BATAM (gokepri) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap agar relaksasi kebijakan visa kunjungan singkat yang diusulkan oleh Gubernur Ansar Ahmad dapat segera disahkan. Kebijakan ini diharapkan menjadi hadiah istimewa untuk Kepri di bulan ulang tahunnya pada September mendatang.
Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur, menjelaskan bahwa kebijakan bebas visa yang saat ini berlaku hanya untuk 10 negara ASEAN telah memberikan dampak positif terhadap daya tarik Kepri sebagai destinasi wisata perbatasan.
“Daya saing pariwisata di Kepri sebagai daerah perbatasan memang belum optimal. Oleh karena itu, Bapak Gubernur mengusulkan skema relaksasi visa setahun lalu,” ungkap Guntur dalam Forum Kepri Tourism di Kota Batam, Kamis (22/8/2024).
Menurut Guntur, Kepri yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia memiliki karakter kunjungan singkat, terutama pada akhir pekan. Banyak wisatawan transit atau ekspatriat enggan membayar visa seharga Rp500 ribu untuk masa tinggal 30 hari. Untuk itu, Pemprov Kepri telah menyurati Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata meminta kebijakan relaksasi visa khusus.
Upaya ini akhirnya membuahkan hasil dengan dikeluarkannya surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM yang memberikan kebijakan khusus berupa visa kunjungan singkat selama tujuh hari. Hanya saja tarifnya belum bisa dipastikan, sementara tarif visa yang diusulkan Kemenparekraf sebesar USD10 atau setara Rp150.000.
Namun, kebijakan ini masih berupa rancangan peraturan pemerintah beserta tarif visa yang sedang dalam proses penetapan dan saat ini sudah berada di meja Presiden Joko Widodo untuk disahkan.
“Mudah-mudahan kebijakan ini bisa ditandatangani pada bulan September nanti sehingga dapat menjadi kado ulang tahun Provinsi Kepri,” harap Guntur.
Sebelumnya, pada 31 Januari 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno, menetapkan target kunjungan wisatawan ke Kepri sebesar 3 juta kunjungan. Namun, hingga Juni 2024, kunjungan wisatawan mancanegara baru mencapai 763.406 kunjungan.
Adapun Dispar Kepri berambisi menyerap 23-25 persen volume kunjungan wisatawan asing yang datang ke Indonesia pada 2024. Pada akhir 2023, kunjungan pelancong dari luar negeri ke Kepri ini menembus 1,5 juta orang. Sebanyak 70 persen dari jumlah itu masuk melalui Batam
Gubernur Ansar Ahmad menyadari bahwa target tersebut sulit dicapai tanpa adanya relaksasi visa kunjungan singkat yang masih menunggu untuk ditetapkan. Ansar telah meminta Menteri Sandiaga untuk merevisi target kunjungan wisatawan. “Berdasarkan perhitungan kami, kunjungan wisatawan tahun ini mungkin hanya mencapai 1,8 hingga 1,9 juta kunjungan,” ujar Ansar.
Gubernur juga menyoroti tantangan lain seperti tingginya tarif kapal dan harga tiket pesawat. Meskipun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, masalah ini belum sepenuhnya teratasi. “Kami terus berkomunikasi mengenai tarif tiket pesawat dan visa on arrival. Kami juga akan menghubungi Mensesneg untuk memastikan proses ini berjalan lancar,” jelas Ansar.
Baca: Jadi Daya Tarik Turis ke Kepri, Draf Perpres Visa 7 Hari Sudah di Meja Presiden
Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Made Ayu Marthini, menambahkan bahwa keterbukaan Indonesia dalam menerima turis asing masih menghadapi tantangan, dengan peringkat ke-86 di dunia.
Dengan adanya kebijakan visa kunjungan singkat yang diharapkan segera diberlakukan, ia optimistis Pemprov Kepri dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta memberikan kontribusi pada devisa negara dan pembukaan lapangan kerja.
“Nanti kami akan dorong juga bersama-sama nanti pak Menteri Sandi sehingga sebelum berakhirnya periode administrasi ini, bisa keluar. Kita kejar untuk mendapatkan lebih banyak lagi wisatawan mancanegara terutama untuk para ekspatriat dari Singapura dan dari Malaysia,” jelas Marthini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
.Penulis: Muhammad Ravi
