JAKARTA (gokepri) – Pemerintah membuka peluang menaikkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat setelah lonjakan harga avtur menekan biaya operasional maskapai di tengah gejolak geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah.
Wacana kenaikan TBA muncul ketika pemerintah baru saja menyesuaikan fuel surcharge penerbangan domestik. Isu ini menjadi sensitif karena berdekatan dengan libur sekolah dan Idul Adha 1447 Hijriah, periode yang biasanya mendorong kenaikan permintaan perjalanan udara.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pembahasan tarif batas atas tiket pesawat akan dilakukan bersama maskapai penerbangan dan pemangku kepentingan lain setelah pemerintah menyelesaikan skema penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge.
Baca Juga: Strategi Pemerintah agar Tiket Pesawat Tak Melambung
“Selanjutnya kami akan bicara mengenai TBA-nya,” kata Dudy usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis 22 Mei 2026.
Menurut Dudy, langkah jangka pendek yang dipilih pemerintah saat ini adalah menyesuaikan fuel surcharge sebagai respons atas kenaikan harga avtur yang dinilai langsung memukul operasional maskapai.
“Kami sebenarnya sudah bahas itu. Untuk jangka pendek dengan airlines sudah sepakat bahwa untuk fuel surcharge ini yang dirasakan paling mereka butuhkan supaya mereka bisa beradaptasi dengan kenaikan harga avtur,” ujar Dudy.
Ia menegaskan pembahasan tarif batas atas memiliki peluang besar dilakukan. Bahkan, arah pembahasannya bukan menurunkan tarif maksimum, melainkan membuka ruang kenaikan.
“Oh iya, pasti. Bukan turun TBA-nya, tapi naik TBA-nya,” kata Dudy.
Meski demikian, Kementerian Perhubungan belum menggelar pembahasan khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Nantinya, pembahasan akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kemenko Infrastruktur, maskapai, dan pemangku kepentingan lain.
“Kami belum ketemu dengan Pak Menko. Untuk TBA nanti kami bicara dengan airlines dan juga stakeholder lain termasuk Kemenko Infra,” ujar dia.
Sebelumnya, AHY mengatakan penyesuaian tarif tiket pesawat harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah, kata dia, memahami kekhawatiran publik terhadap potensi kenaikan harga tiket menjelang musim libur.
“Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus harga tiket pesawat tidak terlalu memberatkan masyarakat,” kata AHY di Jakarta, Ahad, 17 Mei.
AHY menilai konflik dan ketegangan global, terutama di kawasan Timur Tengah, berdampak langsung terhadap kenaikan harga energi dunia. Tekanan tersebut kemudian menjalar ke sektor penerbangan melalui kenaikan biaya bahan bakar.
Ia mengatakan pemerintah berada pada posisi yang tidak mudah karena harus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan daya beli masyarakat.
“Oleh karena itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah tapi penyesuaian dan memang ini akan berdampak pada masyarakat,” ujar AHY.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang besaran fuel surcharge tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan kebijakan itu diterbitkan untuk merespons fluktuasi harga avtur sekaligus menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
“Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi,” kata Lukman.
Dalam aturan itu, persentase fuel surcharge tertinggi dapat berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas, bergantung pada perubahan harga bahan bakar penerbangan. ANTARA
Baca Juga: Tertekan Harga Avtur dan Kurs, Tarif Tiket Pesawat Diusulkan Naik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
