Konsumsi Pertalite meningkat. Cadangan nasional turun menjadi 16–18 hari.
JAKARTA (gokepri) – Peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite menekan persediaan bensin bersubsidi di tengah antrean BBM yang meluas di sejumlah daerah. Pemerintah mengkaji penambahan kuota Pertalite untuk memenuhi proyeksi kebutuhan hingga akhir 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan penghitungan kebutuhan masih berlangsung. Kementeriannya belum menetapkan besaran tambahan kuota maupun anggaran subsidi yang diperlukan.
Bahlil mengaitkan kenaikan konsumsi Pertalite dengan pergeseran pilihan masyarakat dari bensin nonsubsidi Pertamax beroktan 92 atau RON 92 ke Pertalite beroktan 90 atau RON 90. Selisih harga kedua jenis bensin itu mendorong sebagian konsumen beralih ke BBM yang lebih murah.
Baca Juga: Rencana Membatasi Pertalite untuk Kelompok Kaya
“Pertalite nanti coba saya akan melakukan exercise pada akhir bulan ini,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat, 23 Oktober 2026.
Pemerintah perlu menghitung kebutuhan tambahan berdasarkan proyeksi konsumsi hingga akhir tahun sebelum menetapkan kuota baru. Bahlil belum menyebut berapa besar penambahan yang diperlukan ataupun bagaimana pemerintah menyiapkan anggaran subsidinya.
Tekanan permintaan itu terlihat pada persediaan Pertalite nasional yang turun ke kisaran 16–18 hari, dari sebelumnya 18–20 hari. Bahlil menyampaikan kondisi tersebut pada 16 Oktober 2026 dan menyebut Pertalite sebagai satu-satunya jenis BBM yang cadangannya berada di bawah 20 hari.
Menurut Bahlil, kondisi itu tidak berarti Indonesia mengalami kekurangan BBM secara nasional. Ia mengatakan pemerintah masih memproses pencampuran bahan bakar di kilang, sedangkan stok Solar serta bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 tidak menghadapi persoalan serupa.
“Yang kurang dari 20 hari itu hanya RON 90,” kata Bahlil pada 16 Oktober 2026.
Bahlil sebelumnya memperkirakan pemerintah membutuhkan waktu sekitar sepekan untuk mengembalikan cadangan Pertalite ke tingkat 20 hari. Ia juga menegaskan stok 16–18 hari tersebut, menurut standar yang digunakan pemerintah, belum menunjukkan kekurangan pasokan.
Di lapangan, masyarakat di sejumlah daerah menghadapi antrean pembelian BBM. Ombudsman Republik Indonesia melaporkan gangguan distribusi yang berdampak pada 11 provinsi dan meminta pemerintah serta pihak terkait mengevaluasi persoalan tersebut secara menyeluruh.
Sebelas provinsi yang masuk dalam laporan Ombudsman ialah Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat. Laporan itu menunjukkan bahwa persoalan BBM tidak hanya menyangkut persediaan nasional, tetapi juga kelancaran penyaluran ke daerah.
Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan antrean kendaraan di Aceh dan Bali mencapai lebih dari satu kilometer, dengan waktu tunggu melampaui tiga jam. Di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, antrean tercatat sepanjang 300–700 meter dengan waktu tunggu dua hingga tiga jam.
Di Papua Barat, antrean sekitar satu kilometer terutama terjadi pada malam hari. Ombudsman menyampaikan laporan tersebut dalam konferensi pers pada Rabu, 14 Oktober 2026. ANTARA
Baca Juga: Antrean BBM Meluas, Ombudsman Temukan Gangguan Distribusi di 11 Provinsi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
