. Kepri juga mengembangkan wisata olahraga internasional serta kawasan unggulan Lagoi di Kabupaten Bintan.
Ansar mengatakan Kepri terus memperkuat konsep cross border tourism bersama Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pemerintah Provinsi Kepri juga mengembangkan wisata halal Pulau Penyengat yang meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pada sektor investasi, Ansar menyoroti peran Kawasan Ekonomi Khusus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. KEK Galang Batang, misalnya, mencatat realisasi investasi Rp21 triliun hingga akhir 2024 melalui pengembangan industri smelter bauksit.
Sementara itu, KEK Batam Nongsa Digital Park berkembang sebagai pusat teknologi informasi dan pengembangan kecerdasan buatan yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura dan pasar global.
“Pada kawasan ini juga terdapat data center Indonesia yang menjadi pusat pengembangan dunia digital dan artificial intelligence,” ujar Ansar.
Ansar menambahkan, stabilitas ekonomi Kepri terus terjaga. Inflasi Kepri pada April 2026 tercatat 3,06 persen dan membawa Kepri meraih TPID Award 2024 sebagai TPID provinsi berkinerja terbaik di Sumatera.
Pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan I 2026 juga mencapai 7,04 persen secara tahunan. Angka itu menempatkan Kepri di peringkat pertama di Sumatera dan peringkat kelima nasional.
Selain itu, angka kemiskinan Kepri turun menjadi 4,26 persen pada September 2025. Capaian tersebut menjadi yang terendah di Sumatera dan peringkat keempat nasional.
Ansar mengatakan kualitas pembangunan manusia di Kepri juga terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia Kepri pada 2025 mencapai 80,53 dan menjadi yang tertinggi di luar Pulau Jawa.
Ia menambahkan, Indeks Kerukunan Umat Beragama Kepri pada 2025 mencapai 83,68 poin atau meningkat dibanding tahun sebelumnya. “Capaian ini menempatkan Kepri di posisi tiga besar regional Sumatera,” kata Ansar. (ADVERTORIAL)
Baca Juga: Pemprov Kepri dan BKOW Perkuat Pendidikan Anak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
