BATAM (gokepri) – Sensus Ekonomi 2026 di Batam telah mencapai sekitar 90 persen, tetapi BPS masih mengejar responden yang sulit ditemui. Hambatan terutama muncul pada sejumlah sektor usaha dan kawasan dengan akses terbatas.
Kepala BPS Kota Batam Devi Indriastuti mengatakan pendataan mencakup lebih dari 400 ribu keluarga dan usaha yang tersebar di Kota Batam. Batas penyelesaian sensus ditetapkan pada akhir Agustus 2026.
Petugas kini memusatkan pendataan pada target yang belum tersentuh. Sebagian responden belum berhasil ditemui, sementara lainnya belum memberikan informasi yang dibutuhkan.
Baca Juga: Pelaku Usaha Diminta Tak Ragu Buka Data Sensus
Di sektor usaha, capaian belum mencapai 100 persen pada industri pengolahan, konstruksi, serta aktivitas hukum dan kegiatan terkait. Kondisi serupa muncul dalam pendataan keluarga di sejumlah wilayah.
Kendala pendataan keluarga terutama ditemukan di kawasan dengan akses terbatas dan permukiman yang penghuninya relatif sulit ditemui. Perumahan mewah termasuk wilayah yang menjadi perhatian petugas.
BPS meminta pelaku usaha dan masyarakat membuka akses bagi petugas agar sisa pendataan dapat diselesaikan sebelum tenggat. Kekhawatiran mengenai penggunaan data untuk kepentingan perpajakan juga ditepis.
“Pendataan SE 2026 tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan,” kata Devi.
Menurut BPS, informasi yang diberikan responden hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Kerahasiaan data responden juga dijamin sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut penting karena kelengkapan data bergantung pada kesediaan responden memberikan informasi. Tanpa respons dari kelompok yang belum terdata, gambaran struktur ekonomi Batam berisiko tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan.
Untuk mengejar target, BPS Batam memperpanjang sosialisasi dan menyediakan pendampingan pengisian kuesioner bagi pelaku usaha. Koordinasi juga diperkuat bersama asosiasi, instansi, dan pihak terkait.
Setiap Jumat, BPS menggelar weekly briefing untuk memantau perkembangan pendataan sekaligus mengevaluasi kendala petugas. Seluruh pegawai BPS Kota Batam turut diterjunkan dengan dukungan pegawai BPS Provinsi Kepulauan Riau.
Upaya tersebut diperkuat melalui rapat evaluasi pada 10 Agustus 2026. Pertemuan itu mempertemukan BPS Batam dengan Pemerintah Kota Batam, BP Batam, camat se-Kota Batam, Kadin, dan Apindo setempat.
Forum tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk mengejar responden yang belum memberikan informasi. Pemerintah daerah dan organisasi pelaku usaha diharapkan membantu membuka akses pendataan.
BPS menilai partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi penentu penyelesaian sensus. Sebab, SE hanya digelar setiap 10 tahun untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian.
“Partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha masih diperlukan untuk menyelesaikan pendataan,” ujar Devi. ANTARA
Baca Juga: Bupati dan Wabup Karimun Jadi Promotor Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
