Bahlil menyinggung hubungan antarnegara. Kadin dan industri keramik mendesak prioritas gas domestik.
JAKARTA (gokepri) – Bahlil Lahadalia mengancam tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga yang dinilai tidak menghargai Indonesia. Di dalam negeri, industri justru mengeluhkan kesulitan memperoleh pasokan gas untuk menjaga produksi.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara yang dianggap tidak kooperatif. Pernyataan tersebut disampaikan dalam peresmian penerimaan gas JNE#6 dan fasilitas produksi Lapangan Maha–South Hub, Kamis, 22 Oktober 2026.
“Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ujar Bahlil dalam acara tersebut. Ia juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Baca Juga: Kontrak Ekspor Gas ke Singapura Diperpanjang hingga 2028
Bahlil menilai persoalan antara Indonesia dan negara lain semestinya bisa dibicarakan melalui hubungan yang saling menghormati. Ia mengkritik negara yang, menurut dia, baru datang meminta bantuan ketika membutuhkan sesuatu dari Indonesia.
“Jangan di saat mereka butuh, baru mereka datang untuk memohon,” kata Bahlil. Ia menilai persoalan yang masih bisa dibicarakan tidak seharusnya berkembang menjadi hubungan yang mengabaikan sikap saling menghargai.
Bahlil menegaskan Indonesia memiliki kedaulatan untuk menentukan kebijakan nasional. Ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang.
Ancaman itu bukan kali pertama disampaikan Bahlil dalam dua hari terakhir. Pada Rabu, 21 Oktober, setelah mengikuti sidang kabinet, ia menyebut kemungkinan tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga.
“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” ujar Bahlil saat itu. Ia juga memperingatkan negara yang dinilainya memiliki pandangan negatif terhadap Indonesia.
Meski mengancam pembatasan ekspor, Bahlil menyatakan Indonesia tetap terbuka menjalin kerja sama energi dengan negara yang menghormati hubungan bilateral. Ia bahkan menyebut pemerintah bersedia menawarkan kontrak kepada negara yang belum memilikinya jika hubungan kedua pihak berjalan setara.
“Kalau saling menghargai, sekali pun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka,” kata Bahlil. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah mengaitkan kerja sama energi dengan hubungan antarnegara, bukan semata-mata transaksi dagang.
Di dalam negeri, rencana memprioritaskan pasokan gas untuk industri mendapat dukungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada sektor manufaktur.
“Pemerintah menunjukkan keberpihakan dengan mengutamakan kebutuhan industri dalam negeri,” kata Saleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis. Menurut dia, pasokan gas yang memadai dan berkelanjutan penting untuk meningkatkan produksi, menarik investasi, memperkuat daya saing, dan membuka lapangan kerja.
Saleh mengatakan industri pengguna gas di Indonesia masih kesulitan memperoleh pasokan. Karena itu, ia mendukung opsi penghentian ekspor gas ke negara tetangga jika kebijakan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pabrik domestik.
Menurut Saleh, prioritas gas untuk industri bisa membantu perusahaan meningkatkan produksi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Ketersediaan energi yang lebih terjamin juga dapat mendukung rencana investasi dan memperluas penyerapan tenaga kerja.
Dukungan serupa datang dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI). Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto menyatakan industri keramik telah lama menantikan kepastian pasokan gas untuk menopang kegiatan produksi.
Gas menjadi sumber energi penting dalam pembuatan keramik, terutama untuk proses pembakaran bersuhu tinggi. Pasokan yang stabil dengan harga kompetitif dapat membantu pabrik meningkatkan utilisasi atau tingkat pemakaian kapasitas produksi, sekaligus membuka ruang bagi ekspansi.
“Inilah kebijakan yang telah lama kami tunggu dan harapkan sebagai industri penerima HGBT,” kata Edy. Ia menyatakan industri keramik siap melanjutkan tahapan ekspansi jika kepastian pasokan gas tersedia.
Edy berharap tambahan pasokan gas dapat menggerakkan sektor lain di luar industri keramik. Ia menyebut konstruksi, properti, transportasi, dan industri bahan baku sebagai sektor yang berpotensi memperoleh manfaat dari peningkatan kegiatan produksi.
“Berikan kami gas, kami ciptakan multiplier effect dan dukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Edy. Ia berharap pemenuhan kebutuhan gas industri dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih luas. ANTARA
Baca Juga: Pemerintah Kaji Moratorium Ekspor Gas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
