Tanjungpinang (gokepri.com) – Sekretaris Daerah Kepri TS Arif Fadillah mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) supaya menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020.
“Saya selalu sampaikan agar ASN di Kepri netral dalam tiap pilkada maupun pileg,” ungkap Arif saat mengikuti Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” di Ruang Rapat Setda lantai 3 Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Rabu (5/8/2020).
Dia mengimbuhkan netralitas ASN adalah etika dan perilaku yang wajib dipegang teguh sebagai penyelenggara negara. Pelanggaran netralitas membuka peluang pelanggaran hukum.
“Karena pelanggaran terhadap azas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai distorsi dan pelanggaran hukum lainnya. Seperti perilaku KKN, kualitas pelayanan publik yang rendah, serta perumusan dan eksekusi kebijakan yang mencederai kepentingan publik,” papar dia.
Lihat Juga: Ekonomi Kepri Triwulan Kedua Terjun Bebas, Terendah se-Sumatera
Kegiatan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN berupa deklarasi. Peserta rapat terdiri dari para Kepala Daerah, Sekda, Kepala BKPSDM, Pimpinan Bawaslu Daerah. Mereka yang mengikuti kegiatan ini dari Provinsi Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung dan Papua.
Adapun yang menjadi narasumber Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi SP, Kepala BKN Bima Arya Wibisana, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo Sutarmidji dan Gubernur Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menegaskan ASN harus mampu membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab yang berkenaan dengan etika dan perilaku imparsialitas. Yaitu tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik.
“Semoga terwujud ASN yang netral, bebas intervensi politik, bebas konflik kepentingan, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tambah Agus.
Baca Juga: Kepri Waspadai Lonjakan Kasus Baru Corona
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Teguh Widjinarko mengatakan kampanye virtual ini penting karena pada akhir tahun ini akan dihelat pilkada serentak.
“Dengan keadaan negara saat ini dalam posisi permasalahan netralitas ASN, tentunya dengan intervensi nilai nilai ASN. Ini harus kita jaga netralitas ASN untuk tetap kita pertahankan,” ujar Teguh kepada peserta.
Di sisi global pemerintah memperoleh peringkat 54,8%, sberada kira-kira di bawah negara negara ASEAN dan British. “Inilah salah satu aspek kendala, bahwa netralitas kita masih sangat rendah,” sambung dia.
Dengan keterkaitan tersebut, Teguh ada nuansa untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan JPT-JPT Pratama bersaing untuk mendapatkan perhatian dari bakal calon Pimpinan Daerah.
“Mereka berupaya untuk mempertahankan jabatannya melalui keterlibatannya dalam mendukung. Selain itu, adanya kekerabatan keluarga dengan calon ini yang menjadi pentingnya untuk diperhatikan dengan kurangnya pemahaman tentang regulasi netralitas ASN,” imbuhnya. (Cg)
Editor: Candra
