JAKARTA (gokepri) — Eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran mulai memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha nasional. Dunia usaha menilai, dampaknya bagi Indonesia tak hanya soal gejolak sentimen pasar, melainkan ancaman riil terhadap jalur energi, biaya logistik, hingga stabilitas fiskal.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan salah satu titik krusial adalah Selat Hormuz—jalur sempit yang menjadi penghubung utama perdagangan energi dunia. “Kawasan itu merupakan bottleneck perdagangan energi global. Sekitar 20 persen minyak dunia melewati Selat Hormuz,” ujar Shinta di Jakarta, Selasa (3/3).
Menurutnya, kekhawatiran utama pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas serta kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, ketidakpastian keamanan sudah cukup memicu lonjakan harga energi.
Baca Juga: Ketegangan di Selat Hormuz Guncang Pasokan Energi Asia
Bagi Indonesia yang masih berstatus net importer minyak, kenaikan harga energi global berpotensi meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor. Jika harga melampaui asumsi dalam APBN, ruang fiskal pemerintah juga terancam menyempit.
“Tekanan ini bisa berdampak luas, dari biaya industri hingga beban subsidi energi,” kata Shinta.
Tak berhenti di sektor energi, Apindo juga mengantisipasi efek rambatan ke inflasi pangan. Kenaikan harga energi akan meningkatkan ongkos distribusi, transportasi, dan logistik komoditas pangan. Dalam kondisi tertentu—terutama jika dibarengi gangguan pasokan global atau pelemahan rupiah—harga bahan pokok dapat terdorong naik lebih cepat.
“Stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial jika dampak konflik meluas dan berkepanjangan,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, harga energi yang bertahan tinggi berisiko meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi. Apindo menilai pemerintah perlu mengelola risiko tersebut secara hati-hati agar tidak menekan defisit anggaran dan pembiayaan utang secara berlebihan.
“Pengelolaan utang yang disiplin dan menjaga defisit dalam koridor kredibel penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar,” kata Shinta.
Di tengah dinamika global yang cenderung risk-off, volatilitas nilai tukar juga menjadi perhatian. Pelemahan rupiah akan memperbesar biaya impor energi dan pangan, sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dinilai perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Bagi dunia usaha, dampaknya tidak akan merata. Industri dengan ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional diperkirakan merasakan tekanan paling awal. Sektor padat karya dinilai paling rentan karena margin usaha yang tipis dan sensitivitas tinggi terhadap kenaikan biaya distribusi, bahan baku impor, serta gangguan permintaan ekspor. ANTARA
Baca Juga: Harga Minyak Melonjak 13 Persen, Pasar Cemas Selat Hormuz Terganggu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
