Pengamanan pembangunan sekolah memicu persepsi berbeda di lapangan. BP Batam menyebut dua klaim lahan masih menunggu dokumen pendukung.
BATAM (gokepri) – BP Batam menyebut pengerahan personel di lokasi Sekolah Terintegrasi Merah Putih Rempang merupakan pengamanan pembangunan, bukan penggusuran. Penjelasan itu muncul setelah aktivitas pada 13 Agustus memicu persepsi berbeda di lapangan.
Pembangunan sekolah tersebut berlangsung di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam seluas 18,5 hektare. Kehadiran personel, menurut BP Batam, bertujuan menjaga keamanan kawasan dan memastikan pekerjaan berjalan tertib tanpa gesekan dengan masyarakat.
Baca Juga: Verifikasi Dokumen Jadi Jalan Penyelesaian Klaim Lahan Sekolah Merah Putih Rempang
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan petugas sejak awal diarahkan mengawal pembangunan dengan pendekatan persuasif. Personel juga diminta menahan diri dan tidak memancing ketegangan.
“Petugas difokuskan untuk menjaga keamanan kawasan pembangunan sehingga proses pekerjaan dapat berjalan dengan tertib,” kata Ariastuty, Selasa, 18 Agustus 2026.
Persoalan di sekitar lahan sekolah tidak hanya berkaitan dengan pengamanan. Sebelum HPL diterbitkan, BP Batam menyebut terdapat empat pihak yang menyampaikan klaim atas lahan tersebut.
Dari empat klaim itu, dua telah ditindaklanjuti. Adapun dua pihak lainnya belum menyerahkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk verifikasi.
BP Batam telah membuka ruang komunikasi dan dialog dengan pihak-pihak yang mengajukan klaim. Sejumlah pertemuan digelar untuk memperoleh informasi dan dokumen sekaligus memeriksa setiap klaim berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Namun, verifikasi terhadap dua klaim yang tersisa belum dapat berlanjut karena dokumen pendukung belum diserahkan kepada BP Batam. Lembaga itu menyatakan tetap membuka mekanisme penyelesaian bagi pihak yang ingin memperoleh kepastian atas klaimnya.
Apabila diperlukan, pihak yang bersangkutan dapat menempuh upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan. BP Batam menyatakan setiap klaim tetap memperoleh ruang untuk diproses melalui mekanisme yang tersedia.
Perbedaan persepsi muncul dari situasi di lokasi pembangunan pada Kamis, 13 Agustus 2026. Menurut BP Batam, dua peserta aksi sempat berupaya membuka pakaian ketika kegiatan pengamanan berlangsung.
Personel perempuan kemudian memberikan kain penutup. BP Batam menyebut tindakan itu bertujuan menjaga privasi dan martabat peserta aksi sekaligus mencegah tubuhnya terekspos di ruang publik atau terekam kamera.
“Kami telah mengantisipasi kemungkinan situasi itu dengan menyiapkan kain jarit sebagai penutup,” ujar Ariastuty.
BP Batam menyebut tindakan tersebut sempat dipersepsikan sebagai aksi saling dorong. Namun, lembaga itu menjelaskan petugas berupaya mencegah tubuh peserta aksi semakin terbuka dan menjaga situasi agar tidak berkembang menjadi ketegangan.
Menurut Ariastuty, pendekatan tersebut juga sesuai arahan pimpinan yang menekankan pengendalian diri dan sikap persuasif. Petugas tidak diarahkan untuk membatasi masyarakat menyampaikan aspirasi.
“Langkah tersebut semata-mata untuk melindungi privasi, martabat, dan kehormatan peserta aksi,” katanya.
BP Batam kini menghadapi dua kebutuhan yang berjalan bersamaan yaitu menjaga pembangunan sekolah tetap berlangsung dan menyediakan jalur penyelesaian bagi klaim lahan yang belum terverifikasi.
Penyiapan lahan tetap mengacu pada ketentuan hukum, verifikasi dokumen, dan mekanisme penyelesaian yang tersedia. Ruang komunikasi dengan dua warga yang klaimnya belum terverifikasi juga masih dibuka.
“Seluruh personel bekerja dengan pendekatan humanis, persuasif, dan menjaga situasi tetap kondusif,” ujar Ariastuty.
Sekolah Terintegrasi Merah Putih tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan Rempang-Galang.
Baca Juga: Sekolah Merah Putih Bangun Harapan Anak Rempang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
