BATAM (gokepri) – Dari 64 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Batam, hanya dua yang masih aktif beroperasi. Kondisi ini mendorong Kejaksaan Negeri Batam memperketat pengawasan karena rawan penyimpangan dalam tata kelola.
Kepala Kejari Batam, I Wayan Wiradarma, menegaskan pihaknya siap bertindak bila ada indikasi korupsi, penipuan, atau penggelapan dana. “Kami memantau sejak dini agar tidak terjadi penyimpangan. Bila ada pelanggaran, kami tidak akan ragu menindak,” ujar I Wayan dalam acara sosialisasi penguatan koperasi, Kamis, 2 Oktober 2025.
Acara yang dihadiri puluhan ketua KKMP ini juga diikuti Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Batam, Salim. Tujuannya menanamkan nilai transparansi, kepatuhan, dan integritas agar koperasi bisa berjalan sehat dan profesional.
Dari puluhan koperasi yang terbentuk, hanya KKMP Patam Lestari dan KKMP Pulau Buluh yang tercatat aktif. Sisanya mati suri karena lemahnya manajemen dan minimnya pemahaman hukum pengurus. “Sebagian besar pengurus belum memahami aturan keuangan dan hukum yang berlaku. Kami terus melakukan pelatihan, mulai dari manajemen koperasi hingga penyusunan proposal bisnis,” kata Salim.
Untuk memperkuat pembinaan, Kejari Batam akan menunjuk satu KKMP binaan di setiap kecamatan. KKMP tersebut menjadi pusat konsultasi hukum sekaligus tempat koordinasi antar pengurus. “Kami membuka ruang konsultasi hukum secara terbuka dan siap menindaklanjuti bila ada persoalan,” ujar I Wayan.
Selain pengawasan, Kejari mendorong KKMP ikut dalam program ketahanan pangan dengan menggandeng kelompok tani. Skema ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal dan menjaga stabilitas pangan di Batam.
Dalam sesi tanya jawab, pesan Kejari Batam ditegaskan kembali: integritas adalah harga mati. “Transparansi harus jadi budaya. Koperasi yang melanggar hukum pasti kami awasi dan tindak,” kata I Wayan.
Baca Juga: Kemenkop Perkuat Digitalisasi Kopdes Tingkatkan Manajemen Koperasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
