NTT mempelajari pengalaman Batam mengelola kawasan perdagangan bebas untuk menekan biaya logistik dan memperkuat investasi di wilayah kepulauan.
BATAM (gokepri) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempelajari pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau free trade zone (FTZ) di Batam sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kawasan dan menekan biaya logistik antarpulau.
Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama jajaran pemerintah daerah mengunjungi Batam, Senin (12/5/2026), dan berdialog dengan Wali Kota Batam Amsakar Achmad serta Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Pertemuan itu membahas pengalaman Batam mengelola kawasan FTZ yang selama ini menjadi salah satu penopang investasi dan perdagangan nasional.
Baca Juga: Pemprov Kepri dan NTT Bangun Kolaborasi Pengendalian Inflasi hingga Investasi
“Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Melki dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin malam.
Menurut Melki, pemerintah pusat tengah merancang pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ. Posisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan dekat dengan Australia dinilai memberi peluang strategis untuk memperkuat perdagangan internasional.
Ia menilai pengalaman Batam penting dipelajari, terutama dalam menarik investasi, membangun iklim usaha yang kompetitif, serta memperkuat konektivitas perdagangan di wilayah kepulauan.
Melki menyebut tantangan utama pembangunan ekonomi di NTT masih berkaitan dengan tingginya biaya logistik. Kondisi itu dinilai memengaruhi distribusi barang dan daya saing ekonomi daerah.
“Problem utama provinsi kepulauan adalah biaya logistik yang besar. Jika infrastruktur laut memadai, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi tentu akan lebih baik,” ujarnya.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan keberhasilan kawasan FTZ tidak hanya bergantung pada status kawasan, tetapi juga kepastian regulasi serta pelayanan investasi yang cepat dan efisien.
“Investor melihat kepastian dan kemudahan. Karena itu pelayanan perizinan harus dipermudah, termasuk melalui digitalisasi agar proses lebih cepat dan akses investasi semakin terbuka,” kata Amsakar.
Ia menilai NTT memiliki peluang berkembang menjadi kawasan ekonomi strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Indonesia dengan Australia dan Timor Leste.
Selain membahas investasi dan regulasi, kedua daerah juga mendiskusikan konektivitas laut dan pengembangan sektor kemaritiman. Amsakar menyebut Batam memiliki sekitar 135 perusahaan galangan kapal yang berpotensi mendukung kebutuhan transportasi laut di NTT.
“Jika ada peluang pengoperasian kapal di NTT, tentu ini bisa menjadi ruang kerja sama yang baik,” ujarnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Zet Sony Libing mengatakan pertumbuhan ekonomi NTT saat ini mencapai 4,32 persen dengan inflasi sebesar 2,64 persen. Menurut dia, sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi penopang utama ekonomi daerah.
Namun, distribusi barang masih menghadapi kendala logistik. Sebagian besar jalur distribusi menuju Kupang masih melalui Surabaya dan Makassar sehingga memengaruhi harga barang di daerah.
Pemprov NTT berharap kerja sama dengan Batam dapat membuka akses pasar baru bagi produk lokal NTT sekaligus memperkuat pengembangan industri kecil dan menengah.
Dalam pertemuan itu, kedua daerah juga membahas peluang promosi produk unggulan dan budaya NTT di Batam. Melki menyebut sekitar 40 ribu warga NTT tinggal di Batam dan dapat menjadi penghubung penguatan hubungan ekonomi serta sosial budaya kedua daerah. ANTARA
Baca Juga: Gubernur Ansar Buka Ruang Kolaborasi Musik Melayu dengan Musisi NTT
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
