Dalam bertetangga, kita sebagai manusia selalu diajarkan untuk hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Hal yang sama juga berlaku bagi kehidupan negara yang bertetangga dekat.
Batam dan Singapura adalah dua wilayah yang hanya dipisahkan laut selebar 20 km, ibarat lima langkah dari rumah. Hubungan antara keduanya juga sudah terjalin erat sejak lama. Lihat saja deretan indikator penanaman modal atau investasi asing, mitra ekspor-impor utama, hingga asal kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam, seluruhnya menunjukkan nama yang sama di urutan paling atas: Singapura.
Berbicara wisman, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan turis asing ke Batam sepanjang tahun 2025 mencapai 1,6 juta orang, atau semakin meningkat dan mendekati level pra-pandemi. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen atau lebih dari 800 ribu orang merupakan warga negara Singapura. Apabila dirata-rata, sedikitnya 15 ribu orang dari negeri tetangga itu masuk ke Batam setiap minggunya. Ini tentu bukan angka yang sedikit.
Namun, yang saat ini menarik untuk dicermati tidak hanya volume kedatangan mereka, melainkan juga adanya pergeseran tujuan kunjungan tersebut. Jika sebelumnya Batam identik sebagai destinasi plesir akhir pekan dengan restoran seafood, tempat spa, hingga lapangan golf yang menjadi tujuan, kini peta perjalanan sedikit bergeser. Pusat perbelanjaan, supermarket, hingga toko grosir mulai masuk menjadi itinerary utama. Koper-koper yang tadinya dibawa penuh pakaian ganti kini disiapkan kosong untuk diisi tumpukan belanjaan kebutuhan harian, minyak goreng, bumbu dapur, hingga produk sanitasi. Bagaimana ini bisa terjadi?
Jawaban singkatnya: Purchasing Power Parity (PPP). PPP merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang tidak hanya terasa dari angka yang tertera di atas kertas, melainkan seberapa banyak barang yang bisa kita peroleh dari uang tersebut ketika dibawa ke tempat yang berbeda. Untuk memudahkan memahaminya, kita dapat menggunakan “The Big Mac Index” yang sering digunakan untuk menjelaskan konsep ini.
Berdasarkan The Big Mac Index tahun 2025, harga satu buah burger Big Mac di Singapura rata-rata sebesar S$ 6,90 atau setara dengan Rp81.000. Sementara itu, di Indonesia burger yang sama dapat diperoleh hanya dengan merogoh kocek Rp40.000 (setara S$ 3,40). Artinya, daya beli warga Singapura seolah melonjak dua kali lipat begitu mereka menginjakkan kaki di Batam. Di tengah harga-harga barang di negerinya sendiri yang merangkak naik, termasuk kenaikan PPN Singapura dari 7 persen menjadi 9 persen dalam dua tahun, hadirnya Batam yang hanya berjarak sepelemparan batu namun bisa membuat orang Singapura merasa “dua kali lipat lebih kaya” tentu menjadi insentif yang sangat menggiurkan. Lantas, bagaimana dampak fenomena ini bagi warga Batam?
Magnet Ekonomi Baru
Di satu sisi, masuknya warga Singapura ke Batam membawa dampak positif berupa injeksi devisa. Uang yang mereka belanjakan di Batam, baik untuk kebutuhan maupun wisata, merupakan suntikan likuiditas yang akan mendorong perputaran ekonomi Batam. Hal ini sejalan dengan rilis data BPS yang menyatakan perekonomian Kepri—yang hampir 70 persennya bersumber dari Batam—tercatat tumbuh tinggi mencapai 7,89 persen (yoy) pada triwulan IV 2025. Capaian itu membuat pertumbuhan ekonomi Kepri menjadi yang tertinggi keempat secara nasional, bahkan sedikit lagi sudah dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam Asta Cita sebesar 8 persen.
Apabila dilihat sedikit lebih dalam, sektor perdagangan besar dan eceran juga tumbuh meningkat, dari 5,54 persen (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 7,57 persen (yoy) pada triwulan IV 2025. Sektor ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi Kepri, dengan kontribusi mencapai 9 persen terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sektor ini juga menjadi yang pertama terdorong dari adanya fenomena “koper kosong” warga Singapura.
Risiko Inflasi
Meskipun demikian, fenomena ini bukan tanpa risiko. Ramainya warga Singapura di pusat perbelanjaan berarti semakin banyak “tangan” yang mengambil stok bahan pokok yang ada di rak-rak supermarket Batam. Berdasarkan teori demand-pull inflation, jika permintaan terhadap bahan pokok meningkat, otomatis harga juga akan ikut terkerek naik. Apalagi tangan yang baru muncul ini bukan tangan sembarangan, melainkan tangan yang memiliki purchasing power dua kali lipat dibanding tangan biasa. Jika tidak diimbangi dengan supply yang cukup, kenaikan inflasi menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.
Kondisi ini menempatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai garda terdepan untuk melakukan langkah-langkah proaktif. Tidak hanya memastikan keterjangkauan harga di pasar, TPID juga perlu memperkuat strategi ketersediaan pasokan melalui kerja sama antar daerah (KAD) yang lebih masif dengan wilayah surplus, guna memastikan stok pangan di Batam tetap terjaga meskipun adanya tambahan permintaan. Selain itu, sinergi dengan distributor juga perlu diperkuat untuk memastikan kelancaran aliran distribusi pangan ke Batam. Seruan untuk bijak berbelanja juga perlu terus dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Pada akhirnya, fenomena grocery run warga Singapura membuktikan semakin terintegrasinya ekonomi Batam dengan dunia luar. Meskipun tetap ada risiko, bukan berarti kita harus segera membangun pagar yang tinggi untuk membatasi kedatangan tetangga kita. Hal ini dapat dipandang sebagai peluang, dengan terus memperkokoh fondasi di dalam rumah sendiri. Caranya melalui penguatan rantai pasok distribusi pangan, pemantauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, hingga komunikasi efektif untuk pengendalian ekspektasi inflasi. Dengan begitu, ekonomi Batam dapat tetap berdiri tegar menghadapi arus permintaan yang mengalir deras tanpa harus mengorbankan warga lokal yang terhimpit kenaikan harga. (*)
Tentang Penulis
I Dewa Gede Natih Bernan, Ekonom Yunior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Penulis adalah seorang pengamat ekonomi yang saat ini aktif sebagai Ekonom Yunior di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Penulis memiliki ketertarikan mendalam pada isu kebijakan moneter, stabilitas harga, inflasi, serta dinamika perekonomian di daerah.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi
***
Simak Opini Lain:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
