Ombudsman menerima 25 informasi awal gangguan BBM di 11 provinsi. Pemerintah menyebut stok nasional aman, tetapi distribusi di Bali tersendat.
JAKARTA (gokepri) – Antrean panjang dan kekosongan solar serta Pertalite muncul di sejumlah daerah, meski pemerintah menyebut stok BBM nasional masih cukup untuk 18–20 hari. Ombudsman menerima 25 informasi awal gangguan layanan di 11 provinsi hingga 13 Oktober 2026, sedangkan pemerintah mengaitkan antrean di Bali dengan keterlambatan kapal.
Ombudsman Republik Indonesia menemukan gangguan layanan distribusi dan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah. Lembaga tersebut akan menelusuri penyebabnya untuk memastikan distribusi, terutama BBM subsidi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Pastikan Pasokan BBM Tetap Terjaga di Aceh, Riau, dan Kepri
Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan, 25 informasi awal yang diterima per 13 Oktober 2026 mencakup Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat. Ombudsman akan memproses informasi tersebut melalui mekanisme pengawasan internal dan menyampaikan perkembangan setelah pendalaman.
Gangguan yang dilaporkan mencakup antrean panjang, waktu tunggu pengisian yang lama, serta kekosongan stok solar dan Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Di Sumatera Barat, waktu tunggu kendaraan mencapai dua hingga tiga jam, sedangkan antrean pada malam hingga pagi hari di Papua Barat melebihi satu kilometer.
Di Sulawesi Utara, antrean kendaraan yang hendak mengisi Pertalite mencapai 300–500 meter di sejumlah lokasi. Sementara itu, antrean pembelian solar di Merak, Banten, mencapai sekitar satu kilometer pada titik tertentu.
Selain antrean, Ombudsman menerima laporan kekosongan stok solar atau Pertalite di sejumlah SPBU di Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebaliknya, pemantauan di Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan antrean relatif terkendali dan pelayanan SPBU masih berjalan lancar.
Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa gangguan pasokan tidak terjadi secara merata di setiap daerah. Menurut Ghoffar, pengelola pasokan perlu memperhitungkan kebutuhan riil setiap wilayah, bukan hanya mengandalkan angka stok secara keseluruhan.
Ombudsman mengidentifikasi beberapa indikasi awal penyebab gangguan, mulai dari kendala logistik dan distribusi hingga ketidaksesuaian kebutuhan dengan kuota serta pasokan. Keterbatasan operasional dan kapasitas pelayanan SPBU juga masuk dalam persoalan yang perlu ditelusuri.
Di Bali, keterlambatan kapal dan proses bongkar muat di Terminal BBM Manggis, Kabupaten Karangasem, dilaporkan menghambat distribusi BBM. Ombudsman juga menerima informasi bahwa keterlambatan pasokan dari depot di Parepare, Sulawesi Selatan, turut memicu antrean di Sulawesi Barat.
Ombudsman menegaskan informasi tersebut masih berupa temuan awal yang perlu pendalaman melalui pengawasan dan investigasi. Lembaga itu meminta kementerian dan instansi terkait mengevaluasi distribusi BBM, membuka informasi pasokan kepada publik, serta memperkuat pengawasan agar gangguan pelayanan tidak terus membebani masyarakat.
Pemerintah Sebut Stok Nasional Masih Aman
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan antrean BBM di Bali berkaitan dengan keterlambatan kapal pengangkut, bukan menipisnya persediaan nasional. Ia menyebut ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18–20 hari.
“Ketahanan masih aman, 18-20,” kata Laode seusai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Menurut Laode, cuaca dan kondisi jalur pengiriman turut memengaruhi kelancaran distribusi, terutama untuk wilayah yang mengandalkan transportasi laut dan sungai. “Jadi, masalah yang ada ini lebih disebabkan oleh pola distribusi karena musim,” ujarnya.
Di jalur laut, gelombang tinggi dapat menghambat kapal bersandar meskipun sudah tiba di lokasi tujuan. Akibatnya, proses bongkar muat tertunda dan pasokan terlambat mencapai SPBU.
Di daerah yang mengandalkan transportasi sungai, penurunan debit air dapat memaksa pengiriman BBM beralih menggunakan truk. Kapasitas angkut yang lebih terbatas dan waktu tempuh yang lebih lama kemudian menambah tantangan dalam penyaluran pasokan.
Laode mengatakan kapal yang sebelumnya terlambat kini sudah tiba di Bali dan penyaluran ke SPBU dipercepat melalui pelayanan selama 24 jam. Ia memperkirakan gangguan distribusi di Bali dapat teratasi pada Rabu (14/10/2026) atau Kamis (15/10/2026).
Ia juga menyebut kendala distribusi serupa pernah terjadi di daerah lain, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan antrean di Bali berkaitan dengan kendala teknis kapal pengangkut yang menghambat proses sandar dan bongkar muat.
Pertamina Tambah Pasokan ke Bali
Untuk mempercepat pemulihan pasokan di Bali, Pertamina Patra Niaga menambah pengiriman BBM sebanyak 26.200 kiloliter secara bertahap. Kapal tanker yang membawa tambahan pasokan tersebut dijadwalkan tiba pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026.
Pertamina menyalurkan tambahan pasokan melalui Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem. Perusahaan juga memetakan 52 SPBU di Bali untuk memberikan pelayanan selama 24 jam guna mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat.
Berdasarkan data Pertamina, rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari. Angka tersebut menjadi salah satu acuan perusahaan dalam memperhitungkan kebutuhan pasokan dan mengatur distribusi BBM di wilayah tersebut. ANTARA
Baca Juga: BBM Lebih Mahal, Motor Listrik Kian Dilirik?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
