Nelayan dan Mahasiswa Desak DPRD Sampaikan Aspirasi Nelayan Natuna

Audiensi nelayan dan mahasiswa bersama anggota DPRD Natuna
Audiensi nelayan dan mahasiswa bersama anggota DPRD Natuna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Rabu (23/12/2020).

Natuna (gokepri.com) – Sejumlah nelayan dari Aliansi Nelayan Natuna (ANNA) dan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Natuna, Rabu (23/12/2020). Kedatangan mereka untuk audiensi dengan DPRD membahas persoalan nelayan di Natuna.

Audiensi itu berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Aris Munandar. Dalam audiensi tersebut, Ketua ANNA, Hendry mendesak DPRD Natuna untuk menyampaikan aspirasi nelayan ke pusat.

Hadir dalam audiensi itu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Zakimin dan Ketua HNSI Natuna Zainuddin. Audiensi juga mendapatkan pengamanan dari sejumlah personil Polres Natuna.

“Kami berjumlah sekitar 25 orang ditambah 6 orang perwakilan dari mahasiswa. Kami menuntut Bapak-Bapak Dewan menyampaikan aspirasi nelayan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Pemkab Natuna,” katanya.

ANNA menitipkan empat poin tuntutan kepada anggota dewan. Yakni pertama, menolak revisi Permen KP RI Nomor 71 Tahun 2016 menjadi Permen KP RI Nomor 59 Tahun 2020. Kedua, menolak kehadiran alat tangkap cantrang serta pukat hela, khususnya semua jenis trawl di Laut Natuna Utara.

Ketiga, mendukung dan memperjuangkan pengelolaan 0-30 mil dari bibir pantai pulau terluar Kabupaten Natuna sebagai wilayah tangkapan tradisional nelayan Natuna. Keempat, menuntut DPRD Natuna agar memperjuangkan aspirasi nelayan hingga ke tingkat menteri bersama dengan Pemkab Natuna dengan melibatkan ANNA dan komponen masyarakat Natuna.

“Kalau keadaan ini tidak segera diatasi, yang mana cantrang masih bebas beroperasi di Natuna, maka kami khawatir ada persoalan yang akan muncul. Seperti kerugian bagi nelayan Natuna itu sendiri, kerusakan habitat laut, hingga munculnya konflik antar nelayan. Maka kami ingin agar ini segera diatasi,” pinta Hendry.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wan Aris mengaku menerima akan membahas semua tuntutan nelayan itu kepada Pemkab Natuna. Hasil pembahasan itu kemudian akan disampaikan bersama-sama ke pemerintah pusat.

“Mumpung ada Kepala Dinas Perikanan di sini, kami minta beliau langsung mengambil sikap atas tuntutan nelayan. Mudah-mudahan ini bisa segera diatasi,” ujarnya. (nana)

BAGIKAN