Indonesia membutuhkan tambahan listrik 20 GW untuk menopang pusat data AI. Kepulauan Riau dibidik sebagai hub pusat data baru.
DENPASAR (gokepri) – Ledakan kecerdasan buatan membawa kebutuhan listrik ke tingkat baru. Pemerintah memperkirakan perlu tambahan daya 20 gigawatt untuk menopang ekspansi pusat data dan menarik investasi digital.
Setiap pesan yang dikirim, video yang ditonton, dan pertanyaan yang diajukan kepada aplikasi kecerdasan buatan diproses oleh server di pusat data. Infrastruktur digital yang bekerja sepanjang waktu itu membutuhkan pasokan listrik besar, terutama ketika perusahaan mengembangkan layanan berbasis kecerdasan buatan atau AI.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas listrik 20 gigawatt (GW) untuk mendukung kebutuhan tersebut. Angka itu setara 20.000 megawatt atau sekitar 20 persen dari total kapasitas listrik yang tersedia saat ini, menurut perhitungan yang disampaikannya.
“Tadi saya baru habis berbincang sama Dirut PLN, itu membutuhkan penambahan 20 GW,” ujar Bahlil dalam sambutannya di Bali Tech Week 2026, Denpasar, Senin, 19 Oktober 2026.
Baca Juga: Batam, Bintan dan Karimun Disiapkan Menarik Investasi Pusat Data
Besarnya kebutuhan energi itu berkaitan dengan perubahan teknologi pusat data. Jika pusat data pada era komputasi awan umumnya membutuhkan daya sekitar 10–30 megawatt (MW), pusat data berbasis AI dapat memerlukan 100 MW hingga 1 GW.
Skala kebutuhan tersebut membuat ketersediaan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama investor. Pasokan air, jaringan serat optik, kesiapan lokasi, dan akses terhadap energi bersih juga menentukan apakah sebuah kawasan mampu menampung pusat data berskala besar.
Pemerintah kini mendorong Batam, Bintan, dan Karimun menjadi hub pusat data baru di Indonesia. Kawasan Kepulauan Riau itu diharapkan melengkapi pusat-pusat data yang telah berkembang di Singapura dan Malaysia.
Bahlil menilai Kepulauan Riau memiliki sejumlah keunggulan untuk menarik investasi tersebut. Ketersediaan air, kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan Jakarta, Jawa Barat, atau Bali, serta peluang pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi pertimbangan pemerintah.
Namun, keunggulan lokasi saja tidak cukup untuk menjamin investasi pusat data. Pemerintah juga harus memastikan pasokan listrik tersedia dalam jumlah memadai, stabil, kompetitif, dan semakin bersih.
Untuk mendukung kebutuhan itu, pemerintah merencanakan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt-peak (GWp). Program tersebut mencakup PLTS skala besar, pembangkit terapung, PLTS atap, dan pengembangan di kawasan industri.
Bahlil menilai energi terbarukan dapat menjadi daya tarik tambahan bagi investor pusat data. “Teman-teman investor akan lebih suka untuk memakai data center mereka dengan memakai energi baru terbarukan,” katanya.
Peluang investasi tersebut mulai terlihat di Batam. Kapasitas pusat data yang sudah tersedia, telah berkomitmen, dan masih dalam tahap pengembangan di kota itu mencapai 1,47 GW, meski angka tersebut tidak seluruhnya menunjukkan kapasitas yang sudah beroperasi.
PLN Batam dan DayOne juga telah meneken kontrak pasokan listrik sebesar 450 MW untuk pusat data. Menurut naskah sumber, kontrak tersebut merupakan yang terbesar untuk pusat data di Indonesia.
Di tingkat nasional, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Dari total tersebut, 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan, 10,3 GW berupa sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW berasal dari pembangkit fosil.
Pemerintah memperkirakan rencana pengembangan pembangkit itu membutuhkan potensi investasi Rp2.967,4 triliun. Sementara itu, rencana PLTS 100 GWp diharapkan memperluas pilihan sumber energi bagi industri, termasuk pusat data yang membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar.
Besarnya rencana investasi dan pembangunan pembangkit belum otomatis menjamin seluruh kebutuhan pusat data akan terpenuhi. Pemerintah dan penyedia listrik tetap perlu mencocokkan jadwal pembangunan, lokasi pusat data, kebutuhan daya, dan kesiapan jaringan agar pasokan tersedia ketika fasilitas mulai beroperasi.
Bahlil mengatakan pemerintah akan meminta calon investor menyampaikan rencana lokasi pusat data sejak awal. Dengan informasi tersebut, pemerintah dapat menyiapkan kebutuhan energi sesuai lokasi dan skala investasi yang direncanakan.
Pemerintah juga ingin investasi pusat data memberi ruang bagi pelaku usaha dalam negeri. Bahlil menyatakan investor asing perlu berbagi peluang bisnis dengan pengusaha nasional dan daerah.
“Kita harus sharing dengan pengusaha lokal,” kata Bahlil.
Baca Juga: Benarkah Pusat Data Memicu Blackout Batam-Bintan?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
