TANJUNGPINANG (gokepri) – Komisi V DPR mendesak pemerintah mempercepat pembangunan Jembatan Batam–Bintan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp16 triliun. Proyek penghubung dua pulau utama di Kepulauan Riau itu sudah masuk daftar Proyek Strategis Nasional sejak 2021, tapi hingga kini belum juga dimulai.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan proyek ini tidak bisa terus tertunda karena menjadi tulang punggung konektivitas di wilayah perbatasan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. “Impian membangun Jembatan Batam–Bintan harus diwujudkan bersama. Ini bukan hanya proyek besar, tapi simbol keterhubungan antarpulau di provinsi kepulauan,” kata Lasarus dalam kunjungan kerja ke Batam, Kamis, 30 Oktober 2025.
Menurut Lasarus, Komisi V DPR akan mengawal proyek-proyek vital seperti Jembatan Batam–Bintan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ia menilai, nilai investasi Rp16 triliun itu relatif kecil dibanding dampak ekonomi jangka panjang yang dihasilkan. “Yang dibutuhkan sekarang kemauan politik dan kerja bersama agar proyek ini benar-benar terealisasi,” ujarnya.
Pembangunan jembatan sepanjang 7 kilometer itu telah direncanakan sejak 2005. Namun persoalan pembiayaan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah membuat proyek belum bisa dimulai. Lasarus menyebut Komisi V akan menekan pemerintah agar segera menentukan skema pendanaan yang pasti.
Proyek ini disebut-sebut dapat memangkas waktu tempuh dari Batam ke Bintan dari satu jam perjalanan laut menjadi hanya 15 menit lewat darat. Selain mempercepat mobilitas logistik, jembatan ini diyakini dapat menggerakkan sektor pariwisata dan industri di dua pulau tersebut.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menilai jembatan itu akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi wilayah. “Kepri dengan wilayah yang sebagian besar lautan membutuhkan infrastruktur yang menghubungkan pulau-pulaunya,” kata Ansar. Ia memastikan seluruh tanggung jawab daerah terkait proyek itu sudah dilaksanakan.
Ansar menyebut posisi Kepri yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka menjadi keuntungan strategis. Setiap tahun, lebih dari 90 ribu kapal melintas di jalur itu. “Kami berharap dukungan penuh DPR agar proyek strategis ini segera terwujud,” ujarnya. ANTARA
Baca Juga: CRBC Tawarkan Teknologi Bangun Jembatan Batam-Bintan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
