Jakarta (Gokepri) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Pejabat yang dilantik di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) adalah Direktur Sistem Manajemen Investasi Ludiro, Kepala Kantor Wilayah (Kepala Kanwil) Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo, dan Kepala Kanwil Provinsi Sumatera Barat Heru Pudyo Nugroho.
Kemudian, Kepala Kanwil Provinsi Bangka Belitung Fahma Sari Fatma, Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat Djoko Hendratto dan Kepala Kanwil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sahat M.T.Panggabean.
Di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terdiri dari Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Adi Budiarso serta Peneliti Ahli Utama yaitu Tri Wibowo dan Sigit.
Terakhir, Sri Mulyani juga melantik Suroso sebagai Direktur Keuangan dan Umum dan Gandy Setiawan sebagai Direktur Pemantauan Program dan Kinerja Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Pelantikan kali ini merupakan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan DJPB, BKF, dan KNEKS. Prosesi pelantikan dilakukan melalui sambungan video conference.
“Saya percaya saudara-saudara akan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya,” katanya di Jakarta, Senin (24/8/2020).
Lihat Juga: Pembebasan PPN Kertas untuk Media Massa Berlaku Mulai Agustus
Menkeu menyampaikan pesan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi dan para Kepala Kantor Wilayah DJPB bahwa dalam menyusun kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu memahami kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi.
Sri Mulyani menyampaikan Usaha kecil menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami kondisi sangat sulit dan unik.
“Karena itu untuk menjalankan tugasnya secara cepat, tepat, dan efektif saya meminta untuk langkah pembiayaan agar bisa komunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan sektor perbankan dan Kementerian UMKM,” ujarnya.
Lihat Juga: PEMULIHAN EKONOMI: Pekerja Bergaji di Bawah RP5 Juta Dapat Insentif Rp2,4 Juta
Ia menyebutkan kasus positif COVID-19 yang mencapai 22 juta secara global dan lebih dari 150 ribu di Indonesia telah mampu memberikan dampak luar biasa terhadap merosotnya perekonomian.
Ia menjelaskan beberapa negara pada kuartal II tahun ini menunjukkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam seperti Malaysia hingga 17 persen dan Indonesia 5,32 persen.
“Ini harus menjadi pemacu bagi kita untuk menghindarkan kondisi pemburukan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.
“Saya meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkeu untuk bisa fokus menggunakan keuangan negara dalam menangani COVID-19, memulihkan ekonomi serta kesehatan masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani turut meminta agar pengelolaan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang mencapai Rp695,2 triliun harus dapat dilakukan secara cepat dan tepat namun tetap akuntabel.
Lihat Juga: 11,9 Juta Nasabah KUR Dapat Keringanan Tunda Bayar Cicilan
Dia juga menambakan pesan kepada Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Pemantauan Program dan Kinerja,KNEKS yang baru dilantik untuk terus memanfaatkan peluangan keuangan syariah di Indonesia secara optimal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto juga telah melantik 271 Pejabat Administrator dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 17 Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). (Cg)
Editor: Candra
