OTT BNPB, KPK Tangkap 14 Orang dan Sita Uang Rp1,4 Miliar

KPK mengusut OTT terkait pengurusan HGB di Kabupaten Bogor dengan 17 orang diamankan dan uang ratusan miliar rupiah disita.
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. (internet)

KPK menangkap 14 orang, termasuk Sestama BNPB Rustian, terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa kebencanaan.

JAKARTA (gokepri) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026), KPK menangkap 14 orang dan menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah emas.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu orang yang ditangkap ialah Sekretaris Utama BNPB Rustian. Sebanyak 13 orang lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) di BNPB dan pihak swasta.

Baca Juga: 8 Orang Tersangka OTT KPK di BPN Bogor, Rp106,3 M Disita

“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi di Yogyakarta, Selasa 13 Oktober 2026.

KPK belum mengungkap pengadaan tersebut berkaitan dengan penanganan bencana apa. Budi mengatakan, penyidik akan menjelaskan rincian perkara itu dalam konferensi pers.

Ketika ditanya apakah perkara tersebut berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau bencana alam lainnya, Budi belum memberikan perincian. KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

Selain mengamankan 14 orang, penyidik KPK menyita uang tunai dengan nilai sementara sekitar Rp1,4 miliar. Tim juga menyita sejumlah logam mulia berupa emas batangan dan emas dalam bentuk tabungan emas.

“Untuk jumlahnya masih diproses tim,” ujar Budi mengenai emas yang disita.

KPK belum merinci asal uang dan emas tersebut ataupun peran masing-masing pihak dalam perkara yang sedang diselidiki. Hubungan barang bukti itu dengan dugaan korupsi pengadaan kebencanaan juga masih menunggu penjelasan resmi lembaga antirasuah tersebut.

Ads bp batam 2026 baru

OTT di lingkungan BNPB ini merupakan operasi tangkap tangan ke-22 yang dikonfirmasi KPK sepanjang 2026. Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan operasi tersebut. “Benar,” kata Setyo.

Setelah penangkapan, KPK membawa 14 orang tersebut ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka berasal dari unsur BNPB maupun pihak swasta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

KPK belum mengumumkan identitas lengkap seluruh pihak yang ditangkap maupun status hukum mereka. Pada Selasa malam, pimpinan KPK dijadwalkan menggelar ekspose atau gelar perkara untuk menentukan status hukum para pihak berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Hasil pemeriksaan dan gelar perkara menjadi dasar bagi KPK untuk menyampaikan perkembangan resmi kasus tersebut.

Sementara itu, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK dan tidak akan mengintervensi penanganan perkara. Lembaga tersebut juga menegaskan komitmennya untuk menjunjung asas praduga tak bersalah.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa lembaganya akan bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung. BNPB siap memberikan data dan akses informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Berton di Jakarta, Selasa malam.

Sebagai bagian dari pengawasan internal, pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk menelusuri persoalan tersebut dan mengamankan dokumen yang berkaitan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung pemeriksaan internal sekaligus menjaga ketersediaan dokumen yang diperlukan.

BNPB menyatakan seluruh jajaran tetap berfokus pada tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Lembaga itu juga meminta masyarakat dan media menunggu keterangan resmi aparat penegak hukum serta tidak berspekulasi mengenai perkara tersebut. ANTARA

Baca Juga: 20 Koper Uang dalam OTT KPK di HGB Bogor

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait