Pembangunan pusat data di Batam dikhawatirkan memicu krisis air dan energi. Kajian dampak lingkungan mendesak.
BATAM (gokepri) – Krisis ketersediaan air baku membayangi laju pembangunan proyek pusat data (data center) di Batam. Ketergantungan pulau ini pada delapan waduk tadah hujan memaksa pemerintah memutar otak guna menjamin keandalan infrastruktur penopang fasilitas digital tersebut.
Tantangan pemenuhan sumber daya ini mengemuka dalam diskusi “Proyek Data Center dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Energi dan Air di Batam” di Politeknik Negeri Batam, Minggu (20/9/2026). Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Promosi dan Fasilitasi Investasi BP Batam Dendi Gustinandar, peneliti AI Henke Yunkins, akademisi Institut Teknologi Batam Alvendo Wahyu Aranski, Zakki Amali dari Trend Asia, serta jurnalis Antonia Timmerman.
Baca Juga: Deretan Investasi Data Centre Ratusan Triliun di Batam
Menanggapi sorotan tersebut, Dendi Gustinandar menyebut pengembangan pusat data, khususnya di kawasan Nongsa, menjadi pilar investasi yang terus pemerintah dorong. Pemerintah kini berupaya memitigasi lonjakan kebutuhan air dan listrik seiring berdatangannya proyek baru. “Batam adalah daerah yang tidak punya sumber air besar, air kita murni berasal dari curah hujan yang tertampung di delapan waduk,” kata Dendi.
Keterbatasan air ini bertabrakan dengan karakter industri pusat data. Peneliti AI Henke Yunkins mengingatkan bahwa fasilitas tersebut menyimpan jejak fisik dan ekologis nyata yang menyedot energi luar biasa, terutama sistem pendingin di wilayah beriklim tropis.
“Kebutuhan energinya luar biasa. Pertanyaannya, kenapa proyek itu ada di Batam?” ujar Henke.
Akademisi Alvendo Wahyu Aranski mempertegas pentingnya kajian daya dukung sumber daya alam daerah sejak fase awal sebelum memuluskan masuknya modal. Ia awalnya berharap investasi sebesar ini bisa membawa manfaat nyata, salah satunya lewat penyerapan tenaga kerja.
“Kita menciptakan proyek bukan semata-mata untuk investasi, tetapi harus ada kajian terlebih dahulu apakah sumber daya alam kita mencukupi atau tidak,” tegas Alvendo.
Harapan serapan pekerja itu langsung mendapat sanggahan dari Asnil Bambani, seorang peserta diskusi. Asnil mempertanyakan kemampuan rekrutmen industri ini dengan membeberkan fakta bahwa salah satu pusat data terbesar di Indonesia beraset hampir Rp500 triliun dan berpendapatan Rp1,8 triliun per tahun ternyata hanya mempekerjakan 180 orang.
Merespons perbandingan Asnil, Dendi membenarkan bahwa industri teknologi informasi secara alamiah membutuhkan jauh lebih sedikit pekerja ketimbang industri padat karya.
Beban proyek tidak berhenti pada urusan air dan pekerja. Zakki Amali dari Trend Asia menyoroti dampak lanjutan dari jaminan pasokan listrik super stabil yang tak boleh terputus. Pemenuhan daya raksasa ini bahkan menyeret rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru di Batam.
“Ini tidak hanya sekadar proyek data center, akan ada hal lain setelah itu,” peringat Zakki, yang merujuk pada pertanyaan soal jaminan pasokan listrik yang belum terjawab tuntas sepanjang forum berlangsung.
Dari sisi peliputan media, jurnalis Antonia Timmerman mengajak para pewarta menguliti jejak ekologis di balik kemewahan inovasi teknologi dan kecerdasan buatan, alih-alih hanya berfokus pada angka investasi. “Jurnalis perlu mempelajari terlebih dahulu teknologinya sebelum liputan dan terus mengajukan pertanyaan kritis ketika meliput data center,” ucap Antonia.
Diskusi ini meramaikan rangkaian Festival Media Selat Malaka (FESMED) 2026 bertema “Kemerdekaan Pers dan Keadilan HAM di Asia Tenggara”. Forum ini berakhir dengan seruan bagi jurnalis dan publik agar menelaah perkembangan teknologi secara komprehensif dengan menimbang kelestarian lingkungan, daya dukung alam, energi, nasib pekerja, serta kepentingan hidup masyarakat luas.
Baca Juga: Keppel Siapkan Listrik Surya di Kepri untuk Pusat Data Singapura
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
