JAKARTA (gokepri) — Pemerintah Indonesia membantah tuduhan Amerika Serikat bahwa Indonesia menjadi bagian dari jaringan transshipment China untuk menghindari tarif. Pemerintah menilai tuduhan tersebut didasarkan pada asumsi dan tidak menggambarkan kondisi perdagangan Indonesia yang sebenarnya.
“Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/8).
Airlangga mengatakan pemerintah Indonesia tidak pernah dilibatkan ataupun diberi tahu mengenai studi yang menjadi dasar laporan berjudul The Great Transshipment Scam tersebut.
Baca Juga: Perdagangan Ekspor Batam Goyah, Apa Langkah BP Batam?
“Kami tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan,” ujarnya.
Laporan Gedung Putih itu menuding sejumlah negara, termasuk Indonesia, menjadi jalur pengalihan pengiriman barang (transshipment) yang digunakan eksportir China untuk menghindari tarif Amerika Serikat.
Dalam laporan setebal 24 halaman tersebut, eksportir China disebut memanfaatkan pengemasan ulang dan klaim palsu mengenai negara asal barang melalui Indonesia dan sejumlah negara lain untuk memperoleh tarif yang lebih rendah.
Washington menyebut praktik tersebut sebagai “China’s Shadow Transshipment Network”. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam ditempatkan dalam kategori Tier 2.
Kategori tersebut mencakup negara yang disebut memiliki volume transshipment signifikan, terintegrasi lebih dalam dengan rantai pasok China, serta memiliki sumber bahan baku yang berkaitan dengan China.
Airlangga membantah keterlibatan Indonesia dalam praktik tersebut. Ia juga mempertanyakan dasar penempatan Indonesia dalam kategori tersebut karena pemerintah tidak pernah diberi kesempatan memberikan informasi mengenai kondisi industri dan perdagangan nasional.
“Indonesia tidak pernah terlibat ataupun diberitahu mengenai adanya studi ini. Indonesia dituduh bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turkiye, Vietnam yang masuk di dalam (penipuan) transshipment,” katanya.
Salah satu hal yang disoroti dalam laporan AS adalah meningkatnya aktivitas barang yang dikaitkan dengan China, khususnya kotak dan wadah plastik, pada koridor Bekasi-Batam.
Airlangga mengatakan keberadaan kawasan industri di Batam dan Bekasi bukan fenomena baru yang muncul akibat pengalihan barang dari China. Kawasan industri di kedua wilayah tersebut, kata dia, telah berkembang sejak 1990-an dan didominasi industri manufaktur.
Ia juga membantah anggapan bahwa industri plastik di kedua kawasan tersebut bergantung pada bahan baku yang dialihkan dari China untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat.
“Kawasan industri Batam dan Bekasi itu sudah ada sejak tahun 90-an, dan industri yang ada di sana kebanyakan industri manufaktur. Kalau industri berbasis plastik, packaging-nya itu seluruhnya adalah sebagian besar perusahaan nasional,” ujar Airlangga.
Menurut dia, Indonesia juga memiliki sumber bahan baku plastik dari industri dalam negeri, antara lain yang diproduksi PT Chandra Asri Pacific Tbk dan Lotte Chemical Indonesia.
“Jadi tidak benar ini menggunakan transshipment dari negara lain untuk memproses,” katanya.
Airlangga menambahkan produk kemasan plastik yang dihasilkan industri nasional sebagian besar digunakan untuk kebutuhan dalam negeri atau dipasarkan ke negara sekitar. Menurut dia, produk tersebut bukan ditujukan untuk pasar Amerika Serikat sebagaimana yang ditudingkan dalam laporan tersebut.
“Plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat,” ujar Airlangga. ANTARA
Baca Juga: Dampak Positif Direct Call bagi Ekspor Batam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
