TANJUNGPINANG (gokepri) — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau masih menghadapi kesenjangan akses. Sebanyak 164 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil telah ditetapkan, tetapi belum satu pun beroperasi.
Sekretaris Satgas MBG Kepri Rika Azmi mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan agar layanan MBG tidak hanya terkonsentrasi di wilayah aglomerasi.
“Ini menjadi salah satu pekerjaan yang harus kami dorong bersama agar pelayanan MBG tidak hanya terkonsentrasi di wilayah aglomerasi, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil,” kata Rika seusai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026).
Baca Juga: BGN Copot Kepala SPPG pasca Ratusan Siswa di Berastagi Keracunan MBG
Dari 164 titik SPPG tersebut, baru 27 yang telah menjalani appraisal, memiliki kepala SPPG, dan dinyatakan siap beroperasi. Sebanyak 65 titik lainnya telah menjalani appraisal, tetapi belum memiliki kepala SPPG.
Kemudian, 13 SPPG telah selesai dibangun tetapi belum menjalani appraisal. Sebanyak 43 titik masih dalam proses pembangunan, sedangkan 16 titik telah masuk dalam portal mitra tetapi belum ditetapkan.
Sebaran SPPG daerah terpencil itu mencakup 35 titik di Batam, satu di Tanjungpinang, 17 di Bintan, 18 di Karimun, 14 di Natuna, 23 di Kepulauan Anambas, dan 56 di Lingga.
Jika seluruh SPPG di wilayah aglomerasi dan daerah terpencil beroperasi, jumlah SPPG di Kepri diproyeksikan mencapai 404 titik yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota.
Kesenjangan Penerima Manfaat
Persoalan kesiapan dapur tersebut tercermin dalam capaian penerima manfaat MBG yang masih timpang antardaerah.
Hingga 24 Agustus 2026, realisasi penerima manfaat MBG di Kepri mencapai 87,47 persen dari target 679.402 orang. Karimun mencatat capaian tertinggi sebesar 97,39 persen, disusul Batam 93,25 persen.
Capaian di Natuna mencapai 84,54 persen dan Tanjungpinang 85,13 persen. Sementara Bintan baru mencapai 74,02 persen.
Kesenjangan lebih terlihat di dua daerah kepulauan lain. Realisasi penerima manfaat di Kepulauan Anambas baru 42,13 persen dan Lingga 44,46 persen.
“Data ini masih menggunakan data periode 2025 dan akan dilakukan pemutakhiran pada awal September 2026, karena data Dapodik masih terus mengalami perubahan,” ujar Rika.
Selain persoalan SPPG terpencil, pelaksanaan MBG di wilayah aglomerasi juga belum sepenuhnya berjalan. Dari 240 SPPG aglomerasi di Kepri, sejumlah titik masih menghadapi kendala operasional.
Sebanyak delapan SPPG belum beroperasi karena dana pada virtual account belum tersedia. Satu SPPG masih dalam renovasi, satu lainnya mengalami masalah virtual account, dan satu SPPG belum beroperasi akibat konflik internal antara yayasan dan mitra.
SPPG yang belum beroperasi tersebut berada di Batam sebanyak tujuh titik, Tanjungpinang satu titik, Natuna satu titik, dan Bintan dua titik.
Rika mengatakan Satgas MBG Kepri akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat pengoperasian SPPG, terutama di daerah terpencil.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan BGN terkait pelaksanaan program MBG di Kepri, termasuk menggesa pengoperasian SPPG daerah terpencil, karena warga sekitar sangat menanti-nantikan MBG ini,” katanya. ANTARA
Baca Juga: Bagaimana Singapura Melihat Program MBG Indonesia?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
